Bupati Dillah Buka TMMD ke-130 di Tanjab Timur, Delapan Jenis Sasaran Fisik Jadi Prioritas

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, resmi dimulai pada Selasa 13 Oktober 2026.

Program yang digelar Kodim 0419/Tanjab ini menyasar peningkatan jalan sepanjang 2.690 meter serta perbaikan sejumlah fasilitas dasar di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Selain infrastruktur jalan, Satgas TMMD menargetkan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pos keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., memimpin upacara pembukaan di Lapangan Sepak Bola Desa Merbau. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Satgas TMMD yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., menyampaikan laporan kesiapan dan sasaran program.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi sasaran utama TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Perbaikan akses tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Satgas juga menargetkan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor. Kedua sasaran ini menyentuh kebutuhan dasar warga, terutama hunian yang layak dan ketersediaan akses air bersih.

Pada sektor fasilitas publik, TMMD ke-130 mencakup rehabilitasi satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, serta satu pos kamling.

Program tersebut juga menyasar perbaikan satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli untuk mendukung kegiatan olahraga dan interaksi sosial masyarakat.

Dengan cakupan tersebut, TMMD di Desa Merbau tidak hanya berorientasi pada pembangunan jalan, tetapi juga mencakup perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Dalam sambutannya, Bupati Dillah Hikmah Sari mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-130 dan mengajak masyarakat bekerja sama dengan personel Satgas TNI.

“TMMD ke-130 ini merupakan hal yang sangat positif. Saya berharap masyarakat bisa saling bekerja sama dan bersinergi dengan tim Satgas TNI untuk bersama-sama membangun desa yang kita cintai ini,” ujar Dillah.

Ajakan tersebut menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga juga diharapkan membantu menjaga hasil pekerjaan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Namun, manfaat program nantinya tidak hanya bergantung pada penyelesaian target fisik.

Kualitas pekerjaan, kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan warga, dan pemeliharaan fasilitas juga menentukan keberlanjutan hasilnya.

Upacara pembukaan TMMD ke-130 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hadir mewakili Danrem 042/Gapu, Pasi Bhakti Ster Korem 042/Gapu Mayor Inf Adi Hernizam. Turut hadir Wakapolres Tanjab Timur Kompol M. Ridha, M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suhas P., S.Sos., serta Camat Mendahara Junaidi.

Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah juga mengikuti kegiatan tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Nasrul Efendi, Kepala Dinas Perkim Ulfi Rahmad, Kepala Dinas Kesehatan Nasrul Iman, Kepala Dinas Perhubungan M. Hatta, dan Kepala DPMPTSP Rina Mariana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Satpol PP Gusti Wahyudi, tokoh agama, tokoh adat, para kepala desa se-Kecamatan Mendahara, serta masyarakat Desa Merbau turut menghadiri upacara.

Personel Yonif 142/Raider, Yon TP 844/KB, Kodim 0419/Tanjab, Polres Tanjab Timur, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, pemadam kebakaran, dan siswa-siswi Pramuka Kecamatan Mendahara juga mengikuti upacara sebagai bagian dari unsur peserta.

Dimulainya TMMD ke-130 menandai pelaksanaan program pembangunan lintas sektor di Desa Merbau.

Sasaran berupa jalan, sumur bor, rumah layak huni, sekolah, dan fasilitas umum diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

Tahap selanjutnya menjadi penentu sejauh mana seluruh target dapat diselesaikan sesuai rencana.

Informasi mengenai progres pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang dirasakan warga akan menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan program.

Melalui keterlibatan TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, TMMD ke-130 diharapkan mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat gotong royong di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(*)




TMMD ke-130 di Tanjab Timur Sasar Jalan 2.690 Meter, Rumah Warga hingga Sumur Bor

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menyasar pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 2.690 meter serta sejumlah fasilitas dasar masyarakat di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara.

Program tersebut juga mencakup pembangunan tiga unit rumah tidak layak huni (RTLH), lima sumur bor, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan, tempat ibadah, keamanan lingkungan, dan sarana olahraga.

Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke-130, Letkol Inf Zulhiardi, S.I.P., M.Han., yang juga menjabat Dandim 0419/Tanjab, memaparkan rencana kegiatan tersebut kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., sebelum upacara pembukaan berlangsung pada Selasa 13 Oktober 2026.

Pemaparan itu menjadi bagian dari koordinasi awal antara TNI dan pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman mengenai sasaran pembangunan serta pelaksanaan program di Desa Merbau.

Peningkatan kualitas jalan sepanjang 2.690 meter menjadi salah satu prioritas TMMD ke-130 di Desa Merbau.

Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan jalan, Satgas TMMD merencanakan pembangunan tiga unit RTLH dan lima sumur bor.

Kedua program tersebut menyasar kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari hunian yang lebih layak hingga akses terhadap air bersih.

Satgas juga akan merehabilitasi sejumlah fasilitas umum, yakni satu bangunan mushola, satu sekolah madrasah, satu gedung sekolah dasar, dan satu pos keamanan lingkungan atau pos kamling.

Pada sektor olahraga, program ini mencakup rehabilitasi satu lapangan sepak bola dan satu lapangan voli. Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan mendukung kegiatan olahraga, interaksi sosial, dan aktivitas kepemudaan di desa.

Berbagai sasaran itu menunjukkan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan perumahan, air bersih, pendidikan, tempat ibadah, keamanan, dan fasilitas olahraga.

Dalam paparannya, Letkol Inf Zulhiardi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.

Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan keterlibatan TNI, pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik.

Partisipasi warga dan semangat gotong royong juga memegang peranan penting dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun.

Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan program, terutama agar pembangunan sesuai kebutuhan warga dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Meski demikian, keberhasilan program nantinya perlu terlihat dari hasil pekerjaan di lapangan, kualitas infrastruktur, pemanfaatan fasilitas, serta kemampuan masyarakat menjaga hasil pembangunan.

Setelah pemaparan Dansatgas, Bupati Tanjung Jabung Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melanjutkan agenda menuju lapangan sepak bola Desa Merbau untuk mengikuti upacara pembukaan TMMD ke-130.

Program ini diharapkan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Desa Merbau, melalui peningkatan akses transportasi dan perbaikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Pelaksanaan di lapangan akan menjadi tahap penting untuk melihat sejauh mana sasaran pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga.(*)




Jalan Rusak di Desa Ampelu Mudo dan Tenam Segera Diparbaiki!

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batang Hari akan segera melakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak di Desa Ampelu Mudo, Kecamatan Tembesi, dan Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batang Hari, Ajrisa Windra, menjelaskan bahwa ruas jalan sepanjang 1,076 kilometer tersebut mengalami keausan akibat tingginya intensitas kendaraan angkutan sawit.

Jalan ini sebelumnya dibangun pada tahun anggaran 2024 menggunakan konstruksi rigid beton dengan dana alokasi umum (DAU) senilai Rp4,3 miliar.

“Keausan ini terjadi karena beban lalu lintas yang cukup tinggi. Saat ini kami sudah mengevaluasi kondisi lapangan dan menyiapkan langkah perbaikan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Perbaikan akan dilakukan secara swakelola oleh Dinas PUTR agar pengerjaan lebih cepat dan kualitas pekerjaan dapat terkontrol dengan baik.

Metode yang digunakan adalah pelapisan aspal aus (AC-WC) pada lapisan atas jalan, yang bersentuhan langsung dengan ban kendaraan.

Tujuannya adalah menjaga kualitas jalan dan memperpanjang usia layanan infrastruktur.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pemeliharaan jalan bukan hanya untuk kenyamanan pengguna, tetapi juga sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan perbaikan ini, masyarakat diharapkan dapat kembali menikmati ruas jalan yang lebih aman, nyaman, dan layak dilalui.(*)




Penyakit Menahun Kabupaten Sarolangun

Oleh: Warsun Arbain

Saya mau bilang, persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Sarolangun sebagai penyakit menahun, terutama akses utama dari Panca Karya – Lubuk Bedorong – Bukit Bulan, Kecamatan Limun dan wilayah Sepintun Pauh Timur, Kecamatan Pauh yang artinya merupakan persoalan yang muncul setiap tahun bahkan sejak Kabupaten ini berdiri, terlebih lagi di musim hujan.

