PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Hutama Karya (Persero) menggelar Apel Siaga Nataru 2025–2026 sebagai bentuk kesiapan operasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kegiatan ini dilaksanakan di Rest Area KM 397 Jalur A Tol Palembang–Betung, Selasa (16/12/2025).

Apel siaga dipimpin oleh Aiptu Bambang Pramono selaku Komandan Apel, dengan Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi, bertindak sebagai Pembina Apel.

Kegiatan ini menandai dimulainya kesiapsiagaan layanan tol sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi lonjakan arus lalu lintas selama libur akhir tahun.

Sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait turut hadir, di antaranya Bupati Banyuasin Askolani, perwakilan Pemerintah Kota Palembang, Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo, Balai Provinsi Sumatra Selatan, BPBD, Damkar, BPJN Lampung dan Jambi, serta ratusan personel tim siaga Nataru.

Dalam rangkaian apel, Hutama Karya juga mengukuhkan Tim Penanganan Layanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang diwakili Ketua Tim Dwi Aryono Bayuaji.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan dan peralatan operasional, seperti kendaraan patroli, derek, rescue, dan ambulans, sebagai simbol kesiapan layanan di lapangan.

Dalam arahannya, Gunadi menyampaikan bahwa volume lalu lintas di JTTS diproyeksikan meningkat hingga 30,2 persen selama periode Nataru.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan menyeluruh, baik dari sisi infrastruktur, personel, maupun koordinasi lintas instansi pusat dan daerah.

Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, Hutama Karya memastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala di ruas JTTS telah rampung sebelum puncak Nataru.

“Kami memastikan seluruh ruas tol dalam kondisi prima agar pengguna jalan dapat menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” ujar EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah.

Selama Nataru, Hutama Karya mengoperasikan 14 ruas JTTS sepanjang 800,52 kilometer, dengan dukungan 3.223 personel siaga, 451 unit armada operasional, serta 29 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

Layanan juga diperkuat dengan ratusan gardu tol, mobile reader, kamera CCTV, dan ratusan Variable Message Sign (VMS) yang terintegrasi melalui HK Toll Apps.

Hutama Karya turut menyiapkan strategi layanan tambahan, termasuk pengoperasian ruas fungsional dan penerapan holding system di TIP untuk mengatur arus kendaraan.

Puncak arus mudik Natal diperkirakan terjadi pada 20–21 Desember 2025, sementara puncak arus balik Tahun Baru diproyeksikan pada 1 serta 3–4 Januari 2026.

Mengusung tagline “Perjalanan Nataru Lebih Cepat, Karena Sumatera Sudah Dekat”, Hutama Karya menegaskan komitmennya menghadirkan layanan jalan tol yang andal, aman, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan selama periode libur panjang.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus mempercepat penanganan darurat pascabanjir dan tanah longsor di ruas Padang Panjang–Sicincin (Padang–Bukittinggi via Lembah Anai).

Setelah mendapat penugasan resmi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat, HKI langsung mengerahkan sumber daya untuk memulihkan akses vital tersebut.

Sebagai bagian dari progres penanganan, sejak 8 Desember 2025 dilakukan uji coba terbatas pembukaan jalan untuk kendaraan roda dua.

Selanjutnya, pada Selasa (16/12/2025), uji coba open traffic kendaraan roda empat resmi diberlakukan.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatra Barat Gatot Tri Suryanta, didampingi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin.

Uji coba ini dijadwalkan berlangsung hingga 21 Desember 2025, dengan pengaturan waktu operasional tertentu guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan kelancaran pekerjaan di lapangan.

Bupati Tanah Datar Eka Putra sebelumnya menyampaikan bahwa pembukaan jalur roda empat dilakukan setelah tahap penilaian kesiapan infrastruktur dan keamanan

“Akses kendaraan roda empat dibuka mulai pukul 16.00 hingga 09.00 pagi sebagai langkah uji coba,” ujarnya.

Kapolres Padang Panjang AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengimbau masyarakat untuk mematuhi arahan petugas selama melintasi jalur Lembah Anai.

Ia menjelaskan, pembatasan waktu operasional dilakukan agar proses perbaikan dengan alat berat dapat dimaksimalkan pada siang hari, mengingat potensi cuaca ekstrem pada malam hari.

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam pembukaan jalur tersebut agar keselamatan pengguna jalan tetap terjamin.

Dalam kunjungan lapangan, Deputi Kemenko Infrastruktur Muhammad Rachmat Kaimuddin menekankan perlunya perhitungan matang terhadap aliran sungai di sekitar badan jalan.

