JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aston Jambi Hotel & Conference Center pada Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Berbagai program tengah digulirkan, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di daerah.
Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi daerah terkait keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Saya sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari jalan keluar terkait status guru yang belum masuk skema paruh waktu,” ujar Al Haris.
Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
Menurutnya, perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan guru dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang meliputi tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.
Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga pada peningkatan kualitas, kompetensi, serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan terhadap guru non-ASN agar tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu proses kebijakan yang sedang berlangsung.
Kegiatan koordinasi ini juga diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.
Deklarasi tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK, guna menciptakan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.(*)
