Cegah Penyerobotan Lahan, Bupati Merangin Minta Program TORA Dikawal Ketat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi, memperkuat upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat melalui optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan legalitas tanah masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Tidak hanya menyangkut lahan permukiman, kepastian hukum juga diperlukan untuk tanah fasilitas umum, tempat ibadah, hingga kawasan pertanian dan perkebunan rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan M. Syukur saat memimpin Rapat Koordinasi Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Merangin itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Merangin Zulhifni, Kepala ATR/BPN Merangin Nur Adi Kusno, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Bupati menilai program TORA memiliki peran penting untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Meski telah berjalan cukup lama, pelaksanaan program tersebut di daerah dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan pembiayaan.

“Program TORA ini sebenarnya sudah lama, tapi memang belum maksimal di daerah. Kendala sebelumnya sering kali terkait siapa yang menganggarkan fasilitas tersebut di daerah, antara pemerintah daerah atau pemerintah pusat,” ujar M. Syukur.

Menurut M. Syukur, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat yang memiliki tanah, baik di kawasan perkampungan maupun wilayah pertanian dan perkebunan, mendapatkan kejelasan status hukum atas lahannya.

Untuk mendukung upaya tersebut, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai sangat penting, khususnya dalam menyediakan data dan melakukan identifikasi pertanahan secara akurat.

Bupati meminta agar proses pendataan dilakukan secara terarah sehingga pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai wilayah yang masih membutuhkan penataan aset dan penyelesaian legalitas tanah.

Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap daerah-daerah yang tingkat kepastian administrasi pertanahannya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pembahasan tersebut, Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu turut disebut sebagai wilayah pembanding dalam melihat persoalan penataan pertanahan.

Selain mempercepat legalitas kepemilikan, Pemkab Merangin juga memberikan perhatian terhadap perlindungan tanah yang telah ditetapkan sebagai objek reforma agraria.

M. Syukur mengingatkan agar lahan yang telah dilegalkan melalui program TORA tidak berpindah tangan secara tidak sah atau dikuasai pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, pengawalan diperlukan agar program reforma agraria benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

Karena itu, pemerintah daerah berencana melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam mendukung proses identifikasi serta pengawasan pelaksanaan program.

“Kita perlu menjaga dan mengawal program ini agar jangan sampai lahan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat ini berpindah tangan atau diserobot pihak luar. Oleh karena itu, program ini juga akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses identifikasi berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Melalui penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pemkab Merangin berharap penataan aset dan penataan akses dapat berjalan lebih terkoordinasi.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak masyarakat atas lahan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka.(*)




Bekas Tambang Emas Ilegal Disulap Jadi Sawah Produktif di Merangin

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin, Jambi, memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan daerah dengan menyoroti ancaman kerusakan lahan pertanian akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kabupaten Merangin diketahui memiliki sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang menjadi salah satu penopang produksi pangan daerah.

Keberadaan lahan produktif tersebut dinilai perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan maupun beralih fungsi.

Komitmen tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026, Kamis 12 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni. Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Bupati menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, ketersediaan pangan, kemudahan akses masyarakat, serta pemanfaatan pangan berkualitas harus didukung informasi yang akurat hingga tingkat desa.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Zulhifni saat membacakan sambutan Bupati.

Dalam penyusunan dan pemanfaatan FSVA 2026, Pemkab Merangin menekankan empat hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Pertama, seluruh OPD terkait diminta menyediakan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil pemetaan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Kedua, hasil FSVA harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas yang membutuhkan penanganan karena masuk kategori rentan atau rawan pangan.

Ketiga, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar penanganan persoalan pangan berjalan terarah.

Keempat, hasil pemetaan harus diterjemahkan menjadi program konkret, terencana, dan berkelanjutan.

Pelaksanaannya juga diharapkan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan stunting.

Selain pemetaan wilayah rawan pangan, perhatian Pemkab Merangin juga tertuju pada perlindungan sektor pertanian tanaman pangan.

Dari sekitar 7.000 hektare lahan sawah yang dimiliki, salah satu kawasan konsentrasi persawahan berada di wilayah Sungai Manau Lamo.

Kawasan tersebut mencakup Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, keberadaan lahan pertanian produktif tersebut menghadapi tantangan berupa kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI.

Pemkab Merangin menyebut sejumlah lahan bekas aktivitas tambang ilegal telah berhasil direklamasi dan dikembalikan menjadi area persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang bekas galian.

Salah satu lokasi yang menjadi contoh pemulihan tersebut berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap.

Lahan yang sebelumnya terdampak aktivitas PETI itu kini kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Bupati M. Syukur menegaskan bahwa upaya pemulihan lahan yang telah rusak harus diikuti dengan komitmen menjaga sawah yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, jangan sampai lahan pertanian yang belum terdampak aktivitas tambang justru mengalami kerusakan atau beralih fungsi.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” tegasnya.

