JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Plt Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, menyampaikan hasil pengamatan Tinggi Muka Air (TMA) pada Pos Duga Air BWS Sumatera VI yang tersebar di Wilayah Sungai (WS) Batanghari per Minggu (21/12/2025).

Dari 43 titik pantau, beberapa lokasi menunjukkan kenaikan TMA signifikan, sementara sebagian besar lainnya mengalami penurunan.

Menurut Doni, dari total titik pantau, terdapat tiga lokasi dengan kenaikan TMA kumulatif lebih dari 1 meter, sementara 19 lokasi mengalami kenaikan, 1 titik tetap, dan 14 titik mengalami penurunan.

Hanya terdapat satu lokasi, yaitu TMA Rimbo Bujang, yang mencapai batas muka air banjir.

Pengamatan di Sungai Batanghari, khususnya pos Tanggo Rajo, menunjukkan TMA berada pada 12,60 meter, masih di bawah batas siaga III yaitu 13,87 meter, dengan selisih 1,27 meter.

“Namun masyarakat tetap harus waspada,” ujar Doni Sumatriadi.

Doni menekankan, wilayah Kota Jambi yang rawan banjir meliputi Danau Teluk, Pelayangan, Danau Sipin, Telanaipura, Pasar Jambi, dan Jambi Timur.

Masyarakat di kawasan ini diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai atau dataran rendah.

“Banjir kiriman dari hulu masih menjadi ancaman di wilayah rawan,” kata Doni.

“Kami terus memantau kondisi air dan berkoordinasi untuk langkah mitigasi agar risiko dampak banjir dapat diminimalkan,” tambahnya.

Beberapa lokasi pantau belum menyampaikan data atau datanya tidak lengkap.

Sehingga BPBD Kota Jambi tetap melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah rawan.

Wali Kota Jambi, Maulana, meninjau langsung proyek pembangunan saluran drainase beton di kawasan Simpang Rimbo, Senin (25/8/2025).

Saluran drainase sepanjang 170 meter ini dibangun menggantikan drainase alami, sebagai upaya mencegah banjir yang kerap terjadi di beberapa RT sekitar Simpang Rimbo.

“Beberapa RT di Simpang Rimbo menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Dengan drainase beton ini, air bisa mengalir lebih cepat dan mencegah genangan,” ujar Maulana.

Selain Simpang Rimbo, Wali Kota juga meninjau dua lokasi lain yang kerap terdampak banjir, yakni RT 20 dan RT 49 di kawasan Mayang Mangurai.

“Kami terus melakukan penanganan di titik-titik banjir yang telah dipetakan sebagai lokus bencana,” tambahnya.

Menurut Maulana, penanganan banjir merupakan bagian dari program prioritas Kota Tangguh, khususnya dalam sektor penanggulangan bencana.

Melalui Dinas SDA PUPR, proyek ini menjadi bagian dari upaya sistematis memperkuat infrastruktur perkotaan.

Tak hanya itu, Maulana juga mengungkapkan rencana optimalisasi lahan resapan di kawasan Kampung Banjir.

“Kita punya lahan seluas 1 hektare untuk dijadikan daerah resapan, khususnya di aliran Sungai Asam,” jelasnya.

Di sisi lain, pelebaran saluran drainase juga dilakukan di kawasan Purnama agar air dapat tertampung sementara di embung sebelum dialirkan secara bertahap menuju Danau Lembah Permai.

“Pendanaan dari pusat, provinsi, dan kota sudah tersedia. Pembebasan lahan segera kita eksekusi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mendesak Pemerintah Kota dan Provinsi Jambi untuk bertindak tegas terhadap proyek-proyek pembangunan yang dinilai merusak lingkungan dan memperparah banjir di Kota Jambi.

Desakan ini disuarakan dalam aksi damai saat forum “Pemkot Jambi Mendengar” di Griya Mayang, Rabu (14/5/2025).

