Audiensi dengan Wamendagri, Bupati Muaro Jambi Usulkan Pemekaran 4 Desa

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, di ruang kerja Wamendagri, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Audiensi membahas sejumlah isu strategis pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.

Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah permohonan dukungan percepatan pemekaran empat desa persiapan, yakni Desa Persiapan Kasang Tanjung Nangko, Desa Persiapan Kasang Kebon Dalam, Desa Persiapan Air Merah, dan Desa Persiapan Bukit Beringin.

Selain itu, Bupati juga mengusulkan perubahan status sebagian wilayah Kelurahan Tempino menjadi Desa Suka Mulya.

Tak hanya soal pemekaran wilayah, Bupati turut melaporkan progres program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hingga awal 2026, sebanyak 155 KDKMP di Muaro Jambi telah berbadan hukum, sementara 68 gerai koperasi masih dalam tahap pembangunan.

Pada sektor sosial, Bupati menyampaikan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini telah tersedia 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan rincian 14 unit telah beroperasi dan satu lainnya dalam proses penyelesaian.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut telah melalui proses survei dan dinyatakan layak untuk segera direalisasikan.

Selain itu, inovasi daerah berupa pembangunan empat Workshop Berbakti turut dipaparkan.

Program ini dirancang untuk mempercepat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan daerah.

Menanggapi paparan tersebut, Wamendagri Bima Arya menyatakan dukungan terhadap percepatan pemekaran desa serta perubahan status wilayah yang diusulkan.

Ia memastikan akan menjadwalkan tahapan ekspose sebagai tindak lanjut administrasi.

Wamendagri juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung berbagai Program Strategis Nasional, mulai dari penguatan koperasi desa, implementasi MBG, pembangunan Sekolah Rakyat, hingga inovasi Workshop Berbakti.

“Kami mengapresiasi langkah progresif Pemkab Muaro Jambi. Inovasi ini menjadi terobosan positif dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Bima Arya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat realisasi program prioritas dan penguatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi.(*)




KPPD Angkatan II: Walikota Maulana Siap Terapkan Prioritas Strategis untuk Kota Jambi

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kepala daerah menetapkan prioritas pembangunan sekaligus menjaga integritas dalam memimpin.

Pesan itu disampaikannya saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan KPPD Angkatan II diikuti 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini mencakup tiga komponen utama, yakni pembelajaran di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, studi lapangan dan pembelajaran di Singapura, serta penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil pelatihan.

Bima menekankan bahwa masa jabatan kepala daerah berjalan cepat, sehingga para pemimpin daerah perlu memanfaatkan waktu untuk menetapkan prioritas pembangunan yang jelas.

“Menetapkan prioritas itu adalah kunci,” ujarnya.

Ia mengapresiasi tiga kepala daerah yang memaparkan rencana aksi hasil KPPD, terutama karena mereka berani fokus pada tiga isu strategis: pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan digitalisasi.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan isu klasik yang belum tuntas di tingkat nasional dan membutuhkan komitmen kepemimpinan.

Bima juga menilai keberanian peserta menetapkan fokus tersebut merupakan buah dari proses pembelajaran, termasuk studi lapangan di Singapura

“Ini mungkin berkah dari Singapura. Pertama, menjadi lebih berani. Kedua, berani menentukan target prioritas sesuai karakteristik daerah,” jelasnya.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu mengambil kebijakan selama memiliki dasar kajian dan landasan hukum yang kuat, terlebih jika kebijakan itu diyakini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri insyaallah akan mendukung dan memfasilitasi,” tegas Bima.

Wali Kota Jambi, Maulana, yang juga turut hadir sebagai peserta KPPD Angkatan II, menyampaikan bahwa pembelajaran dari program ini memberikan perspektif baru dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Program ini membuka wawasan kami, terutama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih terukur. Bagi kami di Kota Jambi, isu penguatan layanan publik, digitalisasi, dan penataan lingkungan menjadi fokus yang akan terus kami dorong,” ujar Maulana.

Menurutnya, materi yang diterima selama pelatihan baik dari Lemhannas maupun studi lapangan di luar negeri—memperkuat komitmen kepemimpinan.

“Kami semakin yakin bahwa kebijakan berbasis data dan kajian adalah kunci pelayanan publik yang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi seluruh peserta yang telah menyelesaikan Program KPPD Angkatan II.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan investasi strategis untuk menyiapkan pemimpin daerah berintegritas, berkarakter kuat, dan mampu menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, para kepala daerah peserta KPPD Angkatan II Tahun 2025, serta pejabat terkait lainnya.(*)




Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Siapkan Mitigasi Bencana, Menyusul Prediksi Cuaca Buruk Maret 2025

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kepada kepala daerah di Indonesia untuk melakukan langkah mitigasi bencana dengan segera.

Hal ini menyusul prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan curah hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia antara 10 hingga 20 Maret 2025.

“Kami mengingatkan semua kepala daerah, terutama di daerah rawan bencana dan rawan banjir, untuk memastikan sistem mitigasi bencana berjalan dengan baik,” ujar Bima Arya saat meninjau lokasi banjir di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (11/3).

Bima juga meminta agar kepala daerah memastikan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tidak berada di lokasi yang terancam banjir ketika curah hujan sedang tinggi.

Baca juga:  Siap Terapkan Rekayasa Lalulintas, Kapolri Ungkap Prediksi Arus Mudik Lebaran 2025, Catat Tanggalnya!

Baca juga:  Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Dibuka, Berikut Panduan Lengkap Cara Mendaftarnya

Dia juga mengimbau agar setiap daerah memiliki mitigasi bencana jangka pendek, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Desa Bojongkulur, meski sering dilanda banjir, telah memiliki sistem mitigasi bencana yang matang.

Salah satu upaya mitigasi yang diterapkan adalah kolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas, termasuk Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C).

“Untuk mitigasi jangka pendek, Desa Bojongkulur sudah memiliki sistem informasi dan mitigasi bencana yang menurut saya layak untuk ditiru daerah lain. Mereka mengelola informasi melalui CCTV, jalur media sosial, dan berbagai saluran komunikasi lainnya,” jelas Bima.

Baca juga:  Terminal Rawasari dan Pasar Bakal Direvitalisasi, Walikota Maulana: Dukung Ekonomi dan Kreativitas Anak Muda

Baca juga:  Wali Kota Maulana Kunjungi Warga Rumah Roboh, Serahkan Bantuan dan Beri Motivasi

Selain itu, Bima juga menekankan pentingnya sistem evakuasi yang diberikan tanda tertentu untuk memudahkan proses penyelamatan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dampak banjir bisa diminimalisir, dan masyarakat tidak terlalu terdampak.

Bima juga mengingatkan kepala daerah untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat memicu bencana.

Saat ini, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian dan lembaga tengah melakukan intervensi terhadap potensi bencana, seperti melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan dari pemerintah daerah Jabodetabek.

Baca juga:  Gugur Dalam Tugas, Wali Kota Maulana Salurkan Santunan Kepada Ketua RT

Baca juga:  Safari Ramadan Pertamina Hulu Rokan Zona 1: Menyapa Media dengan Diskusi Migas yang Edukatif

“Pemerintah memang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurai awan yang dapat menyebabkan hujan di atas laut dan daratan. Meski demikian, tetap ada kemungkinan curah hujan yang lolos dan mengakibatkan banjir,” pungkas Bima.(*)