JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dokter Maulana, secara resmi mensosialisasikan Peraturan Wali Kota Jambi (Perwali) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Acara yang berlangsung pada Jumat pagi (21/3/2025) di Aula Serbaguna Taman Pemancingan Donorejo, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Sekda Kota Jambi A. Ridwan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Noverentiwi Dewanti beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi lainnya.

Selain sosialisasi Perwali, kegiatan ini juga menjadi momentum penting karena dirangkai dengan penyerahan insentif bagi Ketua RT, LPM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Tak hanya itu, Wali Kota Jambi bersama Wakil Wali Kota dan Wakil Gubernur Jambi juga secara simbolis meluncurkan Maskot Pemilihan Ketua RT Serentak se-Kota Jambi Tahun 2025, sebagai penanda akan dimulainya pemilihan Ketua RT yang akan digelar serentak pada April mendatang.

Dalam paparannya, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa Perwali Nomor 6 Tahun 2025 itu dirancang untuk memperkuat peran Ketua RT sebagai garda terdepan dalam pembangunan berbasis komunitas.

Melalui regulasi ini, RT kini memiliki struktur organisasi yang lebih jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta bidang-bidang strategis seperti Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, serta Pembinaan Masyarakat.

“Perwali ini hadir untuk memperkuat peran Ketua RT, yang selama ini menjadi ujung tombak dalam pelayanan masyarakat. Dengan adanya struktur yang lebih jelas, RT diharapkan bisa berperan lebih aktif dalam membangun lingkungan, turut meningkatkan kesejahteraan warga, serta menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Maulana.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Perwali ini juga merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat.

Salah satu poin pentingnya adalah penyesuaian masa jabatan Ketua RT menjadi lima tahun, agar ada kesinambungan dalam kepemimpinan dan perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah.

“Kami ingin semua program pemerintah tersinergi dari tingkat RT hingga ke tingkat kota. Dengan periode jabatan yang lebih panjang, Ketua RT dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan program-program yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan disahkannya Perwal ini, Pemkot Jambi akan segera melaksanakan Pemilihan Ketua RT Serentak pada April 2025, yang akan dilanjutkan dengan pelantikan serentak pada Mei 2025.

“Kami berharap pemilihan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan Ketua RT yang benar-benar mampu menjadi perwakilan masyarakat, serta mampu berkolaborasi dengan pemerintah dalam pembangunan,” harap Wali Kota Maulana.

Sebagai bagian dari persiapan, acara ini juga menjadi forum diskusi antara pemerintah dan para Ketua RT, LPM, serta pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan regulasi ini.

Terkait dengan peran RT dalam menciptakan situasi kondusif menyambut Hari Raya Idul Fitri, Wali Kota Maulana meminta RT untuk bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendata warga yang mudik maupun yang datang ke wilayah mereka.

“Saya imbau kepada warga yang akan mudik agar menitipkan rumahnya kepada tetangga, memastikan keamanan listrik, serta mengunci rumah dengan baik. Jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau pencurian,” pesannya.

Selain itu, Wali Kota Maulana juga menegaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar memastikan tidak ada sampah yang berserakan selama perayaan Idul Fitri.

“Kota Jambi harus tetap bersih dan nyaman bagi siapa pun yang berkunjung. Mari kita wujudkan Kota Jambi yang tertib dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani memberikan apresiasinya atas langkah inovatif Pemkot Jambi dalam memperkuat peran lembaga kemasyarakatan.

Ia menilai kegiatan ini sebagai sejarah baru dalam pengelolaan pemerintahan berbasis komunitas.

“Kegiatan ini luar biasa karena berhasil mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang menjadi ujung tombak pemerintahan. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi harus terus maju dengan inovasi seperti ini,” ujar Wagub Abdullah Sani.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Pemilihan Ketua RT Serentak karena akan menciptakan keseragaman dalam kepemimpinan di tingkat kelurahan dan meningkatkan efektivitas koordinasi antara RT dan pemerintah daerah.

“Saya berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi Kota Jambi, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi. Kolaborasi dari tingkat RT hingga pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, melaporkan bahwa sosialisasi ini dihadiri oleh 1980 peserta, yang terdiri dari 11 Camat, 68 Lurah, 115 Babinsa, 68 Bhabinkamtibmas, 1650 Ketua RT dan 68 Ketua LPM.

