JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalan lintas Bungo – Dharmasraya terputus akibat saluran crossdrain yang tak mampu menampung air, menyebabkan jebolnya saluran tersebut dan menghambat arus lalu lintas.

Kondisi ini membuat jalan tak dapat dilalui oleh pengguna jalan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Seiring dengan kejadian tersebut, arus lalu lintas di lokasi tersebut terpaksa dialihkan.

Hal ini berlaku baik untuk perjalanan dari Dharmasraya menuju Jambi maupun sebaliknya, hingga perbaikan jalan selesai atau pemasangan jembatan darurat selesai dilakukan.

Baca juga: Breaking News: Jalan Jambi-Sumbar Via Bungo Putus

Baca juga: Sepekan Gas Melon di Tebo Sulit Dicari, Disperindag Tebo Pastikan Tetap Aman

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi mengungkapkan bahwa, pihaknya telah memerintahkan Kasat Lantas Polres Bungo untuk segera melakukan pengalihan arus lalu lintas.

Pengalihan ini mencakup kendaraan roda dua, roda empat, serta bus dan kendaraan besar lainnya.

“Untuk kendaraan roda empat dan roda dua, sementara waktu harus melewati jalur Rimbo Bujang. Sedangkan untuk kendaraan roda enam, kami telah berkoordinasi dengan pihak Dharmasraya agar dapat melewati jalur Kerinci,” ujar Kombes Pol Dhafi, pada Minggu (2/3/2025).

Selain itu, Dirlantas Polda Jambi juga meminta Satlantas Polres Batanghari untuk mengarahkan pengendara dari Kota Jambi yang menuju Dharmasraya untuk tidak melewati jalur Tebo-Bungo.

Baca juga: BPOM Jambi Berikan Tips untuk Masyarakat, Kenali Makanan Berbahaya di Pasar Bedug

Baca juga: 17 Sampel Diuji di Pasar Bedug Masjid Al Muhajirin, BPOM Jambi Pastikan Produk Aman

Mereka akan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif menuju Kerinci.

Menurut informasi, perbaikan jembatan darurat yang diperlukan diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 hingga 5 hari.

Dirlantas Polda Jambi pun mengimbau agar pengendara tidak bermalam menunggu perbaikan, melainkan mengikuti arahan pengalihan arus yang telah disiapkan.

Untuk mempermudah pengguna jalan yang terdampak,  ada beberapa jalur alternatif yang dapat digunakan.

Seperti perjalanan dari Padang, dapat melewati Simpang Somel, kemudian Rimbo Bujang, melintasi 7 Koto, dan keluar di Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian pengguna kendaraan roda dua dan roda empat bisa memilih jalur Jujuhan, lalu Simpang Rantau Ikil, Pulau Batu, Bukit Sari, dan Koto Baru, Dharmasraya.

Pihak Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Polres Dharmasraya untuk memastikan jalur alternatif ini bisa digunakan oleh pengendara dari arah Padang.

Dirlantas Polda Jambi juga mengimbau agar kendaraan roda enam ke atas, termasuk bus, tidak melewati jalur lintas Sumatera.

Sebaliknya, mereka disarankan untuk menggunakan jalur via Kerinci yang mengarah ke Solok, Sumatera Barat.

Dengan adanya pengalihan arus lalu lintas ini, diharapkan agar para pengendara dapat lebih memahami situasi dan mengikuti rambu-rambu serta arahan petugas.

Di samping itu, masyarakat diminta untuk bersabar sementara perbaikan jalan dan pemasangan jembatan darurat selesai dilakukan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan bahwa penerapan Flexible Work Arrangement (FWA) akan dimulai pada H-7 Lebaran, tepatnya pada 24 Maret 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memperlancar distribusi arus mobilitas masyarakat yang hendak mudik.

“FWA atau yang sebelumnya dikenal dengan istilah work from anywhere ini akan diberlakukan mulai H-7 Lebaran pada 24 Maret 2025. Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk implementasi kebijakan ini,” ujar AHY saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

Flexible Work Arrangement (FWA) memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk bekerja di luar kantor, yang memungkinkan mereka untuk mengatur waktu kerja dengan lebih fleksibel.