Pemkab Merangin berharap penyusunan FSVA 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan pendataan semata.

Peta tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk menentukan kebijakan perlindungan lahan pertanian, mengatasi kerentanan pangan, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.(*)




Merangin Raih Green Card UNESCO, PETI Masih Jadi Sorotan Dewan Penilai Dunia

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Merangin Jambi UNESCO Global Geopark berhasil mempertahankan penilaian Green Card dalam Sidang ke-11 Dewan UNESCO Global Geoparks di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, Selasa 3 November 2026.

Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar. Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan geopark menjadi sorotan serius dalam pembahasan dewan penilai internasional.

Dari 11 anggota Council of UNESCO Global Geoparks, tujuh memberikan penilaian Green Card, sedangkan empat lainnya menyampaikan catatan Yellow Card.

Persoalan PETI menjadi salah satu perhatian utama karena aktivitas tersebut dinilai mengancam kelestarian kawasan Geopark Merangin.

Keputusan ini menjadi kabar positif bagi Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi. Namun, hasil evaluasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengakuan internasional terhadap geopark membutuhkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan.

Sidang internasional tersebut diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, yang mewakili Bupati M. Syukur.

Ia mengikuti jalannya persidangan bersama Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disparpora, Dinas Kominfo, serta jajaran Badan Pengelola Merangin Jambi UNESCO Global Geopark dari sekretariat badan pengelola di kawasan belakang Kantor Bappeda Merangin.

General Manager Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi, Agus Zainudin, menyambut hasil penilaian tersebut dengan penuh syukur.

Ia menyebut capaian Green Card merupakan hasil kerja keras pengelola bersama dukungan Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa catatan mengenai PETI tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menjadi pembahasan serius dalam sidang dewan UNESCO.

“Aktivitas PETI menjadi perbincangan alot dalam jajaran dewan Council UNESCO Global Geopark. Keberadaan PETI dinilai sangat mengancam kelestarian Geopark Merangin Jambi. Kami berharap permasalahan ini dapat dituntaskan agar Geopark Merangin Jambi mendapatkan pengakuan sepenuhnya dari dunia,” ujar Agus Zainudin.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah penanganan PETI agar ancaman terhadap kawasan geopark tidak terus berlanjut.

Sebab, keberadaan geopark bukan hanya berkaitan dengan pengakuan internasional, tetapi juga tanggung jawab menjaga warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan yang menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.

Sementara itu, Sekda Merangin Zulhifni menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian Geopark Merangin.

“Ini adalah kabar baik dan capaian yang patut kita syukuri bersama. Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras merawat, menjaga, dan mempertahankan kelestarian Geopark Merangin hingga tetap diakui di kancah dunia,” ungkapnya.

Zulhifni juga mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi menjaga kawasan geopark dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan.

“Status warisan dunia ini adalah tanggung jawab kita bersama. Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyatukan langkah, sama-sama menjaga kelestarian Geopark Merangin, serta menghentikan segala bentuk aktivitas ilegal yang dapat mengancam keberadaannya,” tegasnya.

Hasil sidang di Paris ini menjadi pengingat bahwa mempertahankan pengakuan UNESCO bukan sekadar persoalan administrasi maupun penilaian berkala.

Pemerintah dan masyarakat harus memastikan kawasan yang menjadi kebanggaan Merangin tersebut benar-benar terlindungi.

Green Card menjadi kabar baik bagi Merangin.

Namun, catatan mengenai PETI menunjukkan bahwa pekerjaan menjaga kelestarian Geopark Merangin masih membutuhkan langkah konkret, konsisten, dan kolaborasi seluruh pihak.(*)




Operasi Patuh Siginjai 2026 Dimulai, Sekda Merangin Ingatkan Warga soal Keselamatan di Jalan

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, mengajak masyarakat meningkatkan disiplin berkendara untuk menekan risiko kecelakaan dan menjaga keselamatan sesama pengguna jalan.

Ajakan tersebut disampaikan Zulhifni saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 di Lapangan Mapolres Merangin, Senin 26 Oktober 2026.

“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.

Ia mengingatkan pengendara agar tidak menganggap tertib berlalu lintas sekadar kewajiban saat ada petugas.

Menurutnya, kesadaran mematuhi aturan perlu menjadi kebiasaan sehari-hari demi melindungi diri sendiri dan orang lain.

“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” tambahnya.

Apel gelar pasukan tersebut dipimpin Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.

Pendekatan ini menempatkan edukasi serta pencegahan sebagai bagian penting dari upaya membangun ketertiban lalu lintas, tanpa mengesampingkan penegakan hukum sesuai ketentuan.

Kesiapan personel dan sarana pendukung juga menjadi bagian dari apel untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai tujuan.