Dua wilayah di dua Kecamatan ini selalu menjadi sorotan warga maupun netizen (warga medsos), karena memang jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sarolangun, sekali lagi, terutama musim hujan yang terjadi saat ini.

Sebenarnya ada lagi jalan Kabupaten yang juga sering menjadi sorotan warga sekitar, yang juga menjadi jalan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Sarolangun yang hingga saat ini juga tak kunjung usai.

Yaitu jalan Kasiro Batang Asai dan jalan menuju desa Kasang Melintang – Pangkal Bulian, Kecamatan Pauh. Namun pembahasannya sering tidak begitu ramai karena tenggelam oleh pembahasan persoalan jalan Sepintun dan Bukit Bulan tadi.

Sarolangun secara resmi berdiri sebagai Kabupaten pada 12 Oktober 1999, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Yang mana sebelumnya tergabung dengan Kabupaten Merangin yaitu Sarolangun – Bangko (Sarko).

Jika kita bicara usia, sekarang usia Kabupaten Sarolangun sudah berjalan 26 tahun 2 bulan 21 hari sejak tulisan ini saya buat. Artinya usia berdirinya sejak jadi Kabupaten sendiri sudah cukup matang sebagai Kabupaten dan dewasa secara usia.

Sejak berdiri sebagai Kabupaten sudah delapan orang menjabat Bupati di daerah ini, baik hasil Pilkada lewat DPRD tahun 2001 yaitu Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 terpilih Bupati dan Wakil Bupati H. Muhammad Madel, dan H. Maryadi Syarif.

Berikut adalah data perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sarolangun, Jambi, pada rentang tahun 2001 – 2005, berdasarkan data belanja infrastruktur yang tersedia:
2001: Rp4,86 Miliar
2002: Rp18,21 Miliar
2003: Rp32,96 Miliar
2004: Rp27,1 Miliar
2005: Rp49,22 Miliar

Catatan: Angka di atas merujuk pada data belanja infrastruktur yang bersumber dari Katadata. Data APBD total (pendapatan + belanja) secara utuh tidak dirinci secara spesifik dalam hasil pencarian, namun tren menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun 2001 ke 2005. “Sumber :https://sarolangunkab.go.id/halaman/sejarah”

Maupun lewat Pilkada Langsung pertama yang dipilih oleh rakyat, yaitu untuk periode 2006 – 2011 yang dimenangkan oleh Hasan Basri Agus (HBA) – Cek Endra.

Berikutnya dijabat oleh Cek Endra menghabiskan massa jabatan periode 2006-2011 karena saat itu Hasan Basri Agus (HBA) maju sebagai calon Gubernur Jambi periode 2010 – 2015 dan menang berpasangan dengan H Fachrori Umar.

Berikutnya di pilkada untuk periode 2011- 2016 dimenangkan oleh Cek Endra – Pahrul Rozi.

Dan untuk mengisi kekosongan menjelang Pilkada untuk periode 2017 – 2022 diisi oleh Penjabat (Pj) Bupati Arief Munandar.

Di pilkada untuk periode 2017 – 2022 tersebut Cek Endra kembali maju berpasangan dengan Hillalatil Badri dan menang dengan persentase mencapai 55,76% saat itu. Sumber: data KPU.

Artinya untuk seorang H Cek Endra sendiri sudah terlibat lebih kurang selama 15 tahun dalam kancah politik kekuasaan di Kabupaten Sarolangun, termasuk sebagai wakil.

Lagi-lagi persoalan dua jalan poros utama di dua Kecamatan yang saya sebutkan diatas hingga saat ini masih jadi persoalan menahun yang tak kunjung usai. Sekali lagi terlebih di musim hujan.

