JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025–2028.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Ruang Bulian, Grand Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa pembentukan serta pengukuhan FPRB merupakan langkah strategis dan sangat relevan di tengah meningkatnya potensi bencana akibat berbagai persoalan lingkungan.

Ia menyinggung sejumlah bencana besar yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kejadian banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Januari 2026.

“Bencana-bencana tersebut membawa dampak besar, tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga dampak psikologis. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus dipahami dan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Wagub Sani.

Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, nonalam, maupun bencana sosial.

Kondisi geografis dan demografis tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

“Upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak dini dan terencana, bukan hanya bergerak saat bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Wagub Sani menilai FPRB memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana di Provinsi Jambi.

Ia juga berharap pengurus FPRB dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya sadar risiko bencana, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

“Pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun manfaatnya sangat besar dalam melindungi kehidupan, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB hadir sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menghasilkan program-program yang aplikatif dan berdampak langsung.

“Forum ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana di Provinsi Jambi. Kami mohon bimbingan dan arahan serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi,” ujarnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena La Nina yang selama ini memicu peningkatan curah hujan di Indonesia akan melemah secara bertahap hingga Maret 2026.

Setelah periode tersebut, kondisi iklim nasional diperkirakan berangsur masuk ke fase netral atau normal.

Prediksi ini disampaikan BMKG di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cuaca ekstrem yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah, seperti hujan lebat berkepanjangan, banjir, hingga potensi tanah longsor.

BMKG menjelaskan bahwa sejumlah indikator iklim global menunjukkan tren pelemahan La Nina.

Meski dampaknya masih dirasakan pada awal 2026, intensitasnya dinilai tidak sekuat fase sebelumnya yang memicu anomali cuaca signifikan.

“La Nina saat ini berada dalam fase melemah dan diperkirakan berakhir sekitar Maret 2026. Setelah itu, kondisi iklim Indonesia akan bergerak menuju fase normal,” demikian keterangan BMKG.

Meski tren menunjukkan perbaikan, BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi selama masa peralihan.

Beberapa daerah tetap berisiko mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tidak perlu panik.

BMKG memastikan pemantauan dinamika atmosfer dan laut terus dilakukan secara intensif untuk memberikan peringatan dini yang akurat.

Ke depan, pola curah hujan diprediksi akan lebih terkendali dibandingkan puncak La Nina sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah mitigasi bencana sesuai kondisi cuaca yang masih fluktuatif.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, sektor pertanian dan ketahanan pangan diproyeksikan mulai mendapat angin segar.

Dengan berkurangnya anomali iklim, petani diharapkan bisa menyusun pola tanam yang lebih stabil dan terencana.

Sebagai penutup, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

“Informasi cuaca terbaru terus kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG agar dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tutup BMKG.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik sejumlah perusahaan kayu dan pemanfaatan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari upaya penertiban izin kehutanan yang bermasalah.

Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan izin mencakup luasan lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Pulau Sumatera.

Langkah ini diambil setelah evaluasi kepatuhan pemegang izin, khususnya terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban administrasi, dan dampak pemanfaatan hutan terhadap masyarakat sekitar.

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penegakan aturan tegas terhadap perusahaan yang lalai atau menyalahgunakan izin.

Presiden menilai kerusakan hutan berpotensi memperbesar risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta mengancam keselamatan warga.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menilai faktor cuaca ekstrem diperparah oleh menurunnya kualitas tutupan hutan.

Penertiban izin PBPH menjadi strategi penting untuk memperkuat mitigasi bencana jangka panjang.

Menteri Kehutanan menegaskan pencabutan izin PBPH dapat diikuti langkah hukum tambahan.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan tidak segan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana jika ditemukan pelanggaran berat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, kawasan hutan yang izinnya dicabut akan dievaluasi untuk menentukan pengelolaan selanjutnya.

Pemerintah membuka opsi pengembalian fungsi hutan sebagai hutan lindung atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Langkah pencabutan 22 izin PBPH ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan nasional.

Sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Serta memastikan hutan tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)

SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski banjir bandang melanda wilayah Sumatera Barat pada akhir November 2025, air Danau Singkarak dan Sungai Ombilin tetap jernih

Arus deras membawa kayu gelondongan dan material hanyut dari hulu, namun air danau tetap bersih, bahkan berwarna biru‑hijau, yang memukau warga dan menjadi sorotan media sosial.

“Sungai-sungai yang berhulu ke Danau Singkarak membawa air yang sudah jernih sehingga Danau Singkarak tetap jernih,” ujar Ade, dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu, 3 Desember 2025.

Kondisi ini telah menjadi keunggulan Danau Singkarak sejak lama.

Kejernihan air disebabkan sungai-sungai yang masuk ke danau melewati daerah berbatu kapur, yang secara alami menyaring lumpur dan material hanyut.

“Dari dulu keunggulan Danau Singkarak adalah airnya yang selalu jernih karena batu kapur berfungsi sebagai penyaring alami,” tambahnya.

Fenomena ini memikat warga dan wisatawan. Banyak yang mengabadikan momen Danau Singkarak tetap jernih meski banjir terjadi, menjadikan danau ini perbincangan hangat di media sosial.

Pihak berwenang mengingatkan masyarakat tetap waspada karena kayu gelondongan masih tersebar di danau dan banjir memengaruhi beberapa nagari di sekitarnya.

Pemerintah daerah bersama tim mitigasi bencana fokus pada pemulihan wilayah terdampak, evakuasi warga, dan distribusi bantuan sambil terus memantau kondisi danau.

Kejernihan Danau Singkarak di tengah banjir menjadi bukti unik kekuatan alam yang mampu mempertahankan keindahan meski kondisi ekstrem melanda.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pentingnya memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam silabus sekolah di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025), setelah banjir dan longsor menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya meningkatkan pendidikan lingkungan bagi siswa, tidak hanya secara teori tetapi juga melalui tindakan nyata.

“Saya yakin para guru sudah mulai, tapi kita perlu menambah kesadaran akan pentingnya menjaga alam, menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama.

“Kita harus mencegah pembabatan pohon, perusakan hutan, dan menjaga sungai tetap bersih agar mampu menampung debit air yang datang tiba-tiba,” katanya.

Seruan ini sejalan dengan upaya pemerintah memitigasi dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.

Kurikulum lingkungan diharapkan dapat menanamkan kepedulian ekologis sejak usia dini dan membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap hutan, sungai, dan ekosistem Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah bencana melalui pendidikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polda Jambi menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolresta Jambi ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dan dihadiri oleh unsur TNI, Forkopimda, BMKG, BPBD, serta sejumlah instansi terkait di Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam apel tersebut perwakilan dari Korem 042/Gapu Jambi, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kwarda Pramuka Provinsi Jambi.

Apel ini menjadi bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan pentingnya deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana melalui kolaborasi antara kepolisian, BMKG, dan pemerintah daerah.

“Deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama semua pihak. Pastikan kesiapan personel, sarana, dan logistik agar dapat segera digerakkan kapan pun dibutuhkan,” ujar Kapolda Jambi.

Kapolda juga menekankan pentingnya respons cepat dan tepat dalam setiap penanganan bencana.

Ia meminta seluruh personel memastikan kesiapan peralatan dan menggelar simulasi rutin sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat.

“Respons cepat dan tepat adalah kunci. Laksanakan tugas kemanusiaan dengan empati dan profesional, demi memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar para personel menjaga semangat dan kesehatan selama bertugas.

“Apa yang kita lakukan ini semata-mata demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Usai apel, Kapolda Jambi bersama Forkopimda meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, memastikan seluruhnya dalam kondisi siap pakai jika sewaktu-waktu terjadi bencana di wilayah Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memastikan kesiapan penuh menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor, seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan seluruh tim gabungan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah disiagakan untuk menghadapi dampak musim penghujan.

