JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi dokter Maulana didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian menyalurkan santunan Jaminan Kematian (JMK) kepada ahli waris almarhum Mardiyasin Bin Ahmad, yang merupakan Ketua RT 13, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, pada Selasa (11/3/2025).

Penyaluran santunan kematian oleh Wali Kota Jambi itu dilangsungkan di Rumah Duka, di RT 13, Kelurahan Sulanjana, dan diterima langsung oleh anak Almarhum yang sekaligus sebagai ahli waris, yaknii Mardiatun Fadhila dan Memey Aryani, dengan uang santunan berupa manfaat Jaminan Kematian senilai Rp 42 juta rupiah.

Kepada keluarga Almarhum, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa dukanya yang mendalam atas meninggalnya Almarhum. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kinerja Almarhum selama 10 tahun menjabat sebagai ketua RT.

“Kami Pemerintah Kota Jambi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Almarhum, kami turut mendoakan semoga Almarhum husnul khatimah, dan keluarga yang ditinggalkan semoga pula ikhlas dan sabar menghadapi cobaan ini,” ucapnya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya melayani masyarakat selama menjadi ketua RT disini,” tambahnya.

Wali Kota Maulana juga menyampaikan komitmen Pemkot Jambi memberikan perlindungan kerja bagi tenaga kerja non ASN, termasuk dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para Ketua RT se-Kota Jambi.

“Mudah-mudahan santunan ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh anak-anak beliau yang kebetulan ibunya juga sudah meninggal dunia,” lanjutnya.

Maulana mengatakan banyaknya manfaat dari kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, terutama bagi para pekerja yang rentan dengan aktivitas berbahaya.

Terkait dengan kepesertaan BPJS ketegakerjaan bagi ASN, Wali Kota Jambi itu juga berencana agar para ASN di Pemkot Jambi memiliki Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan melalui Korpri.

“Sebagai Wali Kota saya sering melihat ASN yang meninggal dunia, dengan pemberian santunan yang jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, kita akan dorong melalui Korpri agar seluruh ASN bisa untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,” katanya.

“Begitupun keluarga kurang mampu dan pekerja rentan secara bertahap kita akan dorong bisa memperoleh BPJS ketenagakerjaan, sehingga ada perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja, dan masih banyak lagi manfaatnya sampai dengan kepada ahli warisnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia,” tutupnya.

Dalam penyaluran santunan itu, tampak hadir Staf Ahli Wali Kota Moncar Widaryanto, Kepala DPMPPA Noverintiwi Dewanti, Camat Jambi Timur Syukri Ahkam, Sekretaris BPKAD Poppy, Lurah Sulanjana Husin beserta jajaran, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Tebo kini telah dimulai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, mengimbau agar seluruh OPD dapat proaktif dalam menyajikan dokumen yang diminta selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk proaktif dalam menyajikan dokumen permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, agar pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan,” ujar Khalis Mustiko.

Pemeriksaan interim BPK RI ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Februari 2025. Saat ini, pemeriksaan masih berada pada tahap administrasi, yang merupakan pemeriksaan pendahuluan.

Khalis menjelaskan, tahap pertama pemeriksaan interim ini akan berlangsung selama 30 hari, dan setelahnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih rinci.

Khalis juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor keuangan BPK.

Dokumen yang akan diperiksa mencakup berbagai aspek, seperti belanja, keuangan, aset, pendapatan, dan perjalanan dinas.

Selain itu, hasil pemeriksaan dari tahun sebelumnya juga akan diperiksa kembali oleh BPK pada tahun ini.

“Diharapkan semua dokumen yang diminta oleh tim auditor dapat dipenuhi dengan baik agar pemeriksaan berjalan lancar,” tambah Khalis.

Dengan adanya pemeriksaan interim ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tebo.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG, resmi dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Bunda PAUD,

Ketua Dekranasda, serta Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi untuk masa bhakti 2025-2030.

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Senin pagi (10/3/2025) itu, dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesti Hesnidar Haris.

Pelantikan yang dilakukan secara serentak untuk 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi itu ditandai dengan penandatanganan naskah pengukuhan oleh Gubernur Jambi Al Haris selaku Pembina TP-PKK Provinsi Jambi, diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam pelantikan itu, 10 Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta pengurus PKK, Bunda PAUD, Dekranasda, Posyandu dan perangkat daerah terkait se-Provinsi Jambi.

