SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Sarolangun untuk memperluas konektivitas ekonomi, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan usaha lokal.

Gubernur Jambi, Al Haris menyoroti keuntungan geografis tersebut saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Menurut Al Haris, posisi Sarolangun yang berada di antara dua bandara dapat mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi daerah.

Potensi ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perdagangan, membuka peluang investasi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.

“Kondisi Sarolangun hari ini sangat beruntung. Posisinya diuntungkan oleh hadirnya dua bandara di sekitar Sarolangun, ada Bandara Bungo dan Bandara Lubuk Linggau, Bandara Silampari. Ini dua-duanya menopang Sarolangun,” ujar Al Haris.

Pernyataan tersebut menempatkan konektivitas sebagai salah satu modal penting bagi Sarolangun untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Namun, keberadaan bandara tidak otomatis mendatangkan investasi.

Pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan infrastruktur pendukung, mempermudah akses pasar, dan memperkuat sektor usaha yang mampu memanfaatkan konektivitas tersebut.

Dua bandara, peluang memperluas pasar Sarolangun

Posisi geografis Sarolangun membuka peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan daerah lain di Provinsi Jambi maupun wilayah sekitarnya.

Akses menuju Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari berpotensi mendukung mobilitas pelaku usaha, perjalanan bisnis, serta koneksi dengan pasar yang lebih luas.

Peluang tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang mencari lokasi usaha dengan akses antardaerah.

Meski demikian, besarnya manfaat ekonomi bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kualitas jalan penghubung, waktu tempuh, biaya logistik, ketersediaan layanan transportasi, dan kesiapan sektor unggulan daerah.

Karena itu, tantangan pemerintah daerah bukan hanya memanfaatkan kedekatan geografis dengan dua bandara, tetapi juga memastikan akses tersebut terhubung dengan pusat produksi, kawasan perdagangan, sentra pertanian, dan pelaku usaha lokal.

Jika berjalan selaras, konektivitas dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran produk Sarolangun sekaligus membuka peluang kerja sama usaha lintas daerah.

Al Haris dorong investasi dan penguatan UMKM

Al Haris menilai Sarolangun perlu mengoptimalkan posisi strategisnya sebagai wilayah transit dan penghubung antardaerah.

Ia mendorong penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah tersebut penting agar peluang konektivitas tidak hanya menguntungkan pelaku usaha dari luar daerah.

UMKM Sarolangun juga perlu memperoleh akses terhadap pasar, pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Pemerintah daerah dapat memperkuat potensi itu melalui pemetaan komoditas unggulan, promosi peluang investasi, peningkatan kualitas produk, dan kemudahan perizinan.

Dengan langkah tersebut, konektivitas antardaerah diharapkan menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal.

Meski demikian, pemerintah perlu menetapkan sasaran yang terukur agar arah kebijakan tersebut tidak berhenti pada potensi.

Pertumbuhan investasi, perluasan pasar produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi hasilnya.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah

Dalam rapat paripurna tersebut, Al Haris juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Sarolangun.

Pertumbuhan ekonomi Sarolangun pada 2025 mencapai 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 menjadi 74,72 pada periode yang sama.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 67,44 persen.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan Sarolangun pada 2025 masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi perlu berjalan bersama upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar mencermati keterbatasan fiskal dan menentukan prioritas anggaran secara tepat.

Program pembangunan, menurutnya, harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat miskin.

Data tersebut menjadi konteks penting bagi agenda pengembangan ekonomi Sarolangun.

Peluang investasi dan konektivitas perlu diikuti dengan upaya memperluas kesempatan kerja, memperkuat usaha masyarakat, serta memastikan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak warga.

Karhutla dan keterbatasan anggaran turut menantang pembangunan

Selain peluang ekonomi, Al Haris menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Ia menyebut, penanganan karhutla menjadi tantangan bagi kepala daerah dan membutuhkan koordinasi lintas pihak.

Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus melakukan upaya penanganan dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Al Haris juga mengajak seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi memperkuat pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah masing-masing.

Persoalan lingkungan ini menjadi bagian dari tantangan pembangunan daerah, terutama dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan.

Pemerintah membutuhkan langkah pencegahan yang konsisten, edukasi kepada masyarakat, serta penanganan kebakaran yang terkoordinasi.

Di saat yang sama, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah menetapkan prioritas dengan cermat.

Al Haris menegaskan efisiensi anggaran harus mengarahkan belanja pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Hurmin lanjutkan agenda Sarolangun Maju

Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kesinambungan kepemimpinan dari periode sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa, pemerintahannya mengusung visi Sarolangun Maju dengan lima misi utama, meliputi peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur; pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal; serta pembenahan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin menegaskan bahwa visi dan misi tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

Ia juga mengajak DPRD, Forkopimda, Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan Sarolangun.

Dalam momentum Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun, peluang ekonomi dari konektivitas dua bandara menjadi salah satu modal yang dapat dikembangkan.

Namun, manfaatnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menghubungkan akses antardaerah dengan investasi produktif, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,78 persen pada 2025.

