Ia juga menambahkan, dengan adanya program ini, maka semakin banyak kepala daerah yang tahu tentang apa yang dilakukan di Provinsi dan Kota Jambi, maka akan diikuti juga oleh daerah-daerah lainnya.
Dari total sekitar 15.000 pekerja rentan yang terdata di Kota Jambi, baru 3.000 yang telah terverifikasi dan menerima perlindungan melalui program ini.
Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS sangat penting untuk mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ) yang merata dan inklusif.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui program Walikota Jambi.
Menurutnya, Wali Kota Jambi secara aktif mendorong keberhasilan program ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Jambi mencapai 44 persen dari total potensi sekitar 228 ribu pekerja. Artinya telah tercover sebanyak 112 ribu orang pekerja, masih banyak pekerja yang belum terlindungi secara optimal,” ungkap Hendra Elvian dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Jambi telah sejalan dengan kebijakan nasional BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu program unggulan yang tengah difokuskan adalah “Kampung Bahagia”, yang diyakini mampu menjadi instrumen strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial di kalangan pekerja pekerja rentan dan miskin ekstrem, khusunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Program Kampung Bahagia bukan hanya slogan, tetapi langkah konkret untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami melihat adanya perhatian serius dari Wali Kota untuk meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya melalui jaminan sosial,” tambahnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, Hendra optimistis bahwa tingkat kepesertaan meningkat dan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program ini juga diharapkan menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam upaya memperluas perlindungan sosial di tingkat lokal. (*)
Tinggalkan Balasan