,

PT SAS Diduga Langgar Tata Ruang Jambi, DPR RI Siap Panggil Direksi

PT SAS Diduga Langgar Tata Ruang Jambi, DPR RI Siap Panggil Direksi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi stockpile batu bara milik PT SAS di kawasan Aurduri, Jambi, pada Kamis (19/6/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bambang menyoroti ketidaksesuaian lokasi stockpile dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi, serta potensi ancaman pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.

Menurut Bambang, lokasi stockpile berada di kawasan yang secara resmi masih tercatat sebagai wilayah permukiman dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Jambi.

“Ini jelas tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Karena itu, kami akan memanggil Direksi PT SAS, PT RMK, serta pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait perizinan operasionalnya,” ujar Bambang di sela sidak.

Selain persoalan tata ruang, Komisi XII DPR juga menyoroti potensi pencemaran lingkungan, khususnya terhadap kualitas air baku dari intake PDAM yang berada tak jauh dari lokasi.

Diketahui, jarak stockpile batu bara hanya ratusan meter dari intake Aurduri milik Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, yang menyuplai air bersih bagi lebih dari 24.000 rumah tangga di kawasan Alam Barajo hingga Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, yang turut hadir dalam sidak, memperingatkan PT SAS agar mematuhi aturan yang berlaku.

“Saya ingatkan PT SAS untuk mematuhi aturan ya. RTRW Kota Jambi belum berubah, kawasan Penyengat Rendah itu dalam RTRW-nya merupakan kawasan permukiman,” tegas Fasha.

Ia menambahkan, kehadiran stockpile batu bara di dekat sumber air baku merupakan masalah serius yang tidak bisa ditoleransi.

“Pemerintah daerah dan perusahaan harus mengambil langkah segera sebelum dampaknya meluas ke masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Program 100 Hari Kerja, Walikota Jambi Maulana sebut Fokus Perbaikan Jalan Rusak

Komisi XII DPR RI berencana menggelar rapat kerja khusus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak perusahaan, Pemkot Jambi, dan Pemprov Jambi, guna melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap keberadaan stockpile tersebut.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Web Design