KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengelolaan objek wisata di Kabupaten Kerinci selama Lebaran 2025 akan tetap diserahkan kepada pihak ketiga, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, harga tiket masuk (karcis) akan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Namun, hingga saat ini, keputusan mengenai pihak yang akan mengelola objek wisata milik Pemkab Kerinci masih menunggu persetujuan.

Kepala UPTD Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, Usman, mengungkapkan bahwa pengelolaan objek wisata akan tetap diserahkan kepada pihak ketiga, yang bertugas mengelola seperti tahun sebelumnya.

“Rencananya, kami akan menyerahkan pengelolaan ke pihak ketiga. Namun, kami masih menunggu nota dinas dari Bupati yang belum turun,” jelas Usman.

Meskipun pengelolaan wisata tetap dilanjutkan dengan sistem yang sama, Usman juga mengungkapkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata pada 2025 belum dapat dipastikan.

“Untuk target PAD tahun ini, saya belum mengetahui secara pasti,” tambahnya.

Yudi, perwakilan dari Forum Peduli Daerah, berharap agar Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci lebih serius dalam meningkatkan fasilitas di objek-objek wisata yang dimiliki daerah.

Ia menyebutkan bahwa Danau Kerinci adalah salah satu objek wisata yang paling diminati wisatawan.

“Danau Kerinci menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih fokus pada perawatan dan perbaikan fasilitas, karena beberapa fasilitas sudah rusak dan tidak berfungsi dengan baik,” ungkap Yudi.

Selain masalah fasilitas, Yudi juga menyoroti masalah parkir liar yang marak terjadi di kawasan wisata. Ia menyatakan bahwa tarif parkir yang dikenakan oleh pihak tidak resmi jauh lebih tinggi daripada tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

“Parkir liar ini sangat merugikan citra wisata Kerinci. Pemerintah daerah perlu segera menertibkan masalah ini agar wisatawan merasa nyaman dan aman selama berkunjung,” tambahnya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, pengelolaan objek wisata di Kabupaten Kerinci diharapkan bisa semakin baik ke depannya.

Penyempurnaan fasilitas dan penertiban parkir liar menjadi hal yang sangat penting agar sektor pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengangkatan CPNS untuk formasi tahun 2024 mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah daerah yang belum menyelesaikan proses penginputan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan pelaksanaan Surat Keputusan Bersyarat (SKB).

Penundaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh data administrasi terverifikasi dengan akurat sebelum proses pengangkatan dilanjutkan pada Oktober 2025.

Kepala BKPSDMD Kabupaten Bungo, Wahyu Sarjono mengungkapkan bahwa, keputusan penundaan diambil setelah mengikuti rapat virtual dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada 11 Maret 2024.

“Rapat Zoom Meeting yang kami lakukan bersama BKN dan Kemenpan RB menghasilkan keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS 2024. Beberapa daerah masih belum menyelesaikan penginputan NIP dan SKB, yang merupakan bagian krusial dalam memastikan transparansi dan integritas proses ini,” ujar Wahyu Sarjono.

Ia menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan langkah preventif untuk menghindari kesalahan administratif yang bisa merugikan calon CPNS.

Oleh karena itu, pengangkatan yang awalnya dijadwalkan pada April 2025, kini ditunda hingga 1 Oktober 2025.

Wahyu menegaskan pentingnya penyelesaian administrasi oleh masing-masing daerah untuk memastikan proses seleksi CPNS berjalan tertib dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Keakuratan data dan administrasi sangat penting dalam proses ini. Penundaan ini untuk memastikan setiap detail diperiksa dengan seksama,” katanya.

Ia juga memberikan harapan kepada para calon CPNS yang telah lulus seleksi agar tetap sabar. Meskipun pelantikan ditunda, Wahyu memastikan tidak ada pembatalan seleksi.

“Tidak perlu khawatir, bagi mereka yang sudah lulus seleksi, tidak ada pembatalan. Hanya proses pelantikannya yang harus ditunda,” jelas Wahyu.

Dengan adanya penundaan ini, pemerintah daerah diminta untuk segera menyelesaikan proses administrasi yang tertunda.

Hal ini bertujuan agar pengangkatan CPNS dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Oktober 2025.

