JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi terkait pelaksanaan program Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut Kemas, polemik yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi terhadap kebijakan baru yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kemas saat menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Persampahan Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, Kemas secara khusus menyoroti peran DLH Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama urusan persampahan.

Ia menegaskan bahwa program transformasi tata kelola sampah merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama instansi teknis yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Ini program yang baik dan program baru. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid dari semua pihak agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik,” ujar Kemas.

Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Jambi itu menilai DLH harus lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, hingga mekanisme pelaksanaan OPBM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah semata.

“Saya mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota. Tapi tentu beliau tidak bisa bekerja sendiri. Program sebesar ini harus ditopang seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat agar persoalan sampah di Kota Jambi benar-benar bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek sosialisasi, Kemas juga memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen pendukung transformasi tata kelola persampahan.

Termasuk pengadaan armada bentor pengangkut sampah dan pengembangan depo transfer sampah yang menjadi bagian dari sistem baru pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan dan kekurangan pada tahap awal pelaksanaan.

Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

“Namanya program baru tentu masih ada kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana semua masukan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Salah satu isu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Kemas mengungkapkan DPRD Kota Jambi menerima berbagai aspirasi terkait mekanisme penarikan iuran yang diterapkan di sejumlah wilayah.

Ia meminta Pemerintah Kota Jambi menyusun formulasi yang lebih jelas dan terukur agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami meminta ke depan ada formulasi yang lebih jelas. Jangan sampai muncul potensi pungutan liar atau masyarakat kurang mampu justru terbebani oleh kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Kemas, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang membuka ruang dialog secara terbuka dengan masyarakat.

Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah publik.

“Kami terbuka terhadap setiap kritik dan aspirasi masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait agar kebijakan yang diambil semakin baik,” pungkasnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu momentum evaluasi terhadap pelaksanaan transformasi tata kelola sampah di Kota Jambi yang saat ini tengah berjalan.

Sejumlah masukan yang mengemuka, mulai dari persoalan sosialisasi, mekanisme iuran, hingga kesiapan infrastruktur pendukung, diperkirakan akan menjadi bahan perbaikan dalam implementasi program OPBM ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan transformasi tata kelola sampah setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat dalam Dialog Publik Persampahan yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah keputusan untuk menghentikan sementara penutupan dan pembongkaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga dilakukan kajian lanjutan terhadap mekanisme dan implementasi di lapangan.

Dialog yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha itu menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, mahasiswa, insan pers, hingga Forum Ketua RT Kota Jambi.

Forum tersebut menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan, kritik, sekaligus masukan terhadap program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan kebijakan penataan TPS yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dalam paparannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari arah pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berangkat dari fakta meningkatnya volume sampah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Jambi.

Data Pemerintah Kota Jambi menunjukkan produksi sampah harian meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun 25 tahun terakhir.

Jika pada tahun 2000 volume sampah tercatat sekitar 200 ton per hari, maka pada 2025 jumlahnya telah mencapai hampir 448 ton per hari.

Di sisi lain, kapasitas dan pola pengelolaan sampah dinilai sudah tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.

“Secara umum seluruh peserta dialog mendukung tujuan program ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih.

Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti sosialisasi, mekanisme pelaksanaan, dan persoalan iuran yang harus lebih transparan,” kata Maulana.

Ia menegaskan bahwa Kota Jambi membutuhkan langkah-langkah baru dalam mengatasi persoalan sampah.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah mendorong sampah menjadi sumber nilai ekonomi melalui sistem pemilahan sejak dari rumah tangga.

Menurut Maulana, program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah akan menjadi fondasi penguatan OPBM di tingkat lingkungan.

“Tahun depan kita ingin masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemilahan sampah dari rumah sehingga sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam dialog itu, Maulana juga menjawab berbagai kritik terkait pembongkaran sejumlah TPS yang sebelumnya menuai pro dan kontra.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dan kesiapan masyarakat di wilayah yang telah memiliki sistem pengangkutan sampah berbasis lingkungan.

Meski demikian, Pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut dengan menghentikan sementara proses penutupan TPS hingga kajian tambahan selesai dilakukan.

