JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  OJK Provinsi Jambi mencatat bahwa industri jasa keuangan di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif pada Januari 2025.

Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik, peningkatan kepercayaan konsumen, serta inovasi di berbagai segmen keuangan.

Pertumbuhan Sektor Perbankan di Jambi

Sektor perbankan mengalami pertumbuhan signifikan dengan kenaikan kredit sebesar 8,00 persen (yoy) menjadi Rp54,41 triliun.

Kredit konvensional meningkat 6,69 persen (yoy) mencapai Rp48,15 triliun, sementara pembiayaan syariah tumbuh 19,23 persen menjadi Rp6,26 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 9,24 persen (yoy).

Perbankan konvensional mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 7,96 persen (yoy) menjadi Rp42,52 triliun, sedangkan perbankan syariah meningkat 22,80 persen (yoy) mencapai Rp4,56 triliun.

Dari sisi rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan umum di Jambi tercatat sebesar 115,57 persen, lebih tinggi dibandingkan LDR nasional yang berada di angka 88,88 persen. Sementara itu,

rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,80 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,15 persen.

Dari sisi penggunaan, kredit masih didominasi oleh sektor konsumsi (42,45 persen), diikuti investasi (29,01 persen) dan modal kerja (28,54 persen).

Kredit kepada UMKM mencapai 46,29 persen, sementara kredit non-UMKM sebesar 53,71 persen.

Performa Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Pada sektor IKNB, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 29,51 persen (yoy), dengan total dana tersalurkan mencapai Rp2,97 miliar kepada 1.563 nasabah. Rasio NPF LKMS berada di angka 1,61 persen.

Di sektor perusahaan pembiayaan, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp9,007 triliun, mengalami sedikit penurunan 0,70 persen (yoy) dengan rasio NPF sebesar 3,10 persen.

Namun, jumlah kontrak pembiayaan justru meningkat 41,01 persen (yoy) menjadi 1.282.453 kontrak.

Pada industri modal ventura, total pembiayaan meningkat 7,86 persen (yoy) menjadi Rp111,55 miliar dengan rasio NPF sebesar 2,57 persen, turun 0,96 persen (yoy).

Sementara itu, sektor dana pensiun mencatat pertumbuhan aset 4,66 persen (yoy) menjadi Rp231,03 miliar, dengan total investasi meningkat 6,21 persen (yoy) menjadi Rp223,67 miliar.

Pasar Modal di Jambi: Investor Meningkat Tajam

Pasar modal di Jambi terus berkembang dengan jumlah investor mencapai 136.499 Single Investor Identification (SID), meningkat 14,86 persen (yoy).

Nilai penjualan reksa dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga tumbuh signifikan 46,42 persen (yoy) menjadi Rp108,10 miliar.

Namun, total transaksi saham di Provinsi Jambi pada Januari 2025 tercatat Rp1,01 triliun, mengalami sedikit penurunan 6,17 persen (yoy).

Meskipun demikian, OJK Jambi terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui Securities Crowd Funding (SCF) maupun menjadi emiten di bursa efek.

Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan, hingga Februari 2025, OJK Jambi telah mengadakan 6 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 2.470 peserta.

OJK Jambi juga menerima 26 pengaduan konsumen, terdiri dari 13 pengaduan perbankan dan 13 pengaduan IKNB. Sebanyak 7 pengaduan saat ini masih dalam proses penanganan oleh PUJK, sementara 1 pengaduan sedang dalam proses sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

Pada Januari 2025, OJK Jambi menerima laporan terkait aktivitas keuangan ilegal “Whale Front Limited”.

OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi serta pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Program Akselerasi Keuangan Daerah

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Jambi terus mendorong inklusi keuangan di daerah.

Pada Februari 2025, TPAKD bekerja sama dengan Bank Jambi untuk mengadakan product matching di Kabupaten Tanjab Timur guna meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, komunitas, dan pelajar.

Dengan berbagai langkah strategis ini, OJK Jambi berharap industri jasa keuangan di daerah semakin berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Dr dr H Maulana MKM bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) terkait pengelolaan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi, Rabu 19 Maret 2025.

Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses gas rumah tangga yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada gas subsidi.