Selanjutnya menjelang Pilkada tahun 2024, Kabupaten Sarolangun tiga kali berganti pimpinan seorang Penjabat (Pj) Bupati, pertama Henrizal, kedua Bachril Bakri dan ketiga Bahri, dua orang terakhir merupakan pejabat Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).

Sementara itu untuk saat ini Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun dijabat oleh H Hurmin dan Gerry Trisatwika yang merupakan hasil pilkada langsung pada November 2024 dan dilantik pada 20 Februari 2025. Sumber: https://sarolangunkab.go.id/halaman/kepala-daerah-sarolangun-dari-masa-ke-masa

Bukan tak pernah dianggarkan

Sebenarnya jika kita bicara soal anggaran pembangunan jalan tersebut, beberapa kali di pemerintah sebelumnya juga sudah sering dianggarkan hanya saja mungkin belum maksimal atau pola pengerjaannya yang tidak maksimal.

Bahkan pada periode keduanya H Cek Endra mengatakan sudah total Rp100 miliar digelontorkan pemerintah daerah untuk jalan poros wilayah Pauh Timur, Kecamatan Pauh tersebut. Sumber: Berita online saat kunjungan H Cek Endra ke Sepintun, Senin (18/2/2020).

Hal sama juga pernah dilakukan untuk jalan Bukit Bulan. Anggaran besar yang digelontorkan untuk pembangunan jalan di kawasan Meribung (Bukit Bulan), Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, pada sekitar tahun 2015-2016 mencapai angka Rp 31 miliar.

Berikut detail terkait anggaran tersebut:
Proyek: Perbaikan/peningkatan jalan ruas Panca Karya – Meribung.
Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Konteks Waktu: Anggaran ini sempat menjadi sorotan dan dilaporkan ke pihak berwajib terkait dugaan korupsi pada tahun-tahun berikutnya (sekitar 2018) karena pekerjaannya yang dinilai bermasalah.

Persoalan rusak parah jalan ini pernah saya tulis di: https://jambi.antaranews.com/berita/326881/kerusakan-jalan-panca-karya-meribung-parah

Solusi pembangunan skala prioritas dan Multiyears

Jika kita bicara ukuran atau panjang jalan rusak di Sepintun, Sarolangun, khususnya ruas menuju Trans 3 SAD (Desa Sepintun), memiliki panjang sekitar 15 kilometer dan jalan Pitco-Sepintun (sekitar 24 km) yang kondisinya juga memprihatinkan.

Sementara Jalan Poros Bukit Bulan di Kecamatan Limun, Sarolangun, mengalami kerusakan parah sepanjang sekitar 20 kilometer.

Jika kita bicara APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Kabupaten Sarolangun sendiri sudah mencapai Rp1 Triliun lebih sejak tahun 2016.

APBD Sarolangun tahun anggaran 2016 mulai dibahas dan diproses pada akhir tahun 2015, seperti yang terlihat dari berita Desember 2015 yang menyatakan APBD 2016 masih dalam kajian Pemprov Jambi, dan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2015 mengatur APBD 2016, yang kemudian diubah dengan Perda No. 6 Tahun 2016, menunjukkan bahwa penyusunan dan penetapannya dimulai pada tahun sebelumnya (2015). Sumber: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45204/perda-kab-sarolangun-no-6-tahun-2016.

Dan sekarang APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2026 telah disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada November 2025, dengan total pendapatan direncanakan sekitar Rp1,26 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp124,38 miliar dan dana transfer mencapai Rp1,006 triliun.

Jalan Panca Karya – Meribung pernah dianggarkan pada tahun 2025 lalu. Yaitu Rp 31 Miliar (Direncanakan 2025 – Batal): Terdapat rencana anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp31 miliar untuk perbaikan jalan Panca Karya – Meribung. Namun, proyek ini dikabarkan batal/tertunda pada awal 2025 karena pemotongan anggaran dari pusat atau dampak efisiensi. Sumber (KMK Nomor 29 tahun 2025).

Artinya jika kita melihat berbagai catatan dari pola pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun, dan dengan jumlah APBD yang ada hingga saat ini sejak tahun 2016 yang APBD nya mencapai Rp1 Triliun lebih, jika pola pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi persoalan menahun ini dimasukkan dalam skala prioritas.

