JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberadaan Mal Jambi Bisnis Center (JBC) kerap menimbulkan masalah banjir di sekitar kawasan tersebut, yang menjadi keluhan utama bagi warga setempat.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Ardi menegaskan bahwa, pembangunan Mal JBC harus memenuhi ketentuan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Salah satu aspek yang paling ditekankan dalam AMDAL adalah kewajiban pengelola JBC untuk membangun kolam retensi yang dapat menampung air hujan sebelum mengalir ke permukiman warga.

“Kolam retensi sudah dibangun, namun belum permanen. Sesuai dengan ketentuan AMDAL, JBC harus melakukan revisi dokumen AMDAL untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan,” kata dia, belum lama ini.

Baca juga: Rapat Penanggulangan Banjir Kota Jambi, Walikota Maulana Peroleh Informasi Penyebab Banjir dari BWSS VI Jambi, Ini Masalahnya

Baca juga: Mal JBC Picu Banjir di RT 11 Simpang IV Sipin, Warga Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjut

“Termasuk volume dan kapasitas kolam retensi. Kolam ini perlu diperbesar agar dapat menampung air hujan dengan lebih baik,” ujar Ardi dalam keterangannya.

DLH Kota Jambi, lanjut Ardi, telah memberikan izin untuk revisi dokumen AMDAL kepada pengelola Mal JBC, dengan syarat perbaikan dilakukan secepatnya agar tidak terus-menerus menjadi masalah bagi masyarakat.

Kolam retensi yang lebih luas dan berfungsi dengan baik menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan banjir yang sering terjadi akibat sistem drainase yang belum optimal.

Sebagai bagian dari upaya penegakan ketentuan lingkungan, DLH Kota Jambi telah memberikan tiga kali teguran kepada pengelola Mal JBC.

Meski demikian, Ardi menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini dengan segera, terutama untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar.

“Kami sudah memberi teguran sebanyak tiga kali, dan target kami adalah agar kolam retensi tersebut selesai dan berfungsi dengan optimal pada pertengahan tahun ini. Kami berharap pengelola Mal JBC bisa segera merealisasikan perbaikan ini,” tegas Ardi.

Warga sekitar Mal JBC berharap bahwa langkah-langkah yang diambil oleh DLH Kota Jambi dapat mengatasi masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka.

Diharapkan, dengan perbaikan kolam retensi dan revisi dokumen AMDAL, banjir yang disebabkan oleh sistem drainase yang buruk dapat segera teratasi, dan Mal JBC dapat beroperasi tanpa merugikan lingkungan sekitar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, mengambil langkah tegas untuk menghidupkan kembali kawasan Pasar Kota Jambi, yang semakin sepi dengan menginstruksikan pembongkaran palang parkir retribusi yang dinilai memberatkan pengunjung.

Keputusan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi untuk memulihkan perekonomian lokal dan menarik lebih banyak pengunjung ke pasar tradisional.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi pada Senin (3/3/2025), Maulana menjelaskan bahwa, salah satu penyebab menurunnya kunjungan ke pasar adalah adanya sistem parkir ganda yang membebani masyarakat.

“Sistem parkir yang mengharuskan pengunjung membayar dua kali, pertama di luar kawasan dan kedua di dalam, jelas membuat orang enggan datang,” ungkap Maulana.

Untuk itu, Wali Kota Jambi bertekad untuk merombak sistem parkir di kawasan Pasar agar lebih efisien dan ramah bagi pengunjung.

Baca juga: Rapat Penanggulangan Banjir Kota Jambi, Walikota Maulana Peroleh Informasi Penyebab Banjir dari BWSS VI Jambi, Ini Masalahnya

Baca juga: Optimisme Perbankan Menguat, OJK: Stabilitas Makroekonomi Jadi Faktor Kunci

“Kami ingin pengunjung hanya membayar sekali. Dinas Perhubungan harus segera menata ulang sistem parkir ini dengan baik. Jika ada pihak yang menghalangi kebijakan ini, kami akan meminta dukungan dari aparat penegak hukum,” tegasnya.

Maulana juga mengakui bahwa kebijakan ini akan berdampak pada pendapatan daerah, yang diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar Rp1 miliar.

Namun, ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat dan revitalisasi ekonomi di Pasar Kota Jambi jauh lebih penting.

Langkah ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Wali Kota Maulana untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kota.

Dengan kebijakan baru ini, diharapkan aktivitas perdagangan di Pasar Kota Jambi bisa kembali bergairah, memberikan manfaat bagi para pedagang, dan meningkatkan kunjungan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, didampingi Wakil Walikota Jambi, Diz Hazrah Aljosha SE MA, memimpin rapat percepatan penanganan dan penanggulangan banjir di wilayah Kota Jambi, Selasa 4 Maret 2024.