Baca juga: Tegakkan Perda, Satpol PP Kota Jambi Amankan Seorang PSK di Eks Lokalisasi Payo Sigadung

Baca juga: OJK Siap Awasi Implementasi BPI Danantara, Pastikan Pengelolaan Bank BUMN Tetap Efisien dan Transparan

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik lebih awal, mengurangi kepadatan pada hari-hari puncak menjelang Idul Fitri.

FWA merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mendistribusikan arus mudik dengan lebih merata, sehingga mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi pada puncak arus mudik.

Kebijakan ini semakin relevan mengingat tahun ini Lebaran bertepatan dengan Hari Raya Nyepi, yang bisa memengaruhi volume pergerakan masyarakat.

Pemerintah juga tengah berupaya melakukan sinkronisasi jadwal libur sekolah untuk lebih optimal dalam mengurai kepadatan di jalan-jalan utama menjelang mudik.

Baca juga: Walikota Maulana Tiba di Jambi, Ungkap Pengalaman Berharga dari Retreat Kepala Daerah

Baca juga: Kejagung Temukan Bukti Baru, Dua Pegawai Pertamina Jadi Tersangka Korupsi Minyak Pertamina

AHY menekankan bahwa kebijakan ini diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memastikan perjalanan mudik 2025 berlangsung dengan aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

“Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan perjalanan mudik di bulan suci Ramadan dan Lebaran tahun ini semakin aman, nyaman, terjangkau, dan menyenangkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” jelas AHY.

Pemerintah juga terus memastikan kesiapan infrastruktur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian, guna mendukung kelancaran arus mudik.

Langkah-langkah strategis lainnya termasuk menekan harga tiket transportasi agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

baca juga: Duel Panas Persebaya vs Persib, Pertarungan Krusial di Liga 1 Pekan ke-25

baca juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, Menteri Baru Akan Dilantik Sore Ini

“Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk dalam rangka menghadapi masa mudik Lebaran 2025,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lancar, aman, dan nyaman, memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Hari Raya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejagung terus menyelidiki kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.

Kasus ini semakin berkembang setelah Kejagung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam penyelidikan tersebut.

Tersangka yang baru ditetapkan adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, Vice President Trading Produk PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar, kedua tersangka ini diduga terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan tujuh tersangka lainnya yang telah diumumkan sebelumnya.

Baca juga: Skandal BBM Oplosan: Korupsi di Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Baca juga: BPKN: Konsumen Bisa Minta Ganti Rugi Jika Pertamax Terbukti Dioplos

Qohar menjelaskan bahwa, Maya dan Edward terlibat dalam pembelian bahan bakar jenis Ron 90 yang lebih rendah dari yang direncanakan.

Pembelian tersebut dilakukan dengan persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Sebelumnya, pembelian bahan bakar ini seharusnya dilakukan untuk Ron 92 atau produk serupa seperti Pertamax. Namun, pembelian yang dilakukan justru tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Lebih lanjut, Maya juga diduga memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis Ron 88 Premium dengan Ron 92.

Kedua tersangka juga terlibat dalam pembayaran impor produk kilang dengan menggunakan metode spot, yang seharusnya menggunakan metode term atau pemilihan langsung.

Hal ini menyebabkan PT Pertamina Patra Niaga membayar harga impor produk kilang yang lebih tinggi kepada mitra usaha mereka.

Sebagai bagian dari penyelidikan, Kejagung juga kembali melakukan penggeledahan pada Kamis (27/2) di beberapa lokasi terkait dengan kasus korupsi Pertamina.

Penggeledahan pertama dilakukan di rumah saudagar minyak Riza Chalid yang terletak di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan.

Penggeledahan kedua dilakukan di kediaman Riza Chalid yang berada di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Terakhir, penggeledahan juga dilakukan di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten. PT Orbit Terminal Merak diduga menjadi tempat untuk proses blending produk kilang jenis Ron 88 Premium dengan Ron 92.

Abdul Qohar menegaskan bahwa Kejagung akan terus memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Salah satunya adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Komisaris Utama PT Pertamina, yang juga berpotensi diperiksa jika ditemukan bukti pendukung yang relevan.

“Jika ditemukan bukti yang mendukung keterlibatan siapapun, baik berdasarkan saksi, dokumen, maupun alat bukti lainnya, kami akan memanggilnya untuk dimintai keterangan,” tegas Qohar.

