MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo mengambil langkah strategis dalam penerapan sistem hukum yang lebih humanis dengan menandatangani nota kesepakatan penerapan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bungo Dedy Putra bersama sejumlah instansi penegak hukum di Kabupaten Bungo, Selasa (10/3/2026).

Kerja sama ini melibatkan Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Pengadilan Negeri Muara Bungo, Kejaksaan Negeri Bungo, Polres Bungo, serta Kodim 0416/Bute.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai salah satu bentuk hukuman alternatif di wilayah Kabupaten Bungo.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 65 Ayat 1 Huruf E yang mengatur pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

Bupati Bungo Dedy Putra menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo mendukung penuh penerapan kebijakan pidana kerja sosial karena dinilai sebagai pendekatan hukum yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, pelaksanaan pidana kerja sosial diharapkan dapat berjalan secara terkoordinasi serta memberikan efek pembinaan bagi pelaku tindak pidana ringan.

Ia juga menilai bahwa pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif hukuman yang lebih konstruktif dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya untuk pelanggaran tertentu.

Selain memberikan efek jera, sistem hukuman ini juga diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat kepadatan di lembaga pemasyarakatan.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan pidana kerja sosial di Kabupaten Bungo agar berjalan efektif, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Safari Ramadhan 1446 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi berlangsung khidmat di Masjid Al Falah, Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Minggu (01/03/2026) malam.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, didampingi Bupati Bungo Dedy Putra, SH., M.Kn, dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, SH.

Masjid Al Falah, berdiri sejak 1830 M, dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Pulau Sumatera. Kehadiran Gubernur Al Haris menjadi momentum istimewa bagi warga, sekaligus memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur mengenang jasa almarhum H. Hanafi, inisiator berdirinya Provinsi Jambi dan putra asli Empelu.

“Malam ini saya berada di kampung inisiator pendiri Provinsi Jambi, almarhum Bapak H. Hanafi. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan mengampuni dosa-dosanya,” ujar Gubernur Al Haris.

Salah satu aspirasi utama masyarakat yang disampaikan adalah pembangunan Jembatan Empelu menuju Embacang Gedang sepanjang 120 meter melintasi Sungai Batang Tebo.

Gubernur memperkirakan pembangunan jembatan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar dan meminta Dinas PU Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten Bungo.

Selain itu, kondisi Jalan Provinsi Jambi dari Simpang Tanah Tumbuh hingga Limbur sepanjang 60 kilometer menjadi perhatian.

Gubernur menekankan perlunya peninjauan lapangan dan perhitungan anggaran segera agar pembangunan infrastruktur bisa berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan bantuan CSR Bank Jambi sebesar Rp20 juta untuk Masjid Al Falah, sementara Pemerintah Kabupaten Bungo melalui CSR Bank Jambi memberikan Rp10 juta.

BAZNAS Provinsi Jambi juga menyalurkan bantuan bagi 30 orang fakir miskin serta satu unit kursi roda.

Melalui program ASN Peduli Stunting, sebanyak 20 paket bantuan diberikan kepada keluarga berisiko stunting, berisi beras 5 kg, telur satu karpet, kacang hijau 1 kg, dan biskuit untuk mendukung gizi masyarakat.

Bupati Bungo Dedy Putra menyampaikan progres pembangunan di wilayahnya, termasuk jalan Batang Uleh sepanjang 32 km, pengembangan irigasi Tanah Bekali–Empelu, dan perbaikan ruas jalan Muaro Bungo–Peninjau serta Peninjau–Limbur Lubuk Mengkuang.

Usulan pembangunan turap penahan tebing juga diajukan ke BNPB untuk antisipasi bencana.

Datuk Rio Dusun Empelu H.M. Thohir menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Gubernur Jambi dan rombongan, sekaligus mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap infrastruktur, irigasi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani.

Safari Ramadhan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan warga, dan memastikan pembangunan merata hingga pelosok desa.

Kehadiran Gubernur dan rombongan tidak hanya mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan berkeadilan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMIB.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Minggu (25/1/2026).

Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat di tingkat RT dan RW.

Peluncuran OPBM dilakukan langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat Bungo Dani, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan warga setempat.

Bupati Dedy Putra menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Diperlukan peran aktif masyarakat agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Melalui OPBM, RT dan RW bersama warga menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” ujar Dedy Putra.

