JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam silabus sekolah di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025), setelah banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya meningkatkan pendidikan lingkungan bagi siswa, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui tindakan nyata.

“Saya yakin para guru sudah mulai, tapi kita perlu menambah kesadaran akan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama.

“Kita harus mencegah pembabatan pohon, perusakan hutan, dan menjaga sungai tetap bersih agar mampu menampung debit air yang datang tiba-tiba,” katanya.

Seruan ini sejalan dengan upaya pemerintah memitigasi dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.

Kurikulum lingkungan diharapkan dapat menanamkan kepedulian ekologis sejak usia dini dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap hutan, sungai, dan ekosistem Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana melalui pendidikan.(*)

JAYAPURA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kematian seorang ibu hamil di Kabupaten Jayapura, Papua, memicu perhatian nasional dan gelombang kecaman terhadap sistem layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, meninggal bersama bayinya setelah dilaporkan ditolak oleh empat rumah sakit saat membutuhkan penanganan darurat.

Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai mengalami kontraksi dan dilarikan keluarganya ke RSUD Yowari.

Namun, rumah sakit tersebut tidak dapat memberikan layanan darurat karena dokter kandungan sedang tidak bertugas.

Keluarga kemudian berupaya mencari pertolongan ke RS Dian Harapan dan dua fasilitas kesehatan lainnya, tetapi layanan darurat untuk obstetri tidak tersedia.

Ketiadaan dokter spesialis kandungan dan fasilitas memadai membuat Irene tidak mendapatkan penanganan penting yang dibutuhkan.

Setelah berulang kali ditolak, kondisi Irene memburuk.

Ia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit berikutnya pada Senin, 17 November 2025. Bayinya juga tidak dapat diselamatkan.

Kasus ini memicu kecaman luas. Banyak pihak menilai insiden ini sebagai bukti ketimpangan dan rendahnya kualitas layanan kesehatan di Papua.

Anggota DPR dari PDI-P, Misnawan, mengecam penolakan terhadap pasien ibu hamil dalam kondisi gawat darurat sebagai pelanggaran serius terhadap hak pasien dan standar pelayanan medis.

Pemerintah bergerak cepat. Kementerian Kesehatan mengirim tim khusus ke Papua untuk menyelidiki dugaan penolakan layanan.

“Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana,” tegas Jubir Kemenkes.

Kemenkes menekankan bahwa layanan gawat darurat tidak boleh menunda pasien dengan alasan administrasi atau rujukan seluruh peserta JKN wajib dilayani.

Presiden Prabowo Subianto turut merespons dengan memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit di Papua.

Audit ini bertujuan memastikan kesiapan fasilitas dan prosedur penanganan darurat agar tragedi serupa tidak terulang.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tragedi Irene Sokoy dan bayinya menjadi pengingat bahwa layanan kesehatan, terutama untuk ibu hamil dan situasi darurat, masih perlu perbaikan besar di wilayah terpencil.

Investigasi dan audit pemerintah diharapkan menjadi langkah awal menuju layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan manusiawi di Papua.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dini hari, acara tahun ini dijadwalkan berlangsung setelah salat Magrib.

Panitia mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Memerdekakan Palestina dari Penjajah”, dengan tujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah.

Ketua Steering Committee (SC) Reuni 212, Ustaz Ahmad Shobri Lubis, menegaskan bahwa acara ini menjadi ajang memperkuat persaudaraan umat sekaligus menegaskan solidaritas terhadap Palestina.

Rangkaian kegiatan meliputi ibadah berjamaah, zikir, doa bersama, serta tausiyah dari sejumlah ulama.

Menurut Ustaz Ahmad, reuni ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami ingin semua masyarakat merasakan nuansa kebersamaan dan nilai kebangsaan,” ujarnya.

Panitia telah mengundang sejumlah tokoh nasional, seperti Presiden Prabowo Subianto, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, serta beberapa menteri.

Pemerintah Provinsi DKI melalui Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan acara dan memastikan koordinasi keamanan berjalan baik.

Wakil Gubernur Rano Karno turut menyatakan kesiapannya menghadiri acara tersebut.

Peserta diimbau membawa perlengkapan ibadah, seperti sajadah, serta jas hujan atau payung mengingat potensi hujan di kawasan Monas.

 “Spirit 212 tidak hanya tentang persaudaraan, tetapi juga dukungan terhadap perjuangan keadilan internasional, termasuk untuk Palestina,” kata Ustaz Ahmad.