Kasus ini semakin mencuat dengan adanya penggeledahan yang dilakukan di beberapa lokasi, termasuk tempat-tempat yang terhubung langsung dengan PT Orbit Terminal Merak, yang kini berada di bawah penyelidikan Kejagung.

Kejagung berharap penyelidikan ini akan mengungkap lebih banyak fakta terkait praktik korupsi yang merugikan negara ini.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, Cholil Nafis, memprediksi bahwa awal bulan puasa Ramadan 2025 berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Menurutnya, perbedaan ini bisa terjadi meskipun kedua pihak sepakat untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama.

Dalam cuitannya di Twitter pada Jumat (28/2), Cholil menyebutkan, “Mulai puasa tahun 1446 H/2025 potensi berbeda, tapi lebaran sepakat bersama.”

Meskipun ada kemungkinan perbedaan pada awal Ramadan, ia yakin perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi penetapan hari raya Idul Fitri, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan serentak.

Baca juga: Kakanwil Ditjenpas Jambi Lakukan Razia Serentak, Jaga Keamanan Lapas Menjelang Ramadan

Baca juga: Duel Panas Persebaya vs Persib, Pertarungan Krusial di Liga 1 Pekan ke-25

Cholil menjelaskan mengenai aspek imkanur rukyat, yaitu kemampuan untuk melihat hilal (bulan sabit) yang menjadi dasar penetapan awal Ramadan.

Menurut kriteria yang ditetapkan oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), hilal yang memenuhi kriteria ini dapat terlihat dengan ketinggian 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Namun, Cholil mengungkapkan bahwa hilal pada 28 Februari 2025 baru dapat terlihat di Aceh, sementara di wilayah Jawa Timur dan daerah lainnya di Indonesia masih sulit teramati.

“Pada akhir Syakban, 28 Februari, tinggi hilal di Jakarta sudah mencapai 4 derajat dengan elongasi 6,02 derajat. Kriteria MABIMS menyebutkan tinggi hilal harus mencapai 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sementara di Jawa Timur, tinggi hilal hanya 3 derajat dan elongasinya 5,9, yang belum memenuhi kriteria,” kata Cholil.

Meskipun demikian, jika hasil pemantauan hilal di Aceh menunjukkan hasil yang sah (muktabar), maka awal Ramadan bisa jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

Namun, jika hilal tidak teramati, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari, sehingga puasa dimulai pada Minggu, 2 Maret 2025.

Cholil juga menambahkan bahwa meskipun ada perbedaan penetapan awal puasa, pemerintah bisa mengumumkan keputusan tersebut dengan cara yang tetap mengacu pada hasil pemantauan hilal, baik berhasil atau tidak.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga memprediksi bahwa hilal akan terlihat pada 2 Maret 2025, yang artinya puasa Ramadan 2025 kemungkinan dimulai pada hari tersebut.

Perbedaan ini menyoroti tantangan teknis dalam penetapan awal Ramadan, meskipun umat Muslim di Indonesia umumnya dapat merayakan Lebaran bersama, terlepas dari perbedaan dalam penentuan awal puasa.(*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi jika terbukti melakukan praktik yang merugikan konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Ketua BPKN, Mufti Mubarok, sebagai respons atas dugaan pengoplosan bahan bakar jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Menurut Mufti, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. “Jika terbukti ada unsur kesalahan dalam penyediaan barang atau jasa, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen,” ujar Mufti saat dihubungi, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Mufti menambahkan bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, baik secara individu maupun melalui kelompok, lembaga perlindungan konsumen, atau pemerintah.

Berdasarkan Pasal 45 UU PK, gugatan tersebut dapat diajukan melalui tiga jalur, yaitu langsung ke pelaku usaha, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau ke pengadilan negeri.

Baca juga: Skandal BBM Oplosan: Korupsi di Pertamina Rugikan Negara Rp193,7 Triliun

Baca juga: Pertamina Jamin Kualitas Pertamax, Tidak Ada Perubahan RON atau Pengoplosan

Dalam kasus dugaan pengoplosan Pertamax ini, BPKN tidak mengajukan gugatan langsung, tetapi akan mendampingi konsumen yang melaporkan kerugian. “Kami telah membuka layanan pengaduan melalui call center BPKN 153 untuk menampung keluhan masyarakat,” kata Mufti.