Wali Kota Maulana menyatakan, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti, Pemkot Jambi berkomitmen untuk mengembangkan Jargas secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat Kota Jambi dapat lebih mudah mengakses kebutuhan gas yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Maulana.

Presiden Direktur PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto, juga menyambut baik inisiatif ini.

Ia mengungkapkan, dukungan penuh terhadap pengembangan Jargas di Kota Jambi yang diyakini akan mendukung program pemerintah dalam memenuhi subsidi gas.

“Kami sangat mendukung program ini untuk mengurangi ketergantungan pada gas subsidi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses gas rumah tangga dengan lebih efisien,” kata Toto.

Sementara itu, Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli, menjelaskan bahwa setelah MoU ini, pihaknya akan segera memulai tahap perencanaan, pendataan, serta integrasi teknis Jargas.

Sasli juga menambahkan, total kuota Jargas yang akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti mencapai 100.000 sambungan.

“Kami berharap proyek ini dapat tuntas pada tahun ini dan berjalan dengan lancar,” ungkap Sasli.

Dengan penandatanganan MoU ini, Pemkot Jambi berharap pengelolaan Jargas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses gas yang lebih aman, efisien, dan terjangkau, serta mengurangi beban penggunaan gas subsidi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, mengeluarkan pernyataan penting terkait dengan peningkatan penerimaan zakat di Kota Jambi.

Setelah Lebaran, ia meminta agar seluruh pelaku usaha yang memiliki izin usaha di Kota Jambi untuk berkumpul, dan mengikuti sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Zakat yang akan diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar pelaku usaha memahami lebih dalam tentang pentingnya zakat, terutama bagi mereka yang telah memiliki izin usaha di Kota Jambi,” kata dia, Rabu 19 Maret 2025.

“Diharapkan, melalui peningkatan kesadaran tentang zakat, kita bisa melihat peningkatan signifikan dalam penerimaan zakat di Kota Jambi,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban membayar zakat serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menyalurkan zakat.

BAZNAS Kota Jambi sendiri berharap bahwa sosialisasi ini dapat memberikan edukasi yang efektif, kepada masyarakat dan pelaku usaha agar zakat yang dikeluarkan dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana berharap bahwa kerja sama antara pemerintah kota, BAZNAS, dan pelaku usaha dapat menciptakan atmosfer saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi melalui zakat.

Acara sosialisasi ini diharapkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah Lebaran, dengan mengundang seluruh pelaku usaha yang terdaftar di Kota Jambi.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Disnakertrans Kabupaten Muaro Jambi resmi membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran hak mereka.

Posko ini berfungsi sebagai wadah bagi pekerja yang tidak mendapatkan THR sesuai ketentuan, baik karena keterlambatan, pemotongan, atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans Muaro Jambi, Muhammad Amin, menegaskan bahwa posko pengaduan ini berlokasi di Kantor Disnakertrans Muaro Jambi dan beroperasi setiap hari kerja.

Ia juga mengingatkan bahwa perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

“Kami meminta seluruh pengusaha untuk membayar THR secara penuh kepada pekerja, tanpa memandang status mereka—baik karyawan tetap maupun kontrak,“ ujar Muhammad Amin.

Menurutnya, besaran THR bervariasi sesuai masa kerja:

• Pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan gaji.
• Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun menerima THR yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja mereka.

“Pembayaran THR adalah kewajiban pengusaha dan tidak boleh dicicil. Jika ada perusahaan yang melanggar, akan ada sanksi administratif,” tegasnya.

Dengan adanya posko pengaduan ini, diharapkan pekerja bisa lebih mudah melaporkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka terkait THR.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan guru tahfiz di Kota Jambi terpaksa “dirumahkan” akibat perubahan kebijakan terkait status tenaga honorer dalam program tahfiz.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan klarifikasi terkait keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi.

Ia menjelaskan bahwa, sebelumnya, program tahfiz di Kota Jambi dijalankan dengan melibatkan guru honorer.

Namun aturan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang tenaga honorer untuk tetap mengisi posisi tersebut.