Selain persoalan TPS, isu iuran sampah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Maulana menilai sistem retribusi yang selama ini dititipkan melalui rekening pelanggan PDAM belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena tidak semua warga menggunakan layanan PDAM.

Karena itu, pemerintah akan mencari formulasi yang lebih tepat agar pembiayaan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.

Wali Kota Jambi juga membantah anggapan bahwa kebijakan penataan TPS akan menghilangkan mata pencaharian para pemulung.

Sebaliknya, pemerintah berencana melibatkan para pemulung sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kami ingin pemulung yang merupakan warga Kota Jambi dapat menjadi mitra dalam sistem OPBM sehingga tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menambahkan bahwa transformasi tata kelola sampah yang sedang dijalankan daerah juga sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, pemerintah pusat saat ini mendorong seluruh daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui berbagai inovasi pengelolaan lingkungan.

“Masalah sampah menjadi perhatian nasional. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan,” kata Diza.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly yang turut hadir dalam forum tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi membuka ruang dialog secara terbuka.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar, terutama ketika menyangkut perubahan sistem yang selama ini sudah berjalan.

Karena itu, ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan dan manfaat program OPBM.

“Masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi. Yang terpenting, semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kota Jambi yang lebih bersih dan lebih baik,” ujarnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu langkah evaluatif yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam memastikan transformasi tata kelola persampahan berjalan efektif, diterima masyarakat, dan mampu menjawab tantangan peningkatan volume sampah di masa mendatang.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID -Bisnis kopi semakin berkembang, dan pemuda Jambi kini berpeluang menjadi bagian dari tren ini. Dalam upaya mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor kopi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mendukung penuh pelatihan barista “Fun Coffee Class” yang digelar di Kafe U, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kamis (23/1/2025).

Pelatihan ini berlangsung seru dan penuh antusiasme. Para peserta mendapat kesempatan langsung untuk mempraktikkan teknik penyeduhan kopi ala barista profesional.

“Saya melihat ide ini sangat bagus. Saat ada usulan, langsung saya dukung penuh. Saya ingin semakin banyak pemuda Jambi yang siap terjun ke dunia wirausaha kopi,” ujar Kemas Faried.

Menurutnya, tren minum kopi bukan hanya sekadar menikmati rasa, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup, ajang diskusi, hingga peluang bisnis menjanjikan.

“Ke depan, saya berharap para peserta bisa membuka usaha sendiri atau bahkan bekerja di industri kopi profesional. Ini langkah awal agar kita siap menghadapi era pasar bebas dengan skill yang mumpuni,” tambahnya.

Baca juga:  Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Perjuangkan Tambahan 13.000 Sambungan Jargas di Kementerian ESDM

Dukungan terhadap pelatihan ini juga datang dari Lurah Pematang Sulur, Wati Gustenti, yang optimis bahwa ilmu yang diperoleh peserta dapat dikembangkan lebih jauh.

“Semoga pelatihan ini membuka wawasan dan bisa menjadi bekal bagi anak-anak muda untuk memulai usaha,” tuturnya.

Sementara itu, barista Kafe U, Ali Fikri, yang menjadi instruktur dalam pelatihan ini, menjelaskan bahwa kursus barista profesional biasanya membutuhkan waktu sekitar 22 hari. Namun, dalam sesi intensif ini, peserta sudah diperkenalkan dengan tiga metode penyeduhan kopi populer, yakni V60, Vietnam Drip, dan Espresso beserta turunannya.

“Kami ingin pelatihan ini tidak hanya seru, tetapi juga benar-benar memberikan keterampilan dasar yang bisa langsung dipraktikkan,” jelasnya.

Ali juga berharap Kafe U bisa menjadi lebih dari sekadar tempat nongkrong, melainkan juga ruang edukasi bagi para pecinta kopi yang ingin menekuni profesi barista.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Masyarakat Lorong Gotong Royong, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, akhirnya mendapat kepastian perbaikan jalan rusak. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung meninjau kondisi jalan dan langsung berkoordinasi dengan Dinas PU. Hasilnya, jalan ini akan segera diaspal bulan depan!

Kamis (23/1/2025) pagi, Kemas Faried datang untuk mengapresiasi swadaya warga yang secara mandiri menimbun jalan rusak dengan batu split. Warga dari RT 23, 24, 25, 26, dan 27 bahu-membahu mengumpulkan dana dan membeli material demi perbaikan akses jalan yang sudah lama rusak.

