SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Aksi begal motor bersenjata tajam yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Dusun Dalam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, akhirnya berhasil diungkap.

Polres Sarolangun bersama Polsek Bathin VIII berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian.

Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, melalui Kasat Reskrim AKP Yosua Adrian mengungkapkan bahwa, tersangka berinisial JLK, warga Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun.

Aksi kejahatan itu terjadi pada Selasa, 30 September 2025, sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat itu, korban berinisial AB sedang mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam (BH 6871 QC) dari arah Limbur Tembesi menuju Desa Tanjung.

Di kawasan Simpang Petai, korban dipepet oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai motor Yamaha NMAX hitam.

Salah satu pelaku turun dan menodongkan senjata tajam ke leher korban hingga korban terjatuh. Sepeda motor korban kemudian dirampas dan dibawa kabur.

Korban mengalami kerugian sekitar Rp8 juta dan segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Menindaklanjuti laporan itu, Tim Macan Pseko Satreskrim Polres Sarolangun dan Polsek Bathin VIII langsung bergerak.

Setelah serangkaian penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka di wilayah Kecamatan Bathin VIII pada malam harinya, tanpa perlawanan.

“Kami juga berhasil mengamankan barang bukti satu unit motor milik korban. Tersangka saat ini telah ditahan di Mapolres Sarolangun,” jelas AKP Yosua.

Tersangka dijerat dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Polisi mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat berkendara, terutama di jalur sepi. Disarankan menggunakan kunci ganda dan tidak bepergian sendiri saat dini hari atau pagi buta.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perkara korupsi terkait persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2017–2018 dengan terdakwa Suliyanti terus bergulir di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada sidang terbaru, jaksa dari KPK menghadirkan tiga saksi, yaitu Apif Firmasah, Andi Putra Wijaya, dan pihak kontraktor Kendri Arion.

Menariknya, dalam kesaksiannya di persidangan Selasa 30 September 2025, Kendri Arion menyebut nama Dody Irawan, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi periode 2017, sebagai pihak yang meminta uang suap kepada dirinya.

Kendri mengungkap bahwa Dody pertama kali meminta Rp 500 juta terkait pengesahan APBD 2017, lalu menambah permintaan Rp 200 juta pada pertemuan berikutnya di awal 2017.

Sementara itu, pihak Jaksa Penuntut Umum KPK membantah bahwa Dody menerima uang tersebut secara langsung.

Menurut JPU, pengumpulan dan pencatatan dana tersebut dilakukan oleh seseorang bernama IIM yang berperan sebagai perantara.

Menurut JPU KPK, permintaan yang dilakukan Dody kepada saksi berada di luar anggaran ketok palu yang dialokasikan untuk anggota DPRD. Fokus KPK hanya terhadap dana yang terkait persetujuan APBD.

Sedangkan, dari kesaksian saksi Apif, disebut bahwa anggota legislatif yang mencalonkan diri di pilkada justru tak menerima Rp 200 juta dari dana ketok palu namanya dicoret dari daftar penerima.

Proses persidangan terus berlanjut dengan pengujian fakta dan bukti, termasuk keterkaitan antara Dody Irawan dan praktik suap APBD yang sedang menjadi pokok perkara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Besok, Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada Rabu (2/10/2025).

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh persiapan teknis menjelang pelantikan tengah dilakukan, termasuk proses pengiriman undangan resmi.

“Hari ini kami sedang memfinalisasi seluruh persiapan pelantikan. Undangan sedang disebarkan. Pejabat eselon II, III, dan IV akan dilantik,” ujar Maulana singkat, saat dikonfirmasi, Rabu (1/10).

Meski membenarkan adanya pelantikan, Maulana belum bersedia mengungkap siapa saja pejabat yang akan dimutasi atau dipromosikan.

Ia hanya menegaskan bahwa, pelantikan dilakukan dalam rangka penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi, A Ridwan, juga membenarkan pelaksanaan pelantikan dalam waktu dekat.

Namun, seperti halnya Wali Kota, ia belum membeberkan nama-nama pejabat yang akan bergeser posisi.

“Yang jelas penempatan nanti akan disesuaikan dengan kompetensi dan kinerja masing-masing pejabat. Kami ingin posisi dijabat oleh orang-orang yang tepat,” ujarnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan struktur organisasi di lingkungan Pemkot Jambi, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyatakan bahwa pemerintah kota segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Maulana, antrean terjadi bukan karena perubahan kuota BBM bersubsidi, tetapi akibat meningkatnya permintaan solar di sektor transportasi dan usaha lainnya.