Meski daftar undangan telah dirilis, panitia belum memastikan siapa saja tokoh yang dipastikan hadir.

Format acara yang dimulai sore hari dan lebih menonjolkan kegiatan ibadah bersama menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait pengaturan keamanan, arus peserta, dan kesiapan logistik.

Di tengah dinamika politik dan isu keagamaan, Reuni Akbar 212 memunculkan ragam respons publik.

Ada yang melihatnya sebagai momentum kebersamaan dan refleksi nilai kebangsaan, sementara sebagian lain menyoroti potensi politik identitas serta dampak sosial dari keramaian besar.

Sejak pertama kali digelar pada 2016, Reuni 212 dikenal sebagai ajang yang menekankan nilai solidaritas umat.

Panitia menegaskan bahwa acara tahun ini tetap mengedepankan nuansa religius dan kebangsaan, sekaligus menjadi ruang refleksi bagi masyarakat.

Aparat keamanan telah menyiapkan pengamanan ketat untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), Ira Puspadewi, resmi memperoleh rehabilitasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Keputusan ini membuat Ira serta dua mantan direksi ASDP lainnya dibebaskan dari tahanan.

Meskipun kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,25 triliun yang menyeret mereka masih menuai perhatian publik.

Ira Puspadewi menjabat sebagai Direktur Utama ASDP sejak 2017 hingga 2024.

Sebelum memimpin perseroan, ia pernah berkarier di sejumlah BUMN, seperti PT Sarinah dan PT Pos Indonesia, serta menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia pada 2018.

Kasus hukum yang menjeratnya berkaitan dengan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada 2019–2022.

Pada April 2023, KPK menetapkannya sebagai tersangka, dan proses persidangan dimulai pada Agustus 2024.

Pada 20 November 2025, pengadilan menjatuhkan vonis empat tahun enam bulan penjara, denda Rp500 juta, serta menetapkan kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun.

Kasus tersebut menimbulkan perdebatan publik.

Sebagian pihak menilai keputusan akuisisi PT JN merupakan strategi bisnis yang sah dan dikategorikan sebagai keputusan korporasi, bukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan pribadi.

Bagi kelompok ini, langkah rehabilitasi dari Presiden Prabowo pada 25 November 2025 dipandang sebagai bentuk koreksi atas proses hukum yang dianggap keliru.

Rehabilitasi itu sekaligus menjadi dasar bagi KPK untuk membebaskan Ira dan dua terdakwa lainnya.

Namun, tidak sedikit masyarakat dan pengamat hukum yang tetap menilai bahwa putusan pengadilan menyatakan adanya bukti kuat atas kerugian negara.

Mereka mengingatkan bahwa tanggung jawab pimpinan BUMN tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kerugian finansial dan risiko tata kelola.

Pengamat hukum dan korporasi Andi Santoso menyoroti dampak lanjutan dari kasus semacam ini.

“Pimpinan BUMN bisa terlalu berhati-hati karena takut berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Ira Puspadewi menjadi salah satu figur penting di sektor transportasi nasional yang kasusnya memunculkan diskursus luas mengenai batas antara inovasi bisnis, akuntabilitas publik, dan mekanisme hukum yang adil dalam pengelolaan BUMN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Keputusan ini diambil usai Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).

Pemberhentian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah pernyataan resmi.

Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Noel dari Kabinet Merah Putih.

“Untuk menindaklanjuti status hukum yang bersangkutan, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo.

Saat ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Prasetyo juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.

Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet pertama di era Prabowo yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan dilakukan langsung di kantor Kemenaker, Jakarta.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menerima laporan resmi terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK.

“Presiden sudah mendapatkan laporan. Beliau menyatakan bahwa ini ranah hukum dan menghormati prosesnya di KPK. Silakan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo saat ditemui di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa jika Immanuel terbukti bersalah, pergantian jabatan akan segera dilakukan.

“Apabila nanti terbukti, maka akan segera dilakukan pergantian,” tegasnya.

Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, merupakan anggota pertama dalam Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK sejak pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk.

Ia ditangkap di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan atas dugaan pemerasan.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa Noel diamankan karena dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

“Pemerasan,” ucap Fitroh singkat.

Pihak Istana mengaku prihatin atas insiden ini.

Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh menteri dan pejabatnya untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan amanah jabatan.

