JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi warga yang terdampak kawasan zona merah memasuki babak penting.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Wali Kota Jambi Maulana secara langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan blokir zona merah kepada Presiden Republik Indonesia melalui Deputi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Teguh Supiyadi.

Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong penyelesaian persoalan lahan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.

Penyerahan dokumen dilakukan sebagai tindak lanjut berbagai upaya yang sebelumnya telah dilakukan, mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah, pengumpulan data lapangan, hingga koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan persoalan zona merah bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan miliki.

Menurutnya, selama ini banyak warga mengalami kesulitan akibat status zona merah yang menyebabkan sertifikat tanah tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hukum maupun ekonomi.

“Persoalan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Karena itu DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencari solusi agar warga memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Karena itu kami menyampaikan langsung permohonan ini agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Surat yang disampaikan kepada pemerintah pusat merupakan dokumen resmi yang diajukan Pemerintah Kota Jambi terkait permohonan pencabutan zona merah.

Dokumen tersebut dilengkapi berbagai lampiran pendukung, mulai dari peta kawasan zona merah hingga surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah yang ditandatangani unsur pemerintah daerah, DPRD Kota Jambi, serta Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Kemas Faried berharap dokumen yang telah diserahkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui proses evaluasi dan kajian yang komprehensif.

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian atas status lahan yang saat ini masih masuk dalam kawasan zona merah.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kejelasan status lahannya. Ketika ada kepastian hukum, maka berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat pemblokiran dapat diselesaikan,” ujarnya.

Kemas Faried juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan zona merah membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan diserahkannya permohonan tersebut, DPRD Kota Jambi berharap proses penyelesaian zona merah dapat bergerak lebih cepat sehingga masyarakat yang selama ini terdampak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah membawa langsung permohonan ke pemerintah pusat ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan zona merah kini menjadi salah satu agenda prioritas yang terus dikawal DPRD Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi.

Untuk diketahui, surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah dengan nomor Nomor PD.07.00.674/DPRD yang ditandatangani Wali Kota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, anggota Pansus Zona Merah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.(*)

TAPSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kehadiran Presiden di posko pengungsian menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prabowo tiba di kawasan Batang Toru pada Rabu malam, 31 Desember 2025. Tanpa agenda perayaan mewah, Presiden merayakan tahun baru secara sederhana bersama para pengungsi.

Ia tampak berbaur, makan malam bersama warga, serta menyapa anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di posko. Presiden mengikuti hiburan sederhana yang disiapkan relawan dan aparat setempat.

Tepat saat tahun berganti, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol solidaritas dan penguatan semangat di tengah situasi darurat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, dan tantangan. Tapi kita harus tetap kuat, tegar, dan saling bergotong royong menghadapi semua ini bersama-sama,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir membantu rakyat. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.

“Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada bertekad membantu rakyat mengatasi kesulitan. Itu tujuan dan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Dilaporkan kepada saya, di Tapanuli Selatan sudah tidak ada lagi desa yang terisolasi. Secara umum, di Sumatera Utara sebagian besar wilayah sudah mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Banjir yang melanda Tapanuli Selatan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur darurat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan atas kerja keras mereka sejak awal bencana.

Kunjungan Presiden ke posko pengungsian ini menutup tahun 2025 dengan pesan kuat tentang solidaritas dan kepedulian.

Tahun Baru 2026 pun disambut tanpa kemeriahan, namun penuh makna kebersamaan dan kehadiran negara di tengah rakyatnya.(*)

JAKARTA , SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara), sebuah langkah monumental yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi negara dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Dalam acara peluncuran yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan dana negara yang besar ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sangat hati-hati, penuh transparansi, dan bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan baik demi masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.

Menurut Presiden, dana yang dikelola oleh Danantara bukanlah milik pemerintah semata, melainkan merupakan milik anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Baca juga: Polres Bungo Gempur Knalpot Brong!148 Knalpot Brong Dimusnahkan

Baca juga: Wabup Merangin Ungkap Inflasi Terkendali, IPH Merangin Turun Jauh dari Minggu Sebelumnya

“Ini adalah investasi untuk masa depan, yang harus dipastikan manfaatnya sampai ke tangan generasi penerus,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan bahwa Danantara Indonesia bukan hanya sekadar sebuah lembaga pengelola dana, melainkan simbol kekuatan ekonomi masa depan Indonesia.

Dengan pengelolaan yang transparan dan terawasi, Danantara akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan lebih bersatu.

“Dengan keyakinan ini, mari kita semua bersatu dalam tujuan mulia, bergerak bersama untuk mencapai cita-cita besar Indonesia. Pencapaian terbesar bangsa ini masih ada di depan kita, dan dengan Danantara, kita akan menatap masa depan dengan lebih optimis,” tegas Presiden.

Baca juga: OJK Dorong Keuangan Syariah Lebih Inklusif lewat GERAK Syariah 2025

Baca juga: Warga RT 19 Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi Khawatir Banjir Susulan, Minta Bantuan Perahu Karet

Danantara Indonesia, yang merupakan akronim dari “Daya Anagata Nusantara” (Energi dan Kekuatan Masa Depan Nusantara), diproyeksikan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian dari peresmian, Presiden Prabowo bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menekan tombol peresmian yang menandai dimulainya pengelolaan investasi negara melalui Danantara Indonesia.

Peluncuran ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing global.

“Percayalah, kita akan menjadi negara maju, makmur, dan dihormati di dunia. Danantara adalah langkah awal untuk itu,” ujar Presiden Prabowo menutup pidatonya.

Dengan adanya BPI Danantara, Indonesia membuka lembaran baru dalam pengelolaan sumber daya negara, dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)