Dalam aksi tersebut, Walhi menyoroti tiga proyek besar yang dianggap jadi biang kerusakan lingkungan dan banjir di kawasan Simpang Mayang, yakni Jambi Business Center (JBC), Jambi Town Square (Jamtos), dan Perumahan Roma Estate.

Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah, menilai pembangunan ketiga proyek tersebut mengabaikan daya dukung lingkungan dan justru berdiri di atas kawasan rawan banjir.

“Kawasan JBC dan Jamtos berada di dataran rendah, berfungsi sebagai area tangkapan air. Kini berubah jadi beton. Akibatnya, banjir makin sering terjadi,” tegas Oscar.

Berdasarkan hasil temuan Walhi, pembangunan di kawasan tersebut telah mengubah sepadan sungai menjadi lahan terbangun, menutup jalur aliran air alami, dan mempersempit resapan.

Situasi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap izin pembangunan.

Padahal, dalam UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda Provinsi Jambi No 7 Tahun 2024–2044, kawasan JBC secara jelas masuk dalam zona rawan banjir. Namun, pembangunan tetap dilakukan secara masif.

“Kita tidak menolak pembangunan ekonomi, tapi pembangunan harus ramah lingkungan. Jangan korbankan masyarakat demi keuntungan segelintir pengusaha,” kata Oscar.

Sebagai langkah penyelamatan lingkungan dan penanganan banjir yang lebih serius, Walhi Jambi menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah:

1. Gubernur Jambi harus meninjau ulang kerja sama dengan pengelola JBC.

2. Pemerintah harus mengembalikan fungsi ekologis area JBC, Jamtos, dan Roma Estate.

3. Ambil langkah hukum atau administratif terhadap pengelola proyek yang lalai.

4. Cabut izin pembangunan JBC, Jamtos, dan Roma Estate jika terbukti merusak lingkungan.

5. Hentikan pembangunan di kawasan yang tidak memiliki daya dukung lingkungan.

Walhi menyampaikan, dengan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut dan izin proyek yang tidak sesuai tata ruang, bencana ekologis di Kota Jambi hanya tinggal menunggu waktu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi sejak pagi hingga siang menyebabkan banjir di kawasan pemukiman dekat Jambi Bisnis Center (JBC).

Puluhan rumah terdampak, bahkan satu unit mobil Honda Jazz dilaporkan terendam air akibat luapan yang diduga berasal dari kawasan JBC, Minggu 30 Maret 2025.

Sejumlah warga menilai bahwa pembangunan JBC menjadi penyebab utama banjir di lingkungan mereka. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyuarakan kekecewaannya.

“Kayaknya JBC itu harus dibongkar,” ujarnya pada Minggu (30/03/2025).

Ia menilai bahwa, kawasan tersebut seharusnya dikembalikan sebagai daerah resapan air untuk mencegah banjir berulang. Warga juga berencana mengajukan keluhan resmi kepada pengelola JBC terkait masalah ini.

Sejalan dengan keresahan warga, aktivis lingkungan dari Pinang Sebatang (Pinset), Husni Thamrin, menegaskan bahwa pembangunan JBC diduga mengabaikan dokumen lingkungan, sehingga berdampak buruk bagi pemukiman sekitar.

“Permukiman di belakang JBC terendam banjir karena pembangunan kawasan ini tidak memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Husni.

Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas JBC hingga ada solusi konkret terhadap persoalan ini.

“Sebelum ada perbaikan, aktivitas mereka harus dihentikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Husni mendesak pemerintah agar mencabut izin sementara JBC dan mewajibkan pengelola membangun kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir.

Ia juga mempertanyakan struktur kepemimpinan JBC dan dugaan keterlibatan mantan pejabat dalam jajaran manajemen.

“Kalau ada mantan pejabat dalam struktur JBC, artinya mereka tidak serius menangani dampak lingkungan,” sindirnya.

Selain itu, ia menuding bahwa izin lingkungan JBC hanya sebatas formalitas, bukan sebagai pedoman utama dalam pembangunan.