Ia menjelaskan, OPBM dirancang untuk menjangkau langsung rumah tangga.

Satuan tugas OPBM akan melakukan pengumpulan sampah dari warga menggunakan kendaraan motor bak sampah roda tiga, kemudian dibawa ke tempat transit sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Dedy Putra, sistem ini diharapkan mampu mengurangi keberadaan bak sampah terbuka di pinggir jalan serta mencegah penumpukan sampah di kawasan permukiman.

“Kelurahan Sungai Pinang kami dorong menjadi percontohan. Jika berjalan baik, OPBM bisa diterapkan di kelurahan dan kecamatan lain di Kabupaten Bungo,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW untuk bersinergi menyukseskan program tersebut.

Ia menekankan bahwa keberhasilan OPBM sangat bergantung pada komitmen bersama, bukan hanya pada fasilitas yang disediakan pemerintah.

Sebagai simbol dimulainya operasional OPBM, Bupati Bungo menyerahkan dua unit motor bak sampah roda tiga kepada Kelurahan Sungai Pinang. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Forkopimda dan para tamu undangan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi memprihatinkan dialami 12 siswa kelas IV SD Negeri (SDN) 160 Baru Balai Panjang, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi.

Para siswa terpaksa mengikuti proses belajar mengajar dengan duduk di lantai akibat minimnya fasilitas meubelair di sekolah tersebut.

Para siswa hanya mengandalkan meja duduk seadanya, bahkan satu-satunya meja duduk yang tersedia kini sudah rusak.

Meski fasilitas belajar sangat terbatas, semangat belajar para siswa tetap tinggi.

Tidak hanya masalah meubelair, kondisi gedung sekolah yang dipimpin Plt. Kepala Sekolah Rosa Eriyoni, S.Pd, juga dalam keadaan mengkhawatirkan.

Bagian teras, atap, dan dek bangunan mengalami kerusakan parah dan dinilai berpotensi roboh.

Rosa Eriyoni yang didampingi Pengawas Sekolah Korwil V Jujuhan–Jujuhan Ilir, Muhammad Syarif, S.Pd, membenarkan kondisi tersebut.

“Benar, sebanyak 12 siswa kami harus belajar di lantai karena keterbatasan meja dan kursi. Kondisi gedung juga sangat memprihatinkan,” ujarnya.

Menurut Rosa, pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi gedung kepada pemerintah, namun hingga kini belum ada realisasi.

“Sudah berkali-kali kami usulkan, tetapi belum ada bantuan. Harapan kami Pemkab maupun Pemprov dapat membantu agar gedung SDN 160 bisa diperbaiki,” tambahnya.

Pengawas sekolah, Muhammad Syarif, turut menegaskan bahwa SDN 160 adalah satu-satunya sekolah di wilayah Jujuhan dan Jujuhan Ilir yang belum pernah menerima bantuan renovasi.

“Benar, kondisi siswa belajar di lantai dan gedung sekolah sangat memprihatinkan. Di kecamatan Jujuhan dan Jujuhan Ilir hanya SDN 160 yang belum pernah mendapat bantuan. Semoga tahun 2026 ada perhatian,” ucapnya.

Kondisi ini menjadi sorotan mengenai pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bungo.

Masyarakat berharap pemerintah segera menindaklanjuti permohonan tersebut demi kenyamanan dan keselamatan para siswa dalam belajar.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Kabupaten Bungo yang digelar dengan khidmat, Sabtu (19/10).

Turut mendampingi, Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo dan masyarakat setempat.

Seusai acara, Wali Kota Jambi menyampaikan harapan agar Kabupaten Bungo terus mengalami kemajuan pesat sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan.

“Saya bersama Ketua TP PKK Kota Jambi hadir untuk memberikan ucapan selamat dan doa terbaik,” kata dia, Minggu 19 Oktober 2025.

“Semoga Kabupaten Bungo semakin maju dan berkembang, menjadi daerah yang unggul, sejahtera, serta memberikan manfaat besar bagi masyarakatnya,” ujarnya.