Pemerintah berharap agar seluruh pihak terkait dapat mematuhi prosedur dan memastikan semua dokumen administrasi CPNS selesai dengan benar.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Beberapa warga di Kabupaten Tanjab Timur menghadapi kendala serius, saat mengurus berkas administrasi, akibat kesalahan atau perbedaan data di dokumen pribadi mereka.

Permasalahan ini sering ditemukan di dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, dan Ijazah.

Salah satu contoh kasus dialami oleh Sandi, pria asal Kecamatan Mendahara. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan calon istri menghadapi masalah saat mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan setempat.

“Saat mengurus surat untuk menikah, saya menemukan ada kesalahan data di dokumen pribadi saya. Tanggal lahir saya berbeda antara di KK, KTP, dan Ijazah. Selain itu, nomor Akte Kelahiran saya juga salah,” ujar Sandi.

Masalah serupa juga dialami oleh calon istri Sandi, Linda Safitri. Dalam dokumen identitasnya, terdapat perbedaan nama ayah di antara Ijazah, KK, dan Akte Kelahiran.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian tanggal lahir di dokumen-dokumen tersebut.

“Kami langsung mengurus perbaikan data kami ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tanjab Timur. Alhamdulillah, semua masalah berhasil diselesaikan meskipun agak memusingkan,” tambah Sandi.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjab Timur, Aruji, mengimbau masyarakat untuk memeriksa kembali data pribadi mereka.

“Pastikan data di setiap dokumen seperti Akte Kelahiran, KK, KTP, dan Ijazah saling sinkron. Cek kembali nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua pada dokumen-dokumen tersebut,” ungkap Aruji.

Menurutnya, kesalahan atau perbedaan data bisa terjadi akibat kesalahan input oleh operator atau kekeliruan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dalam memeriksa kecocokan data pribadi mereka. “Jika menemukan perbedaan data pada dokumen pribadi, segera lakukan perbaikan di Dinas Dukcapil. Prosesnya gratis dan mudah,” tambah Aruji.

Dukcapil Tanjab Timur memastikan bahwa segala kendala terkait kesalahan data pribadi dapat diselesaikan dengan cepat. Bagi warga yang membutuhkan bantuan, Dukcapil siap memberikan bimbingan langsung.

“Jika ada keraguan atau kesulitan, masyarakat dapat menghubungi operator kami untuk mendapatkan panduan lebih lanjut,” tutup Aruji.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir yang melanda Muara Bulian telah mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik.

Genangan air yang menutupi jalan menyebabkan kendaraan terhambat dan tidak bisa melintasinya.

Sebagai respons, Satlantas Polres Batanghari mengalihkan arus lalu lintas di beberapa kawasan Kecamatan Muara Bulian.

Pengalihan arus dilakukan karena adanya penutupan sementara di beberapa ruas jalan yang terendam banjir.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Batanghari, Iptu Agung Prasetyo Soegiono, menyatakan bahwa ada empat titik jalan yang ditutup sementara akibat ketinggian air yang semakin meningkat.

“Penutupan jalan sementara ini hanya berlaku di empat titik, yang memang terendam banjir. Kami berharap pengendara dapat memahami situasi ini,” ujar Agung di Muara Bulian, Selasa.

Adapun titik-titik yang terdampak banjir dan dilakukan penutupan sementara adalah sebagai berikut:

1. Jalan dari depan Danau Letang.
2. Jalur Simpang Hutan Kota hingga Simpang Pasar Keramat Tinggi.
3. Jalur Simpang Hutan Kota hingga Lapangan Garuda.
4. Jalur Simpang AMD hingga Simpang Pasar Keramat Tinggi.

Menurut Agung, jalan-jalan tersebut sangat berbahaya untuk dilalui, mengingat ketinggian air yang bisa membahayakan keselamatan pengendara.

Untuk mengurangi potensi kecelakaan dan memastikan keselamatan, Satlantas Polres Batanghari telah memasang rambu lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengendara, baik melalui media sosial maupun secara langsung.

Iptu Agung Prasetyo juga mengimbau kepada para pengendara untuk tidak nekat melintasi jalan yang terendam banjir. Ia meminta agar pengendara memilih jalur alternatif yang lebih aman.