“Presiden selalu mengingatkan kami semua untuk berhati-hati dan menjaga amanah. Ini jadi pengingat keras bagi seluruh anggota kabinet,” ungkapnya.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang turut mendampingi Prasetyo, menyatakan bahwa evaluasi internal akan terus dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang.(*)

MAGELANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan memberikan materi kepada kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada Rabu (26/2/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi program-program prioritas.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa, Gibran akan menyampaikan materi mengenai Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran, yang meliputi misi-misi penting untuk kemajuan Indonesia.

“Tema acara retret ini adalah konsolidasi, sinkronisasi, dan akselerasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mensukseskan program Asta Cita. Pak Wakil Presiden akan berbicara dalam konteks itu,” kata Bima Arya di Kompleks Akmil.

Baca juga: Kedekatan Maulana dengan Yusril Ihza Mahendra Dorong Peluang Strategis bagi Kemajuan Kota Jambi

Baca juga: Walikota Jambi Maulana, Ikuti Retreat di Akademi Militer Magelang Pasca Dilantik

Gibran akan memberi penekanan khusus pada berbagai hal terkait visi dan misi pemerintahannya.

Namun, Bima Arya mengungkapkan bahwa rinciannya masih belum diketahui, meskipun tema utama yang diangkat adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebelum materi disampaikan, terlihat keakraban yang hangat antara Wakil Presiden Gibran dan Walikota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM.

Keduanya berbicara singkat dan berjabat tangan, menunjukkan hubungan yang erat antara mereka.

Walikota Maulana mengungkapkan bahwa kedekatannya dengan Gibran sudah terjalin lama, dan ia merasa senang bisa berbicara langsung dengan Wakil Presiden sebelum acara dimulai.

“Kami sudah saling kenal cukup lama, jadi ini bukan kali pertama kami bertemu. Saya merasa senang bisa berbicara langsung dengan beliau. Beliau sangat terbuka dan penuh semangat dalam membangun komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Maulana.

Asta Cita adalah delapan misi utama yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran dalam visi mereka, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Poin-poin utama Asta Cita meliputi memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi kreatif.

Selain itu, Asta Cita juga fokus pada reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkoba.

Retret ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat implementasi program-program yang sesuai dengan Asta Cita.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bisa mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.(*)

JAKARTA , SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara), sebuah langkah monumental yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi negara dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Dalam acara peluncuran yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan dana negara yang besar ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.

“Danantara Indonesia harus dikelola dengan sangat hati-hati, penuh transparansi, dan bisa diaudit kapan saja oleh siapa pun. Ini adalah amanah besar yang harus dijaga dengan baik demi masa depan bangsa,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.

Menurut Presiden, dana yang dikelola oleh Danantara bukanlah milik pemerintah semata, melainkan merupakan milik anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Baca juga: Polres Bungo Gempur Knalpot Brong!148 Knalpot Brong Dimusnahkan

Baca juga: Wabup Merangin Ungkap Inflasi Terkendali, IPH Merangin Turun Jauh dari Minggu Sebelumnya

“Ini adalah investasi untuk masa depan, yang harus dipastikan manfaatnya sampai ke tangan generasi penerus,” ungkapnya.

Presiden juga menekankan bahwa Danantara Indonesia bukan hanya sekadar sebuah lembaga pengelola dana, melainkan simbol kekuatan ekonomi masa depan Indonesia.

Dengan pengelolaan yang transparan dan terawasi, Danantara akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan lebih bersatu.

“Dengan keyakinan ini, mari kita semua bersatu dalam tujuan mulia, bergerak bersama untuk mencapai cita-cita besar Indonesia. Pencapaian terbesar bangsa ini masih ada di depan kita, dan dengan Danantara, kita akan menatap masa depan dengan lebih optimis,” tegas Presiden.

Baca juga: OJK Dorong Keuangan Syariah Lebih Inklusif lewat GERAK Syariah 2025

Baca juga: Warga RT 19 Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi Khawatir Banjir Susulan, Minta Bantuan Perahu Karet

Danantara Indonesia, yang merupakan akronim dari “Daya Anagata Nusantara” (Energi dan Kekuatan Masa Depan Nusantara), diproyeksikan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bagian dari peresmian, Presiden Prabowo bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menekan tombol peresmian yang menandai dimulainya pengelolaan investasi negara melalui Danantara Indonesia.

Peluncuran ini menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing global.

“Percayalah, kita akan menjadi negara maju, makmur, dan dihormati di dunia. Danantara adalah langkah awal untuk itu,” ujar Presiden Prabowo menutup pidatonya.

Dengan adanya BPI Danantara, Indonesia membuka lembaran baru dalam pengelolaan sumber daya negara, dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)