Katanya, sistem pengendalian banjir di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan melakukan pekerjaan normalisasi anak sungai dan drainase perkotaan, dengan merevitalisasi sepanjang 13 kilometer sistem Sungai Asam.
“Secara bertahap, kami menyelesaikan satu demi satu bersama Balai Wilayah Sungai dengan fokus kerja berada dikawasan sepanjang sistem Sungai Asam, yang insyaAllah dengan pekerjaan ini dapat mengurangi dampak banjir hingga 60 persen,” ungkapnya.
Dalam penanganan banjir tersebut, Wali Kota Maulana juga menyebut, Pemkot Jambi juga telah merencanakan pembangunan 3 kolam retensi.
Yaitu, Kolam Retensi Kampung Banjir, Kolam Retensi Lingga Permai dan Kolam Retensi Lorong Arwah.
“Kami telah menyiapkan lahan seluas 9,1 hektar untuk kolam retensi dengan kedalaman 4,2 meter, sekaligus akan menjadi Danau Buatan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata sehingga mempunyai nilai ekonomis,” sebutnya.
“Dalam hal ini kami juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang didapat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat, yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan seluas 9,1 hektar tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait dengan kawasan zona merah dikawasan PT. Pertamina EP, Maulana menyampaikan indikasi jumlah sertipikat yang diklaim oleh Pertamina berada diatas Barang Milik Negera (BMN) sebanyak ±5.506 bidang di tujuh Kelurahan terdampak.
Yaitu, Simpang III Sipin ± 74 bidang, Mayang Mangurai ± 64 bidang, Kenali Asam ± 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ± 1.314 bidang, Kenali Asam Atas ± 645 bidang, Paal Lima ± 918 bidang, dan Suka Karya ± 648 bidang.
“Pada prinsipnya kami memohon bantuan kepada Ketua Komisi II DPR RI agar bagaimana hak milik saudara-saudara kita yang diklaim oleh pihak Pertamina ini bisa terselesaikan, karena sudah puluhan tahun tidak selesai,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan dengan kekompakan dan silahturahmi ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat,” jelas Wali Kota Maulana.
Tinggalkan Balasan