“Dulu, program tahfiz ini melibatkan guru-guru honorer, namun berdasarkan kebijakan Kemenpan RB, tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan untuk diangkat dalam skema PPPK atau program lainnya,” ujar Maulana.

Dari total sekitar 200 guru honorer yang mengajar di program tahfiz, sebanyak 140 orang telah dialihkan ke status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang lain.

Namun, menurut regulasi PPPK, mereka tidak dapat dipindahkan kembali ke program tahfiz.

“PPPK tidak bisa dipindahkan begitu saja ke posisi lain, karena sudah ditempatkan sesuai dengan bidang awal mereka,” jelas Maulana.

Saat ini, tersisa 62 guru tahfiz yang masih ada dalam sistem, dan Pemkot Jambi sedang dalam proses menambah beberapa ustaz untuk memastikan keberlanjutan program tahfiz di tingkat SD dan SMP.

Untuk menjaga kelangsungan program tahfiz, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) guna mengatur dan mendanai program ini tanpa melibatkan tenaga kontrak yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Program tahfiz ini sangat penting untuk pendidikan karakter dan agama bagi generasi muda. Karena itu, kami segera membuat regulasi agar program ini tetap berjalan,“ ungkap Maulana.

Namun, bagi guru tahfiz yang telah dirumahkan, Maulana menjelaskan bahwa Pemkot Jambi masih menyusun regulasi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program tanpa melanggar kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Menurut data Pemkot Jambi, program tahfiz tingkat SD dan SMP membutuhkan sekitar 100 ustaz agar pengajaran dapat berjalan dengan optimal.

“Jumlah guru tahfiz di SD sekitar 200 orang, sementara di SMP sekitar 25 orang. Dengan jumlah guru yang tersedia saat ini, tentu masih belum mencukupi,” ujar Maulana.

Sebagai solusi, setiap ustaz yang tergabung dalam program tahfiz nantinya akan mengajar di 2-3 sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memastikan program tahfiz tetap berlanjut, meskipun ada perubahan dalam struktur pengajarannya.

Maulana juga mengajak seluruh pihak untuk beradaptasi dengan kebijakan baru demi memastikan generasi muda tetap mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas.

“Kami berharap dengan regulasi baru ini, program tahfiz dapat terus berjalan tanpa hambatan, serta para guru yang terlibat tetap bisa berkontribusi dalam pendidikan agama di Kota Jambi,“ tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pemkot Jambi resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir menyusul meningkatnya curah hujan yang menyebabkan luapan air di sejumlah wilayah dalam Kota Jambi.

Selain itu, berdasarkan data Dinas Damkartan Kota Jambi ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording (AWLR) telah mencapai ketinggian melebihi 15 meter.

Sementara itu, juga dilaporkan sebanyak 1.278 Kepala Keluarga (KK) dan 4.781 jiwa dari 7 Kecamatan dan 24 Kelurahan terdampak bencana banjir.

Keputusan tanggap darurat banjir ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, dokter Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A. Ridwan, Selasa (18/3/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi, termasuk melibatkan BASARNAS, BMKG, Perum Bulog, PLN, Perumdam Tirta Mayang, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Dalam Rakor itu juga dilakukan penandatanganan dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi yang menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir di wilayah Kota Jambi yang ditandatangani oleh unsur Forkopimda Kota Jambi.

Penetapan status Tanggap Darurat ini bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan langkah-langkah pemerintah menangani bencana, seperti evakuasi warga, penyediaan logistik, serta penguatan infrastruktur di wilayah terdampak.

“Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Jambi, kami sepakat menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 7 hari kedepan, untuk mengoptimalkan penyelamatan warga. Langkah ini bertujuan agar seluruh sumber daya bisa dikerahkan secara maksimal untuk membantu masyarakat terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga,” ujar Wali Kota Jambi dokter Maulana.

Wali Kota Jambi itu juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini telah menyiapkan strategi mitigasi bencana untuk menghadapi kemungkinan banjir meninggi dan semakin meluas.

“Kami telah terus berkoordinasi dengan Forkopimda serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ini. Langkah-langkah mitigasi seperti pemantauan intensif, kesiapan tim evakuasi, serta penyediaan logistik, posko-posko darurat dan dapur umum sudah siap untuk diaktifkan di wilayah terdampak, yang jelas kita harus pastikan tak ada warga yang terabaikan,” jelasnya.

