JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyiapkan layanan pengaduan darurat Call Center Bahagia 112 selama 24 jam sebagai langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran, kekeringan, hingga kejadian bencana lainnya yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan kesiapsiagaan layanan 112 menjadi bagian dari langkah antisipasi yang diperintahkan Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026 tentang kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Call Center Bahagia 112 tetap disiapkan sebagai jalur cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.

Layanan ini dapat diakses selama 24 jam dan bebas pulsa,” ujar Saleh Ridha.

Menurutnya, meningkatnya risiko kebakaran dan kekeringan selama musim kemarau harus diimbangi dengan kecepatan informasi dari masyarakat.

Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pemerintah dapat melakukan penanganan.

“Kecepatan laporan sangat menentukan dalam penanganan kejadian darurat. Karena itu masyarakat tidak perlu menunggu kondisi menjadi lebih besar, segera laporkan apabila melihat potensi bahaya,” katanya.

Selain mengoptimalkan layanan 112, Pemkot Jambi juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP, Perumdam Tirta Mayang, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan diminta menyiapkan personel serta sarana pendukung sesuai tugas masing-masing.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum.

Pemkot Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun, maupun aktivitas lain yang dapat memicu munculnya titik api.

“Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar,” kata Saleh.

Selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih serta menjaga sumber air yang tersedia selama musim kemarau.

Para camat dan lurah juga diperintahkan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan bencana serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat.

Pemerintah Kota Jambi berharap keberadaan Call Center Bahagia 112 dapat menjadi penghubung cepat antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan respons terhadap berbagai kejadian.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak ragu menggunakan layanan 112 ketika membutuhkan bantuan darurat,” pungkas Saleh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. mengeluarkan kebijakan siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026, seluruh perangkat daerah, pelaku usaha hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran, kekeringan, serta dampak gangguan kesehatan selama musim kemarau.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan informasi prakiraan musim kemarau dari BMKG yang menunjukkan adanya potensi peningkatan risiko kebakaran lahan maupun permukiman.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan surat edaran tersebut menjadi langkah antisipatif agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesiapsiagaan sejak dini.

“Pak Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, kekeringan, serta dampak kesehatan akibat musim kemarau. Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi agar risiko bencana dapat ditekan,” ujarnya, Jumat 31 Juli 2026.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun maupun aktivitas lain yang berpotensi memicu kebakaran.

Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan air secara hemat serta menjaga sumber-sumber air bersih guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan selama musim kemarau.

“Penggunaan air harus lebih bijak. Kami juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam bentuk apa pun karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” kata Saleh.

Tak hanya masyarakat, Wali Kota juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan sosialisasi kepada warga mengenai potensi bencana serta langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan.

Koordinasi lintas wilayah diminta diperkuat agar setiap potensi kejadian dapat ditangani lebih cepat.

“Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Pencegahan menjadi langkah paling penting sebelum terjadi bencana,” ujarnya.

Di sisi lain, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana diminta menyiapkan personel, peralatan, serta sarana pendukung sesuai tugas masing-masing.

Instansi yang disiagakan meliputi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP, Perumdam Tirta Mayang, serta seluruh camat dan lurah di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga mengimbau masyarakat menjaga kesehatan dengan menggunakan masker apabila kualitas udara menurun akibat asap maupun debu, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi tidak memungkinkan.

Untuk mempercepat penanganan keadaan darurat, masyarakat diminta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran, kekeringan, maupun kondisi darurat lainnya melalui Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam tanpa dipungut biaya.

Menurut Saleh Ridha, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana selama musim kemarau.

“Kami berharap seluruh masyarakat ikut berperan menjaga lingkungan, mematuhi imbauan pemerintah, dan segera melapor apabila menemukan potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berpeluang terjadi dalam beberapa pekan ke depan.

Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih diperkirakan terjadi hingga pertengahan Juni 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan sejumlah daerah di Provinsi Jambi masih berpotensi diguyur hujan, terutama pada sore hingga malam hari.

Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, genangan air, hingga pohon tumbang di beberapa wilayah yang rawan terdampak.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan masyarakat tidak boleh lengah meskipun secara klimatologis Jambi mulai memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, perubahan cuaca yang masih cukup dinamis perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Kita sudah memasuki musim kemarau berdasarkan catatan BMKG. Namun masyarakat tetap harus waspada karena potensi hujan masih cukup tinggi, terutama pada sore hari. Ini perlu diantisipasi karena dapat memicu banjir maupun tanah longsor di sejumlah wilayah,” ujar Sudirman.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi BMKG, peluang hujan di Provinsi Jambi masih cukup besar hingga memasuki dasarian kedua Juni atau sekitar tanggal 20 Juni 2026.

Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

Sudirman menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam upaya mitigasi bencana.

Warga yang tinggal di daerah bantaran sungai, kawasan perbukitan, maupun wilayah dengan riwayat longsor diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk rutin memantau informasi cuaca resmi dari BMKG, membersihkan saluran drainase dan lingkungan sekitar, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana.

Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan lancar selama masa peralihan musim.

Dengan kondisi cuaca yang masih fluktuatif, warga diharapkan tidak mengabaikan peringatan dini yang dikeluarkan instansi terkait dan selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar ruangan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 akibat fenomena El Nino, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mulai memperkuat langkah antisipasi, terutama terkait potensi penurunan debit air di sejumlah wilayah irigasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BWSS Sumatera VI, Yudhi Praktikno, menyampaikan bahwa penurunan debit air menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama El Nino, kita harus benar-benar siap bagaimana cara mengantisipasinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting adalah penyesuaian pola tata tanam serta pengelolaan irigasi agar distribusi air tetap berjalan optimal meski dalam kondisi minim curah hujan.

Sebagai langkah awal, BWSS Sumatera VI melakukan penelusuran lapangan atau walkthrough pada jaringan irigasi untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, penguatan data hidrologi juga menjadi fokus utama, terutama dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Kita akan melihat sejauh mana data hidrologi yang kita butuhkan, terutama daerah kekeringan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Yudhi juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Produksi yang biasanya optimal bisa menurun drastis hingga 50 persen bahkan 30 persen akibat keterbatasan air.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Sementara itu, kondisi debit air di Sungai Batanghari saat ini masih terpantau normal.

Berdasarkan data teknis, debit normal berada di angka sekitar 2.503 meter kubik per detik.

Dalam kondisi kering dapat turun hingga 1.000 meter kubik per detik, sedangkan saat banjir bisa meningkat di atas 3.000 meter kubik per detik.

Meski demikian, BWSS Sumatera VI tetap menekankan pentingnya pengelolaan air secara maksimal agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.

“Kondisi apa pun, air harus dikelola sebaik mungkin melalui pengaturan dan pengendalian agar tetap sesuai kebutuhan,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan muncul dalam beberapa bulan mendatang.

Meski sebelumnya fokus pada penanganan banjir, perhatian kini mulai diarahkan pada ancaman kekeringan serta risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa penetapan status lanjutan akan menunggu informasi resmi dan pembaruan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saat ini kita masih menunggu update resmi dari BMKG terkait perkembangan cuaca, termasuk potensi El Nino,” kata Sudirman.

Menurutnya, setelah fase penanganan banjir selesai, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan diri menghadapi potensi kekeringan yang berisiko memicu karhutla.

“Kalau fase banjir sudah selesai, fokus kita harus beralih ke kekeringan dan potensi karhutla,” jelasnya.

Sejumlah langkah mitigasi awal sudah disiapkan, termasuk kesiapsiagaan sumber daya dan penguatan koordinasi lintas instansi.

Upaya ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak El Nino, khususnya terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.

Sudirman mengimbau seluruh pihak agar tetap waspada dan aktif memantau informasi cuaca terbaru.