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, seperti BWSS VI Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, Bappeda, Perkim, DLH, Bagian Pemerintahan, dan lainnya, bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan banjir yang sering terjadi di wilayah ini.

Rapat dimulai dengan pemaparan dari kepala BWSS VI Jambi, David Partonggo Oloan Marpaung mengenai kondisi pengairan di Kota Jambi.

Dalam pemaparan tersebut, terungkap bahwa beberapa titik rawan banjir di Kota Jambi disebabkan oleh masalah pengelolaan sungai yang tidak optimal.

baca juga: Wali Kota Jambi Maulana Instruksikan Camat dan Lurah Tangani Banjir

Baca juga: Pemerintah Hadir, Wawako Diza Cek Banjir dan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat Bagi Warga Terdampak

Sebagai contoh, kondisi sungai yang seharusnya semakin lebar dari hulu ke hilir malah justru semakin menyempit di Kota Jambi.

Selain itu, terdapat penyumbatan di Sungai Asam, Kambang, dan Tembuku yang menjadi penyebab banjir di beberapa kawasan.

Menurutnya, penyempitan sungai dan adanya penyumbatan tersebut menghambat aliran air, sehingga menyebabkan banjir di musim hujan.

Sementara itu Wali Kota Jambi, Maulana menyebutkan dan berharap ada dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk penanganan banjir di Kota Jambi.

“Kondisi ini memerlukan perhatian serius. Kami berharap ada dukungan dana dari pusat melalui BWSS VI untuk mempercepat penanganan banjir di Kota Jambi,” ujar Maulana dalam rapat tersebut.

Selain itu, rapat juga membahas kendala pembebasan lahan yang sering menghambat upaya normalisasi sungai.

Maulana mengharapkan agar masalah ini dapat segera diselesaikan, sehingga upaya penanggulangan banjir dapat berjalan lancar.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan koordinasi antar instansi terkait dapat lebih baik dalam menangani masalah banjir yang sering melanda Kota Jambi.

Pihak-pihak terkait berkomitmen untuk bersama-sama mencari solusi yang efektif agar banjir di Kota Jambi dapat diminimalisir di masa depan.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) Triwulan I-2025, yang menunjukkan optimisme tinggi dalam sektor perbankan.

Dengan melibatkan 96 bank yang menguasai 96,61% dari total aset bank umum, survei ini mengindikasikan perbankan tetap tangguh meski menghadapi ketidakpastian global.

Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) tercatat sebesar 66—menandakan perbankan berada dalam zona optimis. Optimisme ini didorong oleh stabilitas ekonomi domestik, prospek penurunan BI-Rate, serta momentum ekonomi seperti Bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi masyarakat dan pertumbuhan kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun kondisi ekonomi global masih penuh tantangan, perbankan Indonesia tetap percaya diri.

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) sebesar 53 mencerminkan keyakinan terhadap stabilitas domestik, sementara Indeks Persepsi Risiko (IPR) di angka 55 menunjukkan bahwa perbankan masih mampu mengelola risiko dengan baik.

Baca juga: OJK Siap Awasi Implementasi BPI Danantara, Pastikan Pengelolaan Bank BUMN Tetap Efisien dan Transparan

Baca juga: Luncurkan Aplikasi OSIDA PMDK, OJK Perkuat Pengawasan Pasar Modal dengan Big Data

“Kami melihat perbankan tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi nasional,” ujar Dian.

Survei ini juga menyoroti bahwa mayoritas bank memproyeksikan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit di triwulan I-2025. Selain itu, risiko perbankan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dinilai tetap terkendali.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat geopolitik dan potensi trade war, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh stabil berkat kebijakan ekonomi pro-growth, inflasi yang terkendali, serta meningkatnya kepercayaan investor pasca tahun politik 2024. (*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen untuk memperkuat integritas pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan dengan menerapkan Internal Control Over Financial Reporting (ICoFR).

Langkah ini dilakukan melalui sinergi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta berbagai asosiasi profesi di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan pentingnya penguatan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan untuk mencegah praktik window dressing.

Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang digelar secara hybrid di Kantor OJK, Jakarta, pada Senin (3/3).

“OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 yang berfokus pada penguatan tata kelola dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan perbankan melalui implementasi ICoFR,” ujar Sophia.

Menurut definisi World Bank, ICoFR adalah proses yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi potensi kesalahan penyajian laporan keuangan dengan mengidentifikasi risiko dalam setiap transaksi bisnis suatu entitas.

Selain itu OJK juga tengah menyusun peta jalan implementasi ICoFR dalam proses penyusunan laporan keuangan internalnya. Sophia berharap bahwa langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Acara ini turut menghadirkan sejumlah pembicara ahli, di antaranya Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Hidayat Prabowo, serta praktisi ICoFR Nawal Nely.

