JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemkot Jambi menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyusun rencana kerja tahunan yang lebih tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri menjelaskan bahwa, Musrenbang RKPD 2026 kali ini berpedoman pada RPD Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dan program strategis nasional yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Musrenbang RKPD 2026 Berdasarkan Usulan Masyarakat dan Pokir DPRD

Sebelum pelaksanaan Musrenbang, Pemkot Jambi telah menerima sebanyak 3.981 usulan dari masyarakat melalui sistem e-planning.

Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah.

Pada tahap ini, setiap OPD menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana kerja mereka melalui Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 27 Februari hingga 7 Maret 2025.

Selain itu, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Jambi juga diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024.

Pokir DPRD ini akan diperiksa lebih lanjut untuk menjadi masukan dalam penyusunan dokumen RKPD 2026.

Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 untuk Pembangunan yang Lebih Efisien

Musrenbang RKPD 2026 kali ini juga dirangkaikan dengan Konsultasi Publik mengenai RPJMD Kota Jambi 2025-2029.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemkot Jambi berharap perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang RKPD ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Suhendri.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jambi berharap dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dibawah duet kepemimpinan Wali Kota dokter Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha terus berkomitmen menghadirkan solusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) dalam pengelolaan jaringan gas (jargas) di Kota Jambi.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BUMD milik Pemkot Jambi dan BUMN bidang energi gas tersebut, dilakukan oleh Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga (PTGN) Toto Yulianto dengan Plt. Direktur PT. Siginjai Sakti (Perseroda) Sasli Rais, disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana.

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A Ridwan, Asisten II Sekda Kota Jambi Amirullah, Plt. Komisaris Siginjai Sakti H. Ridwan, VP Sourcing dan Operation PT. Pertagas Niaga Dicky Dermawan, Direktur PT. Jambi Indoguna Internasional Mudasir, serta jajaran Pemkot Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih dan efisien. Dengan pengelolaan jargas diharapkan masyarakat di Kota Jambi dapat mengurangi ketergantungan pada gas LPG bersubsidi.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Jambi mendapatkan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan pengembangan jaringan gas yang lebih luas, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada LPG subsidi, yang ketersediaannya sering terbatas dan harganya fluktuatif,” ujar Wali Kota Maulana.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jargas akan memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses energi tanpa perlu repot membeli tabung gas, keamanan yang lebih terjamin, serta biaya yang lebih hemat dibandingkan LPG subsidi dalam jangka panjang.

“Dengan kerja sama ini, kita mendapatkan kuota sebanyak 100 ribu sambungan, kami berharap semakin banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang dapat menikmati manfaat dari jaringan gas bumi ini yang tentunya lebih hemat dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Maulana juga menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan dan kesepahaman antara PTGN dengan Pemerintah Kota Jambi, melalui BUMD Siginjai Sakti yang ingin mengembangkan jaringan gas secara mandiri di Kota Jambi.

“Kota Jambi ini punya potensi jaringan distribusi jargas, sebelumnya sudah ada sebanyak 13.268 sambungan rumah yang merupakan bantuan dari APBN. Dengan potensi gas yang besar itu, jika kita menunggu dana dari APBN, kemungkinan tidak akan bisa diakselerasi dengan cepat. Oleh karena itu Saya berinisiatif untuk membuka kerja sama dengan PT. Pertagas Niaga untuk pemenuhan kebutuhan jargas secara mandiri,” jelasnya.

“Kita minta alokasi sebanyak 100 ribu sambungan rumah, yang nantinya akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti. Alokasi ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi, untuk bisa mengakses kebutuhan dasar mereka yaitu gas di setiap rumah tangga. Sehingga masyarakat tidak khawatir tidak mendapat gas dan harganya lebih murah, yang sudah tentu akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga, Toto Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Jambi, karena menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengelola jargas secara mandiri.

“Surprise dengan Kota Jambi, belum ada daerah yang berinisiatif untuk mengembangkan jargas secara mandiri. Kota Jambi bisa dijadikan piloting project di Indonesia. Bisnis migas adalah bisnis yang rigid secara aturan dan safety. Banyak aspek, namun kami yakin akan terlaksana dengan baik karena didukung pak Wali Kota dan jajaran,” ungkapnya.

