Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa pihaknya juga akan segera menyurati Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sebagai bentuk konkret dari upaya advokasi terhadap aspirasi masyarakat Kota Jambi.
“Kami akan berkirim surat secara resmi kepada Kepala Staf Kepresidenan, membawa aspirasi warga yang terdampak, agar persoalan ini mendapat perhatian dan solusi dari tingkat pusat,” ujar Maulana.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah-langkah di luar prosedur hukum yang berlaku.
“Kepada seluruh masyarakat, saya minta untuk tetap tenang dan menyerahkan proses ini kepada Pemerintah Kota Jambi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari titik temu dan jalan keluar terbaik atas permasalahan ini,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi aspirasi yang disampaikan Wali Kota Jambi, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari menyambut baik hal tersebut.
“Kami sudah membahas permasalahan ini secara bersama-sama dan mudah-mudahan ada solusi yang baik dalam waktu yang cepat,” ujar Embun.
“Ini adalah harapan kami juga untuk kebaikan masyarakat di kota Jambi kedepan,” singkatnya.
Turut mendampingi Wali Kota Jambi pada kesempatan itu, Kaban BPPRD Kota Jambi Nella Ervina, Kepala Bagian Hukum dan Plt. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi, Kakanwil BPN Provinsi Jambi Humaidi beserta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Hary Susetyo.(*)