Selain itu, turut hadir Direktur Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Agus Sudiarto dan VP Budgeting Planning & Control PT Pertamina (Persero), Palti Ferdrico T.H. Siahaan.

Melalui forum ini, OJK berharap dapat terus memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan asosiasi profesi di bidang GRC dalam rangka meningkatkan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju penyelenggaraan Risk & Governance Summit (RGS) 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Maulana menekankan pentingnya pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, khususnya yang bergizi, yang harus dijamin kecukupannya oleh pemerintah.

“Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi, dan terutama yang bergizi. Pemerintah harus memastikan semua kebutuhan ini tercukupi,” kata dia.

“Urusan pangan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan semua pihak,” ungkap Maulana.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah di Kota Jambi, Warga Dapatkan Bahan Pokok dengan Harga Lebih Murah

Baca juga: Harga Beras Terjangkau, Warga Rela Antre di Operasi Pasar Tugu Keris Siginjai

Wali Kota Maulana juga menyadari bahwa menjelang bulan Ramadan, permintaan pangan cenderung meningkat, sehingga Gerakan Pangan Murah ini sangat relevan dan penting.

“Kebutuhan pangan akan meningkat terutama menjelang Ramadan. Oleh karena itu, GPM ini sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Maulana memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan GPM yang digelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Menurutnya, program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengakses bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pada kegiatan GPM di Tugu Keris Siginjai, masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Gerakan ini diharapkan dapat terus dilanjutkan, terutama untuk menjaga kestabilan harga pangan serta mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya menjelang Ramadan.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Selasa, 4 Maret 2025, sebagai bagian dari upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah pelaku usaha dan UMKM yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan pasaran.

Evridal Asri, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, menyebutkan bahwa GPM kali ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti sayuran, cabai, bawang, dan bahan lainnya.

“Pada Gerakan Pangan Murah ini, kami bekerja sama dengan pelaku usaha dan UMKM untuk menyediakan bahan pangan dengan harga yang lebih murah,” jelas Evridal.

Baca juga: Harga Beras Terjangkau, Warga Rela Antre di Operasi Pasar Tugu Keris Siginjai

Baca juga: Mobil Pelaku Dimodifikasi, Polres Merangin Gagalkan Pengangkutan BBM Bersubsidi

Menurutnya, harga bahan pangan yang dijual dalam kegiatan ini bisa lebih rendah antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya.

“Perbedaan harga ini tentunya menjadi kesempatan bagi warga untuk memperoleh bahan pangan yang lebih terjangkau,” tambahnya.

Warga yang datang menyambut baik kegiatan ini, karena harga yang ditawarkan sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Dengan harga yang lebih murah, mereka bisa membeli bahan pokok dengan jumlah yang lebih banyak.

Gerakan Pangan Murah ini diharapkan dapat terus berlangsung sebagai salah satu langkah strategis Pemkot Jambi dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan dan membantu masyarakat, khususnya menjelang kebutuhan pangan yang meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  Pagi ini, sejumlah warga Kota Jambi rela antre panjang di operasi pasar yang digelar Pemkot Jambi di Tugu Keris Siginjai, untuk mendapatkan harga beras yang lebih terjangkau.

Program ini disambut antusias, terutama oleh para ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan harga beras murah.

Salah satu warga, Siti Nuriati, mengungkapkan, meskipun ada sedikit perbedaan harga, namun tetap saja harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasaran.

“Beda-beda tipis, tapi jadilah murah,” ujarnya.

Baca juga: Mobil Pelaku Dimodifikasi, Polres Merangin Gagalkan Pengangkutan BBM Bersubsidi

Baca juga: Petugas Karantina Jambi Gagalkan Pengiriman Anggrek Dendrobium Tanpa Izin

Di lokasi tersebut, harga beras yang dijual bervariasi. Untuk merek SPHP, harga beras dipatok sekitar Rp60 ribu per 5 kilogram.

Sementara merek lain memiliki harga yang sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung jenis dan kualitas berasnya.

Sejumlah warga yang ditemui mengaku senang dengan adanya operasi pasar ini karena bisa menghemat pengeluaran keluarga mereka, terutama dengan harga yang terus melambung di pasaran.

Seorang warga yang mengantre di lokasi tersebut, yang merupakan salah satu pembeli di terminal baru, juga menambahkan bahwa, harga beras saat ini sangat bervariasi dan kadang tidak terjangkau bagi banyak orang.

“Operasi pasar ini sangat membantu kami yang membutuhkan beras dengan harga terjangkau,” katanya.