Alokasi jargas tersebut menurutnya akan diberikan oleh Kementerian ESDM, namun dirinya sangat optimis, alokasi itu akan disetujui dan direalisasikan segera oleh ESDM.

“Pengelolaan jargas mandiri sangat didukung oleh pemerintah pusat, karena pemerintah mendorong upaya pengurangan subsidi gas LPG. Langkah Kota Jambi akan di dukung oleh pemerintah pusat karena akan berdampak mengurangi belanja subsidi pemerintah untuk gas LPG. Prinsipnya dari Pertamina group akan support langkah ini,” jelas Toto.

Ditempat yang sama, Plt Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli Rais, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU, langkah pertamanya adalah merencanakan, mendata, dan mengintegrasikan sistem jargas ini.

“Setelah MoU ini, kami segera memulai perencanaan teknis dan pendataan. Kami berharap, proyek ini bisa tuntas tahun ini dan berjalan dengan lancar,” singkatnya.

Sebagaimana diketahui, jaringan gas kota didistribusikan langsung ke rumah tangga dengan sistem berlangganan secara bulanan, sama halnya seperti berlangganan air dengan PDAM dan listrik dengan PLN.

Gas kota sendiri memiliki keunggulan sebagai energi yang aman, praktis dan hemat serta ramah lingkungan. Sifat gasnya memiliki berat lebih ringan daripada udara yang membuatnya lebih cepat menguap, sehingga resiko bahaya kebocoran bisa diminimalisasi.

Sekak tahun 2012 jaringan gas bumi perkotaan (City Gas) di Kota Jambi, telah mulai dibangun. Saat ini kondisi jargas di Kota Jambi berjumlah 13.268 sambungan rumah dengan kondisi 83 persen telah aktiv. Sisanya masih dalam tahap aktivasi.

Walaupun sempat menemui kendala diawal pembangunannya, saat ini jargas sudah menjadi alternatif sumber energi bersih dan ekonomis bagi masyarakat di Kota Jambi.

Pengelolaan jargas secara mandiri oleh BUMD Siginjai Sakti ini, juga diyakini akan berpotensi menambah PAD Kota Jambi, terutama jargas yang menyasar segmen komersil, perumahan, industri, perhotelan, dunia usaha, maupun masyarakat secara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKKJAMBI.ID – Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Jambi, Novrial, kembali mempertanyakan tindak lanjut persoalan aset milik Pemkot Jambi yang berada di kawasan Jambi Town Square (Jamtos).

Isu ini kembali mencuat dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan transparansi pengelolaan aset daerah.

Menurut laporan penataan aset, terdapat sekitar 13 ruas jalan yang telah teridentifikasi sebagai bagian dari aset Pemkot Jambi.

Namun, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan status kepemilikan lahan serta penggunaannya, terutama terkait kemungkinan pemanfaatan ruas jalan tersebut sebagai lahan parkir.

“Jika terbukti ada aset Pemkot Jambi yang digunakan oleh pihak Jamtos, maka mereka harus membayar sewa sejak berdirinya hingga sekarang. Berapa besaran kontribusi yang harus diberikan kepada Pemkot setiap bulan, itu harus dihitung secara jelas,” tegas Novrial, yang juga duduk di Komisi II DPRD Kota Jambi ini.

Ia juga meminta Pemkot Jambi untuk segera memberikan klarifikasi terkait dugaan kepemilikan aset tersebut.

Jika benar aset tersebut milik Pemkot, maka Jamtos harus membayar sewa atau ganti rugi sesuai kesepakatan.

Namun, jika klaim Pemkot tidak dapat dibuktikan, hal ini justru dapat mencoreng citra pemerintah.

“Kami butuh kejelasan. Jika aset tersebut memang milik Pemkot, maka harus ada pemasukan yang jelas untuk daerah. Jika tidak, maka jangan sampai isu ini justru merugikan nama baik pemerintah,” tambahnya.