“Dengan jumlah peserta yang besar, kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tugas dan fungsi Ketua RT serta LPM. Selain itu, ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Dengan adanya Perwali Nomor 6 Tahun 2025 ini, diharapkan Kota Jambi dapat semakin maju dengan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.(*)

Jakarta, Sepucukjambi.id – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang marak menjelang Idulfitri 1446 H. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, Satgas PASTI telah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal dan 28 konten pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam upaya melindungi masyarakat, Satgas PASTI menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi selama bulan Ramadan, antara lain pinjaman online ilegal, investasi bodong, phising, impersonation (penyalahgunaan identitas lembaga berizin), serta tawaran kerja paruh waktu palsu.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek legalitas penyedia layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.

Sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari:

• 1.737 entitas investasi ilegal,
• 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan
• 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI juga menyoroti maraknya kembali investasi ilegal World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Entitas ini telah dinyatakan ilegal sejak 24 Januari 2025, namun masih beroperasi di bawah berbagai skema yang menipu masyarakat.

Selain itu, 1.092 nomor debt collector terkait pinjaman online ilegal telah diajukan untuk pemblokiran oleh Satgas PASTI kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menyusul laporan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah didirikan untuk menangani kasus penipuan keuangan secara lebih efektif. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun, dan berhasil memblokir dana sebesar Rp129,1 miliar dari rekening terkait penipuan.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan, laporan dapat disampaikan melalui website IASC di http://iasc.ojk.go.id atau menghubungi Kontak OJK di nomor 157, WhatsApp (081 157 157 157), serta email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id. (*)

MUARA BUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bungo kembali mengadakan operasi pasar murah selama dua hari untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini digelar di Gedung Darma Wanita Muara Bungo pada Kamis (20/3/2025) dan disambut dengan antusias oleh warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih ekonomis.

Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Pangan
Plt. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bungo, Yudi Prawira, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menekan lonjakan harga pasar sekaligus memberikan akses bahan pangan murah bagi masyarakat.

“Operasi pasar murah ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ujar Yudi Prawira.

Sinergi Berbagai Pihak
Pelaksanaan operasi pasar murah ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo, TP-PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta Dharma Wanita Persatuan (DWP). Selain itu, program ini turut didukung oleh Perum Bulog Bungo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo, bekerja sama dengan sejumlah distributor lokal.

Berbagai bahan pokok dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar, di antaranya:

• Beras SPHP: Rp60.000/5 kg
• Minyak goreng Minyakita: Rp15.000/liter
• Mi instan dan Pop Mie: Rp15.000/paket
• Telur ayam ras: Rp46.000/karpet
• Ikan gurami: Rp55.000/kg
• Ayam potong: Rp32.000/ekor

Warga Antusias Sambut Operasi Pasar Murah
Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran membuat warga berbondong-bondong mendatangi lokasi operasi pasar sejak pagi. Salah satu warga, Siti (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini.

“Harga sembako sekarang tinggi, jadi dengan adanya pasar murah ini, kami bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus mengadakan operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. (*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried menyoroti berbagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta solusi komprehensif, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Jambi.

“Kami melihat bahwa banjir, kemacetan, jalan rusak, dan sampah masih menjadi isu utama yang perlu perhatian serius dari Pemkot Jambi. Khusus untuk banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar bisa menemukan solusi bersama,” ujar Kemas Faried.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Menurutnya, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan dan perbaikan sistem drainase serta infrastruktur bisa berjalan maksimal.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mengakomodasi aspirasi warga melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD siap mendukung setiap program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Kota Jambi,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, diharapkan program-program unggulan Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan di kota ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkot Jambi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2026, yang dirangkai dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Jambi Tahun 2025-2029, pada Kamis pagi (20/3/2025).

Berlangsung di BW Luxury Hotel Jambi, mengangkat tema besar “Transformasi Pembangunan Untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan”, kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana yang ditandai dengan pemukulan gong.

Wali Kota Jambi Maulana juga didapuk sebagai salah satu narasumber bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, dan Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bappeda Provinsi Jambi Nurjanah Pangeran.

Pada kesempatan itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Maulana-Diza memaparkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 yang meliputi gambaran umum kondisi makro daerah, isu strategis, visi-misi dan strategi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan prioritas, serta komitmen awal 100 hari kerja untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Sementara itu, Ketua DPRD kota Jambi Kemas Faried, menyampaikan highlight tentang pembangunan dan sinergitas eksekutif dan legislatif. Yang ditutup dengan pemaparan pokok-pokok rencana kerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk kota Jambi oleh Kepala Bappeda Provinsi diwakilkan Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bappeda Provinsi Jambi Nurjanah Pangeran.

