“Dengan adanya Pilkate maka akan tercipta Ketua RT yang kompeten dan berdaya saing. Apalagi jika program 100 juta per RT dikucurkan, maka pengelolaannya sudah tentu harus dilakukan oleh orang yang kompeten, agar tepat sasaran membawa kemajuan untuk mewujudkan Bahagia,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi dokter Maulana, saat melakukan peninjauan Pos Desk Pilkate di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, menyampaikan apresiasinya. Maulana mengatakan, pemilihan serentak itu bertujuan untuk memperkuat peran RT sebagai garda terdepan di tingkat komunitas.
“Kami ingin meningkatkan peran Ketua RT sebagai garda pembangunan berbasis masyarakat, menjunjung adat dan budaya lokal, serta mendukung terwujudnya program Kampung Bahagia di Kota Jambi,” kata Wali Kota Maulana, didampingi Forkopimda dan Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti.
Maulana menambahkan, pemilihan Ketua RT serentak bukan hanya untuk memilih pemimpin lingkungan semata. Namun lebih dari itu, para Ketua RT nantinya akan memikul peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya lokal.
“Ketua RT tidak hanya akan berperan sebagai pemimpin di wilayahnya, tetapi juga akan dilantik sebagai Pemangku Adat untuk menjaga, melestarikan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai adat serta budaya lokal. Untuk mendukung hal tersebut, kami juga telah mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hukum Adat, agar berbagai permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan secara berkeadilan melalui pendekatan restorative justice, tanpa harus berujung pada proses hukum pidana,” jelasnya.
Maulana juga menegaskan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Ketua RT serentak di Kota Jambi ini bukan sekadar ajang demokrasi di tingkat komunitas, tetapi juga menjadi bentuk nyata model pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Melalui Pilkate ini, Ia berharap seluruh warga terlibat aktif dalam menentukan pemimpin lingkungannya, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat.
“Pemilihan Ketua RT serentak ini adalah model pemerintahan kolaboratif dan partisipatif. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi juga menjadi subjek yang aktif terlibat, mulai dari memilih pemimpinnya sendiri hingga bersama-sama membangun lingkungannya,” tegasnya.