Untuk memastikan keabsahan kepemilikan aset, DPRD Kota Jambi mendorong adanya verifikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Langkah ini dinilai penting agar permasalahan aset daerah dapat diselesaikan dengan transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  OJK Provinsi Jambi mencatat bahwa industri jasa keuangan di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif pada Januari 2025.

Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik, peningkatan kepercayaan konsumen, serta inovasi di berbagai segmen keuangan.

Pertumbuhan Sektor Perbankan di Jambi

Sektor perbankan mengalami pertumbuhan signifikan dengan kenaikan kredit sebesar 8,00 persen (yoy) menjadi Rp54,41 triliun.

Kredit konvensional meningkat 6,69 persen (yoy) mencapai Rp48,15 triliun, sementara pembiayaan syariah tumbuh 19,23 persen menjadi Rp6,26 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 9,24 persen (yoy).

Perbankan konvensional mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 7,96 persen (yoy) menjadi Rp42,52 triliun, sedangkan perbankan syariah meningkat 22,80 persen (yoy) mencapai Rp4,56 triliun.

Dari sisi rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan umum di Jambi tercatat sebesar 115,57 persen, lebih tinggi dibandingkan LDR nasional yang berada di angka 88,88 persen. Sementara itu,

rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,80 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,15 persen.

Dari sisi penggunaan, kredit masih didominasi oleh sektor konsumsi (42,45 persen), diikuti investasi (29,01 persen) dan modal kerja (28,54 persen).

Kredit kepada UMKM mencapai 46,29 persen, sementara kredit non-UMKM sebesar 53,71 persen.

Performa Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Pada sektor IKNB, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 29,51 persen (yoy), dengan total dana tersalurkan mencapai Rp2,97 miliar kepada 1.563 nasabah. Rasio NPF LKMS berada di angka 1,61 persen.

Di sektor perusahaan pembiayaan, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp9,007 triliun, mengalami sedikit penurunan 0,70 persen (yoy) dengan rasio NPF sebesar 3,10 persen.

Namun, jumlah kontrak pembiayaan justru meningkat 41,01 persen (yoy) menjadi 1.282.453 kontrak.

Pada industri modal ventura, total pembiayaan meningkat 7,86 persen (yoy) menjadi Rp111,55 miliar dengan rasio NPF sebesar 2,57 persen, turun 0,96 persen (yoy).

Sementara itu, sektor dana pensiun mencatat pertumbuhan aset 4,66 persen (yoy) menjadi Rp231,03 miliar, dengan total investasi meningkat 6,21 persen (yoy) menjadi Rp223,67 miliar.

Pasar Modal di Jambi: Investor Meningkat Tajam

Pasar modal di Jambi terus berkembang dengan jumlah investor mencapai 136.499 Single Investor Identification (SID), meningkat 14,86 persen (yoy).

Nilai penjualan reksa dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga tumbuh signifikan 46,42 persen (yoy) menjadi Rp108,10 miliar.

Namun, total transaksi saham di Provinsi Jambi pada Januari 2025 tercatat Rp1,01 triliun, mengalami sedikit penurunan 6,17 persen (yoy).

Meskipun demikian, OJK Jambi terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui Securities Crowd Funding (SCF) maupun menjadi emiten di bursa efek.

Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan, hingga Februari 2025, OJK Jambi telah mengadakan 6 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 2.470 peserta.

OJK Jambi juga menerima 26 pengaduan konsumen, terdiri dari 13 pengaduan perbankan dan 13 pengaduan IKNB. Sebanyak 7 pengaduan saat ini masih dalam proses penanganan oleh PUJK, sementara 1 pengaduan sedang dalam proses sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

Pada Januari 2025, OJK Jambi menerima laporan terkait aktivitas keuangan ilegal “Whale Front Limited”.

OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi serta pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Program Akselerasi Keuangan Daerah

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Jambi terus mendorong inklusi keuangan di daerah.

Pada Februari 2025, TPAKD bekerja sama dengan Bank Jambi untuk mengadakan product matching di Kabupaten Tanjab Timur guna meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, komunitas, dan pelajar.