Seusai dilantik, isteri Wali Kota Jambi dokter Nadiyah Maulana menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Ia mengatakan akan bekerja dengan empat jabatan yang diembannya itu untuk membantu program pemerintah Kota Jambi dan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

“Sebagai mitra pemerintah, semoga organisasi ini dapat berkontribusi membantu pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dia juga menekankan perlunya kolaborasi dalam menjalankan setiap tugas yang diemban bersama para anggotanya agar dapat membantu Pemerintah Kota Jambi mewujudkan visi misi Kota Jambi Bahagia.

“Untuk itu saya meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak agar bisa menjalankan amanat dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, terutama dukungan dari jajaran Pemkot Jambi,” singkatnya.

Sementara itu, mendampingi sang isteri, Wali Kota Jambi dokter Maulana mengatakan, Pemkot Jambi akan mendukung penuh aktivitas organisasi tersebut sebagai mitra strategis dalam membangun kota Jambi.

“Karena semuanya ini mencakup semua aspek kehidupan, ini adalah hal yang sangat penting dalam membangun kota Jambi. InsyaAllah kami pemerintah sangat mendukung semua program-program yang akan dilaksanakan kedepan,” kata Maulana.

“Keempat aspek organisasi ini sangat berperan dalam percepatan pembangunan, baik itu bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan dan yang lainnya,” tambahnya.

Wali Kota Maulana juga menyoroti bidang kesehatan keluarga yang merupakan tugas TP-PKK nantinya.

Ia berpesan, TP-PKK terus menguatkan perannya terutama terkait penurunan angka stunting di Kota Jambi.

“Alhamdulillah, untuk angka stunting di kota Jambi terus turun, ini juga ada andil PKK, maka untuk itu, kerja sama ini harus kita tingkatkan bersama, termasuk melalui program makan bergizi dan bapak asuh agar kita bisa mencapai zero stunting,” singkatnya.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Al Haris dalam arahannya, menegaskan komitmennya untuk mendukung program yang akan dijalankan keempat organisasi yang telah dilantik dan dikukuhkan tersebut.

Gubernur juga mengingatkan bahwa jabatan yang disematkan kepada istri Bupati dan Wali Kota itu melekat pada jabatan kepala daerah, untuk itu diharapkan pimpinan organisasi harus dapat bermitra dengan pemerintah untuk mendukung kemajuan daerah.

“Amanah ini dilakukan untuk membantu masyarakat, artinya tanggung jawab ini mempunyai amanah yang bernilai ibadah, maka seriuslah dalam menjalankannya. Jika ada masa-masa sulit, maka pandai-pandailah mencari solusi agar dapat mendongkrak kinerja Kepala Daerah dilapangan,” ucapnya.

Gubernur Al Haris juga berharap, dengan telah dilakukannya pelantikan dan pengukuhan para isteri Kepala Daerah se-Provinsi Jambi itu, diharapkan dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah yang diemban.

“PKK dan keorganisasian yang lainnya ini merupakan perpanjangan tangan dari para Kepala Daerah. Maka dari itu, tugas kami dalam mensupportnya adalah dengan menyediakan anggaran untuk organisasi bekerja, namun itu semua butuh kolaborasi dari semua pihak, tidak cukup hanya dukungan pemerintah semata,” kata Al Haris.

Ditempat yang sama, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesti Hesnidar Haris dalam sambutannya menuturkan, dirinya optimis bersama TP-PKK Kabupaten/Kota dapat mendukung percepatan pembangunan diwilayah pemerintah daerah masing-masing.

“Saya yakin melalui sinergitas ini kita bisa melakukan tugas dharma bhakti kepada masyarakat bangsa dan negara. Namun perlu keseriusan dan dukungan semua pihak di berbagai bidang untuk mendukung semua itu,” tuturnya.

Dirinya juga menyebut, pelantikan yang dilakukan di tingkat Provinsi ini merupakan tindak lanjut atas telah dilakukanya pengukuhan ditingkat Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Pada acara pelantikan dan pengukuhan tersebut juga dilakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari para Ketua, baik itu TP-PKK, Posyandu, Dekranasda dan Bunda PAUD yang telah habis masa jabatannya kepada Ketua yang baru dilantik untuk masa bhakti 2025-2030 ditandai dengan penyerahan memori jabatan.

Selain itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada para Ketua yang habis masa bhaktinya oleh Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hesti Hasnidar Haris.

