SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan layanan air bersih di Kabupaten Muaro Jambi kembali menjadi sorotan serius.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muaro Jambi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muaro Jambi dan menemukan sejumlah masalah krusial pada infrastruktur utama.
Sidak tersebut mengungkap kondisi intake PDAM yang dinilai tidak lagi bekerja optimal dan berpotensi besar mengganggu pasokan air bersih bagi ribuan pelanggan, khususnya di wilayah Mendalo.
Anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PAN, Ulil Amri, menegaskan bahwa persoalan air bersih kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, terutama setelah pelantikan Bupati Bambang Bayu Suseno.
“Air minum adalah pelayanan dasar. Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi penyelesaiannya,” ujar Ulil, Senin (26/1/2026).
Menurut Ulil, jumlah pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi saat ini mencapai sekitar 18.000 sambungan, dengan hampir 11.000 pelanggan berada di kawasan Mendalo.
Kondisi ini membuat gangguan pada intake PDAM berdampak langsung pada sebagian besar masyarakat.
“Begitu intake bermasalah, masyarakat langsung terdampak. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” tegasnya.
Dari hasil peninjauan di lapangan, ditemukan beberapa persoalan utama, di antaranya pompa intake yang tidak optimal, pipa transmisi bermasalah, serta pasokan listrik Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang masih menggunakan jalur umum dan kerap mengalami pemadaman.
Akibatnya, distribusi air bersih ke pelanggan menjadi tidak maksimal. Bahkan di sejumlah kawasan padat penduduk, termasuk jalur sekolah di Mendalo, air sering kali tidak mengalir sama sekali.
“Ini sudah masuk kategori darurat pelayanan,” kata Ulil.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, DPRD bersama PUPR dan manajemen PDAM menyepakati dua skema penanganan, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, DPRD mendorong pengadaan pompa baru, peningkatan daya listrik, serta pengalihan jalur listrik IPA ke jalur khusus agar operasional lebih stabil.
Sementara untuk solusi jangka panjang, pembangunan intake baru dinilai menjadi langkah paling strategis.
Ulil mengungkapkan bahwa rencana pembangunan intake tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tingkat kelayakan di atas 90 persen.
Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat direalisasikan mulai 2026 atau 2027.
Selain infrastruktur, DPRD juga menyoroti lemahnya respons PDAM terhadap keluhan masyarakat, terutama pada momen krusial seperti bulan Ramadan.
“Ketika air tidak mengalir, masyarakat kesulitan berwudhu dan sahur. Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut kebutuhan dasar dan ibadah,” ujarnya.
Dari sisi keuangan, Ulil menilai potensi pendapatan PDAM di wilayah Mendalo sebenarnya cukup besar, mencapai sekitar Rp800 juta per bulan.
Namun, realisasi pendapatan saat ini baru berkisar Rp500 juta per bulan, akibat banyaknya meteran air rusak serta infrastruktur yang belum memadai.
“Ada potensi sekitar Rp300 juta per bulan yang hilang. Percuma bicara pengembangan kalau masalah dasar belum diselesaikan,” katanya.
Ia juga menilai subsidi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp1 miliar per tahun untuk PDAM masih belum sebanding dengan kebutuhan operasional, mengingat biaya listrik mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun.
“Fokus kita jelas, benahi intake, listrik, dan distribusi. Kalau infrastrukturnya kuat, pelayanan membaik, pendapatan naik, dan PDAM bisa lebih sehat,” pungkas Ulil.(*)