Dengan berbagai langkah strategis ini, OJK Jambi berharap industri jasa keuangan di daerah semakin berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Sinar Sentosa Primatama (Sinsen) Main Dealer sepeda motor Honda di Provinsi Jambi, kembali menggelar acara pembagian sembako sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk yang ke-18 kalinya sejak tahun 2008.

Acara yang diselenggarakan pada Rabu, 19 Maret 2025 ini menyasar Petugas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, PHL Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Petugas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan Kota Jambi, serta masyarakat sekitar kantor Sinsen.

Sebanyak 1.358 paket sembako yang berisi bahan pokok seperti beras premium, gula pasir, tepung terigu, minyak sayur dan sirup dibagikan langsung kepada para petugas yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjaga kebersihan dan ketertiban Kota Jambi.

Paket sembako ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban mereka, terutama selama bulan Suci Ramadan yang penuh berkah.

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Jambi, antara lain Walikota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Wakil Walikota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Asisten II Setda Kota Jambi Amirullah, S.H., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dr. H. Ardi S.P., M.Si., Kepala Dinas DPRKP Kota Jambi Mahruzar, S.T., serta Kepala Bagian Perekonomian Kota Jambi Hendra Saputra, SE., MM.

Dalam sambutannya, Chief Executive Officer (CEO) PT Sinar Sentosa Primatama Rony Attan menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

“Program CSR ini telah kami jalankan selama belasan tahun dan terus berkembang setiap tahunnya. Tahun ini, kami berkesempatan untuk membagikan 1.358 paket sembako kepada petugas kebersihan dalam naungan Dinas Lingkungan Hidup, DPRKP, Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, serta masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban Bapak/Ibu sekalian dan memberikan manfaat sepanjang bulan Ramadan” ujar Rony.

Sementara itu, Walikota Jambi Bapak Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PT Sinar Sentosa Primatama melalui kegiatan CSR ini.

“Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu program prioritas pemerintah. Kami mendukung kolaborasi dengan pelaku usaha, seperti yang dilakukan PT Sinar Sentosa Primatama melalui kegiatan CSR ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya dalam membantu masyarakat, khususnya para petugas yang memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan dan ketertiban Kota Jambi” ujar Dr. dr. H. Maulana.

Para penerima manfaat dari pembagian sembako ini juga menyampaikan rasa terima kasih mereka.

“Bantuan sembako ini sangat berarti bagi kami terutama di bulan Ramadan. Sebagai petugas kebersihan, kami seringkali tidak terlihat tetapi dengan adanya perhatian seperti ini kami merasa dihargai. Terima kasih kepada PT Sinar Sentosa Primatama” ujar salah seorang petugas kebersihan Kota Jambi.

Petugas lainnya juga mengungkapkan hal serupa, “kami selalu berada di garis depan menjaga kebersihan dan terkadang beban kerja kami cukup berat. Bantuan sembako ini sangat meringankan apalagi di bulan puasa. Terima kasih banyak kepada PT Sinar Sentosa Primatama. Semoga sukses selalu”.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan PT Sinar Sentosa Primatama dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun.

Melalui program-program ini, Sinsen berusaha memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berjuang di lapangan untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Dr dr H Maulana MKM bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) terkait pengelolaan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi, Rabu 19 Maret 2025.

Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses gas rumah tangga yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada gas subsidi.

Wali Kota Maulana menyatakan, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti, Pemkot Jambi berkomitmen untuk mengembangkan Jargas secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat Kota Jambi dapat lebih mudah mengakses kebutuhan gas yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Maulana.

Presiden Direktur PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto, juga menyambut baik inisiatif ini.

Ia mengungkapkan, dukungan penuh terhadap pengembangan Jargas di Kota Jambi yang diyakini akan mendukung program pemerintah dalam memenuhi subsidi gas.

“Kami sangat mendukung program ini untuk mengurangi ketergantungan pada gas subsidi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses gas rumah tangga dengan lebih efisien,” kata Toto.