Satlantas Polres Batanghari akan terus memantau situasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada dan selalu mematuhi aturan lalu lintas.

Agung menambahkan, pengendara diharapkan untuk mengurangi kecepatan kendaraan, terutama saat cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi jalan.

“Keselamatan adalah yang utama, jadi kami meminta pengendara lebih berhati-hati dan selalu mematuhi petunjuk dari pihak berwenang,” ujar Agung menutup keterangannya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau para pejabat, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang Lebaran 2025.

Menurutnya, penggunaan fasilitas negara untuk urusan pribadi dapat mencoreng integritas pejabat dan merusak citra pemerintahan.

“Menjelang Lebaran, saya mengimbau kepada seluruh pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jika pulang kampung, lebih baik gunakan kendaraan pribadi,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Rabu.

Menag menjelaskan bahwa sejak awal menjabat sebagai pejabat negara, ia telah berkomitmen untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara, seperti mobil dinas dan rumah dinas, untuk kepentingan pribadi.

“Selama 12 tahun menjadi pejabat di Kementerian Agama, baik sebagai Dirjen maupun Wamen, saya selalu berhati-hati dalam menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.

Menag juga menegaskan bahwa ia memilih untuk tidak tinggal di rumah dinas karena khawatir fasilitas negara, seperti listrik dan air, digunakan untuk keperluan pribadi.

Menag Nasaruddin Umar mengingatkan pejabat dengan contoh teladan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mematikan lampu di kantornya ketika anaknya datang dengan urusan pribadi.

“Menurut Umar bin Abdul Aziz, lampu itu dibayar dengan uang negara, dan ia tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,” kata Menag.

Menag Nasaruddin Umar juga mengingatkan bahwa dalam hidup ini yang lebih penting adalah keberkahan, bukan kekayaan atau jabatan tinggi.

“Apa artinya kekayaan jika keluarga kita bermasalah? Anak terjerumus narkoba, istri selingkuh, atau hidup penuh penyakit? Itu seperti neraka sebelum waktunya,” ungkapnya.

Selain itu, Menag mengutip hadis yang menyatakan bahwa daging yang tumbuh dari barang haram hanya bisa dibersihkan oleh neraka.

“Jika kita makan dari yang haram, shalat kita tidak akan diterima selama 40 hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa yang kita konsumsi adalah makanan halal, karena itu akan berpengaruh pada kehidupan keluarga dan ibadah kita,” ujar Menag menutup.

Dengan imbauan ini, Menag Nasaruddin Umar berharap agar seluruh pejabat dapat memberikan teladan yang baik dalam menggunakan fasilitas negara dan menjaga keberkahan dalam kehidupan pribadi serta keluarga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani di Kantor BKPM Jakarta, Rabu.

Menteri Meutya Hafid menyatakan bahwa pemerataan akses internet menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa percepatan transformasi digital akan mendorong kemajuan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses internet agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia,” ujar Meutya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya konektivitas. Saat ini, sekitar 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses internet tetap (fixed broadband), 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas memiliki koneksi yang belum memadai.

Untuk itu, Meutya menekankan pentingnya strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang efisien dan inklusif.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Meutya mengatakan bahwa investasi dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi harus terus didorong untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki peran utama dalam mengakselerasi digitalisasi di sektor pemerintah, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM) digital.

Meutya berharap hal ini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 7 hingga 8 persen, sesuai dengan Visi Indonesia Digital 2045.

Sementara itu, Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) diharapkan dapat berperan penting dalam memperkuat ekosistem telekomunikasi dan digital nasional.

Rosan Roeslani, CEO Danantara, menyatakan bahwa investasi di sektor digital, terutama infrastruktur jaringan dan teknologi 5G, merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan,” ujar Rosan.

Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Indonesia.

Model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mengurangi biaya investasi dan mempercepat ekspansi jaringan.

Negara tetangga, Malaysia, telah berhasil menerapkan model ini dengan cakupan 5G mencapai 80 persen, sementara Indonesia masih tertinggal.

Pemerintah juga berencana memanfaatkan infrastruktur milik PLN untuk memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang minim akses internet.

