JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pengawasan terhadap kamar hunian warga binaan di Jambi diperketat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi melakukan pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi.

Pemeriksaan tersebut dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Gumilar, didampingi Kabag Tata Usaha dan Umum Ismail serta Kabid Pelayanan dan Pembinaan Dimas Krisna.

Hasilnya, petugas menyatakan tidak menemukan barang terlarang maupun fasilitas yang tidak sesuai ketentuan di dua satuan kerja pemasyarakatan tersebut.

Pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengenai penegasan pengawasan dan penertiban barang serta fasilitas di kamar hunian warga binaan.

Petugas tidak hanya mengecek keberadaan barang milik warga binaan, tetapi juga memeriksa kondisi kamar, fasilitas, instalasi dan berbagai perlengkapan yang terdapat di blok hunian.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada barang terlarang, fasilitas yang melanggar ketentuan maupun penambahan sarana secara mandiri yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, seluruh fasilitas dan perlengkapan yang diperiksa dinyatakan sesuai dengan aturan.

Kakanwil Ditjenpas Jambi Irwan Gumilar mengatakan pemeriksaan akan menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan seluruh barang, fasilitas, dan perlengkapan di kamar hunian warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Irwan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan secara berkala, tetapi juga dapat dilaksanakan secara insidentil untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan di lingkungan lapas.

Irwan menegaskan jajaran pemasyarakatan akan terus memperkuat pengawasan terhadap fasilitas dan perlengkapan yang berada di area hunian warga binaan.

Sementara itu, Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jambi, Ismail, meminta jajaran menjaga konsistensi pengawasan agar tidak terjadi penggunaan maupun penambahan fasilitas yang tidak sesuai aturan.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan perlengkapan di kamar hunian telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” kata Ismail.

Ia juga mengingatkan jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan pengawasan serta menjaga ketertiban di lingkungan hunian.

Pemeriksaan di dua lapas tersebut menjadi bagian dari langkah Kanwil Ditjenpas Jambi dalam memperkuat pengendalian dan memastikan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Dengan hasil pemeriksaan yang tidak menemukan barang terlarang maupun fasilitas yang menyalahi aturan, pengawasan tetap akan dilanjutkan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia membawa kabar baru bagi ribuan warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Jambi.

Sebanyak 3.580 warga binaan mendapatkan remisi, dengan 82 narapidana di antaranya langsung bebas setelah memperoleh Remisi Umum II (RU II).

Remisi tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin 17 Agustus 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan, pemberian remisi telah melalui proses administrasi dan verifikasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan.

“Pada hari ini, tanggal 17 Agustus 2026, ada 3.580 yang mendapatkan remisi, dan 82 di antaranya itu RU II, itu langsung bebas,” ujar Irwan usai upacara HUT RI di Lapangan Kantor Gubernur Jambi.

82 Narapidana Langsung Bebas

Dari ribuan penerima remisi, 82 narapidana mendapatkan RU II. Artinya, pengurangan masa pidana yang mereka terima membuat masa hukuman berakhir pada momentum pemberian remisi tersebut.

Namun, jumlah penerima remisi tahun ini mengalami penyesuaian dibandingkan usulan sebelumnya.

Menurut Irwan, penyesuaian tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi.

“Tentu ada beberapa penyesuaian, sehingga ini ada pengurangan karena mungkin secara administrasi ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi syarat,” jelasnya.

Selain narapidana dewasa, terdapat pula sembilan anak yang mendapatkan pengurangan masa pidana dalam momentum HUT RI tahun ini.

Tak Hanya Bebas, Warga Binaan Didorong Mandiri

Bagi warga binaan yang kembali ke tengah masyarakat, persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan secara mandiri.

Karena itu, pemberian remisi di Jambi juga diikuti dengan dukungan modal usaha.

Sebanyak tiga warga binaan secara simbolis menerima bantuan modal usaha dari Gubernur Jambi Al Haris bersama Baznas Jambi.

Masing-masing penerima memperoleh modal usaha sebesar Rp3 juta.

Bantuan tersebut diarahkan sebagai bekal awal bagi warga binaan yang telah bebas agar tidak kembali ke lingkungan atau kondisi yang dapat mendorong mereka melakukan pelanggaran hukum.

Irwan mengatakan, pembinaan tidak seharusnya berhenti ketika warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Mereka perlu memiliki kemampuan dan peluang untuk membangun kehidupan baru.

“Harapannya dengan bantuan itu mereka betul-betul kembali ke masyarakat, mereka siap, bahkan dengan modal yang mereka dapatkan itu akan menjadi manusia yang betul-betul bisa kembali ke masyarakat dan mandiri,” katanya.

Ada yang Buka Usaha Sate hingga Warung Nasi

Tiga penerima bantuan modal tersebut telah memiliki rencana usaha masing-masing.

Ada yang akan menggunakan modal untuk membuka usaha sate, sementara penerima lainnya berencana menjalankan warung Padang dan warung nasi.

Rencana tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi mereka untuk memperoleh penghasilan secara mandiri setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Dukungan modal juga menjadi bagian dari upaya agar penerima remisi bebas tidak hanya mendapatkan pengurangan hukuman, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan dari sisi ekonomi.

Al Haris: Jangan Kembali ke Masalah Lama

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan bantuan modal diberikan agar warga binaan yang kembali ke masyarakat memiliki pegangan untuk memulai kehidupan baru.

Menurutnya, persoalan ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang terjerat perkara hukum.

Karena itu, bantuan usaha diharapkan dapat membuka jalan bagi penerima remisi untuk memperoleh penghasilan secara halal dan produktif.

“Mudah-mudahan mereka bisa bekerja, kembali ke masyarakat dengan baik, dan jadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia,” ujar Al Haris.

Momentum remisi HUT RI ke-81 akhirnya tidak hanya menjadi soal berkurangnya masa pidana.

Bagi 82 narapidana yang langsung bebas, 17 Agustus tahun ini juga menjadi titik dimulainya kembali kehidupan mereka di tengah masyarakat.

Dengan dukungan pembinaan dan modal usaha, pemerintah berharap mereka tidak sekadar bebas dari masa hukuman, tetapi juga mampu mandiri, bekerja dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.(*)