Sementara itu, Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli, menjelaskan bahwa setelah MoU ini, pihaknya akan segera memulai tahap perencanaan, pendataan, serta integrasi teknis Jargas.

Sasli juga menambahkan, total kuota Jargas yang akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti mencapai 100.000 sambungan.

“Kami berharap proyek ini dapat tuntas pada tahun ini dan berjalan dengan lancar,” ungkap Sasli.

Dengan penandatanganan MoU ini, Pemkot Jambi berharap pengelolaan Jargas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses gas yang lebih aman, efisien, dan terjangkau, serta mengurangi beban penggunaan gas subsidi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komunitas motor Yamaha XOS Bumi Siginjai Jambi kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menggelar acara buka puasa bersama anak yatim di Panti Asuhan Baiturahman, Ancol, Jambi, pada bulan Ramadan ini.

Acara ini diawali dengan city touring mengelilingi Kota Jambi yang diikuti oleh sekitar 30 anggota komunitas.

Touring ini bertujuan untuk menikmati suasana senja Ramadan sebelum akhirnya berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti asuhan.

Ketua Yamaha XOS Bumi Siginjai, Bayu, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin komunitas setiap tahunnya di bulan suci Ramadan.

“Ini adalah salah satu kegiatan tahunan kami. Kami memberikan santunan berupa sembako kepada adik-adik di Panti Asuhan Baiturahman. Bantuan ini berasal dari sumbangsih seluruh anggota XOS Bumi Siginjai,“ ujar Bayu.

Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari Yamaha Jambi dan Dealer Sabang Raya Motor, yang turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan penuh kebersamaan ini.

Melalui kegiatan ini, komunitas motor tidak hanya mempererat silaturahmi sesama anggota, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, mengeluarkan pernyataan penting terkait dengan peningkatan penerimaan zakat di Kota Jambi.

Setelah Lebaran, ia meminta agar seluruh pelaku usaha yang memiliki izin usaha di Kota Jambi untuk berkumpul, dan mengikuti sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Zakat yang akan diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar pelaku usaha memahami lebih dalam tentang pentingnya zakat, terutama bagi mereka yang telah memiliki izin usaha di Kota Jambi,” kata dia, Rabu 19 Maret 2025.

“Diharapkan, melalui peningkatan kesadaran tentang zakat, kita bisa melihat peningkatan signifikan dalam penerimaan zakat di Kota Jambi,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban membayar zakat serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menyalurkan zakat.

BAZNAS Kota Jambi sendiri berharap bahwa sosialisasi ini dapat memberikan edukasi yang efektif, kepada masyarakat dan pelaku usaha agar zakat yang dikeluarkan dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana berharap bahwa kerja sama antara pemerintah kota, BAZNAS, dan pelaku usaha dapat menciptakan atmosfer saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi melalui zakat.

Acara sosialisasi ini diharapkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah Lebaran, dengan mengundang seluruh pelaku usaha yang terdaftar di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan guru tahfiz di Kota Jambi terpaksa “dirumahkan” akibat perubahan kebijakan terkait status tenaga honorer dalam program tahfiz.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan klarifikasi terkait keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Jambi.

Ia menjelaskan bahwa, sebelumnya, program tahfiz di Kota Jambi dijalankan dengan melibatkan guru honorer.

Namun aturan baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang tenaga honorer untuk tetap mengisi posisi tersebut.

“Dulu, program tahfiz ini melibatkan guru-guru honorer, namun berdasarkan kebijakan Kemenpan RB, tenaga honorer tidak lagi diperbolehkan untuk diangkat dalam skema PPPK atau program lainnya,” ujar Maulana.

Dari total sekitar 200 guru honorer yang mengajar di program tahfiz, sebanyak 140 orang telah dialihkan ke status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang lain.

Namun, menurut regulasi PPPK, mereka tidak dapat dipindahkan kembali ke program tahfiz.

“PPPK tidak bisa dipindahkan begitu saja ke posisi lain, karena sudah ditempatkan sesuai dengan bidang awal mereka,” jelas Maulana.