“Kuota solar tidak berubah, tapi permintaan meningkat. Akibatnya, antrean kendaraan – khususnya truk dan kendaraan besar – terjadi di banyak SPBU hingga menimbulkan kemacetan,” jelas Maulana, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, antrean yang mengular telah mengganggu aktivitas warga dan menurunkan kenyamanan berkendara di kawasan perkotaan.

“Kami sudah menerima banyak laporan masyarakat. Macet di berbagai titik, bahkan sampai mengganggu aktivitas ekonomi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Jambi akan segera mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan besar di dalam kota, terutama yang tidak memiliki barcode resmi dari sistem distribusi Pertamina.

“Kendaraan besar yang tidak memiliki barcode tidak boleh lagi masuk wilayah kota. Solar di SPBU dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil yang memang sudah terdata,” kata Maulana.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas di pusat kota.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan dan penyesuaian distribusi solar di wilayah Jambi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.

Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.

“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.

Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.

“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.

Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.

Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengajak generasi muda, khususnya kalangan milenial, untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian.

Menurutnya, pertanian saat ini bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, tetapi telah berkembang menjadi sektor modern yang berbasis teknologi dan memiliki potensi ekonomi tinggi.

Ajakan ini disampaikan Maulana dalam kegiatan penanaman cabai dan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar.

Kegiatan ini berlangsung di salah satu lahan tidur milik pemerintah kota yang kini telah diubah menjadi lahan produktif.

“Pertanian saat ini sudah modern. Banyak kelompok tani kita, termasuk generasi muda, sudah mulai menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan teknologi pertanian terbaru. Ini adalah peluang besar,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa, keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian sangat penting untuk menjawab tantangan ketahanan pangan ke depan.

Selain itu, sektor ini juga bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan.

Maulana menyebutkan, lahan tidur seluas lebih dari 7 hektare milik Pemkot kini telah dimanfaatkan untuk budidaya cabai.

Komoditas ini dipilih karena pernah menjadi salah satu penyebab utama inflasi di Kota Jambi.

“Cabai itu strategis. Kalau produksi lokal meningkat, harga bisa stabil, inflasi bisa kita kendalikan,” kata dia.

“Apalagi kalau generasi muda ikut turun tangan, hasilnya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain mendorong keterlibatan milenial, Pemkot Jambi bersama Kementerian Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Jambi juga menyalurkan berbagai bantuan alsintan seperti traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, dan benih unggul kepada kelompok tani dan kelompok wanita tani.

Maulana juga merancang kebijakan agar aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi membeli hasil pertanian lokal secara langsung.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani dan memperkuat ekosistem pertanian daerah.

“Kalau ada 13.000 ASN, dan masing-masing beli 1 kg cabai dari petani lokal, itu sudah sangat membantu. Kita ingin ekonomi petani kita bergerak, dan anak muda punya semangat untuk bertani,” tambahnya.

Ia berharap ke depan semakin banyak pemuda Kota Jambi yang tidak hanya melihat pertanian sebagai pilihan terakhir, tetapi justru sebagai peluang masa depan yang menjanjikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah, pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya cabai serta penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) senilai Rp3,8 miliar.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyampaikan bahwa sekitar 7 hektare lahan milik Pemkot yang sebelumnya tidak produktif kini dimanfaatkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT).

Budidaya cabai menjadi fokus utama karena komoditas ini pernah memicu lonjakan inflasi di Kota Jambi.

“Kami terus mendorong masyarakat agar mengelola lahan tidur bersama kelompok tani. Hasilnya bisa menjadi sumber ekonomi baru sekaligus mengendalikan inflasi,” ujar Maulana, Rabu 1 Oktober 2025.

Penyerahan bantuan alsintan turut melibatkan Kementerian Pertanian RI, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, serta BPR MP.

Bantuan tersebut mencakup traktor roda dua dan empat, mesin semprot, pompa air, hingga bibit unggul.

Maulana juga menyampaikan rencana , akan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk membeli hasil pertanian lokal agar petani memiliki pasar yang jelas.

Ia mengajak generasi muda untuk terlibat aktif karena sektor pertanian saat ini telah memasuki era modern dan berbasis teknologi.

“Pertanian hari ini bukan lagi pekerjaan tradisional. Banyak kelompok tani di Kota Jambi yang sudah menggunakan sistem urban farming seperti hidroponik dan pemanfaatan pekarangan rumah. Ini peluang besar bagi milenial,” tambahnya.