Dengan menggunakan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen. Ini akan mempercepat penetrasi internet di seluruh wilayah Indonesia.

“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54 persen dibandingkan dengan 4G,” ujar Meutya, menambahkan bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal.

Untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah Indonesia akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025. Meskipun ada gugatan dari MNC Group terkait frekuensi ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), rencana ini tetap berjalan.

Sementara itu, pita frekuensi 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.

Pemerintah akan mengimplementasikan strategi migrasi spektrum yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan transisi yang lancar.

Pemerintah menargetkan kecepatan broadband mobile Indonesia akan mencapai 100 Mbps pada 2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mendukung kemajuan ekonomi digital yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Dirpolairud Kombes Pol Agus Tri Waluyo, Dirreskrimsus Kombes Pol Dr Bambang Yugo Pamungkas, Dirresnarkoba Kombes Pol Dr Ernesto Saiser, dan Dirreskrimum Kombes Pol Dr Manang Soebati didampingi Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto dan Dirtahti menggelar buka puasa bersama insan pers (wartawan) liputan Polda Jambi bertempat di Kopi Tiam Sahabat, Rabu (12/3/2025).

Berbagai media hadir dalam acara buka bersama tersebut, baik media online, cetak televisi dan radio membaur dalam satu ruangan sebagai mitra kerja dan bentuk sinergi antara Polri dan Pers.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengucapkan terima kasih atas sinergi yang selama ini terjalin dan teman-teman pers telah banyak membantu memberikan informasi kepada masyarakat dalam sebuah pemberitaan positif tentang Polda Jambi dan jajaran.

“ Semoga sinergi ini terus berjalan dan terjalin, hari ini kita buka puasa bersama untuk memperkuat sinergi,” ujarnya.

Sementara itu, Dir Polairud Polda Jambi Kombes Pol Agus Tri Waluyo mengatakan, mewakili Tiga Direktur Satker Polda Jambi sangat bersyukur atas sinergitas yang telah terjalin dengan baik, yang mana jika pun ada pemberitaan negatif itu merupakan kritik dan masukan bagi kami Satker untuk bekerja lebih baik.

“ Hari ini kita berkumpul selain buka puasa bersama juga mempererat tali persaudaraan, yang mana jika kita saat jam kerja merupakan mitra kerja, maka hari ini kita adalah keluarga,” ungkap Kombes Pol Agus Tri Waluyo.

Selain itu Dirpolairud juga berharap kedepannya hubungan antara insan Pers dan Polri khususnya Polda Jambi semakin baik lagi.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa dan buka puasa bersama dengan khidmat. (*)

JAMBI,SEPUCUKJAMBI.ID– Wali Kota Jambi, dokter Maulana meninjau sekaligus menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk masyarakat korban kebakaran yang berada di RT 28, Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu sore (12/3/2025).

Diketahui, kejadian yang mengakibatkan terbakarnya 3 unit rumah permanen milik Hardini, Maysaroh dan Herman itu disebabkan akibat arus pendek listrik yang terjadi pada Selasa pagi (11/3/2025) sehingga menghanguskan kediaman yang mereka miliki.

Suasana haru tampak, saat Wali Kota Maulana bertemu para korban yang saat ini mengungsi di sejumlah rumah warga terdekat.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyerahkan sejumlah bantuan tanggap darurat dari Pemerintah Kota Jambi untuk kebutuhan sehari-hari para korban.

Pada kesempatan itu, Maulana mengatakan, Pemkot Jambi juga akan membantu kebutuhan material guna membangun kembali rumah yang mengalami rusak berat.

“InsyaAllah kami juga akan memberikan bantuan berupa material yang bisa dipergunakan untuk pembangunan kembali rumah yang masuk kategori rusak berat,” jelasnya.

Maulana juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada menghadapi kondisi cuaca ekstrem saat ini termasuk kebakaran yang disebabkan oleh arus pendek listrik.

“Selain kita saat ini berada di level siaga banjir, kita juga jangan sampai kecolongan terhadap permasalahan kelistrikan yang dampaknya bisa fatal dan mengakibatkan terjadinya kebakaran, yang itu juga dapat menyebabkan kerugian besar, maka dari itu pastikan betul jika kita meninggalkan rumah kompor dan listrik benar-benar padam,” ucapnya.