Dikesempatan itu, tampak hadir Kepala Daerah se-Provinsi Jambi, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Ketua DWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, para penjabat TP-PKK yang mengakhiri tugas, serta tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, turut memberikan dukungan penuh terhadap empat organisasi yang baru dilantik, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk keluarga dan anak-anak.

Di mana Dr dr Nadiyah, SpOG resmi dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Pembina Posyandu, Bunda PAUD Kota Jambi, dan Ketua Dekranasda Kota Jambi, masa bakti 2025-2030, Senin 10 Maret 2025.

Maulana menekankan bahwa, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan merupakan hal penting dalam pembangunan Kota Jambi.

“Kerja sama kita dalam bidang kesehatan, terutama penurunan stunting, akan terus dilakukan,” kata dia.

“Kami optimis bahwa dengan program makan bergizi dan Bapak Asuh, angka stunting di Kota Jambi akan terus menurun hingga mencapai zero stunting,” ujar Maulana.

Sementara Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya, berkomitmen mendukung penuh program-program yang direncanakan oleh organisasi-organisasi yang telah dilantik.

Ia mengingatkan bahwa, tugas-tugas yang diemban para istri Kepala Daerah merupakan amanah yang bernilai ibadah.

Gubernur juga berharap agar semua pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi.

“PKK dan organisasi lainnya adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah. Kami akan terus mendukung dengan anggaran, namun kolaborasi dari semua pihak sangat dibutuhkan,” tegas Al Haris.

Perlu diketahui, pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesti Hesnidar Haris.

Pengukuhan ini dilakukan setelah penandatanganan naskah pengukuhan dan pemakaian selempang Bunda PAUD oleh Hesti Hesnidar Haris, yang sebelumnya telah dikukuhkan oleh Gubernur Jambi, Al Haris.

Usai dilantik, Nadiyah Maulana, yang akrab disapa Dokter Nadiyah, menyampaikan harapannya agar, amanah yang diemban dapat mendukung program pemerintah Kota Jambi dan berkontribusi pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, terutama dukungan dari Pemerintah Kota Jambi.

“Saya berharap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mewujudkan pembangunan di Kota Jambi, menjadikannya lebih bahagia,” ujar Nadiyah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dr dr Nadiyah, SpOG resmi dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kota Jambi, masa bakti 2025-2030, Senin 10 Maret 2025.

Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesti Hesnidar Haris, yang juga mengukuhkan Nadiyah Maulana sebagai Bunda PAUD Kota Jambi masa bakti 2025-2030.

Pengukuhan ini dilakukan setelah penandatanganan naskah pengukuhan dan pemakaian selempang Bunda PAUD oleh Hesti Hesnidar Haris, yang sebelumnya telah dikukuhkan oleh Gubernur Jambi, Al Haris.

Usai dilantik, Nadiyah Maulana, yang akrab disapa Dokter Nadiyah, menyampaikan harapannya agar, amanah yang diemban dapat mendukung program pemerintah Kota Jambi dan berkontribusi pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar bisa menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, terutama dukungan dari Pemerintah Kota Jambi.

“Saya berharap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mewujudkan pembangunan di Kota Jambi, menjadikannya lebih bahagia,” ujar Nadiyah.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama tim untuk mencapai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hesti Hesnidar Haris menyampaikan optimisme bahwa, dengan sinergi antara TP PKK Kabupaten/Kota dan seluruh elemen masyarakat, percepatan pembangunan di daerah masing-masing akan terwujud.

Hesti juga menegaskan bahwa, pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari pengukuhan yang dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada acara tersebut, dilakukan juga serah terima jabatan (Sertijab) antara Ketua TP PKK, Posyandu, Dekranasda, dan Bunda PAUD yang telah selesai masa baktinya kepada Ketua yang baru dilantik.

Selain itu, diberikan piagam penghargaan kepada para Ketua yang telah mengakhiri masa bakti mereka.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Daerah se-Provinsi Jambi, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Ketua DWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi terus berinovasi untuk menciptakan kawasan yang mendukung kreativitas anak muda sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Salah satu langkah yang sedang dipersiapkan adalah revitalisasi kawasan Terminal Rawasari dan pasar yang kurang diminati pengunjung, dengan tujuan menjadikan kedua lokasi ini sebagai pusat aktivitas positif yang dapat merangsang perkembangan ekonomi dan sosial.

Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan bahwa, Pemkot Jambi berencana untuk menghidupkan kawasan Terminal Rawasari, yang saat ini terkesan sepi dan kurang dimanfaatkan.

