JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui sedang menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah di Aceh itu, Prabowo menyoroti tindakan Mirwan yang dinilai meninggalkan tanggung jawabnya di tengah situasi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, ya silakan. Tapi kalau perlu dicopot Mendagri bisa, diproses,” tegas Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan disiplin militer dalam menghadapi situasi kritis.

“Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa diterima. Saya nggak mau tanya partai mana,” lanjutnya.

Keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 sebelumnya menuai kritik publik karena dilakukan tepat saat bencana melanda sejumlah kecamatan di Aceh Selatan.

Pemkab Aceh Selatan berdalih bahwa situasi sudah stabil ketika ia berangkat, namun penjelasan itu tetap memicu polemik.

Setelah pernyataan Prabowo mencuat, Partai Gerindra langsung menjatuhkan sanksi internal, dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian tugas sebagai kepala daerah.

Kasus ini memantik diskusi luas soal komitmen pejabat publik dalam menghadapi krisis.

Sindiran keras Prabowo disebut sebagai sinyal bahwa, pemerintah pusat menuntut kedisiplinan dan kehadiran penuh para kepala daerah, terutama ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya.

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada peringatan HUT ke-61 Golkar, 5 Desember 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai bahwa biaya politik dalam pilkada langsung kini terlalu tinggi, baik bagi negara maupun kandidat.

Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih efisien serta mampu menekan praktik politik uang.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Kita harus menekan ongkos politik agar tidak hanya orang berduit yang bisa berkompetisi. Politik yang mahal ini adalah sumber korupsi yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa sejumlah negara demokratis menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui parlemen daerah.

Karena itu, menurutnya, pelimpahan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota bukanlah hal baru.

Jika rakyat sudah memilih DPRD, maka DPRD dapat diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah demi efisiensi pemilu.

Di sisi lain, PDIP menyatakan belum mengambil sikap resmi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek konstitusional serta suara masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, penolakan muncul dari kelompok masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Mereka menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Kritikus menyebutnya sebagai langkah mundur dari agenda reformasi yang menempatkan pemilihan langsung sebagai pilar partisipasi publik.

Sejumlah pengamat juga memperingatkan bahwa meski biaya politik mungkin menurun, politik uang tidak otomatis hilang.

Mereka memperkirakan dinamika lobi dan transaksi politik justru bisa semakin terkonsentrasi di ruang tertutup DPRD.

Meski muncul pro dan kontra, wacana perubahan sistem pilkada ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah dan parlemen, apakah Indonesia akan mempertahankan sistem pemilihan langsung atau kembali ke pola pemilihan melalui DPRD seperti sebelum era reformasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam silabus sekolah di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025), setelah banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya meningkatkan pendidikan lingkungan bagi siswa, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui tindakan nyata.

“Saya yakin para guru sudah mulai, tapi kita perlu menambah kesadaran akan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama.

“Kita harus mencegah pembabatan pohon, perusakan hutan, dan menjaga sungai tetap bersih agar mampu menampung debit air yang datang tiba-tiba,” katanya.

Seruan ini sejalan dengan upaya pemerintah memitigasi dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.

Kurikulum lingkungan diharapkan dapat menanamkan kepedulian ekologis sejak usia dini dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap hutan, sungai, dan ekosistem Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana melalui pendidikan.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dini hari, acara tahun ini dijadwalkan berlangsung setelah salat Magrib.

Panitia mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Memerdekakan Palestina dari Penjajah”, dengan tujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah.

Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, Ustaz Ahmad Shobri Lubis, menegaskan bahwa acara ini menjadi ajang memperkuat persaudaraan umat sekaligus menegaskan solidaritas terhadap Palestina.

Rangkaian kegiatan meliputi ibadah berjamaah, zikir, doa bersama, serta tausiyah dari sejumlah ulama.

Menurut Ustaz Ahmad, reuni ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin semua masyarakat merasakan nuansa kebersamaan dan nilai kebangsaan,” ujarnya.

Panitia telah mengundang sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, serta beberapa menteri.

Pemerintah Provinsi DKI melalui Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan acara dan memastikan koordinasi keamanan berjalan baik.

Wakil Gubernur Rano Karno turut menyatakan kesiapannya menghadiri acara tersebut.

Peserta diimbau membawa perlengkapan ibadah, seperti sajadah, serta jas hujan atau payung mengingat potensi hujan di kawasan Monas.