Lebih lanjut, guna memudahkan kepengurusan semua administrasi dokumen kepemerintahan, Wali Kota Maulana juga memberikan surat keterangan kebakaran bagi para korban.

“Jadi kita Pemkot Jambi jika ada kejadian-kejadian bencana seperti ini, melalui Dinas Damkartan sudah menyiapkan berupa Surat Keterangan Kebakaran yang bisa dipergunakan untuk kepengurusan dokumen-dokumen, seperti KTP, KK, dan Ijazah. Termasuk juga dokumen kendaraan agar semua prosesnya bisa dilakukan dengan cepat,” pungkas Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, atas nama warga korban kebakaran yang juga Ketua Masjid An Nawawi Harun Sohar, mengucapkan terimakasih kepada jajaran Pemkot Jambi yang telah bergerak cepat, baik itu dalam penanganan maupun pemberian bantuan.

“Atas nama para korban saya ucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah untuk bantuan tanggap darurat ini,” ucapnya.

Dia juga mengapresiasi respon cepat petugas Damkartan dalam menangani kejadian kebakaran yang terjadi pada Selasa pagi itu.

“Keadaan rumah saat itu dalam kondisi kosong, namun atas respon cepat Damkar, bahkan sebelum warga pada tau petugasnya sudah berada dilokasi kebakaran. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhana wa ta’ala,” singkatnya

Tampak hadir pada penyerahan bantuan itu, Kadis Damkartan Mustari Affandi, Kadis Sosial Yunita Indrawati, Camat Kotabaru Jauharul Ihsan beserta jajaran, serta para Tokoh Agama dan Masyarakat RT 28 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kotabaru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha membuka secara resmi kegiatan Wisata Belanja Bersama 100 Anak Yatim dan Dhuafa yang diselenggarakan oleh Badan Aamil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi dalam rangka bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M di Mall Ramayana Jambi, pada Rabu (12/3/2025).

Hadir pada kesempatan itu, Staf Ahli Wali Kota Obliyani, Asisten Sekda Amirullah, Wakil Ketua Baznas Kota Jambi Ibnu Isnaini beserta jajaran, dan tamu undangan lainnya.

“Alhamdulillah kegiatan ini sangat disambut antusias sekali dari anak-anak dan orangtua yang mendampingi dan ikut kegiatan hari ini,” ujar Diza usai membuka kegiatan.

Dikesempatan itu, Wawako Diza juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Jambi dalam memberikan kebahagian bagi anak yatim dan kaum dhuafa.

“Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa dengan merangkul para anak-anak yatim dan kaum dhuafa yang bertajuk wisata belanja gratis,” ungkap Diza.

Dirinya juga menjelaskan, tidak hanya bagi anak-anak yatim dan kaum dhuafa, selama bulan suci Ramadhan Baznas kota Jambi juga melaksanakan sejumlah kegiatan seperti, bantuan bagi rumah ibadah dan melakukan bedah rumah bagi keluarga kurang mampu.

Diza berharap dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Baznas ini dapat mengangkat kesejahteraan keluarga kurang mampu dan meningkatkan SDM di Kota Jambi.

“Kita berharap semoga kedepan dengan bantuan ini bisa membuat anak-anak kita terus semangat dan semua cita-citanya bisa tercapai,” singkat Wakil Wali Kota Jambi itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Baznas Kota Jambi Ibnu Isnaini menyebut, bahwa kegiatan wisata belanja bersama 100 anak yatim dan kaum dhuafa itu merupakan program Baznas Kota Jambi yang telah berjalan secara rutin disetiap bulan suci Ramadhan, yang pendanaannya bersumber dari pengumpulan zakat yang dikumpulkan setiap bulan dari OPD, BUMD, Swasta maupun perorangan.

Dia juga mengatakan masih banyak kegiatan yang akan dilakukan Baznas kota Jambi selama bulan suci Ramadhan 1446 hijriah dalam membantu keluarga kurang mampu di kota Jambi.

Dia berharap, dengan dukungan penuh dari pemerintah semua kegiatan yang diselenggarakan Baznas kota Jambi bisa terlaksana dengan baik, nyaman dan lancar.