Dengan sinergi lintas sektor ini, Kota Jambi berharap dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan pertanian perkotaan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memberikan apresiasi tinggi kepada para petani di Kota Jambi, khususnya kelompok wanita tani atau Himpunan Kelompok Wanita Tani (HKWT).

Dalam sebuah acara penyerahan bantuan alat pertanian, Maulana menegaskan bahwa peran emak-emak sebagai petani modern sangat luar biasa dan patut dihargai.

“Saya berterima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah menjadi bagian dari petani modern Kota Jambi. Banyak dari kelompok tani ini justru didominasi oleh para wanita emak-emak yang luar biasa,” ujar Wali Kota.

Dengan gaya khasnya, Maulana juga menyampaikan pujian secara santai kepada para petani wanita yang tetap produktif di tengah kesibukan rumah tangga.

“Biasanya kalau ibu-ibu, yang penting masak di rumah, anak-anak makan sudah disiapin, suami pun makan sudah. Jadi, waktunya bisa dimanfaatkan juga untuk bertani, dan itu keren sekali,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi juga menerima bantuan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan Kementerian Pertanian RI senilai Rp3,8 miliar dalam bentuk alat dan mesin pertanian, seperti handtraktor dan kendaraan roda empat.

“Bantuan ini langsung kami distribusikan kepada kelompok-kelompok tani yang benar-benar aktif dan memiliki lahan. Kita pastikan tidak asal bagi, tapi ke kelompok yang produktif,” jelasnya.

Wali Kota juga membuka peluang kerja sama bagi pihak swasta yang memiliki lahan menganggur agar bisa dimanfaatkan untuk pertanian produktif.

Ia bahkan menegaskan bahwa lahan tidur bisa saja diambil alih oleh negara jika tidak digunakan secara optimal.

Adapun nilai bantuan yang disalurkan mencakup handtraktor seharga Rp70 juta per unit dan alat lainnya dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

“Bantuan ini diserahkan oleh negara melalui saya, untuk dipakai mengelola lahan. Gunakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Maulana.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Jambi berharap pertanian kota bisa terus berkembang dan menjadi pilar ketahanan pangan daerah, dengan dukungan kuat dari seluruh kelompok tani, termasuk peran penting para wanita tani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui sinergi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi, Senin malam (29/9/2025).

Acara yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini langsung dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., beserta anggota komisi II lainnya.

Selain itu juga hadir Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Muhili Amin, Asisten Administrasi Umum Pemprov Jambi Jangcik Mohza, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh., M.M., beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Tampak pula hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, beserta jajaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan, kolaborasi strategis ini menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Jambi di tingkat nasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

“Suatu kebanggaan tentunya bagi kami, Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan dapat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Jambi. Untuk itu, malam ini terasa istimewa, insyaAllah banyak manfaatnya dari silahturahmi ini,” ujar Wali Kota Maulana.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan fokus kerja Pemkot Jambi yang sejalan dengan bidang dari Komisi II DPR RI.

Di antaranya adalah terkait dengan permasalahan penanganan banjir dan klaim aset Barang Milik Negera (BMN) yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Jambi.

Katanya, sistem pengendalian banjir di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan melakukan pekerjaan normalisasi anak sungai dan drainase perkotaan, dengan merevitalisasi sepanjang 13 kilometer sistem Sungai Asam.

“Secara bertahap, kami menyelesaikan satu demi satu bersama Balai Wilayah Sungai dengan fokus kerja berada dikawasan sepanjang sistem Sungai Asam, yang insyaAllah dengan pekerjaan ini dapat mengurangi dampak banjir hingga 60 persen,” ungkapnya.

Dalam penanganan banjir tersebut, Wali Kota Maulana juga menyebut, Pemkot Jambi juga telah merencanakan pembangunan 3 kolam retensi.

Yaitu, Kolam Retensi Kampung Banjir, Kolam Retensi Lingga Permai dan Kolam Retensi Lorong Arwah.

“Kami telah menyiapkan lahan seluas 9,1 hektar untuk kolam retensi dengan kedalaman 4,2 meter, sekaligus akan menjadi Danau Buatan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata sehingga mempunyai nilai ekonomis,” sebutnya.

“Dalam hal ini kami juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang didapat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat, yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan seluas 9,1 hektar tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait dengan kawasan zona merah dikawasan PT. Pertamina EP, Maulana menyampaikan indikasi jumlah sertipikat yang diklaim oleh Pertamina berada diatas Barang Milik Negera (BMN) sebanyak ±5.506 bidang di tujuh Kelurahan terdampak.