“Kami minta semua pihak tetap siaga dan mengikuti perkembangan informasi resmi, sambil menunggu penetapan status lanjutan berdasarkan pemantauan terkini,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025–2028.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Ruang Bulian, Grand Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa pembentukan serta pengukuhan FPRB merupakan langkah strategis dan sangat relevan di tengah meningkatnya potensi bencana akibat berbagai persoalan lingkungan.

Ia menyinggung sejumlah bencana besar yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kejadian banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Januari 2026.

“Bencana-bencana tersebut membawa dampak besar, tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga dampak psikologis. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus dipahami dan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Wagub Sani.

Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, nonalam, maupun bencana sosial.

Kondisi geografis dan demografis tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

“Upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak dini dan terencana, bukan hanya bergerak saat bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Wagub Sani menilai FPRB memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana di Provinsi Jambi.

Ia juga berharap pengurus FPRB dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya sadar risiko bencana, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

“Pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun manfaatnya sangat besar dalam melindungi kehidupan, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB hadir sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menghasilkan program-program yang aplikatif dan berdampak langsung.

“Forum ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana di Provinsi Jambi. Kami mohon bimbingan dan arahan serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi,” ujarnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena La Nina yang selama ini memicu peningkatan curah hujan di Indonesia akan melemah secara bertahap hingga Maret 2026.

Setelah periode tersebut, kondisi iklim nasional diperkirakan berangsur masuk ke fase netral atau normal.

Prediksi ini disampaikan BMKG di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap cuaca ekstrem yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah, seperti hujan lebat berkepanjangan, banjir, hingga potensi tanah longsor.

BMKG menjelaskan bahwa sejumlah indikator iklim global menunjukkan tren pelemahan La Nina.

Meski dampaknya masih dirasakan pada awal 2026, intensitasnya dinilai tidak sekuat fase sebelumnya yang memicu anomali cuaca signifikan.

“La Nina saat ini berada dalam fase melemah dan diperkirakan berakhir sekitar Maret 2026. Setelah itu, kondisi iklim Indonesia akan bergerak menuju fase normal,” demikian keterangan BMKG.

Meski tren menunjukkan perbaikan, BMKG mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi selama masa peralihan.

Beberapa daerah tetap berisiko mengalami hujan dengan intensitas tinggi, terutama wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Karena itu, masyarakat diminta untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, namun tidak perlu panik.

BMKG memastikan pemantauan dinamika atmosfer dan laut terus dilakukan secara intensif untuk memberikan peringatan dini yang akurat.

Ke depan, pola curah hujan diprediksi akan lebih terkendali dibandingkan puncak La Nina sebelumnya.

Kondisi ini diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan aktivitas masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.

BMKG juga mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyesuaikan langkah mitigasi bencana sesuai kondisi cuaca yang masih fluktuatif.

Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin.

Di sisi lain, sektor pertanian dan ketahanan pangan diproyeksikan mulai mendapat angin segar.

Dengan berkurangnya anomali iklim, petani diharapkan bisa menyusun pola tanam yang lebih stabil dan terencana.

Sebagai penutup, BMKG mengimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi cuaca dari kanal resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.

“Informasi cuaca terbaru terus kami sampaikan melalui kanal resmi BMKG agar dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” tutup BMKG.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik sejumlah perusahaan kayu dan pemanfaatan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari upaya penertiban izin kehutanan yang bermasalah.

Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan izin mencakup luasan lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Pulau Sumatera.

Langkah ini diambil setelah evaluasi kepatuhan pemegang izin, khususnya terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban administrasi, dan dampak pemanfaatan hutan terhadap masyarakat sekitar.

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penegakan aturan tegas terhadap perusahaan yang lalai atau menyalahgunakan izin.

Presiden menilai kerusakan hutan berpotensi memperbesar risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta mengancam keselamatan warga.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menilai faktor cuaca ekstrem diperparah oleh menurunnya kualitas tutupan hutan.

