MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo, tim gabungan Sat Pol PP Tebo bersama TNI Yonif TP 844/Ksatria Batanghari menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) pada Kamis malam (23/10/2025) sekitar pukul 22.00 WIB.

Operasi tersebut menyasar sejumlah lokasi di Kecamatan Rimbo Bujang, di antaranya kafe dan hotel yang diduga menjadi tempat aktivitas yang melanggar norma sosial.

Dari hasil razia, petugas berhasil mengamankan 11 perempuan yang diduga sebagai Lady Companion (LC) dari beberapa kafe di Jalan 21 Perintis, kawasan belakang Pujasera, dan Terminal Rimbo Bujang.

Selain itu, 5 pasangan bukan suami istri juga terjaring dari salah satu hotel di wilayah yang sama.

Kepala Sat Pol PP Tebo Defriyanto, melalui Kabid Penegakan Perda Muhammad Jani, mengatakan operasi ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan penyakit masyarakat yang meresahkan warga.

“Dari hasil operasi, kami mendapati beberapa perempuan penghibur, termasuk mahasiswi dan satu perempuan di bawah umur sekitar 17 tahun,” kata dia.

“Untuk mereka, kami buatkan surat pernyataan, sedangkan pasangan yang bukan suami istri kami panggil orang tuanya dan diarahkan untuk dinikahkan,” ujar Jani.

Ia menambahkan, pelaksanaan operasi dilakukan atas perintah atasan dan telah melalui koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami hanya menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan. Operasi Pekat ini bersifat mendadak agar hasilnya efektif,” tambahnya.

Kegiatan Operasi Pekat ini merupakan bagian dari agenda rutin Sat Pol PP Tebo bersama TNI dalam rangka menciptakan ketertiban umum serta menjaga moral masyarakat di wilayah Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, resmi melantik Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro untuk periode 2025-2029.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Melati Pemerintahan Kabupaten Tebo, pada Selasa (11/03/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Agus Rubiyanto mengungkapkan pentingnya penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tebo, yang lebih dari 65% penduduknya bergantung pada Perumda Tirta Muaro sebagai penyedia air minum.

Ia berharap, Perumda Tirta Muaro dapat terus meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya di seluruh wilayah Kabupaten Tebo.

“Selamat dan sukses kepada Dewan Pengawas Perumda Tirta Muaro Tebo, khususnya kepada Saudara Hendri Nora yang akan memimpin selama 4 tahun masa jabatan 2025-2029. Semoga dapat memberikan pelayanan yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat Tebo,” ujar Bupati Agus Rubiyanto.

Bupati Tebo juga menambahkan bahwa penyediaan air bersih adalah hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan dilantiknya Dewan Pengawas baru, Bupati berharap Perumda Tirta Muaro dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan kinerja perusahaan, serta produktivitas sumber air di Kabupaten Tebo.

“Kami berharap, dengan dilantiknya Dewan Pengawas yang baru, Perumda Tirta Muaro dapat memberikan manfaat yang lebih besar, beroperasi secara profesional, dan terus berkembang demi kesejahteraan masyarakat Tebo,” pungkas Bupati Agus.

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal dalam meningkatkan layanan air bersih yang lebih optimal bagi warga Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Tebo kini telah dimulai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, mengimbau agar seluruh OPD dapat proaktif dalam menyajikan dokumen yang diminta selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk proaktif dalam menyajikan dokumen permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, agar pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan,” ujar Khalis Mustiko.

Pemeriksaan interim BPK RI ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Februari 2025. Saat ini, pemeriksaan masih berada pada tahap administrasi, yang merupakan pemeriksaan pendahuluan.

Khalis menjelaskan, tahap pertama pemeriksaan interim ini akan berlangsung selama 30 hari, dan setelahnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih rinci.

Khalis juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor keuangan BPK.

Dokumen yang akan diperiksa mencakup berbagai aspek, seperti belanja, keuangan, aset, pendapatan, dan perjalanan dinas.

Selain itu, hasil pemeriksaan dari tahun sebelumnya juga akan diperiksa kembali oleh BPK pada tahun ini.

“Diharapkan semua dokumen yang diminta oleh tim auditor dapat dipenuhi dengan baik agar pemeriksaan berjalan lancar,” tambah Khalis.

Dengan adanya pemeriksaan interim ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir besar melanda beberapa desa di enam kecamatan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Ketinggian air yang bervariasi antara 1,5 hingga 2 meter menggenangi kawasan tersebut, membuat ratusan rumah warga terdampak. Banjir ini sudah berlangsung sejak kemarin, dan kondisi terus memburuk hingga saat ini.