Sebelumnya, Kejagung mengungkap adanya dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Dalam laporan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite dengan harga Pertamax, lalu mencampurnya di depo atau tempat penyimpanan agar memiliki spesifikasi setara RON 92.

“Tersangka RS melakukan pembayaran untuk RON 92 (Pertamax), padahal yang dibeli sebenarnya hanya RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending agar menyerupai Pertamax,” demikian pernyataan Kejagung, Selasa (25/2/2025).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dapat merugikan konsumen yang membeli bahan bakar dengan kualitas yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Masyarakat yang merasa dirugikan diimbau untuk segera melaporkan melalui jalur resmi guna mendapatkan perlindungan hukum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pasca dua hari debut, Hearts 2 Hearts trending 1 di youtube untuk kategori musik di Indonesia. Girl group besutan SM Entertainment, yang terdiri dari Carmen, Jiwoo, Yuha, Stella, Juun, A-na, Ian dan Yeon.

Hearts 2 Hearts menjadi viral di kalangan penggemar korea di Indonesia dikarenakan salah satu membernya yaitu Carmen, berasal dari Indonesia. Carmen, gadis cantik asal Bali ini, menjadi anggota girlgrup pertama dari Indonesia yang masuk di salah satu 3 perusahaan besar industri musik korea atau biasa disebut The Big 3. The Big 3 yaitu, YGentertainment, SMentertainment dan JYPentertainment.

Pemilik nama asli Nyoman Ayu Carmenita ini, terus menjadi buah bibir dikalangan pecinta Kpop Indonesia. Bahkan di Musik Video yang baru dirilis 2 hari yang lalu, banjir komentar untuk Carmen terus berdatangan.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 7 juta lebih streaming di platform Youtube, dengan komentar sebanyak 36 ribu komentar. Berikut beberapa komentar dari netizen Indonesia.

baca juga: Keakraban Walikota Maulana dan Gibran Rakabuming dalam Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

baca juga: Pertamina Jamin Kualitas Pertamax, Tidak Ada Perubahan RON atau Pengoplosan

@cdrz**** menyebutkan “Congratulations Carmen for being the first Indonesian to debut under big 3! We’re so proud of you, cantik <3.

@den*** menyebutkan SM SEKALIII, SELAMAT DEBUT H2H DAN SELAMAT CARMEN THE FIRST SM IDOL FROM INDONESIA

Hearts 2 Hearts ini merupakan girl grup naungan SM Entertainment. Dengan membawakan lagu “The Chase” hearts 2 hearts akan tampil dibeberapa ajang musik show yang ada di Korea Selatan.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PetroChina International Jabung kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan bergengsi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI. Penghargaan ini diberikan atas kinerja unggul dalam pengelolaan lingkungan untuk dua wilayah operasi PetroChina, yaitu Lapangan Betara Area (gas) dan Lapangan Geragai Area (minyak), yang keduanya mendapatkan peringkat Proper Hijau 2024.

Prosesi penyerahan penghargaan dilakukan di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (24/2). Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, secara langsung menyerahkan penghargaan kepada perwakilan PetroChina.

Selanjutnya presiden Direktur PetroChina Jabung, Wang Lei, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa penghargaan Proper Hijau merupakan bukti nyata komitmen PetroChina dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta menerapkan praktik industri migas yang bertanggung jawab di Indonesia.

“Penghargaan ini menegaskan komitmen kami terhadap praktik operasi minyak dan gas yang bertanggung jawab, serta perlindungan lingkungan. Lebih dari itu, penghargaan ini juga menyoroti upaya kami dalam mengembangkan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar Jabung,” ujar Wang Lei.

Ia juga menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi PetroChina untuk terus menerapkan inovasi teknologi ramah lingkungan serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.

Baca Juga:Kecanggihan Honda PCX 160 RoadSync dan Motor Listrik Futuristik di IIMS 2025

Baca juga: Zee Eks JKT48 Pilih Yamaha Fazzio Hybrid, sebagai Skutik Primadona Anak Muda

Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turut memberikan apresiasi terhadap capaian PetroChina International Jabung. Menurutnya, penghargaan Proper Emas dan Proper Hijau menunjukkan dedikasi perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab.

Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LKPEM), Dr. AM Hardianto, menilai penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap upaya PetroChina dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Ia juga mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengikuti jejak PetroChina dalam meraih prestasi serupa.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa PetroChina dan sejumlah perusahaan lainnya telah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta sistem manajemen lingkungan yang baik. Keberhasilan ini tentunya meningkatkan kepercayaan publik, termasuk masyarakat sekitar,” katanya.

Dengan raihan Proper Hijau 2024 ini, PetroChina semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan migas yang tidak hanya fokus pada produksi energi, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jakarta, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, Selasa(23/02)

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menyebut para tersangka terdiri dari empat petinggi anak perusahaan Pertamina dan tiga pihak swasta.

“Perbuatan melawan hukum ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun,” ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Senin (24/02) malam.

Selanjutnya modus korupsi para tersangka, diduga sengaja mengurangi produksi minyak bumi dalam negeri agar terlihat tidak ekonomis. Hal ini dijadikan alasan untuk mengimpor minyak dalam jumlah besar. Selain itu, mereka menaikkan harga kontrak pengiriman minyak impor.

Baca juga:PSSI Akan Naturalisasi 3 Pemain Baru Jelang Laga Kualifikasi Piala Dunia, Berikut Nama-namanya

Baca juga: Vonis Budi Said Diperberat Jadi 16 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Triliun

Salah satu modus utama adalah pengoplosan bahan bakar minyak (BBM). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa para tersangka mengimpor BBM berkualitas rendah seperti RON 90, RON 88, dan BBM di bawah RON 92. BBM ini kemudian disimpan di storage di Merak, Banten, sebelum dicampur agar bisa dijual sebagai RON 92 atau Pertamax.

“Mereka menyimpan BBM impor di Merak, lalu mencampurnya agar memenuhi standar RON 92,” ujar Harli, Selasa (25/02).

Selain itu, mereka juga diduga melakukan mark up harga kontrak pengiriman minyak mentah dan BBM impor dengan menggunakan broker. Akibatnya, harga minyak yang diimpor lebih mahal dari harga seharusnya, sehingga negara mengalami kerugian besar.

Lebih lanjut kejagung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
2. SDS – Direktur Feed Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
3. YF – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping
4. AP – VP Feed Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional
5. MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
6. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
7. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak

Penyidik telah memeriksa 96 saksi dan dua saksi ahli sebelum menetapkan mereka sebagai tersangka. Ketujuh tersangka langsung ditahan setelah penetapan.

selanjutnya, PT Pertamina menyatakan bahwa nantinya akan menghormati proses hukum yang berjalan.

“Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Selasa (25/02).

Hingga berita ini diterbitkan, kuasa hukum para tersangka belum memberikan pernyataan resmi(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menanggapi berbagai isu yang beredar di masyarakat dan media, Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa, tidak ada pengoplosan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.

Kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni memiliki RON 92.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahwa setiap produk BBM yang diterima di terminal Pertamina sudah mengikuti standar yang berlaku.

“Produk BBM yang kami terima di terminal telah sesuai dengan RON yang ditentukan, di mana Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Sejak pertama kali diterima, produk tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Heppy pada Selasa, 25 Februari 2025.

Baca juga: Jun Mahir Sidak ke OPD dan Mall Pelayanan Publik, Tekankan Peningkatan Kinerja

Baca juga: Diza Hazrah Aljosha Tekankan Peningkatan Kualitas Kesehatan dalam Program 100 Hari Kerja

Heppy menambahkan bahwa, proses yang dilakukan di terminal utama BBM hanya berupa injeksi warna (dyes) untuk membedakan produk dan memudahkan pengenalan oleh masyarakat.

Selain itu, ada juga penambahan additive yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja produk Pertamax.

“Injeksi warna dan additive bukan untuk mengubah RON atau mencampur bahan bakar. Kami pastikan kualitas Pertamax tetap terjaga sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” jelas Heppy.

Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa seluruh proses distribusi BBM dilakukan dengan prosedur yang ketat dan diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Kami mengikuti seluruh prosedur dengan ketat dan proses distribusi BBM juga diawasi langsung oleh BPH Migas untuk memastikan kualitas produk yang diterima oleh konsumen,” tambah Heppy.

Heppy juga mengungkapkan bahwa, Pertamina berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), dengan tujuan memberikan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen.

“Kami memastikan bahwa produk yang kami distribusikan aman dan berkualitas, sehingga konsumen dapat merasa tenang,” tutup Heppy.

