OJK Soroti Risiko AI hingga Stablecoin, Kolaborasi Industri dan Regulator Kian Penting

Dengarkan

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), penyalahgunaan aset kripto untuk pencucian uang, hingga pengawasan stablecoin menjadi sejumlah tantangan baru yang mendapat perhatian regulator dalam menjaga integritas ekosistem aset keuangan digital.

Isu tersebut dibahas dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang, di Yogyakarta pada 18–20 November 2026.

Baca juga:  Jangan Tergiur Oli Murah, Yamalube Ungkap Cara Cek Produk Asli

Pertemuan ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, akademisi, asosiasi, serta pelaku industri dari sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura.

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, penipuan berbasis AI (AI-enabled fraud), pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, hingga tantangan investigasi dan penelusuran aset digital lintas negara.

Menanggapi perkembangan tersebut, Founder dan CEO FLOQ, Yudhono Rawis, menilai penguatan pengawasan dan koordinasi lintas negara menjadi langkah penting seiring semakin berkembangnya ekosistem aset kripto.

Baca juga:  Touring Ramadhan Yamaha Fazzio & Damn! Love Indonesia, Kolaborasi Anak Muda Jambi

Menurutnya, inovasi teknologi perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, keamanan, dan kepatuhan agar pertumbuhan industri dapat berlangsung secara berkelanjutan.

“Perkembangan industri aset kripto membawa peluang inovasi yang semakin luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko yang semakin kompleks. Penggunaan AI dalam kejahatan siber, penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal, hingga pergerakan aset lintas negara membutuhkan pendekatan pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif,” kata Yudho.

Baca juga:  Drama Final di Medan, SKO Riau Keluar sebagai Juara AXIS Nation Cup 2026

Ia menambahkan, penanganan risiko tersebut tidak dapat hanya mengandalkan regulator atau aparat penegak hukum. Pelaku industri juga memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem keamanan yang memadai, menerapkan prosedur kepatuhan, serta meningkatkan kemampuan pemantauan transaksi.

image_pdfimage_print

Pos terkait