JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan bencana dan pemulihan, bukan untuk diperjualbelikan.

Ketentuan ini dituangkan dalam surat edaran yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025, yang berlaku sejak akhir Desember 2025.

Menurut Menhut, kebijakan ini bertujuan agar pemanfaatan kayu hanyut tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan pemulihan lingkungan, bukan menjadi celah eksploitasi ekonomi.

Masyarakat terdampak banjir diperbolehkan menggunakan kayu hanyut untuk kebutuhan mendesak, selama tidak dikomersialkan.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, pemulihan pasca bencana, dan bantuan material untuk masyarakat terdampak, atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli Antoni.

Pemanfaatan kayu hanyut bisa mencakup perbaikan rumah, pembangunan fasilitas sementara, atau kebutuhan material lain yang berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana.

Namun, segala bentuk perdagangan, pengolahan industri, atau distribusi komersial terhadap kayu tersebut tetap dilarang.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Kehutanan memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah terdampak banjir.

Selama moratorium, tidak ada dokumen legalitas kayu yang diterbitkan, sehingga kayu hanyut tidak dapat masuk ke rantai perdagangan resmi.

Pemerintah juga melakukan pendataan bersama aparat penegak hukum dan otoritas daerah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kayu hanyut di lapangan, memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah bencana.

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menyebabkan kayu dari hulu terbawa arus hingga ke permukiman warga.

Pengaturan terhadap kayu hanyut dianggap penting tidak hanya untuk membantu pemulihan masyarakat, tetapi juga mencegah praktik perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak hutan dan ekosistem.

Dengan larangan komersialisasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap pemanfaatan kayu pascabencana berjalan selaras dengan prinsip keselamatan, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia resmi memulai tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta UMKM yang terdampak banjir hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program pemulihan dimulai 9 Januari 2026, dengan fokus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa langkah awal pemulihan dilakukan melalui pengaktifan kembali pasar tradisional serta pembersihan warung dan toko yang rusak.

“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Program ini merupakan bagian dari respons terpadu pemerintah untuk mempercepat pemulihan setelah fase tanggap darurat bencana selesai.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, tercatat 2.304.297 UMKM terdampak langsung banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Tahapan Pemulihan UMKM

1. Pengaktifan Pasar dan Toko: Membersihkan dan menyiapkan kembali pasar tradisional serta warung untuk memulai aktivitas perdagangan.

2. Klinik UMKM Bangkit: Delapan klinik dibuka di lokasi strategis seperti Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang. Klinik ini menyediakan pendampingan teknis dan akses fasilitas ekonomi bagi UMKM.

3. Relaksasi Kredit: Lebih dari 200.000 UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan penyesuaian kredit melalui bank penyalur dan lembaga penjamin untuk meringankan beban finansial.

4. Dukungan Lapangan: Lebih dari 1.100 personel IPDN dan aparatur sipil negara dilibatkan untuk membenahi infrastruktur pasar dan fasilitas perdagangan yang terdampak.

5. Koordinasi Lintas Kementerian: Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Menko Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah lintas kementerian ini bertujuan mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat pascabencana dan memastikan aktivitas ekonomi kembali normal dan produktif.

Dengan dukungan program Klinik UMKM Bangkit, relaksasi kredit, dan sinergi lintas lembaga, pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi lokal di Aceh, Sumut, dan Sumbar secara bertahap dan terukur, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali produktif.(*)

TAPSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kehadiran Presiden di posko pengungsian menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prabowo tiba di kawasan Batang Toru pada Rabu malam, 31 Desember 2025. Tanpa agenda perayaan mewah, Presiden merayakan tahun baru secara sederhana bersama para pengungsi.

Ia tampak berbaur, makan malam bersama warga, serta menyapa anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di posko. Presiden mengikuti hiburan sederhana yang disiapkan relawan dan aparat setempat.

Tepat saat tahun berganti, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol solidaritas dan penguatan semangat di tengah situasi darurat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, dan tantangan. Tapi kita harus tetap kuat, tegar, dan saling bergotong royong menghadapi semua ini bersama-sama,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir membantu rakyat. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.

“Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada bertekad membantu rakyat mengatasi kesulitan. Itu tujuan dan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Dilaporkan kepada saya, di Tapanuli Selatan sudah tidak ada lagi desa yang terisolasi. Secara umum, di Sumatera Utara sebagian besar wilayah sudah mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Banjir yang melanda Tapanuli Selatan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur darurat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan atas kerja keras mereka sejak awal bencana.

Kunjungan Presiden ke posko pengungsian ini menutup tahun 2025 dengan pesan kuat tentang solidaritas dan kepedulian.

Tahun Baru 2026 pun disambut tanpa kemeriahan, namun penuh makna kebersamaan dan kehadiran negara di tengah rakyatnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Per Senin (1/12) pukul 18.24 WIB, tercatat 604 orang meninggal, 464 masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.

Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi mencapai 570 ribu orang.

Rincian korban di tiap provinsi menunjukkan skala bencana yang besar. Di Aceh, terdapat 156 warga meninggal dan 181 orang hilang.

Di Sumatera Barat, 165 meninggal dan 114 hilang, sedangkan Sumatera Utara mencatat 283 korban meninggal dan 169 orang masih hilang.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan.

Selain itu, 271 jembatan terdampak dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa, tingginya jumlah korban berkaitan dengan lokasi permukiman penduduk yang berada di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, lereng bukit terjal, dan punggung bukit.

Menurut Syafii, tanah di wilayah tersebut sangat mudah tergerus saat hujan intens, sehingga ketika banjir bandang terjadi banyak warga tersapu arus atau tertimbun material longsor.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang dilaporkan hilang kemungkinan terkena arus deras.

Basarnas mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama pada wilayah rawan bencana, dan memantau informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko.

“Kami berharap informasi risiko bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  BNNP Jambi, bekerja sama dengan BNNP Sumatera Utara (Sumut), menggagalkan peredaran sabu lintas provinsi yang melibatkan Medan, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Kepala BNNP Provinsi Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan jaringan Medan-Jambi yang telah berlangsung cukup lama.

“Kami terus mengembangkan penyelidikan, dan hingga saat ini tim kami masih berada di lapangan untuk menindaklanjuti kasus ini,” ujar Wisnu pada Selasa, 4 Maret 2024.

Dua tersangka yang ditangkap merupakan pemain lama dalam bisnis narkoba dan telah beberapa kali melakukan pengiriman sabu ke berbagai daerah, termasuk Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Wisnu mengungkapkan bahwa, setiap kilogram sabu yang mereka antar akan dihargai sekitar Rp10 juta.

Dari hasil pengungkapan ini, petugas berhasil menyita 25 kilogram sabu yang bernilai sekitar Rp25 miliar.

Ini artinya, sekitar 200 ribu jiwa masyarakat Jambi berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkoba berkat penangkapan ini.

Modus yang digunakan para kurir sangat cerdik, yakni dengan menyembunyikan narkoba di dalam pintu mobil rental yang mereka gunakan untuk mengangkut barang haram tersebut.

Penangkapan ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba lintas provinsi yang sudah lama beroperasi berhasil digagalkan oleh tim BNNP Jambi.

Brigjen Wisnu Handoko juga mengimbau masyarakat Jambi untuk lebih aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.

“Kami mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk melaporkan jika ada kegiatan yang mencurigakan. Pemberantasan narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan semua pihak,” tegas Wisnu.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba, yang semakin meresahkan generasi muda.

BNNP Jambi berkomitmen untuk terus memberantas jaringan narkoba lintas provinsi demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan bersih dari narkoba.(*)