“Kami telah menyiapkan tim gabungan di semua daerah untuk mengantisipasi ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Al Haris, Selasa (28/10/2025).

Tim siaga tersebut terdiri dari unsur BPBD, Basarnas, TNI-Polri, dan berbagai instansi teknis lainnya. Seluruh personel juga telah mendapat pelatihan khusus dalam menghadapi situasi darurat bencana alam.

Al Haris berharap, dengan kesiapan tersebut, dampak bencana dapat diminimalkan dan proses tanggap darurat berjalan lebih cepat.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng perbukitan untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 pada Kamis (23/10) lalu.

Kegiatan yang dipimpin oleh Bupati Kerinci, Monadi, menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi potensi banjir, longsor, dan angin kencang.

“Kerinci termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan kondisi geografis bergunung dan curah hujan tinggi, kewaspadaan menjadi hal wajib,” kata Monadi.

Berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, puncak musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2025 hingga April 2026.

Sejumlah kecamatan yang memiliki potensi banjir kategori rendah hingga menengah antara lain Air Hangat Timur, Batang Merangin, Bukit Kerman, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, Sitinjau Laut, dan Siulak Mukai.

Bupati Monadi menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya soal logistik dan peralatan, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat.

Ia meminta seluruh camat dan kepala desa di wilayah rawan seperti Kayu Aro, Gunung Tujuh, dan Air Hangat Timur, untuk terus memberikan edukasi mitigasi kepada masyarakat.

“Apel ini bukan hanya seremonial, tapi wujud komitmen kita untuk melindungi masyarakat dan menjaga keselamatan lingkungan,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memperkuat sistem koordinasi dengan kabupaten/kota, khususnya dalam penyaluran bantuan logistik dan peralatan evakuasi ke wilayah yang sulit dijangkau.

“Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan. Karena itu, kami terus berkomitmen meningkatkan kesiapsiagaan seluruh lini menghadapi musim hujan tahun ini,” pungkas Al Haris.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengingatkan kepada kepala daerah di Indonesia untuk melakukan langkah mitigasi bencana dengan segera.

Hal ini menyusul prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan curah hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia antara 10 hingga 20 Maret 2025.

“Kami mengingatkan semua kepala daerah, terutama di daerah rawan bencana dan rawan banjir, untuk memastikan sistem mitigasi bencana berjalan dengan baik,” ujar Bima Arya saat meninjau lokasi banjir di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (11/3).

Bima juga meminta agar kepala daerah memastikan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tidak berada di lokasi yang terancam banjir ketika curah hujan sedang tinggi.

Dia juga mengimbau agar setiap daerah memiliki mitigasi bencana jangka pendek, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Desa Bojongkulur, meski sering dilanda banjir, telah memiliki sistem mitigasi bencana yang matang.

Salah satu upaya mitigasi yang diterapkan adalah kolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas, termasuk Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C).

“Untuk mitigasi jangka pendek, Desa Bojongkulur sudah memiliki sistem informasi dan mitigasi bencana yang menurut saya layak untuk ditiru daerah lain. Mereka mengelola informasi melalui CCTV, jalur media sosial, dan berbagai saluran komunikasi lainnya,” jelas Bima.

Selain itu, Bima juga menekankan pentingnya sistem evakuasi yang diberikan tanda tertentu untuk memudahkan proses penyelamatan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dampak banjir bisa diminimalisir, dan masyarakat tidak terlalu terdampak.

Bima juga mengingatkan kepala daerah untuk mewaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat memicu bencana.

Saat ini, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian dan lembaga tengah melakukan intervensi terhadap potensi bencana, seperti melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan dari pemerintah daerah Jabodetabek.

“Pemerintah memang melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurai awan yang dapat menyebabkan hujan di atas laut dan daratan. Meski demikian, tetap ada kemungkinan curah hujan yang lolos dan mengakibatkan banjir,” pungkas Bima.(*)