Selain pemaparan dari masing-masing narasumber, forum itu juga di isi dengan tanya jawab dari audiens yang hadir baik dari unsur Pemerintah, DPRD, Akademisi, Ormas hingga Ketua RT.

Sebelum dilaksanakan ditingkat Pemerintah Kota, kegiatan Musrenbang terlebih dahulu dilakukan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan yang berfungsi untuk menyelaraskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan juga berfungsi sebagai media bagi Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan pokok-pokok kebijakan perencanaan. Serta menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Usai kegiatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan momen penting untuk memaparkan program-program skala prioritas pembangunan Kota Jambi dan program prioritas 100 hari kerjanya.

“Dan yang paling penting dalam kesempatan ini adalah mendengarkan masukan-masukan dan saran dari masyarakat,” ujar Wali Kota Maulana.

Dirinya juga menekankan, perlunya kolaborasi dalam mengatasi setiap persoalan yang terjadi, tidak cukup dilakukan hanya oleh pemerintah saja, namun juga dibutuhkan kerja sama dengan semua lapisan masyarakat.

“Di forum ini juga banyak dicermati masalah terkait tata kelola sampah, banjir, jalan berlubang dan fasilitas -fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya perlu kolaborasi kita bersama,” tekannya.

Lebih lanjut, Maulana juga menyoroti, pemaparan dari forum anak yang membahas terkait dengan bahaya asap rokok terutama bagi anak-anak.

“Kami akan mempertegas terkait dengan adanya Perda tentang larangan merokok dan kawasan bebas asap rokok di kawasan-kawasan area publik. Dan kepada para pelaku usaha juga diminta untuk menyiapkan smoking area, sehingga tidak memaparkan asapnya kepada masyarakat sekitar, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil,” ucapnya.

Berjalan dengan sukses, Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Musrenbang tingkat kota Jambi diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat untuk kedepan, sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan hadir langsung pada kesempatan ini,” pungkas Wali Kota Jambi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda kota Jambi Suhendri mengatakan, Pemkot Jambi telah menerima 4.546 usulan dari masyarakat.

“Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah yang telah dimulai sejak Desember tahun 2024 lalu,” katanya.

“Selain usulan masyarakat, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD juga telah diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD,” lanjutnya.

Suhendri juga menyebut, Musrenbang RKPD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, serta program strategis nasional yang telah ditetapkan.

“Musrenbang RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga,” singkatnya.

Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Jambi bersama Ketua DPRD Kota Jambi beserta pemangku kepentingan dan segenap stakeholder pembangunan lainnya.

Musrenbang RKPD kota Jambi tahun 2026 ini turut dihadiri, unsur Forkopimda kota Jambi, kepala Bank Indonesia perwakilan Jambi, perwakilan DPRD Provinsi dan Kota Jambi, unsur instansi vertikal kota Jambi, Ketua TP PKK Kota Jambi dokter Nadiyah Maulana, para Akademisi, Forum RT se-Kota Jambi, unsur organisasi profesi dan kemasyarakatan serta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Berikut materi paparan Wali Kota Jambi pada Forum Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD kota Jambi Tahun 2025-2029 : https://drive.google.com/file/d/15mIE2dUeTwyFdqJaINGvXs7OKOlm96dN/view?usp=drivesdk . (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemkot Jambi menggelar Musrenbang RKPD Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyusun rencana kerja tahunan yang lebih tematik, holistik, integratif, dan berbasis spasial.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri menjelaskan bahwa, Musrenbang RKPD 2026 kali ini berpedoman pada RPD Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dan program strategis nasional yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Musrenbang RKPD 2026 Berdasarkan Usulan Masyarakat dan Pokir DPRD

Sebelum pelaksanaan Musrenbang, Pemkot Jambi telah menerima sebanyak 3.981 usulan dari masyarakat melalui sistem e-planning.

Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah.

Pada tahap ini, setiap OPD menyelaraskan usulan masyarakat dengan rencana kerja mereka melalui Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada 27 Februari hingga 7 Maret 2025.

Selain itu, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Jambi juga diajukan melalui aplikasi SIPD RI, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024.

Pokir DPRD ini akan diperiksa lebih lanjut untuk menjadi masukan dalam penyusunan dokumen RKPD 2026.

Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 untuk Pembangunan yang Lebih Efisien

Musrenbang RKPD 2026 kali ini juga dirangkaikan dengan Konsultasi Publik mengenai RPJMD Kota Jambi 2025-2029.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemkot Jambi berharap perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang RKPD ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Suhendri.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Jambi berharap dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dibawah duet kepemimpinan Wali Kota dokter Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha terus berkomitmen menghadirkan solusi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) dalam pengelolaan jaringan gas (jargas) di Kota Jambi.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BUMD milik Pemkot Jambi dan BUMN bidang energi gas tersebut, dilakukan oleh Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga (PTGN) Toto Yulianto dengan Plt. Direktur PT. Siginjai Sakti (Perseroda) Sasli Rais, disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana.

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi A Ridwan, Asisten II Sekda Kota Jambi Amirullah, Plt. Komisaris Siginjai Sakti H. Ridwan, VP Sourcing dan Operation PT. Pertagas Niaga Dicky Dermawan, Direktur PT. Jambi Indoguna Internasional Mudasir, serta jajaran Pemkot Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bersih dan efisien. Dengan pengelolaan jargas diharapkan masyarakat di Kota Jambi dapat mengurangi ketergantungan pada gas LPG bersubsidi.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Jambi mendapatkan akses energi yang lebih efisien dan terjangkau. Dengan pengembangan jaringan gas yang lebih luas, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada LPG subsidi, yang ketersediaannya sering terbatas dan harganya fluktuatif,” ujar Wali Kota Maulana.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran jargas akan memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses energi tanpa perlu repot membeli tabung gas, keamanan yang lebih terjamin, serta biaya yang lebih hemat dibandingkan LPG subsidi dalam jangka panjang.

“Dengan kerja sama ini, kita mendapatkan kuota sebanyak 100 ribu sambungan, kami berharap semakin banyak rumah tangga dan pelaku usaha yang dapat menikmati manfaat dari jaringan gas bumi ini yang tentunya lebih hemat dan ramah lingkungan,” ungkapnya.

Maulana juga menjelaskan, bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan dan kesepahaman antara PTGN dengan Pemerintah Kota Jambi, melalui BUMD Siginjai Sakti yang ingin mengembangkan jaringan gas secara mandiri di Kota Jambi.

“Kota Jambi ini punya potensi jaringan distribusi jargas, sebelumnya sudah ada sebanyak 13.268 sambungan rumah yang merupakan bantuan dari APBN. Dengan potensi gas yang besar itu, jika kita menunggu dana dari APBN, kemungkinan tidak akan bisa diakselerasi dengan cepat. Oleh karena itu Saya berinisiatif untuk membuka kerja sama dengan PT. Pertagas Niaga untuk pemenuhan kebutuhan jargas secara mandiri,” jelasnya.

“Kita minta alokasi sebanyak 100 ribu sambungan rumah, yang nantinya akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti. Alokasi ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi, untuk bisa mengakses kebutuhan dasar mereka yaitu gas di setiap rumah tangga. Sehingga masyarakat tidak khawatir tidak mendapat gas dan harganya lebih murah, yang sudah tentu akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” sambungnya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. Pertagas Niaga, Toto Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Jambi, karena menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan mengelola jargas secara mandiri.

“Surprise dengan Kota Jambi, belum ada daerah yang berinisiatif untuk mengembangkan jargas secara mandiri. Kota Jambi bisa dijadikan piloting project di Indonesia. Bisnis migas adalah bisnis yang rigid secara aturan dan safety. Banyak aspek, namun kami yakin akan terlaksana dengan baik karena didukung pak Wali Kota dan jajaran,” ungkapnya.

Alokasi jargas tersebut menurutnya akan diberikan oleh Kementerian ESDM, namun dirinya sangat optimis, alokasi itu akan disetujui dan direalisasikan segera oleh ESDM.

“Pengelolaan jargas mandiri sangat didukung oleh pemerintah pusat, karena pemerintah mendorong upaya pengurangan subsidi gas LPG. Langkah Kota Jambi akan di dukung oleh pemerintah pusat karena akan berdampak mengurangi belanja subsidi pemerintah untuk gas LPG. Prinsipnya dari Pertamina group akan support langkah ini,” jelas Toto.

Ditempat yang sama, Plt Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli Rais, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU, langkah pertamanya adalah merencanakan, mendata, dan mengintegrasikan sistem jargas ini.