Momentum HUT ke-60 ini menjadi refleksi penting bagi Kabupaten Bungo untuk terus memperkuat kolaborasi antar daerah dalam membangun Provinsi Jambi secara keseluruhan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalan kabupaten yang menghubungkan Dusun Tapiandanto, Kecamatan Jujuhan Ilir, mengalami kerusakan parah setelah dijadikan jalur alternatif pasca putusnya jalan utama Jambi-Sumbar pada Minggu (2/3/2025) lalu.

Akibatnya, kondisi badan jalan hampir seluruhnya amblas, menyisakan lebar kurang dari satu meter.

Kendaraan dengan muatan di atas tiga ton sudah tidak bisa melintas, meningkatkan risiko keterisolasian bagi warga sekitar.

Kerusakan ini diduga terjadi akibat tingginya volume kendaraan berat yang melewati jalan tersebut setelah putusnya jalan utama Jambi-Sumbar.

Hal ini diungkapkan oleh Yuliana S.Gz, Datin Rio Dusun Tapiandanto.

“Jalan ini rusak karena banyak kendaraan bermuatan lebih dari lima ton melintas. Kami berharap Dinas PUPR Bungo segera turun tangan membangun box culvert, karena arus mudik Lebaran akan segera ramai, dan jalan ini satu-satunya akses utama di Jujuhan Ilir,“ ujar Yuliana.

Menurutnya, jika perbaikan tidak dilakukan segera, bagian jalan yang tersisa bisa ambruk sepenuhnya, mengakibatkan akses transportasi terputus total.

Saat ini, kendaraan kecil masih bisa melintas, tetapi dengan risiko tinggi karena banyaknya lubang dalam di sepanjang jalan.

Kerusakan jalan ini semakin memprihatinkan karena Dusun Tapiandanto menjadi jalur alternatif utama bagi pemudik yang melintas dari Jambi ke Sumbar.

Jika dibiarkan, jalur ini akan semakin sulit dilewati, sehingga memicu lonjakan kemacetan dan risiko kecelakaan.

Warga setempat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkret agar akses mereka tidak semakin terhambat, terutama menjelang Lebaran, saat lalu lintas kendaraan meningkat tajam.

“Kami khawatir jika tidak segera diperbaiki, Dusun Tapiandanto dan desa sekitar bisa terisolasi total. Pemerintah harus bertindak cepat sebelum jalan benar-benar putus,” tegas seorang warga.

Melihat kondisi yang semakin memburuk, masyarakat mendesak Dinas PUPR Bungo serta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah perbaikan sebelum arus mudik meningkat.

Langkah seperti pembangunan box culvert dan penguatan struktur jalan dinilai sebagai solusi terbaik untuk memastikan keamanan dan kelancaran mobilitas warga serta pemudik.

Jika tidak ada tindakan cepat, bukan hanya warga lokal yang terdampak, tetapi juga pemudik yang melintasi jalur ini saat Lebaran.

Kerusakan jalan kabupaten di Dusun Tapiandanto menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak.

Dengan kondisi jalan yang semakin mengerikan, perbaikan infrastruktur harus segera dilakukan guna menghindari kemacetan besar, kecelakaan, dan keterisolasian warga.

Pemerintah diharapkan segera merespons keluhan warga sebelum akses jalan benar-benar terputus total, terutama menjelang musim mudik Lebaran yang tinggal beberapa minggu lagi.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengangkatan CPNS untuk formasi tahun 2024 mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penginputan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pelaksanaan Surat Keputusan Bersyarat (SKB).

Penundaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh data administrasi terverifikasi dengan akurat sebelum proses pengangkatan dilanjutkan pada Oktober 2025.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono mengungkapkan bahwa, keputusan penundaan diambil setelah mengikuti rapat virtual dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 11 Maret 2024.

“Rapat Zoom Meeting yang kami lakukan bersama BKN dan Kemenpan RB menghasilkan keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS 2024. Beberapa daerah masih belum menyelesaikan penginputan NIP dan SKB, yang merupakan bagian krusial dalam memastikan transparansi dan integritas proses ini,” ujar Wahyu Sarjono.

Ia menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan langkah preventif untuk menghindari kesalahan administratif yang bisa merugikan calon CPNS.

Oleh karena itu, pengangkatan yang awalnya dijadwalkan pada April 2025, kini ditunda hingga 1 Oktober 2025.