Dukungan pemerintah daerah terhadap operasi ini menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Kepolisian menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan masyarakat berperan melalui kepatuhan terhadap aturan serta perilaku berkendara yang bertanggung jawab.

Pengendara perlu memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai standar, dan mematuhi rambu serta ketentuan lalu lintas.

Di sisi lain, keberhasilan operasi juga perlu terlihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dan berkurangnya risiko kecelakaan, bukan semata-mata dari banyaknya penindakan.

Apel tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, pejabat utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait.

Melalui Operasi Patuh Siginjai 2026, Pemkab Merangin berharap koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.(*)




Merangin Bakal Terima Rp10 Miliar untuk Karhutla, Sekda Beri Tenggat OPD Bergerak Cepat

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin diperkirakan menerima Bantuan Presiden (Banpres) sekitar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, langsung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mempercepat penyusunan program dan pergeseran anggaran agar dana tersebut segera mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.

Zulhifni menetapkan tenggat ketat bagi OPD terkait. Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyerahkan usulan program kegiatan kepada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin 26 Oktober 2026 pagi.

Pemkab Merangin menargetkan proses pergeseran anggaran APBD berjalan pada Selasa 27 Oktober 2026.

Langkah tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya realisasi pendanaan karhutla pada penyaluran periode pertama secara nasional.

“Estimasi bantuan pusat ini sekitar Rp10 miliar. Karena status kita saat ini Siaga Darurat, pembebanannya langsung masuk ke program kegiatan di OPD terkait seperti BPBD, Damkar, hingga Dinas Kesehatan,” tegas Zulhifni.

Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda penyusunan usulan. Kemendagri dijadwalkan kembali mengevaluasi perkembangan kesiapan anggaran pada Rabu 28 Oktober 2026.

“Saya tegaskan, hari Senin pagi seluruh usulan program kegiatan dari BPBD dan Damkar harus sudah masuk ke Sekretariat TAPD. Hari Selasa kita langsung eksekusi pergeseran anggaran APBD. Jangan sampai kita lambat atau ditegur Kemendagri, karena hari Rabu kita kembali dievaluasi oleh pusat melalui Zoom dan sudah ada progres,” ujar Zulhifni.

Pemkab Merangin merencanakan penggunaan bantuan tersebut untuk mendukung kebutuhan vital penanganan karhutla dan dampak kekeringan.

Zulhifni meminta OPD menyusun program berdasarkan kebutuhan lapangan agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada empat kelompok kebutuhan yang menjadi perhatian.

Pertama, pembangunan infrastruktur air melalui pembuatan sumur bor dalam di wilayah rawan karhutla, terutama kawasan perbukitan.

Pemkab juga merencanakan penyediaan pos hidran di kantor BPBD dan Damkar untuk mempercepat pengisian air ke mobil tangki pemadam.

Kedua, pemerintah daerah ingin memaksimalkan peran perusahaan daerah air minum (PDAM) dalam memasok air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau.

Ketiga, pengadaan peralatan operasional dan kendaraan pendukung menjadi kebutuhan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses.

Salah satu opsi yang disebut dalam arahan Sekda ialah kendaraan roda dua jenis motor trail untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.

Keempat, Dinas Kesehatan perlu menyiapkan dukungan logistik kesehatan, termasuk masker dan obat-obatan, untuk membantu masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Rencana tersebut menempatkan kebutuhan air, mobilitas petugas pemadam, dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian penting dari penanganan bencana.

Namun, efektivitas penggunaan dana akan bergantung pada ketepatan penentuan lokasi, kebutuhan riil di lapangan, kesiapan pengadaan, serta kecepatan pelaksanaan program oleh masing-masing OPD.

Kepastian estimasi bantuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri melalui konferensi video pada Jumat 23 Oktober 2026.

Rapat yang dipimpin Rikie dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri itu diikuti jajaran Pemkab Merangin dari Ruang Anggaran Merangin Centre (AMC), BPKAD Merangin.

Zulhifni memimpin jajaran pemerintah daerah dalam rapat tersebut, didampingi Kepala BPKAD Merangin Mashuri serta perwakilan BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat.

Dalam pertemuan itu, Kemendagri meminta daerah berstatus Siaga Darurat, termasuk Merangin, mempercepat pergeseran anggaran sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024.

Estimasi bantuan sekitar Rp10 miliar tersebut direncanakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan pembebanan langsung ke program atau kegiatan OPD teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah kini perlu memastikan setiap usulan memenuhi persyaratan administrasi, memiliki sasaran yang jelas, dan dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan keuangan maupun pengadaan barang dan jasa.

Untuk menjaga akuntabilitas anggaran, Pemkab Merangin melibatkan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat akan mendampingi dan meninjau proses sejak tahap pengusulan hingga pelaksanaan program.