Bukan tidak mungkin persoalan menahun ini akan cepat selesainya. Karena jalan yang menjadi persoalan menahun hingga saat ini merupakan urat nadi aktifitas perekonomian maupun aktifitas penting lainnya bagi masyarakat masing-masing wilayah tersebut.

Solusi berikutnya tentu saja dengan pola pembangunan Multiyears (Tahun Jamak), yaitu metode perencanaan dan pembiayaan proyek pemerintah (pusat/daerah) yang pelaksanaannya memakan waktu lebih dari satu tahun anggaran, menggunakan “Induk Kontrak” yang mencakup total nilai dan durasi, membagi pembayaran secara bertahap sesuai tahun anggaran.

Dan bertujuan untuk menyelesaikan proyek besar seperti infrastruktur yang membutuhkan dana besar dan waktu lama (jembatan, jalan, gedung), memastikan kualitas, pemerataan pembangunan, serta efisiensi anggaran tanpa terputus di setiap pergantian tahun.

Prinsip Utama

Durasi Lebih dari 1 Tahun: Kontrak membebani APBN/APBD selama lebih dari satu tahun anggaran, dengan penyelesaian pekerjaan bisa lebih dari 12 bulan.

Satu Kesatuan Output: Pekerjaan secara teknis merupakan satu kesatuan yang menghasilkan satu output (misalnya, satu jembatan, bukan bagian-bagian kecilnya).

Kontrak Induk: Ada satu “kontrak induk” (Contract Header) yang mencatat total nilai dan jangka waktu, lalu pembayaran dianggarkan per tahun dalam sistem.

Regulasi: Diatur dalam berbagai peraturan pemerintah dan menteri (seperti PMK, Permendagri) untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.

Contoh Penerapan

Infrastruktur Besar: Pembangunan jembatan, jalan, gedung perkantoran, atau irigasi yang memerlukan dana besar dan waktu pengerjaan panjang.

Kegiatan Berkelanjutan: Penanaman bibit, penghijauan, pelayanan rutin (sampah, cleaning service) yang tidak bisa berhenti di akhir tahun.

Manfaat

Efisiensi & Kualitas: Memungkinkan proyek skala besar selesai tepat waktu dengan kualitas lebih baik karena perencanaan jangka panjang, tidak terputus karena anggaran tahunan.

Pemerataan: Membantu pembangunan merata di seluruh wilayah dengan membagi biaya proyek besar secara bertahap (misal, selama masa jabatan kepala daerah).

Kapasitas Kontraktor: Memberi kesempatan kontraktor dengan modal kuat untuk mengerjakan proyek besar karena pembayaran dicicil.

Tata Cara (Sederhana)

Perencanaan: PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat paket multiyears di sistem (SIRUP/SPSE) dengan mencantumkan total nilai, uraian, spesifikasi, dan izin multiyears.

Persetujuan: Membutuhkan persetujuan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan izin dari instansi terkait (seperti Kemenkeu/DPRD).

Perekaman Kontrak: Di sistem keuangan, direkam sebagai “Kontrak Header” Multiyears dengan tipe kontrak Multiyears, mencatat nilai total dan jangka waktu lintas tahun.

Pencairan: Pencairan dilakukan setiap tahun sesuai pagu anggaran tahunan yang disetujui (pembayaran bertahap). Sumber: Google.

*Penulis adalah seorang Jurnalis dan ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sarolangun tinggal di Sarolangun




Wako Alfin Tinjau Longsor, PUPR Diminta Segera Perbaiki

SUNGAI PENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah meninjau sejumlah titik longsor di Kecamatan Pondok Tinggi dan Kumun Debai, Sabtu (22/3). Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu titik longsor yang menjadi perhatian adalah akses menuju objek wisata Bukit Khayangan. Wali Kota Alfin menginstruksikan Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan dengan memasang bronjong guna mengurangi risiko longsor susulan.