Yaitu, Simpang III Sipin ± 74 bidang, Mayang Mangurai ± 64 bidang, Kenali Asam ± 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ± 1.314 bidang, Kenali Asam Atas ± 645 bidang, Paal Lima ± 918 bidang, dan Suka Karya ± 648 bidang.

“Pada prinsipnya kami memohon bantuan kepada Ketua Komisi II DPR RI agar bagaimana hak milik saudara-saudara kita yang diklaim oleh pihak Pertamina ini bisa terselesaikan, karena sudah puluhan tahun tidak selesai,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan dengan kekompakan dan silahturahmi ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat,” jelas Wali Kota Maulana.

Ketua Komisi II DPR RI, Dr H Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, merespons positif rencana Pemerintah Kota Jambi terkait proyek normalisasi sungai sebagai salah satu langkah strategis dalam penanganan banjir.

“Saya juga pernah mengaspirasikan hal yang sama di tanah kelahiran saya, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Alhamdulillah permasalahan banjir dapat terselesaikan dengan alokasi dana Rp 400 miliar melalui APBN, menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ingin diterapkan di Kota Jambi saat ini,” ujarnya.

Langkah progresif Wali Kota Maulana dalam menangani banjir di Kota Jambi melalui semangat gotong royong, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, tercatat sebagai salah satu inovasi pertama di Indonesia.

Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan banjir dapat diselesaikan secara terpadu, efektif dan bergotong royong.

“Ini adalah suatu terobosan yang baik dan masyarakat harus tau ini, karena terobosan ini cukup berani melalui inisiatif yang dilakukan,” sebutnya.

Secara tegas, Ketua Komisi II DPR RI itu berkomitmen untuk mengawal apa yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza saat ini, khususnya upaya penanganan banjir dan permasalahan kawasan zona merah.

“Apa yang kanda Wali Kota paparkan tadi telah saya foto dan saya kirim kedua orang, yang pertama saudara Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan kedua saya juga kirim kepada Dwi selaku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU,” tegasnya.

“Dan dari Pak Dwi menanggapinya akan mengawal hingga tuntas untuk Kota Jambi. Sementara itu, untuk kawasan zona merah tadi sudah langsung panggil Pak Kakanwil, secara umum kebutuhan waktu yang dibutuhkan sesuai perundang-undangan selama 6 bulan, tapi Saya minta dipercepat menjadi 4 bulan insyaAllah selesai terhitung sejak hari ini,” tutup Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy.

Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dan koordinasi langsung dengan kementerian terkait, diharapkan langkah percepatan penanganan banjir dan penyelesaian kawasan zona merah di Kota Jambi dapat segera terwujud.

Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi warga Kota Jambi bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi yang tangguh, tertib, nyaman dan bahagia terus mendapatkan pengawalan hingga tuntas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menegaskan bahwa seluruh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk para lurah, harus tetap menerima warga yang ingin membayar pajak, meskipun mereka masih memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya.

Instruksi ini disampaikan langsung oleh Wali Kota, dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak masyarakat serta mendorong pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.

“Meski warga masih punya tunggakan, silakan bayar dulu yang bisa dibayar. Jangan sampai warga sudah datang mau bayar, malah disuruh pulang. Itu tidak benar,” tegas Maulana.

Maulana menekankan bahwa, sistem pelayanan pajak di Kota Jambi harus lebih ramah dan fleksibel, bukan memaksa warga untuk melunasi seluruh tunggakan sekaligus.

“Dalam konsep perpajakan, yang penting adalah ada kemauan bayar. Tunggakan tetap tercatat, bisa dicicil. Yang penting target tahun ini tercapai. Lurah tidak boleh kaku,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa, pemerintah akan melakukan perbaikan sistem dalam pengelolaan dan penerimaan pajak agar masyarakat merasa lebih dimudahkan, bukan terbebani.

Maulana turut mengingatkan bahwa selain pajak berjalan, tunggakan pajak hingga lima tahun ke belakang tetap akan tercatat sebagai kewajiban, namun tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang ingin mulai membayar.

“Pajak potensial lima tahun tetap dicatat. Tapi kita jangan buat masyarakat merasa takut atau terbebani. Yang penting ada niat bayar, itu harus diterima dulu,” tambahnya.

Pemkot Jambi tetap menargetkan penyelesaian pembayaran PBB tahun berjalan, dengan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mencicil tunggakan yang ada.

Wali Kota juga meminta kepada seluruh lurah dan petugas pemungut pajak untuk aktif mengedukasi warga, serta tidak menjadikan tunggakan sebagai alasan menolak pembayaran.(*)