“Mereka hanya mengurus izin sebagai syarat administratif, tapi tidak menjadikannya sebagai pedoman dalam pembangunan,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pemkot Jambi resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir menyusul meningkatnya curah hujan yang menyebabkan luapan air di sejumlah wilayah dalam Kota Jambi.

Selain itu, berdasarkan data Dinas Damkartan Kota Jambi ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording (AWLR) telah mencapai ketinggian melebihi 15 meter.

Sementara itu, juga dilaporkan sebanyak 1.278 Kepala Keluarga (KK) dan 4.781 jiwa dari 7 Kecamatan dan 24 Kelurahan terdampak bencana banjir.

Keputusan tanggap darurat banjir ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, dokter Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A. Ridwan, Selasa (18/3/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi, termasuk melibatkan BASARNAS, BMKG, Perum Bulog, PLN, Perumdam Tirta Mayang, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Dalam Rakor itu juga dilakukan penandatanganan dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi yang menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir di wilayah Kota Jambi yang ditandatangani oleh unsur Forkopimda Kota Jambi.

Penetapan status Tanggap Darurat ini bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan langkah-langkah pemerintah menangani bencana, seperti evakuasi warga, penyediaan logistik, serta penguatan infrastruktur di wilayah terdampak.

“Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Jambi, kami sepakat menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 7 hari kedepan, untuk mengoptimalkan penyelamatan warga. Langkah ini bertujuan agar seluruh sumber daya bisa dikerahkan secara maksimal untuk membantu masyarakat terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga,” ujar Wali Kota Jambi dokter Maulana.

Wali Kota Jambi itu juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini telah menyiapkan strategi mitigasi bencana untuk menghadapi kemungkinan banjir meninggi dan semakin meluas.

“Kami telah terus berkoordinasi dengan Forkopimda serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ini. Langkah-langkah mitigasi seperti pemantauan intensif, kesiapan tim evakuasi, serta penyediaan logistik, posko-posko darurat dan dapur umum sudah siap untuk diaktifkan di wilayah terdampak, yang jelas kita harus pastikan tak ada warga yang terabaikan,” jelasnya.

Maulana juga mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di daerah rendah dan dekat bantaran sungai, diimbau untuk tetap siaga khususnya kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak.

“Saya mengimbau agar para lurah menginstruksikan kepada masyarakat berusia rentan, lansia dan anak-anak agar tidak berada di dekat sungai atau genangan banjir. Kita harus lebih sigap mengantisipasi hal ini, terutama mengingat sudah ada tiga korban jiwa,” ujarnya.

“Lurah juga harus mengetahui titik pengungsian dan segera memberikan informasi kepada warga yang terancam banjir. Dengan prioritas utama adalah kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia,” lanjutnya.

Terkait dengan bantuan bagi masyarakat terdampak, Maulana mengungkapkan, Pemerintah Kota Jambi telah mendistribusikan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Selain itu kami juga telah instruksikan layanan kesehatan dari masing-masing puskesmas terdekat untuk melakukan pelayanan secara mobile,” lanjutnya.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkot Jambi memiliki kewenangan khusus untuk mempercepat penanganan bencana.

Beberapa kewenangan yang dapat dilakukan, antara lain ; penggunaan anggaran darurat, pengadaan bantuan logistik, perbaikan infrastruktur darurat, serta operasional tim penyelamat, memobilisasi sumber daya dan personel, pendirian dan pengelolaan posko darurat, penyesuaian kebijakan dan layanan publik, termasuk jika diperlukan, Pemkot dapat menutup atau menyesuaikan jam operasional fasilitas publik, seperti sekolah atau kantor pemerintahan yang terdampak banjir.

Adapun langkah-langkah bagian dari Mitigasi penanganan dalam status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Jambi ini adalah :

1. KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR
Warga yang tinggal di daerah rawan banjir, terutama di bantaran sungai dan dataran rendah, diminta untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan siaga jika air terus naik.

