JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kota Jambi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Wali Kota Jambi Maulana yang hadir didampingi Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Capaian ini menjadi prestasi istimewa karena merupakan raihan WTP ke-10 secara beruntun bagi Pemerintah Kota Jambi, sekaligus kali kedua pada masa kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza.

Usai menerima penghargaan tersebut, Maulana menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran pemerintahan, serta DPRD Kota Jambi yang telah berkontribusi menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama satu dekade bukanlah hal mudah karena membutuhkan komitmen, disiplin, dan kerja sama seluruh unsur pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD yang terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Maulana.

Ia menyebut raihan WTP tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

“Alhamdulillah, WTP ke-10 ini menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat Kota Jambi pada momentum hari jadi daerah,” katanya.

Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah, Maulana menegaskan bahwa, Pemkot Jambi tetap akan menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat menjelaskan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain Kota Jambi, BPK juga memberikan opini WTP kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jambi, di antaranya Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, Bungo, Merangin, dan Tebo.

BPK menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong efisiensi penggunaan anggaran guna mendukung pelayanan publik yang semakin baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi optimistis dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan daerah, berkat capaian pendapatan yang melebihi target dan belanja daerah yang efisien.

Keyakinan ini disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan LK-SKPD Kota Jambi Tahun 2025 unaudited, di Aula Telanaipura Bappeda, Rabu (24/12/2025).

“Dengan pencapaian pendapatan daerah yang positif dan pengelolaan belanja yang efisien, kita optimistis laporan keuangan dapat diaudit oleh BPK dan Kota Jambi kembali meraih WTP,” ujar Maulana.

Ia menekankan bahwa, laporan keuangan yang akurat, andal, tepat waktu, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan dasar penting dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Rapat ini juga diwarnai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala SKPD, sebagai bentuk komitmen menyusun laporan keuangan yang jujur, tertib, dan bertanggung jawab.

Maulana menyebut, integritas aparatur menjadi kunci dalam memastikan laporan keuangan berkualitas dan transparan.

Selain itu, rapat menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan evaluasi sementara, realisasi pendapatan daerah dari berbagai sektor pajak telah mencapai 108 persen dari target.

“Alhamdulillah, capaian pendapatan daerah kita sangat baik. Seluruh sektor pajak melampaui target hingga 108 persen,” kata dia.

“Ini prestasi besar, karena beberapa tahun terakhir capaian 100 persen belum tercapai,” ujar Maulana.

Dengan pencapaian ini, Pemkot Jambi optimistis dapat menata potensi pendapatan lebih baik ke depan, termasuk dari retribusi parkir pinggir jalan dan pengelolaan pedagang kaki lima (PKL).

Terkait belanja daerah, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, dan saat ini persiapan laporan keuangan tengah dilakukan.

Ia juga menekankan pentingnya pengutamaan program prioritas dan pengawasan belanja, agar tugas pemerintah berjalan optimal.

“Jangan ada lagi belanja yang tidak efisien,” tegasnya.

Maulana meyakini, dengan kerja sama dan komitmen seluruh jajaran Pemkot Jambi, laporan keuangan daerah dapat disusun dengan kualitas tinggi dan menjadi dasar pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel.(*)