JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, menjadi pihak pertama yang angkat bicara paling keras terkait gejolak PT Siginjai Sakti.
Ia menilai kegaduhan ini merupakan konsekuensi dari proses seleksi direksi yang sejak awal dianggap tidak sehat.
“Proses seleksi nggak bener, ya begini hasilnya,” tegas Djokas, Rabu malam (26/11).
Ia menambahkan bahwa, proses pemilihan direksi tidak menjunjung prinsip profesionalisme, meritokrasi, maupun transparansi.
“Tidak menjunjung profesionalisme, meritokrasi, dan tidak transparan,” lanjutnya.
Menurut Djokas, kegagalan ini justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat Kota Jambi.
“Alih-alih menyumbang PAD, malah jadi beban APBD,” kritiknya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti tidak dilibatkannya DPRD dalam uji kelayakan calon direksi PT Siginjai Sakti, yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Seharusnya itu dilakukan. Faktanya tidak,” pungkasnya.
PT Siginjai Sakti kembali diterpa gejolak internal.
Setelah Direktur PT Siginjai Sakti, Marsono, menyatakan mundur dari jabatannya, Manajer Bisnis perusahaan tersebut, Reza Pahlevi, juga memilih mengundurkan diri.
Dua pejabat kunci yang hengkang hampir bersamaan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kondisi internal BUMD milik Pemerintah Kota Jambi tersebut.
Marsono membenarkan bahwa, keputusan Reza untuk mundur terjadi seiring dengan pengunduran dirinya.
“Kemunduran saya juga diikuti mundurnya manajer bisnis saya, saudara Reza Pahlevi. Terima kasih,” ujar Marsono, Rabu malam (26/11).
Ia menyampaikan bahwa, pengunduran dirinya dilatarbelakangi masalah kesehatan.
“Benar saya mundur, karena kesehatan. Surat ke Wali Kota sudah,” jelasnya.
Marsono diketahui baru dilantik pada 28 Agustus lalu.
Mundurnya direktur dan manajer bisnis dalam waktu singkat ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap kondisi internal PT Siginjai Sakti, yang sebelumnya diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