Wahyu menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi oleh masing-masing daerah untuk memastikan proses seleksi CPNS berjalan tertib dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Keakuratan data dan administrasi sangat penting dalam proses ini. Penundaan ini untuk memastikan setiap detail diperiksa dengan seksama,” katanya.

Ia juga memberikan harapan kepada para calon CPNS yang telah lulus seleksi agar tetap sabar. Meskipun pelantikan ditunda, Wahyu memastikan tidak ada pembatalan seleksi.

“Tidak perlu khawatir, bagi mereka yang sudah lulus seleksi, tidak ada pembatalan. Hanya proses pelantikannya yang harus ditunda,” jelas Wahyu.

Dengan adanya penundaan ini, pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang tertunda.

Hal ini bertujuan agar pengangkatan CPNS dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Oktober 2025.

Pemerintah berharap agar seluruh pihak terkait dapat mematuhi prosedur dan memastikan semua dokumen administrasi CPNS selesai dengan benar.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan jembatan Bailey darurat di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di KM 60, yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat, mengalami sedikit keterlambatan.

Proyek yang sebelumnya dijadwalkan selesai pada Minggu (9/3), terpaksa molor satu hari akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung.

Jembatan Bailey ini dibangun setelah akses utama putus akibat longsor pada Minggu (2/3), sehingga mempengaruhi jalur transportasi antara kedua provinsi.

Meskipun demikian, pada Senin (10/3), para pekerja konstruksi masih terlihat aktif menyelesaikan pengerjaan, termasuk pemasangan komponen lantai dan penambahan elemen lainnya untuk menyelesaikan jembatan darurat tersebut.

Koordinator Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Provinsi Jambi, Diaz Sodiq, yang memantau langsung proyek ini, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pengerjaan jembatan telah mencapai 70 persen dan diperkirakan akan selesai pada sore hari ini.

Diaz menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena faktor cuaca buruk yang memperlambat proses konstruksi.

“Pengerjaan sedikit molor dari jadwal karena cuaca, sehingga mundur satu hari. Mudah-mudahan sore ini sudah selesai,” ujar Diaz Sodiq saat dihubungi.

Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak mendekati lokasi proyek untuk menjaga keselamatan, mengingat adanya alat berat yang sedang beroperasi di area tersebut.

“Kami sudah memasang rambu-rambu agar masyarakat tidak mendekati lokasi kegiatan, karena ada alat berat yang sedang bekerja,” tambah Diaz.

Akibat penutupan sementara jalur utama, kemacetan panjang terjadi di sekitar lokasi proyek, dengan antrean kendaraan yang mencapai 5 kilometer.

Pengendara yang hendak melintasi jalur tersebut diminta untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan agar situasi lalu lintas dapat kembali terkelola dengan baik.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap pembangunan jembatan Bailey ini segera selesai dan dapat segera digunakan, sehingga akses transportasi antara Jambi dan Sumatera Barat dapat kembali normal.

Pembangunan jembatan darurat ini diharapkan menjadi solusi sementara untuk memperlancar mobilitas barang dan orang antarprovinsi, terutama setelah terputusnya akses akibat bencana longsor.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Gasak aktivitas PETI, Polres Bungo amankan satu alat berat di Desa Sungai Telang, Kecamatan Bathin 3 Ulu, Kabupaten Bungo.

Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono mengatakan, penindakan tersebut dilakukan pada 26 Februari 2025 lalu.

Kejadian bermula ketika Kapolsek Rantau Pandan, Iptu Deni Saepudin, bersama anggotanya melakukan patroli dialogis sekitar pukul 13.00 WIB.

Dalam patroli tersebut, mereka menemukan satu unit alat berat jenis ekskavator yang beroperasi di Kampung Baru, Desa Sungai Telang, sekitar 1 km dari Pulau Cinta, yang terletak tepat di seberang jalan Muara Buat–Sungai Telang.

Menanggapi temuan ini, Kapolsek segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolres Bungo.

Mendapatkan perintah untuk segera melakukan penindakan, tim kepolisian langsung menuju lokasi dan menemukan satu unit ekskavator merk SANY PC 135 warna kuning yang sedang digunakan untuk aktivitas PETI.

Saat tim kepolisian mendekat, salah satu pekerja di lokasi berteriak “kabur!”, yang membuat seluruh pekerja melarikan diri ke arah semak-semak.

