“Bagi pelaku industri, kepatuhan bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan pengguna. Penguatan proses verifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, serta penerapan standar keamanan harus menjadi bagian dari operasional sehari-hari. Industri juga perlu memiliki kesiapan dalam mengidentifikasi dan merespons pola kejahatan yang terus berkembang,” jelasnya.
Pengawasan Stablecoin dan Risiko Kejahatan Lintas Negara
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pengawasan stablecoin. Sebagai aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil terhadap aset tertentu, stablecoin memiliki peran dalam aktivitas perdagangan, transfer nilai, dan ekosistem keuangan digital.
Namun, karakteristik transaksi digital yang dapat berlangsung dengan cepat dan lintas yurisdiksi juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan, khususnya terkait transparansi transaksi, identifikasi pihak yang terlibat, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.
Yudho menilai, pendekatan pengawasan terhadap stablecoin perlu mempertimbangkan perkembangan fungsi dan pemanfaatannya di pasar aset digital.
“Stablecoin telah menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem aset digital. Karena itu, pengawasannya perlu memperhatikan aspek transparansi, tata kelola, serta mekanisme identifikasi dan penelusuran transaksi. Standar yang jelas akan membantu menciptakan kepastian bagi pelaku industri sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen,” ungkapnya.
Kolaborasi Regional untuk Memperkuat Integritas Industri
Dalam pertemuan tersebut, OJK dan UNODC juga mendorong pertukaran informasi antara otoritas dan sektor swasta, pembahasan studi kasus penegakan hukum, serta penyusunan rekomendasi praktis untuk memperkuat kerja sama regional.
Forum ini turut melibatkan sejumlah lembaga internasional dan otoritas pengawas keuangan, termasuk Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.







