Menurut Maulana, upaya penanganan banjir di Kota Jambi telah menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama dengan BWSS VI Jambi dalam normalisasi aliran Sungai Asam.
“Kami telah mengirimkan surat dan menyiapkan dana pendampingan sebesar 1,8 miliar rupiah untuk mendukung normalisasi aliran. Ini merupakan awal komitmen nyata dari pemerintah kota dalam mengatasi persoalan banjir,” tambahnya.
Wali Kota Jambi itu juga menyoroti kondisi kritis di aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan dan ganti rugi lahan.
“Pak Gubernur telah mengusulkan 25 miliar dari Provinsi dan 5 miliar dari Kota, sedangkan dana sisanya kami usahakan melalui koordinasi dengan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR agar program pembebasan lahan ini dapat segera terealisasi,” pungkas Maulana.
Menyikapi hal itu, Gubernur Jambi Al Haris memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi siap mendukung apa yang diupayakan Pemkot Jambi dalam mengatasi permasalahan banjir.
“Saat ini tinggal penyelesaian lahan, sementara untuk pekerjaan fisiknya sudah siap untuk dilaksanakan oleh pihak Balai,” terang Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan, dari kunjungannya bersama anggota Komisi V lainnya, permasalahan pembebasan lahan di aliran Sungai Asam dan penyediaan kolam retensi menjadi fokus utama, dikarenakan terkendala oleh pembiayaan yang cukup besar.
“Ini adalah sejumlah masalah yang menjadi penyebab banjir, khususnya di Kota Jambi. Oleh karena itu, dari dana 75 Miliar yang dibutuhkan dan 30 Miliar nya telah disepakati oleh Pemprov dan Pemkot. Sisanya kami akan menyakinkan Menteri PUPR untuk merelokasikan anggaran sebesar 45 miliar untuk mengatasi masalah ini,” tekannya.
Menurutnya, mengatasi permasalahan banjir tidak dapat dikerjakan secara sendiri, namun diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, bersama stakeholder terkait lainnya.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ini bisa tercapai, sehingga permasalahan banjir segera teratasi dan masyarakat merasa nyaman. Saya yakin ditengah efisiensi anggaran yang dilakukan Pak Presiden, beliau akan memprioritaskan hal-hal yang khusus, salah satunya adalah masalah ini yang menyebabkan kesusahan bagi masyarakat,” singkatnya.
