Cegah Penyerobotan Lahan, Bupati Merangin Minta Program TORA Dikawal Ketat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.
Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.
“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.
Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.
Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.
Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.
Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.
Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.
Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.
M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.
Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.
“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)