“Saya salut dengan semangat gotong royong warga di sini. Ini bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, saya langsung berkoordinasi dengan Dinas PU agar jalan ini segera diperbaiki secara permanen,” ujar Kemas Faried.

Sekretaris RT 23, Tri Yulianto, mengatakan bahwa jalan ini sering tergenang air saat hujan, bahkan menyebabkan banjir.

“Kami warga iuran untuk beli batu split supaya jalan ini bisa dilewati. Tapi harapan kami, pemerintah bisa segera memperbaikinya dengan aspal,” ungkapnya.

Ketua Forum RT Kelurahan Selamat, M. Chudori, juga mengapresiasi gerak cepat Kemas Faried dalam merespons keluhan warga.

“Tindakan cepat Ketua DPRD ini sangat patut diapresiasi. Dengan adanya dorongan dari beliau, aspirasi masyarakat bisa segera terealisasi,” katanya.

Melihat kondisi ini, Kemas Faried langsung menghubungi Dinas PU Kota Jambi untuk menurunkan alat berat agar jalan yang sudah ditimbun warga bisa dipadatkan.

“Insya Allah bulan depan jalan ini akan diaspal. Saat ini kita lakukan pengerasan dulu agar jalan lebih kuat sebelum diaspal,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kemas Faried juga meminta Pemerintah Kota Jambi untuk segera menginventarisir jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan kota.

“Banyak jalan di Kota Jambi yang perlu perhatian serius. Seperti di Jalan Jenderal Sudirman Thehok depan Mal JPM Trona yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Laporan masyarakat sudah kami teruskan, dan dalam waktu dekat akan segera diperbaiki,” tegasnya.

Dengan aksi cepat ini, warga Lorong Gotong Royong kini bisa bernafas lega karena perbaikan jalan yang selama ini mereka harapkan akan segera terealisasi. (*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Seberang Kota Jambi semakin dekat dengan kenyataan. Rabu (22/1/2025), usulan ini mendapat respons positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) dalam pertemuan di Kantor Kemenpora, Jakarta.

Menpora menilai bahwa keberadaan GOR di Kecamatan Danau Teluk, Seberang Kota Jambi, sangat penting untuk mendukung pengembangan atlet lokal dan dapat dimanfaatkan secara multifungsi oleh masyarakat.

“Itu usulan yang bagus. Selain untuk olahraga, GOR bisa menjadi fasilitas multifungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menpora.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Drs. Anwar, Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga, yang menyatakan bahwa usulan ini akan direkomendasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera ditindaklanjuti sesuai program yang ada.

Dukungan Kemas Faried untuk Atlet Kota Jambi

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pembangunan GOR sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan cabang olahraga (cabor) di Kota Jambi.

“Kami optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia olahraga di Kota Jambi akan semakin maju,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan alokasi dana hibah KONI menjadi tantangan dalam mendukung berbagai cabang olahraga di Kota Jambi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan agar GOR di Seberang Kota Jambi segera terealisasi.

Dengan adanya perhatian dari Menpora Dito Ariotedjo, pembangunan ini diharapkan dapat segera terlaksana demi meningkatkan fasilitas olahraga dan prestasi atlet Kota Jambi.

SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mendapat dukungan kuat sebagai calon Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) periode 2025-2030. Namanya mencuat dalam pra Musyawarah Nasional (Munas) VI Adeksi yang digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 di Merlynn Park Hotel, Jakarta, pada 20-22 Januari 2025.

Munas VI Adeksi sendiri dijadwalkan berlangsung pada April 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pra Munas ini, muncul tujuh nama kandidat potensial yang bakal menggantikan Sigit K Yunianto SH, MAP sebagai Ketua Umum Adeksi dan H Didi Sumardi SH sebagai Sekretaris Jenderal.