Saat ini, tersisa 62 guru tahfiz yang masih ada dalam sistem, dan Pemkot Jambi sedang dalam proses menambah beberapa ustaz untuk memastikan keberlanjutan program tahfiz di tingkat SD dan SMP.

Untuk menjaga kelangsungan program tahfiz, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) guna mengatur dan mendanai program ini tanpa melibatkan tenaga kontrak yang bisa diangkat sebagai PPPK.

“Program tahfiz ini sangat penting untuk pendidikan karakter dan agama bagi generasi muda. Karena itu, kami segera membuat regulasi agar program ini tetap berjalan,“ ungkap Maulana.

Namun, bagi guru tahfiz yang telah dirumahkan, Maulana menjelaskan bahwa Pemkot Jambi masih menyusun regulasi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program tanpa melanggar kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Menurut data Pemkot Jambi, program tahfiz tingkat SD dan SMP membutuhkan sekitar 100 ustaz agar pengajaran dapat berjalan dengan optimal.

“Jumlah guru tahfiz di SD sekitar 200 orang, sementara di SMP sekitar 25 orang. Dengan jumlah guru yang tersedia saat ini, tentu masih belum mencukupi,” ujar Maulana.

Sebagai solusi, setiap ustaz yang tergabung dalam program tahfiz nantinya akan mengajar di 2-3 sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan efektif.

Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memastikan program tahfiz tetap berlanjut, meskipun ada perubahan dalam struktur pengajarannya.

Maulana juga mengajak seluruh pihak untuk beradaptasi dengan kebijakan baru demi memastikan generasi muda tetap mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas.

“Kami berharap dengan regulasi baru ini, program tahfiz dapat terus berjalan tanpa hambatan, serta para guru yang terlibat tetap bisa berkontribusi dalam pendidikan agama di Kota Jambi,“ tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pemkot Jambi resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir menyusul meningkatnya curah hujan yang menyebabkan luapan air di sejumlah wilayah dalam Kota Jambi.

Selain itu, berdasarkan data Dinas Damkartan Kota Jambi ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording (AWLR) telah mencapai ketinggian melebihi 15 meter.

Sementara itu, juga dilaporkan sebanyak 1.278 Kepala Keluarga (KK) dan 4.781 jiwa dari 7 Kecamatan dan 24 Kelurahan terdampak bencana banjir.

Keputusan tanggap darurat banjir ini diambil dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, dokter Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A. Ridwan, Selasa (18/3/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi, termasuk melibatkan BASARNAS, BMKG, Perum Bulog, PLN, Perumdam Tirta Mayang, serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Dalam Rakor itu juga dilakukan penandatanganan dokumen Berita Acara Rapat Koordinasi Bencana Hidrometeorologi Basah Kota Jambi yang menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Banjir di wilayah Kota Jambi yang ditandatangani oleh unsur Forkopimda Kota Jambi.

Penetapan status Tanggap Darurat ini bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan langkah-langkah pemerintah menangani bencana, seperti evakuasi warga, penyediaan logistik, serta penguatan infrastruktur di wilayah terdampak.

“Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda Kota Jambi, kami sepakat menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 7 hari kedepan, untuk mengoptimalkan penyelamatan warga. Langkah ini bertujuan agar seluruh sumber daya bisa dikerahkan secara maksimal untuk membantu masyarakat terdampak, mempercepat distribusi bantuan, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga,” ujar Wali Kota Jambi dokter Maulana.

Wali Kota Jambi itu juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini telah menyiapkan strategi mitigasi bencana untuk menghadapi kemungkinan banjir meninggi dan semakin meluas.

“Kami telah terus berkoordinasi dengan Forkopimda serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana ini. Langkah-langkah mitigasi seperti pemantauan intensif, kesiapan tim evakuasi, serta penyediaan logistik, posko-posko darurat dan dapur umum sudah siap untuk diaktifkan di wilayah terdampak, yang jelas kita harus pastikan tak ada warga yang terabaikan,” jelasnya.

Maulana juga mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di daerah rendah dan dekat bantaran sungai, diimbau untuk tetap siaga khususnya kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil dan anak-anak.

