Tegas! Ketua DPRD Kota Jambi Minta Pemkot Tak Salah Langkah Hadapi Kabut Asap

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mendorong pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan bersama untuk menghadapi kondisi kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemas meminta Pemkot Jambi tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan, tetapi juga menghitung dampak kebijakan terhadap pendidikan dan perekonomian daerah.

Menurutnya, opsi seperti Work From Home (WFH) bagi pekerja maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar dapat menjadi pertimbangan jika kondisi udara semakin buruk.

Namun, penerapannya harus mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

“Kami mendorong pemerintah bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang mempertimbangkan segala bidang. Bisa diliburkan secara WFH atau kebijakan lainnya. Untuk anak-anak, PJJ juga penting, tetapi harus disesuaikan dengan kondisinya,” kata Kemas.

Kemas Minta Pemkot Tak Hanya Melihat Sisi Kesehatan

Kemas menilai kabut asap memang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memiliki langkah antisipasi yang jelas ketika kualitas udara memburuk.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan juga membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi.

Menurut Kemas, Kota Jambi memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas masyarakat serta penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.

Jika aktivitas ekonomi terhenti terlalu lama, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga dapat berimbas pada pendapatan daerah.

“Kita harus mempertimbangkan kesehatan, tetapi sektor ekonomi juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Belajar dari Dampak Ekonomi Saat Covid-19

Kemas mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang dampak ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi Covid-19.

Pembatasan aktivitas pada masa tersebut sempat memperlambat perputaran ekonomi dan memberikan tekanan kepada masyarakat.

Karena itu, menurutnya, kebijakan menghadapi kabut asap harus mengambil jalan tengah.

“Kita tahu Kota Jambi ini berbasis pendapatan dari pajak dan retribusi. Kalau skala ekonomi terjadi seperti zaman Covid-19 lalu, tentu ada kelambatan perekonomian yang berimbas pada situasi yang tidak baik bagi masyarakat,” katanya.

Kemas menilai pemerintah harus menyiapkan format kebijakan yang fleksibel. Artinya, pembatasan tidak harus berlaku secara seragam jika kondisi setiap aktivitas dan wilayah berbeda.

DPRD Dorong Pemkot, OPD dan Forkopimda Duduk Bersama

Untuk menghindari kebijakan yang justru menimbulkan persoalan baru, Kemas mendorong Pemkot Jambi melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Menurutnya, forum bersama diperlukan untuk menghitung dampak setiap opsi sebelum pemerintah mengambil keputusan.

“Kami minta format yang bisa dirumuskan bersama OPD dan Forkopimda untuk mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana menyikapi kabut asap ini,” tegasnya.

Kemas ingin pemerintah memiliki parameter yang jelas dalam menentukan kapan WFH, PJJ, pembatasan kegiatan luar ruangan, atau kebijakan lainnya perlu diterapkan.

Dengan begitu, keputusan pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi berdasarkan kondisi udara dan dampak nyata terhadap masyarakat.

Kemas juga menyoroti dampak kabut asap terhadap pelaku usaha.

Menurutnya, gangguan aktivitas tidak selalu terlihat dalam skala besar.

Pembatalan satu kegiatan atau transaksi saja dapat memberikan dampak terhadap pelaku usaha dan pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi daerah.

“Hal kecil saja, penerbangan yang menjadi lajur perekonomian pelaku-pelaku usaha juga terganggu karena ada yang dibatalkan,” ujarnya.

Karena itu, Kemas meminta pemerintah menghitung potensi kerugian ekonomi sebelum menerapkan kebijakan pembatasan.

Ia menilai pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat.

Meski meminta aspek ekonomi ikut menjadi pertimbangan, Kemas menegaskan perlindungan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko kesehatan hanya karena khawatir terhadap perlambatan ekonomi.

Namun, kebijakan juga harus proporsional agar perlindungan kesehatan tidak otomatis mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita tetap melihat nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Dengan kondisi kabut asap yang masih berkembang, DPRD Kota Jambi mendorong pemerintah segera menyiapkan skenario bersama.

Bagi Kemas, keputusan terbaik bukan sekadar memilih antara aktivitas normal atau pembatasan, melainkan mencari format kebijakan yang mampu melindungi kesehatan warga sekaligus menjaga roda ekonomi Kota Jambi tetap bergerak.(*)