JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional, realita di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan jurnalis masih menghadapi banyak tantangan.
Tekanan ekonomi, dominasi industri periklanan, serta komodifikasi profesi jurnalis, menjadi faktor utama yang membatasi ruang gerak media untuk bersuara bebas dan kritis.
Yusnaini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dan mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta, menyebut bahwa kemerdekaan jurnalis saat ini belum sepenuhnya terwujud.
“Secara teori, jurnalis punya kebebasan untuk menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tapi kenyataannya, media terutama media tradisional masih terjebak dalam tekanan ekonomi yang berat,” ujarnya.
Media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini kesulitan menjaga keberlangsungan hidup di tengah krisis finansial.
Ketergantungan terhadap pendapatan iklan, baik dari pemerintah maupun korporasi besar, membuat media harus menyesuaikan isi pemberitaannya demi menjaga hubungan dengan pengiklan.
“Ketika media bergantung penuh pada iklan, kritik terhadap pemerintah atau kelompok berkuasa menjadi sulit. Bahkan ada kasus di mana jurnalis dimutasi atau diberhentikan karena menulis berita yang dianggap mengganggu kepentingan pemilik modal,” tambah Yusnaini.
Tak hanya soal kebijakan redaksional, Yusnaini juga menyoroti kondisi kerja jurnalis yang tidak ideal.
Banyak jurnalis bekerja dengan gaji rendah, tanpa jaminan kesehatan, dan harus memproduksi konten untuk berbagai platform dari media massa hingga media sosial tanpa imbalan tambahan.
Fenomena ini disebut sebagai komodifikasi jurnalis, di mana kerja jurnalistik dilihat semata sebagai produksi konten demi trafik dan keuntungan bisnis.
Ironisnya, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan tidak menjadi milik jurnalis, melainkan perusahaan media.
“Ini memperparah ketimpangan dalam dunia jurnalistik. Nilai-nilai kemerdekaan semakin luntur karena jurnalis tidak punya kendali atas hasil karyanya sendiri,” jelasnya.
Yusnaini juga menyoroti dominasi platform digital asing seperti Google, Facebook, dan YouTube yang menyerap sebagian besar pendapatan iklan.
Hal ini membuat media lokal kesulitan bertahan dan kehilangan daya untuk mendanai jurnalisme berkualitas.
“Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, mustahil media bisa bertahan sebagai kekuatan kontrol sosial. Kita butuh ekosistem media yang lebih adil agar jurnalis bisa bekerja secara merdeka, tanpa tekanan ekonomi dan kepentingan politik,” tegas Yusnaini.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar hak, tapi prasyarat utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.(*)