Dalam rangkaian kegiatan itu, tampak Wawako Diza larut dengan suka cita bersama para yatim yang hadir dalam acara wisata belanja itu.

Selain berbincang, mendengar cita dan harapan bersama mereka, Wawako Diza juga berkesempatan memberi memotivasi agar anak-anak tersebut optimis dan terus semangat untuk menggapai cita-cita.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dokter Maulana, mendorong percepatan realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama jajaran terkait di Griya Mayang Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Jambi, Rabu (12/3/2025).

Rakor itu dihadiri, Wadirlantas Polda Jambi AKBP Mokhamad Lutfi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Jambi Ni Made Ayu Mulidyawati, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Jambi M. Jaelani beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Menurut Maulana, percepatan realisasi opsen PKB dan BBNKB sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik di Kota Jambi.

“Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi besar bagi kas daerah. Oleh karena itu, kami mendorong optimalisasi penerimaan pajak ini agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.

Dia juga menyebut, kedepan ‘pekerjaan rumah’ bagi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, yang saat ini masih tergolong rendah diangka 40 persen.

“Tinggal kita tingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah, karena jika dibandingkan semua Daerah di Provinsi Jambi, kota Jambi potensi opsen pajaknya merupakan jumlah terbesar,” sebutnya.

Lebih lanjut, untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari opsen pajak ini, Pemkot Jambi mengeluarkan kebijakan setiap warga yang tinggal di Kota Jambi harus memakai Nopol kendaraan Kota Jambi.

“Dengan banyaknya berbagai kantor pemerintahan baik instansi vertikal maupun swasta di Kota Jambi ini adalah peluang. Jadi tidak hanya masyarakat, pelaku usaha, perusahaan, BUMN, dan BUMD yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor Tanda Nomor Kendaraan Bermotor luar daerah Kota Jambi namun berdomisili di Kota Jambi untuk melakukan mutasi kendaraan ke Nopol Kota Jambi. Dan itu wajar, sehingga mereka yang menikmati fasilitas-fasilitas di kota Jambi, mereka juga yang membangunnya untuk kota Jambi. Dan ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait cara dan polanya seperti apa,” jelas Maulana.

Kepada Camat dan Lurah, Wali Kota Maulana juga menginstruksikan, agar lebih aktif dalam mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat melalui para Ketua RT.

Karen hal ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk kota Jambi.

“Kalau sinergi yang baik ini kita lakukan, maka insyaAllah PAD kita akan meningkat secara signifikan yang akan bisa digunakan untuk mewujudkan pembangunan kota Jambi,” tutup Maulana.

Sebelumnya, dalam laporan Kepala BPPRD, Nella Ervina mengatakan Opsen Pajak ini menjadi instrumen penting bagi kota Jambi setelah opsen PKB dan BBNKB per Januari 2025 resmi dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Maka untuk itu kami mendukung penuh optimalisasi opsen pajak ini, sebagai langkah awal dan bentuk kerja sama antara Pemkot Jambi bersama Pemprov Jambi, Ditlantas Polda Jambi dan Jasa Raharja,” katanya.

Dia menyebut, ditahun 2025 ini Pemkot Jambi menargetkan opsen BBNKB sebesar 10 miliar dan PKB sebesar 79 miliar, dengan sasaran 854.393 unit kendaraan, yang terdiri dari kendaraan roda empat 151.686 unit dan kendaraan roda dua 702.707.

“Untuk mengoptimalkan opsen pajak ini, Pemkot Jambi melalui BPPRD juga telah menyiapkan 2 unit kendaraan roda empat untuk memberikan pelayanan samsat keliling yang akan beroperasi setiap hari, sehingga dapat memudahkan masyarakat kota Jambi untuk membayar pajak, baik itu PKB maupun BBNKB,” singkatnya.

Rakor itu dirangkai dengan launching kendaraan operasional Samsat Keliling milik Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Maulana yang melepas secara resmi kendaraan tersebut, berharap mobil keliling pajak itu dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk menjangkau dan memberikan kemudahan masyarakat menunaikan kewajibannya membayar PKB dan BBNKB di seluruh wilayah Kota Jambi.(*)