Maulana juga mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di daerah rendah dan dekat bantaran sungai, diimbau untuk tetap siaga khususnya kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak.

“Saya mengimbau agar para lurah menginstruksikan kepada masyarakat berusia rentan, lansia dan anak-anak agar tidak berada di dekat sungai atau genangan banjir. Kita harus lebih sigap mengantisipasi hal ini, terutama mengingat sudah ada tiga korban jiwa,” ujarnya.

“Lurah juga harus mengetahui titik pengungsian dan segera memberikan informasi kepada warga yang terancam banjir. Dengan prioritas utama adalah kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia,” lanjutnya.

Terkait dengan bantuan bagi masyarakat terdampak, Maulana mengungkapkan, Pemerintah Kota Jambi telah mendistribusikan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Selain itu kami juga telah instruksikan layanan kesehatan dari masing-masing puskesmas terdekat untuk melakukan pelayanan secara mobile,” lanjutnya.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkot Jambi memiliki kewenangan khusus untuk mempercepat penanganan bencana.

Beberapa kewenangan yang dapat dilakukan, antara lain ; penggunaan anggaran darurat, pengadaan bantuan logistik, perbaikan infrastruktur darurat, serta operasional tim penyelamat, memobilisasi sumber daya dan personel, pendirian dan pengelolaan posko darurat, penyesuaian kebijakan dan layanan publik, termasuk jika diperlukan, Pemkot dapat menutup atau menyesuaikan jam operasional fasilitas publik, seperti sekolah atau kantor pemerintahan yang terdampak banjir.

Adapun langkah-langkah bagian dari Mitigasi penanganan dalam status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Jambi ini adalah :

1. KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR
Warga yang tinggal di daerah rawan banjir, terutama di bantaran sungai dan dataran rendah, diminta untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan siaga jika air terus naik.

2. HINDARI AKTIVITAS DEKAT SUNGAI ATAU AIR YANG DERAS
Arus sungai yang deras dapat membahayakan keselamatan. Anak-anak dilarang bermain di area banjir atau sungai untuk menghindari risiko terseret arus.

3. PERSIAPKAN BARANG PENTING DAN DOKUMEN BERHARGA
Masyarakat diimbau untuk menyimpan dokumen penting (KK, KTP, dan dokumen penting lainnya) di tempat yang aman dan mudah dijangkau jika evakuasi diperlukan. Selain itu, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, makanan, dan air bersih.

4. SEGERA LAPOR BILA KONDISI DARURAT
Jika terjadi keadaan darurat, seperti air yang mulai masuk ke rumah atau warga yang membutuhkan bantuan evakuasi, segera hubungi Call Center Kota Jambi BAHAGIA 112 (Bebas Pulsa) atau Posko Darurat atau Kantor Pemerintah terdekat.

5. IKUTI ARAHAN PETUGAS EVAKUASI
Jika kondisi semakin memburuk dan pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengungsi, warga diminta untuk segera menuju lokasi evakuasi yang telah disiapkan dan tidak menunda demi keamanan dan keselamatan.

6. DATANGI POSKO KESEHATAN BILA MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN
Segera periksa ke Posko Kesehatan atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan jika mengalami gangguan kesehatan, seperti diare, gatal-gatal, demam, atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat banjir.

7. WASPADAI ARUS LISTRIK SAAT BANJIR
Cabut semua perangkat elektronik dari stop kontak untuk menghindari korsleting dan jangan menyentuh alat listrik atau kabel dalam keadaan basah, serta segera matikan listrik dari MCB jika air mulai masuk ke dalam rumah. Atau segera hubungi petugas PLN atau hubungi Call Center PLN 123.

8. HINDARI KONSUMSI AIR YANG TERCEMAR
Warga yang terdampak banjir, bila membutuhkan air bersih dapat meminta bantuan layanan Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi melalui telp. 0821 2121 9894.

9. PENGAMANAN LINGKUNGAN
TNI dan Polri melakukan patroli untuk menjaga keamanan wilayah terdampak serta menghindari tindak kriminal.