Kecamatan yang terparah terdampak banjir antara lain Kecamatan VII Koto, dengan desa yang terendam seperti Desa Teluk Lancang, Desa Tuo Pasir Mayang, dan Desa Balai Rajo.

Selain itu, di Kecamatan Tebo Ulu, Desa Jambu, Desa Pulau Temiang, dan Desa Pagar Puding juga mengalami hal serupa.

Kecamatan lainnya yang terdampak antara lain Tebo Ilir, Sumay, dan Tebo Tengah, seperti Desa Betung Bedara Barat, Desa Sungai Aro, Desa Tambunarang, dan Desa Tanggo Rajo.

Sugiarto, Kepala Dusun Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, mengungkapkan bahwa ketinggian air di desanya mencapai 1,5 meter.

Saat ini, warga di daerah tersebut sedang mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi sambil berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka.

“Banjir sudah terjadi sejak kemarin dan menggenangi RT 1 dan RT 4 di Desa Sungai Aro. Kami belum menerima bantuan dari pemerintah daerah, dan kami meminta Pemkab Tebo untuk segera turun ke lokasi,” ujar Sugiarto.

Data sementara yang diterima menunjukkan bahwa sekitar 20 rumah di Desa Sungai Aro dan sekitarnya terendam banjir.

Warga setempat pun telah bergotong royong untuk mendirikan tenda pengungsian sementara.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebo, Ahmad Roni, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan terkait jumlah rumah warga yang terdampak banjir.

Menurutnya, ketinggian banjir bervariasi di enam kecamatan yang terletak di sekitar aliran Sungai Batanghari.

“Hingga saat ini, sudah ada enam kecamatan yang terdampak banjir. Ketinggian air di beberapa tempat ada yang mencapai 2 meter. Kami sedang terus melakukan pendataan dan koordinasi untuk memberikan bantuan,” ujar Ahmad Roni.

Sementara itu, pihak BPBD bersama dengan instansi terkait terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi instruksi evakuasi yang dikeluarkan guna menghindari risiko yang lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Tebo diminta segera mengirimkan bantuan darurat untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana alam ini.

Hingga kini, kondisi banjir terus berkembang dan mengancam lebih banyak desa di wilayah Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di beberapa wilayahnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkab Tebo memperluas operasi pasar dengan menyalurkan pasokan gas ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan, termasuk Kecamatan VII Koto, guna menstabilkan harga dan memastikan pasokan gas tetap tersedia untuk masyarakat.

Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan UMKM (Disperindag UMKM), Pemkab Tebo bekerja sama dengan Pertamina dan PT Tebo Energi (Sultan Energi Tebo) untuk menambah kuota pasokan LPG 3 kg.

Sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg disalurkan ke setiap kecamatan yang membutuhkan, sebagai bagian dari program distribusi yang terus diperluas.

“Setiap kecamatan kami salurkan sebanyak 560 tabung. Kami berharap langkah ini dapat mengurangi kelangkaan serta menstabilkan harga gas di pasar,” jelas Edi Sofyan, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindag UMKM Kabupaten Tebo.

Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan ke beberapa kecamatan seperti Tebo Tengah, Tebo Ilir, dan Tengah Ilir. Masyarakat setempat telah menerima tambahan pasokan LPG yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.

“Kami memastikan distribusi dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami terus mengawasi untuk mencegah penimbunan atau penyalahgunaan distribusi,” tambahnya.

Distribusi gas LPG 3 kg akan terus diperluas ke kecamatan-kecamatan lain, seperti Tebo Ulu, VII Koto Ilir, dan VII Koto, dengan penyaluran bertahap.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap wilayah yang mengalami kelangkaan gas dapat segera memperoleh pasokan yang memadai.

Pemkab Tebo juga mengimbau masyarakat untuk membeli gas LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi dan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Warga diminta untuk lebih waspada terhadap oknum yang memanfaatkan kelangkaan ini untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, Pemkab Tebo berharap pasokan gas LPG 3 kg akan segera normal dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari ketersediaan yang stabil.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tutup Edi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI – Sepekan terakhir, kelangkaan LPG 3 Kg atau gas melon terjadi di beberapa toko dan warung pengecer di Kecamatan Tebo Tengah dan beberapa kecamatan lainnya.

Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama pada bulan suci Ramadan, yang diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan gas subsidi.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Tebo, Edi Sopian, mengonfirmasi adanya kelangkaan gas LPG 3 Kg.