Berikut daftar calon Ketua Umum Adeksi yang terjaring:

1. Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga)
2. Ir Yulian Effendi MH (Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau)
3. Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera SE (Ketua DPRD Kota Banjarbaru)
4. Andi Faizal Sofyan Hasdam (Ketua DPRD Kota Bontang)
5. Kemas Faried Alfarelly SE (Ketua DPRD Kota Jambi)
6. Hj Aisah Renhoat S.Pd (Ketua DPRD Kota Tual)
7. Rikval Fachruri (Ketua DPRD Kota Banjarmasin)
   Baca juga:  Kemas Faried Perjuangkan Tambahan Kuota Jargas Kota Jambi, Temui Cek Endra di Senayan
   Baca juga:  Kemas Faried Perjuangkan Perbaikan Infrastruktur, Dampingi Warga Telanaipura ke Dinas PUPR Jambi

Kemas Faried dinilai sebagai figur muda yang memiliki pengalaman dan visi kepemimpinan dalam membawa Adeksi ke arah yang lebih baik. Selama menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jambi, ia dikenal sebagai sosok yang transparan, akuntabel, serta dekat dengan masyarakat.

“Saya merasa terhormat atas dukungan ini. Jika diberikan kepercayaan, saya siap mengabdikan diri untuk memperkuat peran DPRD kota di seluruh Indonesia melalui Adeksi,” ujar Kemas Faried.

Sementara itu, Sekjen Adeksi periode 2020-2025, H Didi Sumardi, mengungkapkan bahwa Munas VI Adeksi akan berlangsung pada 27-30 April 2025 di Semarang. Hingga saat ini, proses penjaringan bakal calon ketua umum masih berjalan dalam forum Rakornas.

“Harapan kami, Adeksi periode 2025-2030 dapat semakin eksis dalam memberikan kontribusi bagi anggotanya dan memperkuat sistem otonomi daerah dalam mewujudkan tujuan nasional,” kata Didi.

Sebagai informasi, Adeksi merupakan organisasi yang menaungi DPRD kota se-Indonesia. Organisasi ini berperan dalam mengembangkan kapasitas anggota, melakukan advokasi, menyediakan layanan informasi, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. (*)

KSEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), turun langsung ke RT 17, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kotabaru, Minggu (5/1/2025) pagi, untuk mendengar keluhan warga terkait banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Dalam kunjungan ini, Kemas Faried didampingi oleh Lurah Kenali Asam, Halilludin, Ketua Forum RT Kota Jambi, H. Suparyono, serta sejumlah Ketua RT setempat. Warga menyampaikan bahwa banjir di kawasan mereka semakin parah setelah pembangunan perumahan yang menyebabkan kolam resapan air ditutup dan sistem drainase yang tidak memadai.

Ketua Forum RT Kota Jambi, H. Suparyono, berharap permasalahan ini dapat segera mendapatkan solusi. Ia menegaskan bahwa Forum RT telah menyampaikan aspirasi warga, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah kota dan DPRD untuk mengatasi banjir.

Menanggapi keluhan warga, Kemas Faried menegaskan bahwa permasalahan banjir ini akan menjadi perhatian serius DPRD. Ia meminta Ketua RT agar aktif berkomunikasi dengan anggota dewan terkait berbagai permasalahan di lingkungan mereka, tidak hanya soal banjir tetapi juga isu lainnya seperti pengembangan UMKM.

“Tahun 2026 kita upayakan anggaran untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, kita juga akan mengecek apakah ada dana pemeliharaan tahun ini yang bisa digunakan untuk solusi lebih cepat,” ujarnya.

Sejumlah warga yang terdampak banjir, seperti Ari dan Rendra, mengungkapkan bahwa rumah mereka kini mudah terendam banjir, padahal sebelumnya tidak pernah mengalami hal serupa. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi pertemuan dengan pihak developer untuk mencari solusi bersama.

Menanggapi hal ini, Kemas Faried berjanji akan mengundang pihak developer, warga, dan dinas terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna mencari solusi terbaik. Selain itu, ia bersama pihak Dinas PU melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan memastikan adanya tindakan normalisasi dalam dua hari ke depan untuk mengurangi dampak banjir.

“Ke depannya, Dinas PU akan menghitung kebutuhan anggaran untuk memperbesar sistem drainase dengan pembangunan box culvert yang lebih memadai,” tambahnya.

Dengan langkah konkret ini, warga berharap permasalahan banjir di RT 17 Kenali Asam dapat segera teratasi dan tidak lagi mengganggu kehidupan mereka.(*)