2. HINDARI AKTIVITAS DEKAT SUNGAI ATAU AIR YANG DERAS
Arus sungai yang deras dapat membahayakan keselamatan. Anak-anak dilarang bermain di area banjir atau sungai untuk menghindari risiko terseret arus.

3. PERSIAPKAN BARANG PENTING DAN DOKUMEN BERHARGA
Masyarakat diimbau untuk menyimpan dokumen penting (KK, KTP, dan dokumen penting lainnya) di tempat yang aman dan mudah dijangkau jika evakuasi diperlukan. Selain itu, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, makanan, dan air bersih.

4. SEGERA LAPOR BILA KONDISI DARURAT
Jika terjadi keadaan darurat, seperti air yang mulai masuk ke rumah atau warga yang membutuhkan bantuan evakuasi, segera hubungi Call Center Kota Jambi BAHAGIA 112 (Bebas Pulsa) atau Posko Darurat atau Kantor Pemerintah terdekat.

5. IKUTI ARAHAN PETUGAS EVAKUASI
Jika kondisi semakin memburuk dan pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengungsi, warga diminta untuk segera menuju lokasi evakuasi yang telah disiapkan dan tidak menunda demi keamanan dan keselamatan.

6. DATANGI POSKO KESEHATAN BILA MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN
Segera periksa ke Posko Kesehatan atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan jika mengalami gangguan kesehatan, seperti diare, gatal-gatal, demam, atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat banjir.

7. WASPADAI ARUS LISTRIK SAAT BANJIR
Cabut semua perangkat elektronik dari stop kontak untuk menghindari korsleting dan jangan menyentuh alat listrik atau kabel dalam keadaan basah, serta segera matikan listrik dari MCB jika air mulai masuk ke dalam rumah. Atau segera hubungi petugas PLN atau hubungi Call Center PLN 123.

8. HINDARI KONSUMSI AIR YANG TERCEMAR
Warga yang terdampak banjir, bila membutuhkan air bersih dapat meminta bantuan layanan Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi melalui telp. 0821 2121 9894.

9. PENGAMANAN LINGKUNGAN
TNI dan Polri melakukan patroli untuk menjaga keamanan wilayah terdampak serta menghindari tindak kriminal.

10. JANGAN MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN
Salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran air. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tetap berfungsi dengan baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, didampingi oleh Wakil Walikota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridean, memimpin Rakor penanganan banjir bersama Forkompinda serta pemangku kepentingan wilayah Kota dan Provinsi Jambi.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, bertujuan untuk memastikan langkah-langkah efektif dalam menghadapi dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jambi.

Maulana dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya koordinasi antara semua pihak dalam mengambil kebijakan untuk penanganan banjir.

“Koordinasi ini sangat penting untuk mengambil berbagai kebijakan penanganan banjir secara cepat dan terorganisir,” ujarnya.

Menurut Walikota Jambi, jumlah rumah yang terendam banjir dan jumlah jiwa yang terdampak mencapai lebih dari 4.000 orang.

Maulana menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menangani bencana tersebut.

“Kita harus sigap mengatasi ini, prinsipnya lurah harus mengetahui titik pengungsian dan warga yang tiba-tiba terdampak banjir secara mendalam,” kata dia.

“Terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang menjadi prioritas dalam proses evakuasi,” katanya.

Walikota Maulana juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota sudah menggelontorkan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Cadangan beras yang tersedia saat ini ada di Bulog, namun kami tetap memastikan bantuan ini memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk disalurkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, dalam rakor tersebut dibahas juga langkah-langkah lanjutan terkait pengelolaan bencana banjir, termasuk alur distribusi bantuan dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen terkait.

Pemerintah Kota Jambi berharap dengan koordinasi yang solid, penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Rakor ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan semua pihak terkait demi memberikan respons yang optimal dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bersama Gubernur Jambi Al Haris, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Maulana-Diza meninjau sejumlah wilayah dalam kota Jambi yang terdampak banjir, pada Senin siang (17/3/2025).