10. JANGAN MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN
Salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran air. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tetap berfungsi dengan baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengimbau agar seluruh lurah di wilayah Kota Jambi segera menginstruksikan masyarakat.

Khususnya yang berusia rentan, lansia, dan anak-anak, untuk menghindari bermain di pinggiran sungai maupun di area genangan banjir.

Hal ini disampaikan menyusul tercatatnya tiga korban jiwa akibat banjir yang melanda Kota Jambi.

Imbauan ini disampaikan Walikota Jambi dalam rapat koordinasi (Rakor) penanganan banjir yang dipimpin bersama Wakil Walikota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah Kota Jambi, A. Ridwan.

Rakor yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, dihadiri oleh Forkompinda dan pemangku kepentingan dari wilayah Kota dan Provinsi Jambi.

Walikota Maulana menekankan bahwa, langkah ini penting untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut.

“Saya mengimbau agar lurah-lurah menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak membiarkan anak-anak dan lansia berada di dekat sungai atau genangan banjir. Kita harus lebih sigap mengantisipasi hal ini, terutama mengingat sudah ada tiga korban jiwa,” ujarnya.

Maulana juga menekankan pentingnya peran lurah dalam memetakan titik pengungsian serta memastikan warga yang terdampak banjir dapat segera dievakuasi.

“Lurah harus mengetahui titik pengungsian dan segera memberikan informasi kepada warga yang terancam banjir,” jelasnya.

“Terutama kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia, yang harus menjadi prioritas evakuasi,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Maulana juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota telah menggelontorkan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Kami sudah menyalurkan bantuan sembako dan memastikan cadangan beras yang ada di Bulog tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, bantuan ini harus melalui prosedur yang sesuai,” jelasnya.

Selain itu, rakor juga membahas berbagai langkah lanjutan dalam penanganan bencana banjir, termasuk distribusi bantuan dan upaya mitigasi yang lebih efektif.

Pemerintah Kota Jambi berharap dengan adanya koordinasi yang lebih solid, penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Rakor ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan semua elemen terkait dalam memberikan respons yang optimal terhadap bencana banjir yang tengah melanda wilayah Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, didampingi oleh Wakil Walikota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridean, memimpin Rakor penanganan banjir bersama Forkompinda serta pemangku kepentingan wilayah Kota dan Provinsi Jambi.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, bertujuan untuk memastikan langkah-langkah efektif dalam menghadapi dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jambi.

Maulana dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya koordinasi antara semua pihak dalam mengambil kebijakan untuk penanganan banjir.

“Koordinasi ini sangat penting untuk mengambil berbagai kebijakan penanganan banjir secara cepat dan terorganisir,” ujarnya.

Menurut Walikota Jambi, jumlah rumah yang terendam banjir dan jumlah jiwa yang terdampak mencapai lebih dari 4.000 orang.

Maulana menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menangani bencana tersebut.

“Kita harus sigap mengatasi ini, prinsipnya lurah harus mengetahui titik pengungsian dan warga yang tiba-tiba terdampak banjir secara mendalam,” kata dia.

“Terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia yang menjadi prioritas dalam proses evakuasi,” katanya.

Walikota Maulana juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota sudah menggelontorkan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Cadangan beras yang tersedia saat ini ada di Bulog, namun kami tetap memastikan bantuan ini memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk disalurkan kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, dalam rakor tersebut dibahas juga langkah-langkah lanjutan terkait pengelolaan bencana banjir, termasuk alur distribusi bantuan dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh seluruh elemen terkait.

Pemerintah Kota Jambi berharap dengan koordinasi yang solid, penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Rakor ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan semua pihak terkait demi memberikan respons yang optimal dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi.(*)

PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID -Menjelang pertengahan bulan puasa dan libur lebaran, Pertamina terus memastikan pasokan energi masyarakat.

Terutama BBM, LPG, dan Avtur, tetap aman dan lancar selama masa arus mudik dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sebagai upaya untuk memastikan kelancaran distribusi energi, Pertamina membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian dan Pemantauan Penyaluran BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri 2025.