Petugas segera memasang garis polisi (police line) di sekitar lokasi dan mengamankan beberapa barang bukti, antara lain:

• 1 unit alat berat jenis ekskavator merk SANY PC 135
• 1 lembar karpet
• 1 potong selang
• 1 buah dulang

Saat ini, alat berat yang diamankan masih dalam proses penyelidikan untuk mengungkap siapa pemilik alat, pemilik lahan, serta pihak yang terlibat dalam aktivitas PETI ilegal ini.

Jika terbukti adanya keterlibatan pemilik lahan maupun alat berat, pihak berwenang akan memproses mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

AKBP Natalena Eko Cahyono menegaskan bahwa, pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Bungo

“Kami sudah sepakat untuk menindak tanpa tebang pilih, baik itu menggunakan dompeng, robin, maupun ekskavator. Kami ingin mewujudkan wilayah bebas PETI serta mengubah pola pikir pelaku agar tidak terbiasa melanggar hukum,” ujar Kapolres.

Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah provinsi untuk mengidentifikasi pemilik lahan yang digunakan dalam aktivitas PETI.

“Siapa pun pemilik alat dan pemodalnya akan kami telusuri,” tambah Kapolres Natalena.

Kapolres menjelaskan bahwa, pelaku aktivitas PETI ini dapat dijerat dengan Pasal 158 UU RI No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Dengan tindakan tegas ini, Polres Bungo berharap dapat memberantas aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan menegakkan hukum dengan adil.

Kapolres juga menambahkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih parah akibat praktik PETI yang ilegal.

Kepolisian berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga agar praktik ilegal ini tidak terus berkembang, demi kesejahteraan dan kelestarian alam Kabupaten Bungo.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah terputusnya akses jalan nasional di Jalan Lintas Sumatera Km 60, Tukum Dua Sirih, Sekapur Jujuhan pada Minggu (2/3/2025), pengendara yang menuju Sumatera Barat atau sebaliknya kini terpaksa mencari jalur alternatif.

Dua jalur utama yang menjadi pilihan adalah, jalan kabupaten dari Simpang 4 Rantau Ikil melalui Pulau Batu dan Bukit Sari, serta jalan provinsi melalui Simpang 4 Rantau Ikil menuju Penual Simpang Rajo.

Namun, kedua jalur alternatif tersebut kini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Jalan kabupaten dari Simpang 4 Rantau Ikil via Pulau Batu, khususnya di daerah Tapiandanto, mengalami amblas parah hingga hampir putus.

Begitu juga dengan jalan provinsi dari Simpang 4 Rantau Ikil via Penual Simpang Rajo, yang tepatnya di Penual Satu, Polongan, juga mengalami amblas dan hampir putus.

Warga setempat telah memberikan peringatan kepada pengendara, terutama yang menggunakan kendaraan berat, untuk berhati-hati.

Hendra, salah satu warga di Penual, mengungkapkan kekhawatirannya tentang kondisi jalan.

“Kami tidak melarang kendaraan untuk melewati jalan kabupaten di Penual, tetapi bagi kendaraan dengan muatan berat, mohon lebih berhati-hati. Di satu titik, jalan sudah amblas dan beberapa meter dari lokasi amblas, ada jalan yang berlubang,” kata Hendra.

“Jika kendaraan berat terus melintas, jalan akan semakin rusak, dan kami yang akan merasakan dampaknya,” tambahnya.

Af, warga Dusun Tapiandanto, juga mengungkapkan hal yang serupa.

“Kami berharap pengendara, terutama yang menggunakan kendaraan berat, lebih hati-hati, karena jalan kami sudah berlubang dan bisa semakin parah,” ujarnya.

Jalan ini semakin diperburuk dengan banyaknya kendaraan yang melintas dengan beban berat, yang tentunya mempercepat kerusakan jalan.

Masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera mengambil langkah untuk memperbaiki jalur alternatif ini guna memastikan keselamatan pengendara.

 

View this post on Instagram

 

Shared post on Time

Tanpa perbaikan yang segera, jalur alternatif ini bisa semakin tidak layak dilalui, yang berisiko memaksa pengendara mencari rute lebih jauh atau bahkan menunggu perbaikan jalur utama yang saat ini terputus.