Selain itu, Alfin juga menyoroti kondisi jalan menuju Renah Kayu Embung yang terdampak bencana. Ia meminta agar dilakukan penataan tebing serta pemasangan gorong-gorong dan cadas agar jalan tetap aman digunakan masyarakat.

Baca juga:  Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Terdampak Banjir Akibat Hujan Lebat

Baca juga:  Walikota Sungai Penuh Alfin Soroti Disiplin ASN, Dalam Pelayanan Publik

“Kami ingin perbaikan dilakukan secepat mungkin agar akses masyarakat tidak terganggu dan risiko longsor lebih lanjut bisa dicegah,” ujar Alfin.

Selain longsor, curah hujan tinggi juga menyebabkan genangan air di beberapa titik, terutama di Kecamatan Pondok Tinggi. Pemkot Sungai Penuh berupaya melakukan langkah cepat untuk menangani dampak bencana ini, termasuk dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota didampingi oleh Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda Alpian, serta jajaran SKPD terkait. Mereka meninjau langsung kondisi di lapangan guna memastikan perbaikan segera dilakukan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama di daerah rawan longsor, serta segera melaporkan jika ada tanda-tanda pergerakan tanah. Upaya pencegahan dan penanganan bencana terus dilakukan demi keselamatan bersama.(*)

 




Program 100 Hari Kerja, Walikota Jambi Maulana sebut Fokus Perbaikan Jalan Rusak

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Walikota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, melakukan peninjauan terhadap sejumlah titik jalan rusak ringan di Kota Jambi pada Rabu, 5 Maret 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan program 100 hari kerja yang dilaksanakan pasca pelantikan dirinya sebagai Walikota, bersama Wakil Walikota Diza Hazrah Aljosha SE MA.

Salah satu titik yang mendapat perhatian khusus adalah Jalan Pangeran Hidayat, tepatnya di Lorong Siswa, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kotabaru.

Dalam tinjauan ini, Walikota Maulana didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi, Camat Kotabaru, dan para lurah se-Kecamatan Kotabaru.

Baca juga:  Safari Ramadan Pemkot Jambi 1446 H, Walikota Maulana Hadirkan Kebaikan di Masjid Nur Zahra

Baca juga:  Kemas Faried Alfarelly Dampingi Wali Kota Maulana, Salurkan Bantuan Renovasi Masjid di Program Jambi Kota Taqwa

Maulana menekankan pentingnya perbaikan jalan yang rusak untuk memastikan kelancaran transportasi, terutama menjelang Lebaran.

“Lubang-lubang di jalan yang rawan sangat membahayakan, terutama saat arus mudik Lebaran. Saya sudah memerintahkan Dinas PUPR untuk segera menutup jalan rusak,” kata dia.

“Dengan menyesuaikan kondisi jalan. Misalnya, jalan yang membutuhkan aspal, akan menggunakan aspal,” ujar Walikota Maulana.

Dalam program 100 hari kerjanya, perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas utama. Maulana menargetkan perbaikan pada ruas jalan yang paling mendesak dan strategis.

Baca juga:  Siapkan Strategi Bertahap Tangani Banjir, Wako Maulana Gelar Rakor Bersama BWSS dan Pemrov Jambi

Baca juga:  Wali Kota Jambi Maulana Buka Gerakan Pangan Murah, Pastikan Kebutuhan Pangan Tercukupi

“Kami fokus pada jalan-jalan yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Prioritas kami adalah ruas jalan yang penting, untuk memperlancar arus lalu lintas, terlebih dengan meningkatnya volume kendaraan saat Lebaran,” tambahnya.

@sepucukjambi.idProgram 100 hari kerja Wali Kota Jambi, Maulana sat meninjau sejumlah titik jalan rusak. hingga Lebaran nanti diprediksi 30 persen jalan rusak ringan diperbaiki #viral #viralvideo #fypシ゚ #Jambi #walikotajambi #maulana #walikotamaulana #jalanrusak

♬ suara asli – SEPUCUK JAMBI – SEPUCUK JAMBI

Dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, Maulana berharap program 100 hari kerjanya dapat memberikan dampak positif dan segera dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi.(*)