JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID— Nahdlatul Ulama (NU) kembali diterpa gejolak internal setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mendesak Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur atau diberhentikan dalam tiga hari.
Dari 53 anggota Syuriyah, sebanyak 37 hadir dan menyoroti dugaan pelanggaran nilai-nilai NU serta tata kelola keuangan organisasi.
Dalam rapat tersebut, Syuriyah menilai ada sejumlah persoalan serius, termasuk:
- Dugaan pelanggaran hukum syariah dan ketidaksesuaian dengan Anggaran Rumah Tangga NU.
- Isu tata kelola keuangan PBNU yang dinilai dapat membahayakan badan hukum organisasi.
- Undangan kepada akademisi yang dianggap terkait jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).
Isu terakhir dinilai mencederai prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan memicu kekhawatiran di internal NU.
Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 NU berlaku lima tahun dan akan dijalankan penuh.
Ia juga mempertanyakan keaslian risalah rapat Syuriyah yang beredar, sembari menekankan penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keabsahan dokumen.
Di tengah tekanan Syuriyah PBNU, dukungan justru mengalir dari berbagai Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia.
PWNU menolak desakan mundur dan berencana melakukan konsolidasi nasional untuk menyamakan pemahaman terkait polemik tersebut.
Sejumlah elemen NU angkat suara menanggapi krisis yang memanas ini.
Laskar Nahdliyin Yogyakarta menyatakan keprihatinan dan meminta Gus Yahya menyampaikan klarifikasi terbuka.
“Gus Yahya harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka atas kegaduhan di PBNU.”
Sementara Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla mengimbau warga NU tidak terseret opini media sosial.
“Reaksi publik tidak selalu mencerminkan realitas organisasi. Kritik adalah bagian normal dari dinamika NU.”
Gus Yahya juga menegaskan bahwa isu politik maupun kunjungan kader NU ke Israel adalah inisiatif pribadi, bukan representasi institusi PBNU.