SATGAS ini akan beroperasi mulai 17 Maret hingga 13 April 2025.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Erwin Dwiyanto, memastikan bahwa stok BBM, LPG, dan Avtur di wilayah Sumbagsel dalam keadaan aman dan akan dioptimalkan menjelang puncak arus mudik Lebaran.

“Melalui satgas ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel berkomitmen untuk memastikan kebutuhan energi bagi pemudik, baik saat arus mudik maupun arus balik,” kata dia.

“Kami juga mengimbau para pemudik untuk mengisi penuh tangki kendaraan di titik awal keberangkatan guna menghindari antrean panjang di rest area,” ujar Erwin.

Pertamina memprediksi adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG di wilayah Sumbagsel selama masa Satgas.

Kenaikan kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 15,5 persen untuk gasoline (bensin), sementara konsumsi gasoil (solar) diperkirakan mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dibandingkan dengan penjualan normal.

Selain itu, konsumsi LPG diperkirakan meningkat sebesar 7,7 persen, dan kebutuhan Avtur diprediksi naik sekitar 23,9 persen dibandingkan dengan rata-rata penjualan normal.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah menyiapkan infrastruktur yang memadai.

Terdapat 10 terminal BBM, 2 terminal LPG, 673 SPBU, 57 SPBE, 532 agen LPG, dan 6 AFT yang telah disiapkan.

Selain itu, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan di jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama.

Termasuk 144 SPBU Siaga, 408 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 8 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 9 unit motorist/PDS BBM, dan 15 unit mobil tangki standby serta 2 unit serambi MyPertamina.

Pertamina menghimbau masyarakat untuk membeli BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Untuk meningkatkan kenyamanan perjalanan mudik, Pertamina juga menyarankan pemudik untuk menggunakan BBM berkualitas agar kendaraan tetap prima dan mesin lebih awet.

Selain itu, penggunaan metode pembayaran non-tunai atau cashless dapat mempercepat transaksi dan mengurangi antrean panjang di SPBU.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan pembayaran cashless agar proses transaksi lebih cepat dan aman, serta mencegah antrean panjang di SPBU,” tambah Erwin Dwiyanto.

Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan Pertamina terdekat atau mengalami kendala terkait produk BBM dan LPG dapat menghubungi Pertamina Call Center di nomor 135 atau melalui aplikasi MyPertamina untuk kemudahan akses informasi.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemajuan suatu daerah tidak hanya bergantung pada besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi lebih kepada bagaimana kebijakan dan regulasi berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Merangin, H. M. Syukur, saat Safari Ramadhan 1446 H bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj. Lavita Syukur, di Masjid Baitussalam, Desa Sungai Udang, Kecamatan Pamenang, pada Senin malam (17/3).

“Dengan anggaran yang terbatas, tapi jika dialokasikan dengan tepat sasaran, Insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan di Merangin dapat teratasi. Apalagi kondisi jalan kita yang mencapai 1.100 km, di mana hampir 60 persennya mengalami kerusakan berat,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan bahwa perbaikan jalan di Merangin harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar akses transportasi tetap lancar bagi seluruh masyarakat.

“Jika masih ada jalan yang sedikit bergelombang, itu bukan masalah besar, yang terpenting jalan tetap bisa dilalui dan tidak sampai memutus akses warga keluar-masuk kampung,” tambahnya.

Ia juga berharap pada tahun 2025 akan ada pembangunan jalan yang melewati Desa Sungai Udang dan SPE, sehingga akses masyarakat semakin mudah.

Menurut Bupati H. M. Syukur, pembangunan Merangin bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Tidak bisa hanya mengandalkan bupati, wakil bupati, atau kepala OPD saja. Semua elemen masyarakat harus turut serta dalam membangun Merangin agar lebih maju,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Merangin juga menyalurkan bantuan CSR dari Bank 9 Jambi sebesar Rp10 juta untuk pembangunan masjid, serta santunan kepada 30 anak yatim.

Selain itu, bantuan alat kebersihan masjid juga diberikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Merangin, Arfandi Ibnu Hajar, yang turut hadir sebagai penceramah dalam acara tersebut.

Bupati berharap dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Merangin dapat terus berkembang meskipun dengan anggaran terbatas.(*)