Rencana ini bertujuan untuk mengubah terminal tersebut menjadi kawasan yang penuh aktivitas positif bagi anak muda Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan, perubahan ini dilakukan agar ruang tersebut tidak hanya menjadi tempat yang tidak produktif, tetapi menjadi pusat kreatif yang dapat dimanfaatkan untuk berinovasi.

“Kami tidak ingin kawasan ini hanya menjadi area yang tidak produktif. Dengan adanya ruang kreatif ini, anak-anak muda dapat berkumpul, berinovasi, dan mengembangkan ide-ide mereka,” kata Wali Kota Maulana.

Untuk mendanai proyek ini, Pemkot Jambi akan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan, termasuk Bank Jambi.

Dengan dukungan CSR ini, anggaran APBD Kota Jambi tidak akan terganggu, sehingga proyek revitalisasi ini tetap berjalan sesuai rencana.

Selain Terminal Rawasari, Pemkot Jambi juga memfokuskan perhatian pada revitalisasi kawasan pasar yang saat ini sepi pengunjung.

Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa, pasar yang kurang diminati tersebut akan diubah menjadi pusat kuliner yang menarik lebih banyak pengunjung.

Langkah ini bertujuan untuk menjadikan pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat ekonomi yang hidup dan dinamis.

“Revitalisasi pasar ini juga masuk dalam program prioritas kami. Kami ingin menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi yang hidup dan dinamis,” ungkap Maulana.

Revitalisasi kedua lokasi ini merupakan bagian dari agenda jangka panjang Pemkot Jambi untuk menciptakan pusat-pusat aktivitas yang mendukung kreativitas anak muda serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi, tetapi juga berperan dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Kota Jambi , Diza Hazrah Aljosha menyebutkan, Pemkot Jambi terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan anak muda dan ekonomi lokal.

Ini sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan gedung Terminal Rawasari, yang berada di Pasar Jambi.

Terminal Rawasari nantinya akan, diubah menjadi Rawasari Creative Space, sebuah tempat bagi inovasi dan kreativitas generasi muda.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengungkapkan bahwa Rawasari Creative Space bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi anak muda Kota Jambi.

Dalam kunjungannya ke lokasi pada Sabtu (7/3/2025), Diza menjelaskan bahwa, gedung dua lantai tersebut akan menjadi pusat pelatihan, pengembangan diri, serta ruang belajar bagi generasi milenial.

“Kami meninjau lokasi terminal ini untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Rencananya, gedung ini akan menjadi rumah milenial, sebuah ruang kreatif yang mendukung Pemkot Jambi dalam menyambut Indonesia Emas 2045,” ujar Diza Hazra Aljosha, kala itu.

Selain sebagai pusat pengembangan SDM, Rawasari Creative Space juga akan berfokus pada pemberdayaan sektor ekonomi lokal, khususnya bagi UMKM dan sektor swasta.

Gedung ini akan menyediakan beberapa tenan untuk memfasilitasi promosi dan pemasaran produk-produk lokal.

“Kerja sama dengan swasta dan UMKM akan kami buka tanpa biaya sewa dalam waktu dekat. Kami berharap ini dapat mendukung kebangkitan ekonomi lokal,” tambahnya.

Dengan adanya Rawasari Creative Space, Pemkot Jambi berharap dapat membuka peluang baru bagi anak muda untuk berinovasi dan berkolaborasi, sekaligus memberikan dorongan positif bagi perekonomian lokal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Koperasi dan UKM menilai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat menjadi katalisator utama dalam mendongkrak pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang ada di 66.002 desa di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur Tahun 2025 yang bertema Kebijakan Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Koperasi Desa di Surabaya, Minggu.

Dalam acara yang dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Zabadi mengungkapkan bahwa setiap desa memiliki potensi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan, seperti sektor peternakan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara kolektif melalui koperasi desa (Kopdes).

“Pengembangan usaha komoditas unggulan di desa akan lebih cepat dan lebih besar skalanya jika dikonsolidasikan melalui koperasi. Melalui Kopdes, pemerintah optimistis dapat membangun simpul perekonomian yang dimulai dari desa, sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan ekstrem yang terjadi di pedesaan,” ujar Zabadi.

Zabadi juga menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dengan melakukan pengelolaan berbagai jenis outlet, seperti gerai sembako, apotek desa, kantor koperasi, unit usaha simpan pinjam koperasi, klinik desa, cold storage, hingga distribusi logistik.