Menurutnya, rekayasa teknis harus dilakukan secara komprehensif untuk mengantisipasi potensi aliran air yang dapat kembali mengganggu struktur jalan.

Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen mempercepat pemulihan akses Lembah Anai dengan tetap menjaga mutu pekerjaan.

“Kami mengerahkan seluruh kemampuan agar jalan ini dapat berfungsi normal kembali secepat mungkin, dengan kualitas yang tetap terjaga,” ujarnya.

Selain penanganan infrastruktur, HKI bersama Hutama Karya juga menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat berupa toilet portable, genset, perlengkapan bayi dan dewasa, serta toren air yang diserahkan melalui Posko BPBD Agam.

Melalui langkah penanganan darurat dan dukungan kemanusiaan tersebut, HKI menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan infrastruktur serta membantu masyarakat Sumatra Barat bangkit pascabencana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat negara tidak boleh menjadikan lokasi bencana sebagai ajang wisata bencana.

Pernyataan ini disampaikan saat arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), di tengah penanganan bencana yang masih berlangsung di beberapa daerah.

Prabowo menyoroti praktik sebagian pejabat dan tokoh publik yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan atau foto-foto tanpa tujuan konkret

“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan membantu mengatasi masalah. Rakyat di situ jangan dijadikan objek,” tegasnya.

Presiden menegaskan setiap kunjungan ke daerah terdampak bencana harus dilandasi empati dan tanggung jawab.

Serta fokus pada upaya membantu masyarakat secara nyata. Kegiatan pejabat di lokasi bencana seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak.

Hingga memastikan bantuan tersalurkan efektif, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi publik terkait bencana.

Pejabat diminta menyampaikan informasi faktual, menenangkan, dan berpihak pada korban, tanpa mengeksploitasi penderitaan warga terdampak.

Presiden juga menyatakan komitmennya untuk memantau penanganan bencana secara langsung, minimal satu minggu sekali, agar proses tanggap darurat, pemulihan pascabencana, dan mitigasi bencana berjalan optimal.

Arahan ini menegaskan standar etika bagi pejabat publik dalam merespons bencana: hadir dengan empati, tindakan nyata, dan bukan sekadar menunjukkan kehadiran di tengah musibah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan resmi mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik sejumlah perusahaan kayu dan pemanfaatan hutan di berbagai wilayah Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari upaya penertiban izin kehutanan yang bermasalah.

Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan izin mencakup luasan lebih dari 1 juta hektare kawasan hutan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Pulau Sumatera.

Langkah ini diambil setelah evaluasi kepatuhan pemegang izin, khususnya terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban administrasi, dan dampak pemanfaatan hutan terhadap masyarakat sekitar.

Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penegakan aturan tegas terhadap perusahaan yang lalai atau menyalahgunakan izin.

Presiden menilai kerusakan hutan berpotensi memperbesar risiko bencana alam, seperti banjir dan longsor, serta mengancam keselamatan warga.

Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi.

Pemerintah menilai faktor cuaca ekstrem diperparah oleh menurunnya kualitas tutupan hutan.

Penertiban izin PBPH menjadi strategi penting untuk memperkuat mitigasi bencana jangka panjang.

Menteri Kehutanan menegaskan pencabutan izin PBPH dapat diikuti langkah hukum tambahan.

Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan tidak segan menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana jika ditemukan pelanggaran berat dalam pengelolaan kawasan hutan.

Selain itu, kawasan hutan yang izinnya dicabut akan dievaluasi untuk menentukan pengelolaan selanjutnya.

Pemerintah membuka opsi pengembalian fungsi hutan sebagai hutan lindung atau pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Langkah pencabutan 22 izin PBPH ini merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan nasional.

Sekaligus menegaskan komitmen pemerintah menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Serta memastikan hutan tetap berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan perlindungan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia berhasil meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), tidak hanya karena percepatan kepesertaan.

Tetapi juga kemampuan negara memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan kapan pun dan di mana pun tanpa hambatan teknis maupun biaya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa program JKN merupakan ambisi besar negara untuk menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan merata.

Dengan kepesertaan lebih dari 98%, tantangan terbesar kini adalah inflasi alat kesehatan dan meningkatnya penyakit berbiaya tinggi.

“Efisiensi dalam penyelenggaraan JKN penting tanpa menurunkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan,” kata Pratikno.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan bahwa UHC adalah investasi bangsa untuk kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Kesehatan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi fondasi negara yang kuat dan sejahtera.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus RUU BPJS, Ahmad Nizar Shihab, menekankan bahwa UHC sejatinya memastikan layanan kesehatan mudah diakses dan tidak membuat masyarakat jatuh miskin karena biaya berobat.