Penertiban izin PBPH menjadi strategi penting untuk memperkuat mitigasi bencana jangka panjang.

Menteri Kehutanan menegaskan pencabutan izin PBPH dapat diikuti langkah hukum tambahan.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan tidak segan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana jika ditemukan pelanggaran berat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, kawasan hutan yang izinnya dicabut akan dievaluasi untuk menentukan pengelolaan selanjutnya.

Pemerintah membuka opsi pengembalian fungsi hutan sebagai hutan lindung atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Langkah pencabutan 22 izin PBPH ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan nasional.

Sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Serta memastikan hutan tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerukan ajakan “taubat nasuha” kepada sejumlah menteri setelah banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sumatera.

Seruan tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dorongan agar para pejabat mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan penanganan bencana.

Cak Imin menegaskan pentingnya introspeksi dan pembenahan tata kelola pemerintahan, terutama terkait mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan.

“Evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah-langkah kita adalah bentuk taubatan nasuha,” ujarnya, merujuk pada istilah pertobatan tulus dalam tradisi Nahdlatul Ulama.

Ia juga mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Respons para menteri pun berbeda-beda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyambut positif ajakan tersebut dan mengakui perlunya pembenahan pengelolaan lingkungan.

Raja Juli Antoni juga menerima ajakan itu, seraya menyebut bahwa Cak Imin sempat menghubunginya melalui WhatsApp untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan respons yang lebih kritis.

Ia menilai bahwa ajakan untuk bertobat dan mengevaluasi diri berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri.

Pernyataan Cak Imin memicu reaksi publik. Sebagian masyarakat menilai seruan “taubat nasuha” kurang tepat di tengah kondisi korban bencana yang masih berduka.

Kritik lain menyoroti kewenangan Cak Imin, karena penilaian atau evaluasi terhadap para menteri seharusnya berada di bawah wewenang presiden.

Meski menuai pro dan kontra, seruan Cak Imin menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan, mitigasi risiko bencana, dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan tetap mempertimbangkan sensitivitas situasi para korban bencana.(*)

SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski banjir bandang melanda wilayah Sumatera Barat pada akhir November 2025, air Danau Singkarak dan Sungai Ombilin tetap jernih

Arus deras membawa kayu gelondongan dan material hanyut dari hulu, namun air danau tetap bersih, bahkan berwarna biru‑hijau, yang memukau warga dan menjadi sorotan media sosial.

“Sungai-sungai yang berhulu ke Danau Singkarak membawa air yang sudah jernih sehingga Danau Singkarak tetap jernih,” ujar Ade, dikutip dari YouTube Kompas TV pada Rabu, 3 Desember 2025.

Kondisi ini telah menjadi keunggulan Danau Singkarak sejak lama.

Kejernihan air disebabkan sungai-sungai yang masuk ke danau melewati daerah berbatu kapur, yang secara alami menyaring lumpur dan material hanyut.

“Dari dulu keunggulan Danau Singkarak adalah airnya yang selalu jernih karena batu kapur berfungsi sebagai penyaring alami,” tambahnya.

Fenomena ini memikat warga dan wisatawan. Banyak yang mengabadikan momen Danau Singkarak tetap jernih meski banjir terjadi, menjadikan danau ini perbincangan hangat di media sosial.

Pihak berwenang mengingatkan masyarakat tetap waspada karena kayu gelondongan masih tersebar di danau dan banjir memengaruhi beberapa nagari di sekitarnya.

Pemerintah daerah bersama tim mitigasi bencana fokus pada pemulihan wilayah terdampak, evakuasi warga, dan distribusi bantuan sambil terus memantau kondisi danau.

Kejernihan Danau Singkarak di tengah banjir menjadi bukti unik kekuatan alam yang mampu mempertahankan keindahan meski kondisi ekstrem melanda.(*)