Dengan langkah-langkah pengawasan yang ketat dan komitmen terhadap kualitas, Pertamina memastikan bahwa tidak ada perubahan atau penurunan kualitas pada produk BBM, termasuk Pertamax, yang disalurkan kepada masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyambut baik inisiatif pemerintah dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertujuan mendukung pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) secara lebih komprehensif.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat investasi dalam negeri dan perekonomian nasional yang berkelanjutan.

Dian menyampaikan, pembentukan BPI Danantara merupakan hasil dari pengesahan Perubahan Ketiga Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN, yang disahkan oleh DPR pada 4 Februari 2025.

BPI Danantara memiliki tugas utama untuk mengelola kekayaan negara secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengoptimalkan penggunaannya untuk investasi strategis, seperti hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, energi, industri substitusi impor, dan digitalisasi.

Menurut Dian, keberadaan BPI Danantara bukanlah hal yang baru. Sovereign Wealth Funds (SWF) sudah diterapkan di banyak negara dengan sukses, seperti Government Pension Fund Global (Norwegia), Temasek Holdings (Singapura), Qatar Investment Authority (Qatar), dan Abu Dhabi Investment Authority (UEA).

Mereka mengelola dana investasi besar dalam berbagai instrumen keuangan, terutama pada sektor inovasi teknologi, energi terbarukan, dan rantai pasokan barang serta jasa strategis.

Optimalkan Pengelolaan Aset BUMN untuk Efisiensi dan Transparansi

Diharapkan dengan adanya BPI Danantara, pengelolaan aset negara dapat lebih optimal, mengintegrasikan pengelolaan kekayaan negara, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal ini diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Pada tahap awal, BPI Danantara akan mengonsolidasikan beberapa BUMN besar, termasuk BUMN sektor keuangan, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Ketiga bank ini wajib tunduk pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sebagai lembaga negara yang diamanatkan oleh UU P2SK, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan, termasuk menjaga pengelolaan Bank BUMN agar tetap good governance, prudent, serta mengedepankan praktik manajemen risiko yang memadai demi menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ketiga bank BUMN yang terlibat juga merupakan perusahaan terbuka, di mana sebagian sahamnya dimiliki oleh investor selain pemerintah.

Oleh karena itu, bank-bank tersebut berkewajiban untuk terus berkinerja baik dan menjaga persepsi positif di mata investor.

Penerapan Prinsip Prudential Banking untuk Keberlanjutan Industri Perbankan

Peraturan terkait industri perbankan senantiasa berpegang pada prinsip prudential banking, yang sesuai dengan international best practices, mengingat Indonesia merupakan anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

Oleh karena itu, setiap aspek operasional bank, termasuk bank BUMN, harus mengikuti pedoman yang mengikat ini, serta menjaga integritas dan transparansi pengelolaannya, sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat peluncuran BPI Danantara.

Koordinasi OJK dengan Kementerian dan Lembaga Terkait

OJK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan mengenai implikasi teknis pembentukan BPI Danantara.

Termasuk skema lebih lanjut tentang pengelolaan Bank BUMN oleh BPI Danantara, yang akan diatur melalui peraturan turunan.

Koordinasi ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan Bank BUMN berjalan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Positif Bank BUMN

Pada tahun 2024, ketiga bank BUMN yang akan dikonsolidasikan oleh BPI Danantara menunjukkan kinerja positif.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, laba bersih, dan kredit yang mengalami kenaikan, dengan kualitas aset yang terjaga, permodalan yang kuat, serta likuiditas yang memadai.

Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kinerja ketiga bank BUMN ini diperkirakan akan terjaga dengan baik.

Fokus pada Fundamental yang Sehat pada 2025

Pada tahun 2025, Bank BUMN akan terus fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan.

Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, Bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan stabil meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.

Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memperkuat posisi sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional.

Danantara Tidak Mempengaruhi Layanan Perbankan dan Keamanan Simpanan

Dian menegaskan bahwa, pembentukan BPI Danantara tidak akan memengaruhi kualitas operasional dan layanan perbankan, maupun keamanan simpanan masyarakat di bank BUMN.

Bank BUMN akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK mengimbau agar Bank BUMN terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan kepada nasabah untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

OJK juga akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap selaras dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto.(*)