 “Spirit 212 tidak hanya tentang persaudaraan, tetapi juga dukungan terhadap perjuangan keadilan internasional, termasuk untuk Palestina,” kata Ustaz Ahmad.

Meski daftar undangan telah dirilis, panitia belum memastikan siapa saja tokoh yang dipastikan hadir.

Format acara yang dimulai sore hari dan lebih menonjolkan kegiatan ibadah bersama menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait pengaturan keamanan, arus peserta, dan kesiapan logistik.

Di tengah dinamika politik dan isu keagamaan, Reuni Akbar 212 memunculkan ragam respons publik.

Ada yang melihatnya sebagai momentum kebersamaan dan refleksi nilai kebangsaan, sementara sebagian lain menyoroti potensi politik identitas serta dampak sosial dari keramaian besar.

Sejak pertama kali digelar pada 2016, Reuni 212 dikenal sebagai ajang yang menekankan nilai solidaritas umat.

Panitia menegaskan bahwa acara tahun ini tetap mengedepankan nuansa religius dan kebangsaan, sekaligus menjadi ruang refleksi bagi masyarakat.

Aparat keamanan telah menyiapkan pengamanan ketat untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), Ira Puspadewi, resmi memperoleh rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Keputusan ini membuat Ira serta dua mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan dari tahanan.

Meskipun kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,25 triliun yang menyeret mereka masih menuai perhatian publik.

Ira Puspadewi menjabat sebagai Direktur Utama ASDP sejak 2017 hingga 2024.

Sebelum memimpin perseroan, ia pernah berkarier di sejumlah BUMN, seperti PT Sarinah dan PT Pos Indonesia, serta menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia pada 2018.

Kasus hukum yang menjeratnya berkaitan dengan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022.

Pada April 2023, KPK menetapkannya sebagai tersangka, dan proses persidangan dimulai pada Agustus 2024.

Pada 20 November 2025, pengadilan menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara, denda Rp500 juta, serta menetapkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun.

Kasus tersebut menimbulkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai keputusan akuisisi PT JN merupakan strategi bisnis yang sah dan dikategorikan sebagai keputusan korporasi, bukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Bagi kelompok ini, langkah rehabilitasi dari Presiden Prabowo pada 25 November 2025 dipandang sebagai bentuk koreksi atas proses hukum yang dianggap keliru.

Rehabilitasi itu sekaligus menjadi dasar bagi KPK untuk membebaskan Ira dan dua terdakwa lainnya.

Namun, tidak sedikit masyarakat dan pengamat hukum yang tetap menilai bahwa putusan pengadilan menyatakan adanya bukti kuat atas kerugian negara.

Mereka mengingatkan bahwa tanggung jawab pimpinan BUMN tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian finansial dan risiko tata kelola.

Pengamat hukum dan korporasi Andi Santoso menyoroti dampak lanjutan dari kasus semacam ini.

“Pimpinan BUMN bisa terlalu berhati-hati karena takut berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Ira Puspadewi menjadi salah satu figur penting di sektor transportasi nasional yang kasusnya memunculkan diskursus luas mengenai batas antara inovasi bisnis, akuntabilitas publik, dan mekanisme hukum yang adil dalam pengelolaan BUMN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Keputusan ini diambil usai Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).

Pemberhentian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah pernyataan resmi.

Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Noel dari Kabinet Merah Putih.

“Untuk menindaklanjuti status hukum yang bersangkutan, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo.

Saat ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Prasetyo juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.

Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet pertama di era Prabowo yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan dilakukan langsung di kantor Kemenaker, Jakarta.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menerima laporan resmi terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Presiden sudah mendapatkan laporan. Beliau menyatakan bahwa ini ranah hukum dan menghormati prosesnya di KPK. Silakan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa jika Immanuel terbukti bersalah, pergantian jabatan akan segera dilakukan.

“Apabila nanti terbukti, maka akan segera dilakukan pergantian,” tegasnya.

Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, merupakan anggota pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK sejak pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk.

Ia ditangkap di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pemerasan.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Noel diamankan karena dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

“Pemerasan,” ucap Fitroh singkat.

Pihak Istana mengaku prihatin atas insiden ini.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh menteri dan pejabatnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan amanah jabatan.

“Presiden selalu mengingatkan kami semua untuk berhati-hati dan menjaga amanah. Ini jadi pengingat keras bagi seluruh anggota kabinet,” ungkapnya.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang turut mendampingi Prasetyo, menyatakan bahwa evaluasi internal akan terus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.(*)