Ini diharapkan dapat memperkuat sektor perekonomian lokal dan mendukung ketahanan ekonomi desa.

Kemenkop menargetkan pembentukan 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih dengan menerapkan tiga skema model. Pertama, membangun koperasi baru bagi desa yang belum memiliki koperasi.

Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memperkuat kelembagaan dan unit usaha koperasi yang aktif. Ketiga, revitalisasi koperasi desa yang sudah tidak aktif.

Zabadi menekankan bahwa melalui Kopdes Merah Putih, para produsen seperti petani, peternak, dan nelayan serta masyarakat desa dapat bersama-sama mengoptimalkan potensi lokal mereka dan menjawab permasalahan ekonomi yang ada.

Kemenkop akan melakukan pemetaan koperasi dan potensi desa, menyiapkan modul perkoperasian, serta melakukan sosialisasi dan pendampingan kelembagaan di tingkat desa dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dapat selesai sebelum pengangkatan dilakukan.

Kepala BKN, Zudan Arif, menjelaskan bahwa penetapan NIP bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 ditargetkan selesai sebelum pengangkatan pada 1 Oktober 2025.

Sementara itu, bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), penetapan NIP harus tuntas sebelum 1 Maret 2026.

“BKN menargetkan usul penetapan NIP CASN 2024 selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi CPNS dan 30 November 2025 bagi calon PPPK,” kata Zudan dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta pada Minggu, 8 Maret 2025.

Zudan menambahkan bahwa target ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 pada 8 Maret 2025, yang mengatur penyesuaian jadwal seleksi calon ASN untuk kebutuhan tahun 2024.

Surat tersebut mengatur agar pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan NIP-nya tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan.

Proses penetapan NIP bagi CASN 2024 dilakukan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 pada 7 Maret 2025.

Lebih lanjut, Zudan menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan untuk CPNS 2024 akan diserahkan paling lambat 1 September 2025, sebelum pengangkatan pada 1 Oktober 2025.

Sementara itu, untuk PPPK, keputusan pengangkatan akan diserahkan paling lambat 1 Februari 2026.

Pemerintah telah membuka seleksi CASN 2024 dengan formasi yang mencakup 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK.

Seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara seleksi PPPK tahap I dimulai pada September 2024, dan tahap II pada Januari 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  DPRD Provinsi Jambi resmi membentuk dua Panitia Khusus (Pansus), yaitu Pansus Participate Interest (PI) dan Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembentukan kedua pansus ini dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, dan dihadiri oleh 33 anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pansus 1, yang bertugas mengawal masalah Participate Interest (PI), diketuai oleh Abun Yani, dengan Arpin Siregar sebagai Wakil Ketua dan Riana Doris Sembiring sebagai Sekretaris.

Sementara itu, Pansus 2, yang fokus pada Optimalisasi PAD, dipimpin oleh Erpan sebagai Ketua, dengan Edminuddin sebagai Wakil Ketua dan Afuan Yuza Putra sebagai Sekretaris.

Ketua Pansus PI, Abun Yani menyatakan bahwa, pembentukan dua pansus ini merupakan bentuk kepedulian DPRD Jambi terhadap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi selama ini stagnan, padahal terdapat banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kerja-kerja seperti ini tidak bisa dilakukan secara individual atau hanya oleh satu komisi, maka dibentuklah pansus. Pembentukan pansus ini sudah jelas dasar hukumnya,” ujar Abun Yani.

Abun Yani menjelaskan, setelah pembentukan pansus, mereka akan melakukan rapat internal untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil ke depannya.

“Dari rapat internal itu nanti kami akan tahu langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi Participate Interest (PI), Abun Yani menegaskan bahwa Pansus PI berkomitmen untuk menghasilkan peraturan yang mengatur tentang kerja sama dalam menghasilkan PI 10 persen.

Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004.

Abun Yani menambahkan bahwa ,perusahaan Migas yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanjab Timur, Tanjab Barat, Batanghari, Sarolangun, dan daerah lainnya, berkewajiban untuk menawarkan saham 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan untuk pribadi.

“Ini adalah kewajiban perusahaan Migas sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Pembentukan pansus ini diharapkan dapat mendorong realisasi PI 10 persen, yang selama ini menjadi harapan masyarakat dan DPRD Jambi.

“Hingga hari ini, PI 10 persen yang sudah digadang-gadang belum terealisasi. Kami mendorong pembentukan pansus ini untuk mewujudkannya,” tutup Abun Yani.(*)