“Setelah MoU ini, kami segera memulai perencanaan teknis dan pendataan. Kami berharap, proyek ini bisa tuntas tahun ini dan berjalan dengan lancar,” singkatnya.

Sebagaimana diketahui, jaringan gas kota didistribusikan langsung ke rumah tangga dengan sistem berlangganan secara bulanan, sama halnya seperti berlangganan air dengan PDAM dan listrik dengan PLN.

Gas kota sendiri memiliki keunggulan sebagai energi yang aman, praktis dan hemat serta ramah lingkungan. Sifat gasnya memiliki berat lebih ringan daripada udara yang membuatnya lebih cepat menguap, sehingga resiko bahaya kebocoran bisa diminimalisasi.

Sekak tahun 2012 jaringan gas bumi perkotaan (City Gas) di Kota Jambi, telah mulai dibangun. Saat ini kondisi jargas di Kota Jambi berjumlah 13.268 sambungan rumah dengan kondisi 83 persen telah aktiv. Sisanya masih dalam tahap aktivasi.

Walaupun sempat menemui kendala diawal pembangunannya, saat ini jargas sudah menjadi alternatif sumber energi bersih dan ekonomis bagi masyarakat di Kota Jambi.

Pengelolaan jargas secara mandiri oleh BUMD Siginjai Sakti ini, juga diyakini akan berpotensi menambah PAD Kota Jambi, terutama jargas yang menyasar segmen komersil, perumahan, industri, perhotelan, dunia usaha, maupun masyarakat secara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  OJK Provinsi Jambi mencatat bahwa industri jasa keuangan di wilayah ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif pada Januari 2025.

Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik, peningkatan kepercayaan konsumen, serta inovasi di berbagai segmen keuangan.

Pertumbuhan Sektor Perbankan di Jambi

Sektor perbankan mengalami pertumbuhan signifikan dengan kenaikan kredit sebesar 8,00 persen (yoy) menjadi Rp54,41 triliun.

Kredit konvensional meningkat 6,69 persen (yoy) mencapai Rp48,15 triliun, sementara pembiayaan syariah tumbuh 19,23 persen menjadi Rp6,26 triliun.

Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 9,24 persen (yoy).

Perbankan konvensional mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 7,96 persen (yoy) menjadi Rp42,52 triliun, sedangkan perbankan syariah meningkat 22,80 persen (yoy) mencapai Rp4,56 triliun.

Dari sisi rasio kredit terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR), perbankan umum di Jambi tercatat sebesar 115,57 persen, lebih tinggi dibandingkan LDR nasional yang berada di angka 88,88 persen. Sementara itu,

rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tetap terjaga di angka 1,80 persen, lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,15 persen.

Dari sisi penggunaan, kredit masih didominasi oleh sektor konsumsi (42,45 persen), diikuti investasi (29,01 persen) dan modal kerja (28,54 persen).

Kredit kepada UMKM mencapai 46,29 persen, sementara kredit non-UMKM sebesar 53,71 persen.

Performa Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Pada sektor IKNB, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 29,51 persen (yoy), dengan total dana tersalurkan mencapai Rp2,97 miliar kepada 1.563 nasabah. Rasio NPF LKMS berada di angka 1,61 persen.

Di sektor perusahaan pembiayaan, total penyaluran pembiayaan mencapai Rp9,007 triliun, mengalami sedikit penurunan 0,70 persen (yoy) dengan rasio NPF sebesar 3,10 persen.

Namun, jumlah kontrak pembiayaan justru meningkat 41,01 persen (yoy) menjadi 1.282.453 kontrak.

Pada industri modal ventura, total pembiayaan meningkat 7,86 persen (yoy) menjadi Rp111,55 miliar dengan rasio NPF sebesar 2,57 persen, turun 0,96 persen (yoy).

Sementara itu, sektor dana pensiun mencatat pertumbuhan aset 4,66 persen (yoy) menjadi Rp231,03 miliar, dengan total investasi meningkat 6,21 persen (yoy) menjadi Rp223,67 miliar.

Pasar Modal di Jambi: Investor Meningkat Tajam

Pasar modal di Jambi terus berkembang dengan jumlah investor mencapai 136.499 Single Investor Identification (SID), meningkat 14,86 persen (yoy).

Nilai penjualan reksa dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga tumbuh signifikan 46,42 persen (yoy) menjadi Rp108,10 miliar.

