Bank Jambi Tunjukkan Tren Positif, Gubernur Al Haris Paparkan Skema KUB

Gubernur Jambi Al Haris paparkan strategi penguatan modal inti Rp3 triliun untuk Bank Jambi saat kunker Komisi II DPR RI. Skema KUB dengan Bank Jabar Banten disiapkan demi meningkatkan daya saing dan kontribusi PAD.

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmennya memperkuat permodalan dan daya saing Bank Jambi di hadapan Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja di Gedung Mahligai 9, belum lama ini.

Dalam paparannya, Al Haris menyebut kinerja Bank Jambi menunjukkan tren positif dan mampu menjangkau layanan hingga ke pelosok daerah.

Namun, tantangan utama yang kini dihadapi adalah pemenuhan ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kinerja Bank Jambi terus membaik. Tantangan kita saat ini adalah penguatan modal inti Rp3 triliun agar sesuai regulasi dan semakin kompetitif,” ujar Al Haris.

Baca juga:  Transformasi Pelayanan Publik, E-Paspor Kini Hadir di Gerai di MPP Kota Jambi

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten.

Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas bisnis, serta memperluas akses layanan keuangan di Jambi.

Melalui skema tersebut, Bank Jambi diyakini dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stabilitas dan tata kelola perusahaan agar tetap sehat.

Baca juga:  Untuk ASN Pemkot Jambi Tolong Diingat! Wawako Diza Dorong Aparatur Bersih dari Kerugian Daerah

Al Haris juga menekankan bahwa Bank Jambi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam pembiayaan UMKM dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia optimistis, dengan penguatan modal dan kolaborasi strategis, Bank Jambi mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan di Provinsi Jambi.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang dalam arahannya menekankan pentingnya tata kelola profesional bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca juga:  Buntut Pengeroyokan Guru di Tanjab Timur, DPRD Jambi Pertimbangkan Bentuk Pansus

Komisi II mendorong agar BUMD, termasuk bank daerah, dikelola secara transparan, berbasis kinerja, dan tidak menjadi beban fiskal daerah.

Forum dialog bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja BUMD, khususnya sektor perbankan daerah.

Dengan strategi penguatan modal dan dukungan regulasi yang tepat, Bank Jambi ditargetkan mampu tumbuh lebih agresif dan adaptif di tengah dinamika industri perbankan nasional.(*)

image_pdfimage_print

Pos terkait