JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hingga 1 November 2025, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi telah mencapai 95,5 persen, atau 3,69 juta jiwa dari total 3,86 juta penduduk.
Meski demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat masih rendah, yakni 73,23 persen, dengan hanya 2,83 juta penduduk yang rutin membayar iuran.
Asisten Deputi SDMUK BPJS Kesehatan, Jenal M Sambas, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat keaktifan tersebut berdampak pada ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan biaya pelayanan kesehatan di Jambi.
“Penerimaan iuran di Provinsi Jambi sampai Oktober 2025 tercatat Rp941 miliar. Sementara biaya manfaat yang dikeluarkan mencapai Rp1,23 triliun. Ini belum termasuk yang dirujuk ke luar daerah,” ujar Jenal dalam kegiatan Media Gathering, Rabu (26/11/2025).
Dengan kondisi tersebut, terjadi selisih hampir Rp300 miliar antara pemasukan iuran dan pengeluaran layanan kesehatan.
Jenal menegaskan bahwa, situasi ini merupakan konsekuensi dari sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlandaskan prinsip gotong royong.
“BPJS Kesehatan tidak berorientasi pada profit. Kekurangan bisa ditutupi karena mekanisme gotong royong antar-peserta,” jelasnya.
Ia juga merinci kontribusi iuran berdasarkan segmen kepesertaan:
* 54 persen ditopang pemerintah daerah melalui PBI, PPUPN, PBPU Pemda, dan bantuan iuran,
* 24 persen berasal dari badan usaha,
* 22 persen dari peserta mandiri.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Shanti Lestari, menyoroti aspek pengawasan terhadap fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan.
Ia menyebut hingga kini belum ada faskes yang menerima surat peringatan maupun sanksi pemutusan kerja sama.
“Kami sangat berhati-hati. Jika ada laporan, semua kami telusuri dari berbagai sisi. Banyak kasus dipicu miss komunikasi,” ujar Shanti.
Meski menghadapi tantangan defisit regional serta persoalan teknis di lapangan, BPJS Kesehatan memastikan bahwa pelayanan kepada peserta tetap menjadi prioritas utama.(*)