Zulhifni menegaskan bahwa percepatan penggunaan anggaran harus berjalan seiring dengan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

“Dana ini harus terealisasi tepat sasaran dan berguna. Proses pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada Perlem LKPP Nomor 6 Tahun 2024 dan didampingi langsung oleh APIP agar semua prosesnya cepat, transparan, dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Meski estimasi bantuan sekitar Rp10 miliar telah mengemuka dalam koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Merangin masih perlu menuntaskan tahapan penganggaran dan pelaksanaan program.

Masyarakat nantinya akan menilai manfaat anggaran tersebut dari kesiapan sarana pemadam, ketersediaan air, akses petugas ke lokasi rawan, dan perlindungan kesehatan selama ancaman karhutla berlangsung.(*)




Sekda Zulhifni Buka UM Fest 2026, Gen Z Diajak Lestarikan Budaya Merangin

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, resmi membuka Universitas Merangin (UM) Fest 2026 yang digelar di Aula Kampus Talang Kawo, Kamis (22/1/2026).

Mengusung tema “Adat Dijunjung, Budayo Kito Jago”, Zulhifni mendorong generasi muda, khususnya Gen Z, untuk menjaga dan melestarikan akar budaya sebagai warisan luhur masyarakat Merangin.

Dalam sambutannya, Zulhifni memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Merangin atas inisiatif menyelenggarakan festival yang dianggap sangat inspiratif.

Ia menekankan bahwa jargon yang diangkat festival ini mewakili identitas budaya yang harus diwariskan kepada anak muda di tengah pesatnya perkembangan zaman.

“Universitas Merangin Fest 2026 memiliki tujuan mulia, yaitu melestarikan budaya kepada generasi muda, agar tetap memiliki akar budaya yang kuat,” ujar Zulhifni.

UM Fest 2026 yang berlangsung selama dua hari (21-22 Januari) dimeriahkan dengan lomba tari tingkat SD dan SMA.

Sekda Zulhifni menilai keterlibatan pelajar menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan karakter berbudaya dan percaya diri sejak usia dini.

Selain aspek seni, festival ini juga menonjolkan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui bazar UMKM, yang menjadi sarana untuk mengasah kreativitas sekaligus mendorong penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Zulhifni meluncurkan dua buku antologi cerpen karya penulis lokal, yakni “Betandang” oleh Bayu Kumara dan Yanto Bule, serta “Surat-surat Sunyi”.

Ia berharap karya sastra lokal ini memberi warna bagi dunia literasi di Jambi dan mendukung Merangin menjadi Kota Literasi.

Pemerintah Kabupaten Merangin juga memberikan penghargaan kepada tiga pelaku seni berdedikasi, yaitu Febra Muyu Ari, Wiko Antoni, dan Bayu Kumara, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi mereka dalam melestarikan budaya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua TP PKK Kabupaten Merangin Lavita Mudahar Syukur, Asisten III Setda Hennizor, Plt Kadikbud Merangin Juhendri, Rektor Universitas Merangin Yosi Elfisa beserta jajaran wakil rektor, Ketua Dewan Kesenian Merangin Asraf Almutawir, Ketua KNPI Andi Putra, dan Kasat Binmas Polres Merangin Karto.

Festival ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Sekda Zulhifni kepada para pemenang lomba dan pelaku seni sebagai simbol dukungan penuh pemerintah terhadap kelestarian budaya Kabupaten Merangin.

Daftar Pemenang Lomba Tari Kreasi Daerah UM Fest 2026:

Kategori SD/Sederajat:

  • Juara 1: Moonchild, SDN 282 – Qianna Syafiqa Jila, Naura Nadhifa Putri, Nazila Humaira, Airin Mikaila RTS Khaira Shafana

  • Juara 2: Ekskul Tari 028, SDN 028 – Adzikia Ikhwatunnisa, Novita Dewi, Renata Stevani

  • Juara 3: Perempuan Dance, MIN 1 Bangko – Assyha Ainaya Rediti, Fatthiya Rahma, Fatimah Azzahra

Kategori SMA/Sederajat:

  • Juara 1: Sanggar SMANel, SMAN 5 – Bias Cinta Jefina, Wahyu Setiawati, Silviani Azzuhra, Fike Zivilia Zahra

  • Juara 2: Sanggar SMANDEIArt, SMAN 8 – Istiarani, Intan Wirda Putri, Izzatun Nisak, Bunga Lestari, Aurelda Putri Yulianti

  • Juara 3: Smandubel Dance ART, SMAN 12 – Delita Ulfah, Na’afi Rahmawati, Safa Dini Febiani, Saskia Lira Ansyari

UM Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi seni, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya, literasi, dan kewirausahaan, sekaligus memperkuat identitas budaya Merangin di era modern.(*)