RAPBD Merangin 2027 Tembus Rp1,61 Triliun, Bupati M. Syukur Hadapi Tantangan Pemangkasan Transfer Rp268 Miliar

RAPBD Merangin 2027 mencapai Rp1,61 triliun. Bupati M. Syukur menghadapi tantangan pengurangan dana transfer pusat Rp268 miliar.
Dengarkan

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,61 triliun.

Namun, di balik besarnya rancangan anggaran tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan serius berupa potensi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp268 miliar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Bupati Merangin M. Syukur saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu 21 November 2026) malam.

Nilai RAPBD 2027 itu meningkat sekitar Rp220 miliar dibandingkan APBD Merangin 2026 yang mencapai Rp1,39 triliun.

Meski demikian, peningkatan angka rancangan anggaran tidak serta-merta menunjukkan ruang fiskal daerah semakin longgar.

Pemkab Merangin justru harus menyiapkan strategi agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah penyesuaian transfer pusat.

Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, M. Syukur menegaskan bahwa anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja.

“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data-data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar M. Syukur.

Transfer Pusat Berkurang Rp268 Miliar, Pinjaman Daerah Jadi Opsi

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian Pemkab Merangin berasal dari kebijakan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, pemerintah daerah mencermati adanya penyesuaian pengurangan transfer pusat kepada Kabupaten Merangin sekitar Rp268 miliar.

Situasi ini berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, terutama dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Merangin membuka opsi pembiayaan melalui skema pinjaman daerah.

Alternatif ini dipertimbangkan untuk mempercepat pembangunan, terutama pada sektor pelayanan kesehatan dan penguatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski demikian, opsi pembiayaan tersebut masih memerlukan pembahasan bersama DPRD serta harus mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Syukur menegaskan, keterbatasan anggaran justru menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” tegasnya.

image_pdfimage_print
Baca juga:  3.478 PPPK Paruh Waktu Terima SK, Bupati Merangin Beri Pesan Ini

Pos terkait