“Saya mengimbau agar para lurah menginstruksikan kepada masyarakat berusia rentan, lansia dan anak-anak agar tidak berada di dekat sungai atau genangan banjir. Kita harus lebih sigap mengantisipasi hal ini, terutama mengingat sudah ada tiga korban jiwa,” ujarnya.

“Lurah juga harus mengetahui titik pengungsian dan segera memberikan informasi kepada warga yang terancam banjir. Dengan prioritas utama adalah kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia,” lanjutnya.

Terkait dengan bantuan bagi masyarakat terdampak, Maulana mengungkapkan, Pemerintah Kota Jambi telah mendistribusikan bantuan sembako untuk korban banjir.

“Selain itu kami juga telah instruksikan layanan kesehatan dari masing-masing puskesmas terdekat untuk melakukan pelayanan secara mobile,” lanjutnya.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkot Jambi memiliki kewenangan khusus untuk mempercepat penanganan bencana.

Beberapa kewenangan yang dapat dilakukan, antara lain ; penggunaan anggaran darurat, pengadaan bantuan logistik, perbaikan infrastruktur darurat, serta operasional tim penyelamat, memobilisasi sumber daya dan personel, pendirian dan pengelolaan posko darurat, penyesuaian kebijakan dan layanan publik, termasuk jika diperlukan, Pemkot dapat menutup atau menyesuaikan jam operasional fasilitas publik, seperti sekolah atau kantor pemerintahan yang terdampak banjir.

Adapun langkah-langkah bagian dari Mitigasi penanganan dalam status Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Jambi ini adalah :

1. KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BANJIR
Warga yang tinggal di daerah rawan banjir, terutama di bantaran sungai dan dataran rendah, diminta untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan siaga jika air terus naik.

2. HINDARI AKTIVITAS DEKAT SUNGAI ATAU AIR YANG DERAS
Arus sungai yang deras dapat membahayakan keselamatan. Anak-anak dilarang bermain di area banjir atau sungai untuk menghindari risiko terseret arus.

3. PERSIAPKAN BARANG PENTING DAN DOKUMEN BERHARGA
Masyarakat diimbau untuk menyimpan dokumen penting (KK, KTP, dan dokumen penting lainnya) di tempat yang aman dan mudah dijangkau jika evakuasi diperlukan. Selain itu, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, makanan, dan air bersih.

4. SEGERA LAPOR BILA KONDISI DARURAT
Jika terjadi keadaan darurat, seperti air yang mulai masuk ke rumah atau warga yang membutuhkan bantuan evakuasi, segera hubungi Call Center Kota Jambi BAHAGIA 112 (Bebas Pulsa) atau Posko Darurat atau Kantor Pemerintah terdekat.

5. IKUTI ARAHAN PETUGAS EVAKUASI
Jika kondisi semakin memburuk dan pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengungsi, warga diminta untuk segera menuju lokasi evakuasi yang telah disiapkan dan tidak menunda demi keamanan dan keselamatan.

6. DATANGI POSKO KESEHATAN BILA MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN
Segera periksa ke Posko Kesehatan atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan jika mengalami gangguan kesehatan, seperti diare, gatal-gatal, demam, atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat banjir.

7. WASPADAI ARUS LISTRIK SAAT BANJIR
Cabut semua perangkat elektronik dari stop kontak untuk menghindari korsleting dan jangan menyentuh alat listrik atau kabel dalam keadaan basah, serta segera matikan listrik dari MCB jika air mulai masuk ke dalam rumah. Atau segera hubungi petugas PLN atau hubungi Call Center PLN 123.

8. HINDARI KONSUMSI AIR YANG TERCEMAR
Warga yang terdampak banjir, bila membutuhkan air bersih dapat meminta bantuan layanan Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi melalui telp. 0821 2121 9894.

9. PENGAMANAN LINGKUNGAN
TNI dan Polri melakukan patroli untuk menjaga keamanan wilayah terdampak serta menghindari tindak kriminal.

10. JANGAN MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN
Salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran air. Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar drainase tetap berfungsi dengan baik.(*)