Namun, total transaksi saham di Provinsi Jambi pada Januari 2025 tercatat Rp1,01 triliun, mengalami sedikit penurunan 6,17 persen (yoy).

Meskipun demikian, OJK Jambi terus berkolaborasi dengan pemangku kepentingan guna mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui Securities Crowd Funding (SCF) maupun menjadi emiten di bursa efek.

Perlindungan Konsumen dan Edukasi Keuangan

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan, hingga Februari 2025, OJK Jambi telah mengadakan 6 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 2.470 peserta.

OJK Jambi juga menerima 26 pengaduan konsumen, terdiri dari 13 pengaduan perbankan dan 13 pengaduan IKNB. Sebanyak 7 pengaduan saat ini masih dalam proses penanganan oleh PUJK, sementara 1 pengaduan sedang dalam proses sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) SJK.

Pada Januari 2025, OJK Jambi menerima laporan terkait aktivitas keuangan ilegal “Whale Front Limited”.

OJK berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal dan terus melakukan upaya pencegahan melalui edukasi serta pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Program Akselerasi Keuangan Daerah

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK Jambi terus mendorong inklusi keuangan di daerah.

Pada Februari 2025, TPAKD bekerja sama dengan Bank Jambi untuk mengadakan product matching di Kabupaten Tanjab Timur guna meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, komunitas, dan pelajar.

Dengan berbagai langkah strategis ini, OJK Jambi berharap industri jasa keuangan di daerah semakin berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Wali Kota Dr dr H Maulana MKM bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertagas Niaga (PTGN) terkait pengelolaan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Jambi, Rabu 19 Maret 2025.

Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses gas rumah tangga yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada gas subsidi.

Wali Kota Maulana menyatakan, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siginjai Sakti, Pemkot Jambi berkomitmen untuk mengembangkan Jargas secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat Kota Jambi dapat lebih mudah mengakses kebutuhan gas yang lebih efisien dan terjangkau,” ujar Maulana.

Presiden Direktur PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto, juga menyambut baik inisiatif ini.

Ia mengungkapkan, dukungan penuh terhadap pengembangan Jargas di Kota Jambi yang diyakini akan mendukung program pemerintah dalam memenuhi subsidi gas.

“Kami sangat mendukung program ini untuk mengurangi ketergantungan pada gas subsidi, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses gas rumah tangga dengan lebih efisien,” kata Toto.

Sementara itu, Direktur Utama BUMD Siginjai Sakti, Sasli, menjelaskan bahwa setelah MoU ini, pihaknya akan segera memulai tahap perencanaan, pendataan, serta integrasi teknis Jargas.

Sasli juga menambahkan, total kuota Jargas yang akan dikelola oleh BUMD Siginjai Sakti mencapai 100.000 sambungan.

“Kami berharap proyek ini dapat tuntas pada tahun ini dan berjalan dengan lancar,” ungkap Sasli.

Dengan penandatanganan MoU ini, Pemkot Jambi berharap pengelolaan Jargas dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses gas yang lebih aman, efisien, dan terjangkau, serta mengurangi beban penggunaan gas subsidi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana MKM, mengeluarkan pernyataan penting terkait dengan peningkatan penerimaan zakat di Kota Jambi.

Setelah Lebaran, ia meminta agar seluruh pelaku usaha yang memiliki izin usaha di Kota Jambi untuk berkumpul, dan mengikuti sosialisasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Zakat yang akan diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah agar pelaku usaha memahami lebih dalam tentang pentingnya zakat, terutama bagi mereka yang telah memiliki izin usaha di Kota Jambi,” kata dia, Rabu 19 Maret 2025.

“Diharapkan, melalui peningkatan kesadaran tentang zakat, kita bisa melihat peningkatan signifikan dalam penerimaan zakat di Kota Jambi,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban membayar zakat serta mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menyalurkan zakat.

BAZNAS Kota Jambi sendiri berharap bahwa sosialisasi ini dapat memberikan edukasi yang efektif, kepada masyarakat dan pelaku usaha agar zakat yang dikeluarkan dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Wali Kota Maulana berharap bahwa kerja sama antara pemerintah kota, BAZNAS, dan pelaku usaha dapat menciptakan atmosfer saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi melalui zakat.

Acara sosialisasi ini diharapkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah Lebaran, dengan mengundang seluruh pelaku usaha yang terdaftar di Kota Jambi.(*)