Operasi pasar yang digelar Pemkot Jambi ini diperkirakan akan berlangsung hingga siang hari, memberikan kesempatan bagi warga untuk membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.(*(

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merangin berhasil menangkap seorang pria berinisial SR (52) yang kedapatan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menggunakan mobil yang telah dimodifikasi.

Penangkapan ini terjadi pada Kamis, 27 Februari 2025, setelah petugas menerima laporan dari masyarakat tentang maraknya pengangkutan BBM bersubsidi yang diduga akan dijual kembali.

SR, warga Jalan Tumbro Raya, Desa Rawa Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, ditangkap saat mengangkut 16 jerigen yang berisi BBM jenis Pertalite.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan total 560 liter BBM dalam jerigen-jerigen plastik, serta 245 liter BBM yang masih berada di dalam tangki mobil Suzuki Carry yang telah dimodifikasi untuk menampung lebih banyak bahan bakar.

Baca juga: Polres Kerinci Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Anak, Pelaku Ditangkap di Desa Koto Tengah

Baca juga: Polres Bungo Gelar Razia Malam, Tekan Aktivitas PETI di Sungai Buluh

Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra, melalui Kasat Reskrim AKP Mulyono, menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai praktik ilegal pengangkutan BBM bersubsidi untuk dijual kembali.

“Berdasarkan laporan tersebut, kami segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang menyalahgunakan pengangkutan serta niaga BBM bersubsidi,” ujar AKP Mulyono.

SR diketahui membeli BBM jenis Pertalite di SPBU menggunakan mobil yang telah dimodifikasi pada bagian tangki bahan bakarnya.

Setelah itu, SR mengumpulkan BBM tersebut dalam jerigen-jerigen plastik dan berencana menjualnya kembali dengan keuntungan sekitar Rp 2.000 per liter.

Atas perbuatannya, SR kini dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menjadi Undang-Undang. Pelaku terancam hukuman penjara hingga 6 tahun serta denda maksimal Rp 60 miliar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak enam bibit anggrek Dendrobium yang hendak dikirim melalui Bandara Sultan Thaha Jambi berhasil diamankan oleh petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHI) Jambi.

Bibit anggrek tersebut ditemukan tanpa dokumen karantina yang sesuai, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Penahanan ini terjadi setelah petugas karantina melakukan pengawasan rutin di bagian kargo Bandara Sultan Thaha.

Bibit anggrek yang dikirim dari Jawa Timur tersebut tidak dilaporkan ke pihak karantina setempat pada saat keberangkatan.

BACA JUGA: Walikota Maulana Paparkan 11 Program Unggulan Kota Jambi Bahagia, Cek Selengkapnya di Sini

Baca juga: Gubernur Jambi Al Haris Paparkan Rencana Kerja 100 Hari di Rapat Paripurna DPRD

“Saat di bandara, tidak ada laporan karantina, sehingga kami terpaksa melakukan penahanan,” ungkap Sudiwan Situmorang, Kepala Karantina Jambi.

Meskipun bibit anggrek tersebut masih berada dalam wilayah Indonesia, Sudiwan menekankan pentingnya prosedur karantina antar pulau, mengingat perbedaan potensi hama dan penyakit di setiap daerah.

Sudiwan menjelaskan bahwa setiap komoditas yang dilalulintaskan antar wilayah atau pulau harus melalui prosedur karantina yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mewajibkan seluruh komoditas yang melintasi batas antar pulau untuk dilaporkan dan memenuhi persyaratan karantina.

“Setiap komoditas yang melintasi wilayah antar pulau harus melalui prosedur karantina untuk menjaga kesehatan dan keamanan pangan di Indonesia,” tambahnya.

Dari pemeriksaan, petugas Karantina Jambi menemukan bahwa bibit anggrek Dendrobium ini berisiko mengandung hama berbahaya, seperti tungau Tenuipalpus Orchidarum.

Hama ini adalah salah satu jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang belum pernah ditemukan di wilayah Sumatera.

Hama tersebut dapat merusak pertanaman anggrek jika tersebar di wilayah tersebut.

“Walaupun hanya sejumlah kecil, potensi risikonya tetap ada. Kami harus mencegah penyebaran hama yang bisa merusak pertanaman anggrek di daerah kita,” ujar Sudiwan.

Sudiwan juga menegaskan bahwa pengawasan karantina tidak memandang jumlah komoditas.

Meskipun hanya sedikit, setiap potensi penyebaran hama dan penyakit harus dicegah demi menjaga keberlanjutan pertanian dan ekosistem di wilayah Sumatera, khususnya di Jambi.

“Karantina sangat penting, tidak hanya untuk mencegah hama dan penyakit, tetapi juga untuk melindungi ekosistem pertanian di daerah kita,” pungkasnya.(*)