Adapun daerah yang ditinjau tersebut, yakni Lrg Madrasah RT 11 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin, Jln K. H. A Tomok RT 12 Kelurahan Tahtul Yaman, Kecamatan Pelayangan, dan RT 01, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura.

Tidak hanya meninjau warga yang terdampak banjir, dikesempatan itu Gubernur Al Haris bersama Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza turut menyalurkan bantuan tanggap darurat berupa paket sembako yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Jambi Timur dan Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura.

Kepada awak media, usai tinjauannya, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa tinjauannya bersama Gubernur Jambi itu bertujuan untuk memantau langsung kondisi banjir yang melanda wilayah Kota Jambi, sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.

Maulana juga mengungkapkan terimakasihnya kepada Gubernur Jambi atas kunjungan dan bantuan yang diberikan kepada warga kota Jambi tersebut.

“Atas nama warga dan Pemkot Jambi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan bantuan serta hadir langsung untuk melihat kondisi banjir yang terjadi di Kota Jambi ini, dimana saat ini ada 1239 rumah telah terendam banjir,” ungkap Maulana.

Lanjut Maulana, sebagai upaya tanggap dalam posisi Siaga I bencana hidrometeorologi ini jajarannya terus memantau situasi dan telah menyiapkan mitigasi penanganannya, seperti menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari logistik, tenda pengungsian, hingga dapur-dapur umum.

“Kami terus memantau situasi jika hujan terus turun lagi karena jumlah rumah yang terdampak bisa bertambah. Dan kami juga sudah memutuskan untuk memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak, terutama mereka yang tidak bisa bekerja karena rumah mereka terendam apalagi sedang menjalani ibadah puasa,” singkat Wali Kota Maulana.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan, rakyat harus dapat dilayani dalam kondisi apapun terlebih lagi dalam kondisi bencana banjir saat ini. Kata Al Haris, itu lah wujud hadirnya pemerintah ditengah masyarakat.

“Oleh karena itu, kami memastikan tidak ada warga yang tertinggal dan tidak mendapatkan bantuan, baik dalam hal kesehatan maupun bantuan lainnya,” tegasnya.

Dirinya juga menekankan komitmen pemerintah provinsi Jambi untuk terus mendukung pemerintah kota Jambi dalam upayanya menangani warga terdampak bencana banjir.

“Kota Jambi ini sangat dekat dengan pesisir Sungai Batanghari dan beberapa sungai kecil seperti Sungai Asam dan Danau Sipin. Maka, ketika curah hujan tinggi, luapan dari Sungai Batanghari pasti akan mempengaruhi kondisi di kota ini setiap tahunnya,” tekannya.

“Kami Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk membantu semua Kepala Daerah se-Provinsi Jambi untuk selalu hadir langsung di lapangan guna memastikan warga yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Tinjauan pimpinan kedua pemerintahan daerah itu menunjukkan komitmen bersama untuk berkolaborasi dan bersinergi guna memastikan keselamatan, kebutuhan dasar serta layanan kesehatan warga terdampak banjir dapat terpenuhi.

Dalam tinjauan tersebut, turut hadir para Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov dan Pemkot Jambi, serta Instansi vertikal Provinsi dan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Ketinggian air Sungai Batanghari mengalami kenaikan berdasarkan hasil pemantauan Alat Pengukur Ketinggian Air Manual (AWLR) yang terletak di kawasan Ancol/Tanggo Rajo.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, bawa pada pemeriksaan yang dilakukan Minggu, 16 Maret 2025, pukul 08.15 WIB, oleh petugas dari Posyankar Jambi Timur, tercatat ketinggian air mencapai 15,01 meter, naik 1 cm dari pengukuran sebelumnya.

Dengan kondisi ini, status siaga bencana banjir di Kota Jambi tetap berada pada Siaga I.