Nizar juga menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan ditempatkan langsung di bawah Presiden untuk menjaga independensi dan koordinasi lintas kementerian, sehingga tata kelola jaminan sosial tetap stabil.

Inti sistem jaminan sosial Indonesia, menurut Nizar, adalah gotong royong. Negara menanggung iuran warga kurang mampu, sementara masyarakat mampu saling membantu.

“Dengan UHC, tidak ada orang Indonesia yang dibiarkan menderita karena sakit,” ujarnya.

Pada momentum World UHC Day, Nizar berharap pencapaian UHC mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat sarana dan prasarana kesehatan.

Sehingga akses layanan bagi seluruh masyarakat semakin mudah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, kembali meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus peraturan penagihan utang oleh pihak ketiga.

Permintaan ini muncul setelah sejumlah kasus penagihan utang berujung tindak pidana dan menelan korban jiwa, salah satunya di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis (11/12/2025).

Abdullah menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tidak efektif dan berpotensi disalahgunakan.

Ia menegaskan bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat langsung bagi pihak ketiga untuk melakukan penagihan utang, melainkan hanya kepada kreditur.

Politikus yang akrab disapa Abduh menegaskan bahwa OJK harus bertanggung jawab penuh.

Tidak cukup hanya membuat regulasi, OJK perlu melakukan pengawasan ketat dan mitigasi risiko agar penagihan utang tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

Abdullah mendesak agar penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan, tanpa melibatkan pihak ketiga

Ia juga menyinggung kasus penagihan utang dengan ancaman dan kekerasan di Jalan Juanda, Depok pada Sabtu (13/12/2025).

“Kembalikan penagihan utang kepada pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga. Perbaiki tata kelola penagihan utang dengan fokus pada perlindungan konsumen dan hak pelaku usaha, serta minim celah tindak pidana,” tegas Abdullah.

Selain itu, Abdullah meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas pelaku usaha jasa keuangan yang melakukan penagihan utang secara melanggar hukum, dengan sanksi baik etik maupun pidana.(*)

BANDUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebun Teh Sukawana menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di kawasan Bandung Utara, Jawa Barat.

Berada di perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, kawasan ini menawarkan udara sejuk, hamparan kebun teh hijau, serta panorama alam yang menenangkan.

Keindahan hamparan kebun teh menjadi daya tarik utama Kebun Teh Sukawana. Barisan tanaman teh yang tertata rapi mengikuti kontur perbukitan menciptakan lanskap alami yang indah dan fotogenik.

Kabut tipis yang kerap turun pada pagi dan sore hari semakin menambah suasana tenang, menjadikan lokasi ini favorit bagi pencinta fotografi alam.

Selain menikmati pemandangan, pengunjung dapat berjalan kaki menyusuri jalur di tengah kebun teh. Trek yang tersedia relatif mudah dilalui dan cocok untuk wisata santai.

Suasana yang sunyi, jauh dari kebisingan perkotaan, membuat Kebun Teh Sukawana sering dijadikan tempat relaksasi dan refleksi diri.

Kebun Teh Sukawana juga kerap menjadi titik singgah wisatawan yang hendak menuju kawasan Gunung Tangkuban Perahu.

Lokasinya yang strategis membuat destinasi ini mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun sepeda motor.

Sepanjang perjalanan, wisatawan akan disuguhi pemandangan hutan pinus dan perbukitan yang menambah pengalaman berwisata.

Meski merupakan wisata alam terbuka, fasilitas di Kebun Teh Sukawana terbilang cukup memadai. Tersedia area parkir, warung sederhana, serta beberapa titik istirahat.

Namun, kawasan ini tetap mempertahankan konsep alami tanpa banyak bangunan permanen sehingga keasriannya tetap terjaga.

Pengunjung diimbau untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak tanaman teh. Perlu diketahui, kebun ini masih berfungsi sebagai area produksi.

Sehingga wisatawan diharapkan mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan suasana yang sejuk dan pemandangan hijau yang menenangkan, Kebun Teh Sukawana menawarkan pengalaman wisata alam sederhana namun berkesan.

Destinasi ini cocok bagi wisatawan yang ingin melepas penat dan menikmati keindahan alam tanpa harus bepergian jauh dari pusat kota.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia kembali menorehkan prestasi di sektor pariwisata global. Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinobatkan sebagai salah satu dari 20 destinasi wisata terbaik dunia tahun 2026 versi BBC.

Pengakuan tersebut diumumkan dalam panduan perjalanan tahunan BBC yang dirilis pada Jumat (12/12).

BBC menyebut bahwa daftar destinasi terbaik dunia ini tidak hanya disusun berdasarkan keindahan alam semata.