Namun, Edi memastikan bahwa pasokan LPG di Kabupaten Tebo sudah kembali normal. Menurutnya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan agen untuk memastikan kelancaran distribusi gas.

Baca juga: Waspada! Merangin hingga Tebo Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir Siang Ini

Baca juga: Waduh! Gaji PPPK Tahun 2025 di Tebo Belum Dianggarkan

“Memang dalam beberapa hari kemarin sempat terjadi kelangkaan gas, tetapi pasokan LPG sudah normal sekarang. Saya akan berkoordinasi dengan pihak agen untuk memastikan agar pasokan tidak terhambat,” kata Edi.

Edi juga menjelaskan bahwa, pengiriman gas LPG 3 Kg di Kabupaten Tebo sudah sesuai jadwal, meski di beberapa daerah tetangga seperti Kabupaten Bungo sempat mengalami kelangkaan.

Pengiriman gas biasanya dilakukan sesuai jadwal yang bervariasi, bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung pada rekomendasi agen.

“Di Tebo Tengah, pasokan gas LPG sudah cukup, pengirimannya pun banyak. Untuk pangkalan di Tebo, ada yang seminggu sekali atau sebulan sekali. Semua pasokan disalurkan oleh agen-agen seperti Rimba Jaya, Sultan Tebo Energi, Gumiwang, dan Indah Jaya Mandiri,” tambah Edi.

Baca juga: Bersama Pemkab Tebo, Pertamina Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg Menyambut Ramadan

Baca juga: Komisi I DPRD Tebo Ajukan Permohonan PPPK Penuh Waktu ke Kemenpan RB

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Kabag Sumber Daya Alam (SDA), Heru Purnomo, mengingatkan agar agen dan pangkalan gas LPG 3 Kg memastikan pasokan tetap lancar menjelang Ramadan.

Peningkatan kebutuhan gas LPG selama bulan puasa diperkirakan cukup signifikan, dengan lonjakan konsumsi dari masyarakat dan pelaku UMKM.

“Pada bulan Ramadan, konsumsi gas LPG 3 Kg biasanya meningkat. Misalnya, kebutuhan rumah tangga yang biasanya 3 tabung bisa naik menjadi 4 tabung, sementara pelaku UMKM dari 5 tabung menjadi 6 tabung gas per bulan,” ujar Heru.

Heru menjelaskan bahwa lonjakan konsumsi gas ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas di dapur, baik untuk persiapan berbuka puasa maupun sahur.

Baca juga: BPOM Jambi Berikan Tips untuk Masyarakat, Kenali Makanan Berbahaya di Pasar Bedug

Baca juga: 17 Sampel Diuji di Pasar Bedug Masjid Al Muhajirin, BPOM Jambi Pastikan Produk Aman

Ia pun menegaskan, agar seluruh agen dan pangkalan gas LPG siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM agar tidak terjadi kelangkaan selama bulan Ramadan.

Dengan adanya upaya pengawasan dan koordinasi yang terus dilakukan, Pemkab Tebo berharap pasokan gas LPG 3 Kg tetap lancar dan tidak ada kelangkaan yang terjadi, terutama pada bulan Ramadan yang sebentar lagi tiba.(*)

JAMBI,SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo untuk menggelar operasi pasar LPG 3 Kg pada 27 Februari 2025.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga selama Ramadan.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tebo, Joko Ardiawan, SP., serta Forkopimda Kabupaten Tebo.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan harga gas elpiji yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Provinsi Jambi yang sebesar Rp19.000 per tabung.

Baca juga: BPKN: Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi Jika Pertamax Terbukti Dioplos

Baca juga: Skandal BBM Oplosan: Korupsi di Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Operasi pasar ini menyalurkan 1.120 tabung LPG 3 Kg melalui beberapa agen di Kabupaten Tebo, termasuk PT Sulthan Energi Tebo dan PT Indah Jaya Mandiri.

Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh LPG dengan harga yang wajar menjelang Ramadhan.

Tjahyo Nikho Indrawan, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, menjelaskan bahwa, Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Termasuk pemerintah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Aparat Penegak Hukum (APH), untuk memastikan penyaluran LPG subsidi tepat sasaran dan harga yang sesuai dengan ketentuan.

“Operasi pasar ini kami laksanakan untuk memastikan bahwa distribusi LPG subsidi merata di masyarakat. Dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat di Kabupaten Tebo bisa mendapatkan LPG sesuai dengan HET yang telah ditetapkan,” ujar Nikho.

