JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan banjir dan genangan di Kota Jambi semakin kompleks.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Jambi mencatat sebanyak 82 titik banjir dan genangan masuk dalam masterplan pengendalian banjir tahun 2024.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan masterplan 2005 yang hanya mencatat 19 titik.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR Kota Jambi, Yunius, menjelaskan peningkatan jumlah titik tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan munculnya lokasi banjir baru.
Perubahan metode pemetaan turut memengaruhi jumlah wilayah yang masuk dalam pendataan.
“Kalau dulu masih berbasis sungai primer, kini sudah berbasis permukiman,” kata Yunius.
Ia menjelaskan, pertumbuhan Kota Jambi selama dua dekade terakhir mengubah karakteristik sejumlah kawasan.
Wilayah yang sebelumnya belum memiliki permukiman kini berkembang menjadi kawasan hunian. Kondisi ini membuat persoalan genangan di kawasan tersebut mulai masuk dalam perhatian pemerintah.
“Dulu belum ada orang yang tinggal di wilayah atau daerah banjir, kita anggap itu bukan bencana. Tapi ketika sudah dihuni penduduk, maka itu kita katakan bencana,” ujarnya.
Meski mencatat 82 titik, Yunius menegaskan pemerintah tidak langsung menetapkan seluruh lokasi sebagai prioritas penanganan.
Dinas PUTR masih perlu melakukan kajian untuk menentukan karakteristik dan tingkat kerawanan setiap wilayah.
Kajian tersebut mencakup kondisi cekungan, kemampuan tanah menyerap air, kontur lahan hingga kesesuaian peruntukan ruang.
“82 itu akan diseleksi. Kita cek cekungan dan resapannya,” katanya.
Menurut Yunius, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan permukiman yang tidak selalu diikuti perencanaan sistem tata air secara memadai.
Pembangunan kawasan hunian tanpa mempertimbangkan kontur tanah dan jalur aliran air berpotensi mengganggu sistem drainase alami.
Akibatnya, air hujan dapat terjebak dan menimbulkan genangan di lingkungan permukiman.
Karena itu, ia menilai penanganan banjir di Kota Jambi tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbesar saluran drainase di titik tertentu.
Pemerintah perlu memastikan seluruh jaringan drainase saling terhubung hingga ke sungai utama.
Dengan sistem yang terintegrasi, limpasan air hujan memiliki jalur pembuangan yang jelas dan tidak menumpuk di kawasan permukiman.
“Strateginya harus diupayakan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Harus terhubung, termasuk resapan,” ujarnya.
Yunius juga menyoroti pentingnya mempertahankan kawasan resapan air dan cekungan alami.
Pasalnya, semakin luas lahan yang tertutup bangunan dan beton, semakin kecil kemampuan tanah menyerap air hujan.
Kondisi tersebut membuat volume limpasan air meningkat dan menambah beban saluran drainase maupun sungai.
Selain pembenahan jaringan drainase, kapasitas sungai juga perlu mendapat perhatian.
Pemerintah harus menghitung kemampuan penampang sungai dalam menampung debit air, terutama saat hujan berintensitas tinggi.
“Penampang sungai harus dipermanenkan,” katanya.
Namun, peningkatan kapasitas sungai tetap membutuhkan kajian teknis agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan aliran air di masing-masing kawasan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi juga mengandalkan pembangunan Kolam Retensi Telago Kajang Lako yang telah rampung sebagai salah satu upaya mengendalikan limpasan air hujan.
Wali Kota Jambi, Maulana sebelumnya menyampaikan optimisme bahwa kolam retensi tersebut dapat membantu mengurangi potensi banjir hingga 60 persen.
Kolam retensi berfungsi menampung limpasan air sebelum masuk ke saluran drainase dan kawasan permukiman. Keberadaannya diharapkan mampu mengurangi beban jaringan drainase saat hujan turun.
Meski demikian, efektivitas infrastruktur tersebut tetap membutuhkan dukungan pemeliharaan berkala, normalisasi saluran, serta keterhubungan dengan sistem drainase lainnya.
Dengan 82 titik banjir dan genangan dalam pemetaan terbaru, tantangan pengendalian banjir Kota Jambi kini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan tata ruang, menjaga kawasan resapan, dan memastikan pertumbuhan permukiman tidak mengabaikan sistem aliran air.
Yunius menegaskan, penanganan banjir harus melihat persoalan secara menyeluruh agar pembangunan infrastruktur benar-benar mampu mengurangi risiko genangan di kawasan perkotaan.(*)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