Penilaian juga mempertimbangkan peran pariwisata dalam mendukung komunitas lokal, melindungi lingkungan, serta menjaga warisan budaya.

Proses kurasi melibatkan staf redaksi BBC, jurnalis perjalanan tepercaya, hingga otoritas pariwisata berkelanjutan internasional.

Pulau Komodo dinilai memiliki daya tarik yang unik dan langka di tingkat global.

BBC menggambarkan kawasan ini sebagai salah satu “teater satwa liar terbesar di bumi.”

Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Wisatawan dapat menikmati pantai berpasir merah muda, lanskap savana yang dramatis, taman karang dengan keanekaragaman hayati tinggi, serta habitat alami terakhir komodo liar di dunia.

Tahun 2026 juga menjadi momentum penting bagi Taman Nasional Komodo karena akan memperingati ulang tahun ke-45.

Perayaan tersebut direncanakan diiringi dengan peluncuran sejumlah program konservasi baru serta penerapan sistem pengelolaan pengunjung yang lebih ketat.

Langkah ini bertujuan menjaga kelestarian komodo dan ekosistem laut yang rentan terhadap tekanan pariwisata dan dampak perubahan iklim.

BBC turut menyoroti peningkatan akses menuju Labuan Bajo sebagai pintu gerbang utama ke Pulau Komodo.

Kehadiran penerbangan langsung dari sejumlah kota internasional seperti Singapura dan Kuala Lumpur dinilai mempermudah wisatawan mancanegara.

Selain itu, pengalaman wisata disebut semakin berkualitas karena wisatawan didampingi pemandu dan penjaga hutan lokal.

Sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Selain Pulau Komodo, BBC juga memasukkan berbagai destinasi dari sejumlah negara dalam daftar 20 destinasi terbaik dunia tahun 2026.

Daftar tersebut mencerminkan keberagaman pengalaman wisata, mulai dari alam, budaya, hingga kota bersejarah di berbagai belahan dunia.

1. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

2. Aljazair

3. Colchagua, Chile

4. Cook Islands

5. Kosta Rika

6. Hebrides, Skotlandia

7. Ishikawa, Jepang

8. Pulau Komodo, Indonesia

9. Loreto, Meksiko

10. Montenegro

11. Oregon Coast, Amerika Serikat

12. Oulu, Finlandia

13. Philadelphia, Amerika Serikat

14. Phnom Penh, Kamboja

15. Guimarães, Portugal

16. Samburu, Kenya

17. Santo Domingo, Republik Dominika

18. The Slocan Valley, Kanada

19. Uluru, Australia

20. Uruguay. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 meninggalkan tantangan besar dalam proses pemulihan.

Selain merusak infrastruktur dan ratusan ribu rumah warga, banjir bandang juga membawa ribuan batang kayu gelondongan yang hanyut mengikuti arus sungai hingga ke permukiman penduduk.

Kini, kayu-kayu hanyut tersebut dimanfaatkan sebagai bahan untuk membangun kembali rumah warga dan memenuhi kebutuhan darurat pascabanjir.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan pemanfaatan kayu hanyutan hasil banjir untuk mendukung proses rekonstruksi pascabencana.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu percepatan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ia menegaskan bahwa penyaluran dan pemanfaatan kayu dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat penegak hukum guna memastikan penggunaan kayu berjalan sesuai ketentuan.

“Penyaluran pemanfaatan kayu hanyutan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana diselenggarakan secara terpadu antara Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah dan unsur aparat penegak hukum,” ujar Laksmi.

Di lapangan, masyarakat bersama aparat desa dan relawan mulai memanfaatkan kayu gelondongan yang sebelumnya menghambat akses evakuasi.

Kayu-kayu tersebut dipotong dan diolah menjadi bahan bangunan untuk rumah darurat serta fasilitas sementara lainnya.

Upaya ini membantu mempercepat proses pemulihan di tengah keterbatasan pasokan material bangunan akibat terganggunya jalur distribusi.

Pemanfaatan kayu hasil banjir juga mencerminkan kemandirian masyarakat terdampak dalam menghadapi situasi darurat.

Banyak warga memilih menggunakan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka sebagai solusi cepat untuk membangun hunian sementara sambil menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap pemanfaatan kayu hanyut harus dilaporkan dan diawasi agar tidak disalahgunakan.

Aparat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih melakukan verifikasi untuk memastikan kayu tersebut berasal dari material alami akibat banjir, bukan hasil pembalakan liar.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat, proses pemulihan pascabanjir di wilayah Sumatera diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran bagi ribuan warga yang terdampak bencana.(*)