Selain itu, Nikho juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan keluhan atau kendala terkait distribusi LPG kepada call center Pertamina di nomor 135, agar penyaluran dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.

“Peran aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi LPG. Jangan ragu untuk melaporkan jika ada hal yang menghambat penyaluran,” tutup Nikho.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo, Senin (24/2/2025).

Dalam sidaknya, Nazar menyatakan kekecewaannya atas tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat rendah.

Pada apel pagi tersebut, hanya sekitar 10 persen ASN yang hadir dari total PNS dan tenaga PPPK yang ada di Dinas Pendidikan.

“Kehadiran ASN yang minim menunjukkan kurangnya disiplin. Bagaimana bisa mewujudkan Tebo Cerdas jika para aparaturnya tidak disiplin?” ujar Nazar.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Tebo Ajukan Permohonan PPPK Penuh Waktu ke Kemenpan RB

BACA JUGA: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

Nazar menekankan pentingnya kedisiplinan di Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan visi-misi kepala daerah.

Ia mengingatkan bahwa, kinerja Dinas Pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan dan perkembangan daerah.

“Kita harus segera bergerak cepat. Lima tahun ini sangat singkat, kita harus bisa mencapai tujuan besar bersama,” lanjutnya.

Nazar juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk lebih menekankan pentingnya kedisiplinan kepada ASN dan PPPK, terutama para guru, agar dapat bekerja lebih optimal dalam mendukung program pendidikan daerah.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, bersama BKPSDM Tebo, baru-baru ini menyampaikan tuntutan dari ribuan tenaga honorer Kabupaten Tebo kepada Kemenpan RB.

Tuntutan tersebut adalah, agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status penuh waktu.

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep, menjelaskan bahwa, dari 1.193 honorer yang ada, mayoritas meminta untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

Menanggapi hal ini, Kemenpan RB merekomendasikan agar formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas utama dalam perekrutan PPPK.

Baca juga: Soal Efisiensi Anggaran, Sekda Tebo Sebut Proyek 2025 Tak Terganggu

Baca juga: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

“Kemenpan RB telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur prioritas dalam proses rekrutmen PPPK penuh waktu,” terang Yuzep.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPSDM Tebo, sebanyak 646 honorer berprofesi sebagai tenaga pendidik.

Sementara 5 honorer bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sisa honorer lainnya tergolong dalam kategori teknis.

Yuzep menambahkan, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menyetujui Surat Edaran dari Kemenpan RB tersebut, maka usulan untuk perekrutan PPPK harus segera disampaikan sebelum seleksi tahap kedua selesai.

Pernyataan ini menandakan langkah awal yang sangat penting bagi masa depan honorer di Kabupaten Tebo, yang berharap agar aspirasi mereka segera terwujud.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Tebo tengah menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait penghematan anggaran negara yang baru-baru ini diterbitkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi, dalam konferensi persnya.

“Pemkab Tebo siap melaksanakan instruksi presiden mengenai penghematan anggaran, namun saat ini kami masih menunggu aturan turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk melaksanakan kebijakan ini,” ujar Sekda Teguh.

Menurut Teguh, Juknis sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas dalam melaksanakan penghematan tersebut, khususnya dalam menentukan pos anggaran mana yang harus dipangkas dan bagaimana prosedur perubahan APBD dilakukan.

Baca juga: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

Baca juga: Jelang Ramadan, Agen Gas 3 Kg Diwarning Pemkab Tebo

“Juknis ini akan menjadi acuan untuk mengetahui pos mana dalam APBD yang perlu dilakukan penghematan. Kami juga harus memastikan apakah perubahan APBD ini perlu dilakukan bersama dengan DPRD Tebo. Jadi, sampai Juknis dan aturan turunan tersebut keluar, kami belum dapat melaksanakan kebijakan ini secara tepat,” jelas Teguh.

Terkait dengan penghematan anggaran, Sekda Tebo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi proyek-proyek yang telah dijadwalkan untuk tahun 2025, meskipun ada beberapa yang mengalami penundaan pembayaran.

“Tunda bayar yang sudah direncanakan tetap menjadi prioritas utama dan akan dibayarkan sesuai jadwal. Penghematan ini tidak akan memengaruhi komitmen kami terhadap proyek yang telah ditunda,” tegas Sekda Tebo.

Dengan demikian, Pemkab Tebo tetap mengutamakan kelancaran pelaksanaan anggaran sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.(*)