Namun, angka kemiskinan yang masih mencapai 8,74 persen menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum menghapus seluruh persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dua indikator tersebut menjadi bagian dari catatan Gubernur Jambi, Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Dalam momentum tersebut, Al Haris mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada capaian statistik.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin, di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Al Haris, usia ke-27 Kabupaten Sarolangun perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Sejumlah sektor yang masih membutuhkan perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan tetap perlu perhatian

Data yang disampaikan Al Haris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sarolangun meningkat dari 3,73 persen pada 2024 menjadi 4,78 persen pada 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga naik dari 73,76 pada 2024 menjadi 74,72 pada 2025.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,03 persen menjadi 4,68 persen pada periode yang sama.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 tercatat sebesar 67,44 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 8,74 persen.

Al Haris menilai capaian tersebut menjadi modal bagi Sarolangun untuk melanjutkan pembangunan.

Meski demikian, angka kemiskinan membutuhkan perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemerintah daerah perlu memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran, sementara peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas.

Angka pertumbuhan ekonomi dan IPM memang memberikan gambaran mengenai perkembangan daerah.

Namun, indikator tersebut perlu dibaca bersama data kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik untuk menilai dampaknya bagi masyarakat.

Efisiensi anggaran menuntut prioritas yang lebih jelas

Al Haris juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di tengah keterbatasan fiskal dan luasnya wilayah pelayanan.

Ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas, khususnya dalam menjalankan program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh sekadar menjadi upaya menekan belanja.

Pemerintah harus mengarahkan sumber daya yang tersedia pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan mencakup berbagai sektor, sedangkan kemampuan anggaran memiliki batas.

Pemerintah daerah perlu menentukan program yang paling mendesak, menjaga efektivitas belanja, serta memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan warga.

Dua bandara dinilai membuka peluang ekonomi

Selain indikator sosial dan ekonomi, Al Haris menyoroti posisi geografis Sarolangun yang berpotensi mendukung aktivitas perdagangan dan konektivitas antardaerah.

Ia menyebut keberadaan Bandara Muara Bungo dan Bandara Silampari di Lubuk Linggau sebagai faktor pendukung mobilitas dari dan menuju kawasan sekitar Sarolangun.

Menurut Al Haris, posisi strategis tersebut perlu dioptimalkan melalui penguatan konektivitas, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan sektor unggulan daerah.

Namun, keberadaan infrastruktur transportasi saja tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pemerintah daerah juga perlu mendorong akses pasar, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan iklim usaha yang mendukung investasi.

Upaya tersebut dapat membantu menghubungkan potensi ekonomi Sarolangun dengan pasar yang lebih luas sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Karhutla di Air Hitam masih menjadi tantangan

Di tengah peringatan hari jadi daerah, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian Al Haris.

Ia menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam, Sarolangun.

Kondisi tersebut, menurutnya, menambah tantangan bagi kepala daerah dalam menyeimbangkan penanganan bencana dan tuntutan masyarakat.

Al Haris menjelaskan bahwa, kebiasaan membakar lahan untuk membuka kebun atau ladang telah berlangsung sejak lama.

Namun, perubahan kondisi lingkungan membuat praktik tersebut berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas.

Ia menegaskan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi terus berupaya menangani kebakaran dengan melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Ia juga meminta para bupati dan wali kota di Provinsi Jambi aktif memperkuat pencegahan dan pemadaman di wilayah masing-masing.

Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Selain pemadaman, upaya pencegahan perlu menyasar praktik pembukaan lahan yang berisiko, kesiapsiagaan menghadapi musim kering, serta penguatan edukasi kepada warga.

Pernyataan gubernur mengenai kebakaran di Air Hitam menunjukkan bahwa persoalan lingkungan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan Sarolangun.

Kondisi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Bupati Hurmin tegaskan kesinambungan pembangunan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sarolangun, Hurmin menyatakan pembangunan daerah merupakan hasil kerja bersama dan kelanjutan dari kepemimpinan sebelumnya.

Ia menyebut pemerintahan terdahulu, mulai dari periode Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, Hasan Basri Agus dan Cek Endra, hingga pemerintahan saat ini, telah berkontribusi dalam perjalanan pembangunan Sarolangun.

Hurmin menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan melalui visi Sarolangun Maju.

Ia juga menyatakan lima misi utama pemerintah daerah menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program.

Kelima misi tersebut mencakup peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; penguatan nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepemudaan; pemerataan infrastruktur pelayanan umum; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; serta pembenahan birokrasi yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hurmin mengatakan, pemerintah daerah telah menuangkan arah pembangunan tersebut dalam RPJMD 2025–2029.

Ia berkomitmen agar program yang tercantum dalam dokumen perencanaan itu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengakui bahwa pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk menjalankan agenda pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pembangunan dirasakan warga

Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun tidak hanya menandai perjalanan administratif daerah, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk menilai arah pembangunan ke depan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan IPM yang membaik menjadi modal positif. Penurunan pengangguran juga menunjukkan perkembangan yang patut dicermati.

Namun, tingkat kemiskinan 8,74 persen, keterbatasan anggaran, kebutuhan pemerataan infrastruktur, dan ancaman karhutla tetap menuntut langkah konkret.

Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan visi, misi, dan dokumen perencanaan menjadi hasil yang terukur.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya program yang direncanakan, tetapi juga pada ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Dalam penutup sambutannya, Al Haris mengucapkan selamat Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Ia berharap momentum tersebut memperkuat komitmen seluruh pihak untuk membangun Sarolangun yang Maju, Agamis, Jujur, dan Unggul.(*)