JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, secara tegas meminta keterlibatan DPR RI, khususnya Komisi XII, dalam menangani polemik pembangunan stockpile batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di kawasan permukiman Kelurahan Aur Kenali.

Permintaan itu disampaikan Kemas Faried saat menghadiri aksi damai warga RT 03 Aur Kenali pada Minggu (6/7/2025), yang menolak rencana pembangunan stockpile batu bara di wilayah mereka.

“Kami di DPRD Kota Jambi memiliki keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, kami sangat berharap rekan-rekan di DPR RI, khususnya Komisi XII, bisa ikut turun tangan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Kemas Faried di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas seperti stockpile batu bara harus merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044, yang dengan tegas menetapkan kawasan Aur Kenali sebagai zona permukiman, bukan zona industri atau pertambangan.

“Di peta RTRW jelas tertulis dan berwarna oranye. Itu artinya zona permukiman. Tidak boleh ada kegiatan industri berat seperti stockpile di sana,” tegasnya.

Kemas Faried juga mengingatkan bahwa meskipun investasi penting, semua kegiatan bisnis harus patuh terhadap regulasi dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat atau merusak lingkungan.

“Kami tidak anti-investasi, tapi semua harus sesuai aturan. Jangan sampai timbul konflik sosial atau kerusakan lingkungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendesak agar PT SAS menghentikan semua aktivitas land clearing di wilayah tersebut sampai ada kejelasan hukum dan kesepakatan dengan masyarakat.

“Kami juga meminta Pemprov Jambi dan kementerian terkait di pusat untuk ikut mengawal persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyatakan dukungannya terhadap aksi damai yang digelar oleh warga RT 03 Kelurahan Aur Kenali pada Minggu (6/7/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan stockpile batu bara oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) yang berlokasi di kawasan permukiman mereka.

Dalam orasinya di hadapan warga, Kemas Faried menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan tetap konsisten menjalankan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024–2044.

Ia menegaskan bahwa kawasan Aur Kenali dan Penyengat Rendah telah ditetapkan sebagai zona permukiman, bukan untuk aktivitas tambang atau industri berat.

“Sudah sangat jelas di RTRW, zona ini berwarna oranye yang berarti permukiman. Tidak boleh ada kegiatan tambang atau industri berat di wilayah ini,” ujarnya.

Faried menekankan bahwa dirinya tidak menolak investasi, tetapi investasi harus sejalan dengan regulasi dan tidak menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.

“Kami minta PT SAS untuk menghormati Perda RTRW. Jangan sampai terjadi konflik atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas ini,” tegasnya.

Ia juga mendorong perhatian dari pemerintah pusat, mengingat izin operasional PT SAS berada di bawah kewenangan nasional. Ia meminta Komisi XII DPR RI untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini.

“Kewenangan kami di DPRD Kota terbatas. Kami minta Komisi XII DPR RI untuk ikut menyelesaikan polemik ini secara tuntas,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Ketua DPRD Kota Jambi itu meminta agar PT SAS menunda dan menghentikan seluruh aktivitas land clearing di kawasan Aur Kenali sampai ada kejelasan hukum dan kesepakatan bersama warga.

“Kami juga mendorong keterlibatan Pemprov Jambi dan instansi terkait lainnya agar masalah ini segera diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing,” tutup Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mendesak pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk segera memperbaiki jalan nasional yang rusak di Kabupaten Bungo, akibat banjir yang melanda beberapa waktu lalu.

Perbaikan tersebut diharapkan selesai sebelum puncak arus mudik Lebaran 2025 dimulai.

M Hafiz Fattah menegaskan, pihaknya berharap perbaikan jalan yang putus dapat segera ditangani, baik secara sementara maupun permanen.

Hal ini dilakukan agar masyarakat yang akan mudik Lebaran tidak terganggu oleh kondisi jalan yang rusak.

“Kami berharap pihak Balai BPJN dan Kementerian Pekerjaan Umum bisa segera mengatasi masalah ini. Mengingat beberapa hari lagi arus mudik akan dimulai,” ungkap M Hafiz Fattah pada Selasa (4/3).

Selain itu, Hafiz Fattah mengingatkan para pemudik untuk memeriksa kondisi jalan yang akan dilalui, termasuk jalan alternatif.

Salah satu jalan alternatif yang disarankan adalah Jalan Padang Lamo, yang meskipun bisa digunakan, kondisinya tidak dalam keadaan baik.

“Kami menyarankan agar pemudik yang melintas melalui Padang Lamo untuk melakukannya di siang hari dan memastikan kendaraan dalam keadaan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, M. Hafiz mengatakan bahwa perbaikan Jalan Padang Lamo akan menjadi prioritas bagi pemerintah provinsi dan legislatif di masa mendatang.

“Jalan ini akan menjadi PR bagi kami semua ke depannya, mengingat pentingnya infrastruktur yang baik untuk kelancaran arus lalu lintas,” ujarnya.

Sementara itu, di lokasi jalan nasional yang amblas akibat longsor, tim pekerja sudah mulai melakukan pemasangan jembatan darurat (rangka bailey) untuk mengembalikan akses antar provinsi.

Proses pembersihan material longsor dan perakitan jembatan darurat ini diharapkan dapat diselesaikan secepatnya agar kendaraan dapat melintas kembali.

Pantauan di lokasi, terlihat tiga unit ekskavator yang dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan membantu pemasangan rangka baja bailey.

Salah satunya adalah bantuan dari PT KIM yang turut serta dalam mempercepat proses ini.

Warga sekitar, seperti Ari dari Sirih Sekapur, menyampaikan harapannya agar pengerjaan jembatan bailey dapat segera selesai.

“Kami sangat berharap agar pengerjaan pemasangan rangka jembatan ini lebih cepat. Ini sudah hari Selasa, kendaraan yang melintas harus berputar jauh lewat jalan alternatif. Kasihan,” ujar Ari.

Sebagai informasi tambahan, beberapa bus antar kota dan antar provinsi mulai memilih jalur alternatif melalui jalan provinsi di Rantau Ikil via Sungai Rumbai.

Keputusan ini diambil karena kondisi jalan nasional yang terputus akibat longsor, yang membuat perjalanan menjadi terhambat.

Dengan upaya yang sedang dilakukan, diharapkan akses jalan yang sempat terputus bisa segera normal kembali, sehingga arus lalu lintas, khususnya bagi pemudik, tidak terganggu.(*)