Pemerintah dan instansi terkait terus memantau perkembangan ketinggian air serta melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi dampak yang lebih luas.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi mitigasi bencana untuk menghadapi kemungkinan banjir meninggi dan meluas.

“Kami telah terus berkoordinasi Forkopimda , TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana ini. Langkah-langkah mitigasi seperti pemantauan intensif, kesiapan tim evakuasi, serta penyediaan logistik, dapur umum dan posko darurat sudah disiapkan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap siaga dan mengikuti arahan dari petugas guna meminimalkan risiko,” ujar Wali Kota Maulana, Minggu (16/3/2025).

Tambah Maulana, saat ini, tim gabungan telah disiagakan di berbagai titik rawan banjir untuk membantu pemantauan dan evakuasi jika diperlukan.

Pemerintah Kota Jambi juga terus mengoordinasikan berbagai upaya mitigasi guna memastikan keselamatan warga serta kesiapan dalam menghadapi kemungkinan banjir meninggi dan meluas akibat peningkatan debit air Sungai Batanghari.

“Masyarakat, terutama yang bermukim di daerah rendah dan dekat bantaran sungai, diimbau untuk tetap siaga dan segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat agar dapat segera ditangani oleh pihak berwenang,” tambahnya.

Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya mitigasi dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengikuti arahan dari pemerintah demi keselamatan bersama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, mengingatkan pengelola Jambi Business Center (JBC) terkait persoalan banjir yang sering terjadi di sekitar kawasan tersebut.

Dalam rapat beberapa waktu lalu, Maulana dengan tegas menyentil pengelola JBC, memperingatkan bahwa jika mereka tidak segera menjalankan perintah dan aturan yang diberikan, izin operasional JBC bisa dihentikan sementara.

Masalah banjir yang sering melanda kawasan JBC menjadi perhatian serius Pemkot Jambi.

Maulana menegaskan bahwa, pihaknya akan memberikan teguran resmi kepada pengelola JBC untuk memenuhi kewajiban pembangunan kolam retensi dan menindaklanjuti persyaratan yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam pernyataannya, Maulana menekankan pentingnya tindakan nyata dari pengelola JBC dalam mengatasi masalah banjir ini.

“Buat suratnya secara holistik. Mulai dari proses AMDAL, fakta lapangan, dan lainnya. Termasuk saran yang harus diperbuat apa,” ujarnya dengan tegas.

Maulana juga menegaskan bahwa, jika pengelola JBC terus mengabaikan perintah dan aturan yang telah disepakati, izin operasional JBC akan ditinjau kembali, dan kemungkinan akan dihentikan sementara.

Banjir yang sering terjadi di kawasan JBC semakin meresahkan warga sekitar.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi sudah memberikan teguran kepada pihak pengelola untuk segera membangun kolam retensi guna mengatasi masalah genangan air yang berpotensi merusak lingkungan dan fasilitas sekitar.

Kolam retensi ini sangat penting untuk menampung air hujan sebelum mengalir ke permukiman warga, sehingga dapat mengurangi potensi banjir yang mengganggu kehidupan sehari-hari.

Pemkot Jambi telah memberi waktu yang cukup bagi pengelola JBC untuk menyelesaikan kewajiban mereka.

Namun sampai saat ini belum ada progres yang signifikan terkait pembangunan kolam retensi. Hal ini menjadi dasar bagi Maulana untuk memberikan peringatan lebih keras.

“Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada langkah konkret yang diambil oleh pengelola JBC, maka kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk penghentian sementara izin operasional mereka,” tegas Maulana.

Dengan peringatan ini, Pemkot Jambi berharap pengelola JBC segera menindaklanjuti arahan yang diberikan, baik terkait kolam retensi maupun upaya lain untuk mengurangi dampak banjir di kawasan tersebut.

Jika pengelola JBC tidak memenuhi kewajiban mereka, pemerintah akan bertindak tegas demi melindungi kepentingan warga dan menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi dokter Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan dan Penanggulangan Banjir di Kota Jambi, Selasa (4/3/2025).

Berlangsung di ruang rapat Wali Kota Jambi, Rakor itu turut dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI David Partonggo Oloan Marpaung, Kabid SDA PUPR Provinsi Jambi Yazzer Arafat, Kepala Dinas PUPR Kota Jambi serta sejumlah Kepala perangkat daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi.

Usai kegiatan itu, kepada wartawan, Wali Kota Maulana mengatakan Rakor tersebut bertujuan untuk menetapkan strategi dan langkah-langkah konkret penanggulangan banjir secara bertahap di Kota Jambi.

“Alhamdulillah, dalam penanganan ini pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggaran untuk beberapa titik kawasan yang fokus untuk mengurangi dan mereduksi banjir dalam wilayah kota Jambi. Dan kami juga sudah berbagi tugas antara pihak Balai, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota,” ujarnya.

baca juga: Dukung Swasembada dan Ketahanan Pangan, Wako Maulana Siapkan Gerakan Pemanfaatan Lahan Tidur

baca juga: Wali Kota Jambi Segera Hapus Parkir Ganda, Dorong Pemulihan Ekonomi Pasar Kota Jambi

“Untuk akselerasinya, insya Allah bulan Mei ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan mulai dari crossing, pelebaran drainase dan sungai, serta perencanaan pembangunan retensi,” lanjutnya.

Untuk pengerjaan nantinya, jelas Maulana, akan difokuskan pada titik-titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, khususnya pada kolam retensi.

“Pada prinsipnya, ada dana atau tidak kita akan mengerjakan dulu mana-mana yang tidak ada kendala. Jadi kami telah memiliki data penyebab banjir secara holistik, yang nantinya akan dikaji dan tidak perlu pembebasan lahan, seperti crossing jalan, box culvert dan lainnya,” jelasnya.

Upaya konkret lainnya, kata Maulana, selain bekerja sama dengan BWSS dan Pemprov Jambi, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Pemkab Muara Jambi yang batas-batas wilayahnya langsung berhubungan dengan kota Jambi.

baca juga: Pemerintah Hadir, Wawako Diza Cek Banjir dan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bagi Warga Terdampak

baca juga: Antisipasi Banjir, Kemas Faried Desak Normalisasi Sungai Asam dan Kenali Segera Dilakukan

“Kami juga akan berkirim surat kepada pak Bupati dan pak Gubernur untuk menyelesaikan secara bersama-sama penanganan banjir ini, karena jika hanya menyelesaikan di kota saja, permasalahan ini tidak akan pernah selesai,” kata Maulana.

Dikesempatan itu, Wako Maulana juga ingatkan Dinas terkait dalam memberikan Perizinan Bangunan Gedung (PBG), harus melihat secara utuh pemetaan tata ruang.

“Kita akan pastikan betul setiap perizinan, sehingga mengetahui apa-apa saja dampaknya kedepan,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, Kepala BWSS VI David Partonggo Oloan Marpaung mengatakan, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, terutama dalam penanganan banjir, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang melibatkan semua pihak dalam mengatasi banjir.

“Melalui arahannya tadi pak Wali Kota telah mengintruksikan kepada semua jajarannya untuk berkolaborasi dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan masalah banjir ini. Oleh karena itu, kita sebagai institusi yang memiliki kewenangan akan berupaya mendukung secara maksimal langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya mengurangi banjir,” katanya.

Terkait alokasi anggaran dalam penanganan banjir di Kota Jambi, Dia menyebut ada dana sebesar 144 miliar yang kontraknya hingga tahun di 2026, dengan fokus utamanya adalah pelebaran sungai.

“Ada sebanyak 51 titik untuk pengerjaan, namun kami akan mengerjakan sesuai dengan titik prioritas, dan kewenangan pihak Balai, diantaranya adalah pelebaran Sungai Asam dan juga beberapa titik bottleneck,” singkatnya.(*)