JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025 menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi.

Di balik capaian itu, legislatif juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlena dan segera menindaklanjuti sejumlah catatan strategis terkait pengelolaan anggaran, aset hingga optimalisasi pendapatan daerah.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap  Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Swarnabhumi DPRD Kota Jambi, Senin 13 Juli 2026.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly itu, mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas meningkatnya kinerja fiskal Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, total APBD Kota Jambi pada 2025 mencapai Rp2,013 triliun atau meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp1,765 triliun.

Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Kota Jambi karena untuk pertama kalinya APBD menembus angka Rp2 triliun.

Tak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Dari semula Rp455,25 miliar pada 2024, melonjak menjadi Rp615,09 miliar pada 2025 atau naik sekitar 36 persen.

Realisasi PAD bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp606,28 miliar.

Selain sisi pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan sekitar 4,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Juru bicara Fraksi NasDem, Mukhlis, menyatakan capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, keberhasilan merealisasikan PAD hingga melampaui target menjadi indikator positif atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi pendapatan.

Fraksi NasDem juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.

Senada, Fraksi PDI Perjuangan menilai realisasi PAD yang mencapai lebih dari Rp615 miliar menunjukkan pengelolaan fiskal yang semakin baik.

Namun fraksi tersebut mengingatkan agar keberhasilan itu tidak hanya diukur dari besarnya angka pendapatan.

Menurut PDI Perjuangan, peningkatan penerimaan daerah harus benar-benar diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan keuangan daerah, sembari mendorong pemerintah terus memperkuat transparansi, efektivitas belanja, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Selain memberikan apresiasi, fraksi-fraksi DPRD turut menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Di antaranya optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan efektivitas retribusi, penguatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan, hingga intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyatakan seluruh saran yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan ke depan.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang perlu diperbaiki, termasuk pengelolaan belanja dan aset daerah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait pendapatan daerah, Maulana menjelaskan ruang pemerintah daerah dalam menarik retribusi kini semakin terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurutnya, sejumlah jenis retribusi yang sebelumnya menjadi sumber PAD kini tidak lagi diperbolehkan dipungut karena telah masuk dalam kategori pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat tanpa biaya.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus mencari sumber pendapatan lain yang tetap sesuai dengan kewenangan daerah tanpa membebani masyarakat.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kepada Wali Kota Jambi sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat peran keluarga sebagai fondasi pendidikan anak kembali mendapat pengakuan di tingkat Provinsi Jambi.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. H. Maulana, M.K.M., menerima penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi atas kontribusinya dalam mendukung Program Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak (GEMAR) Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan pada momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 yang mengusung tema “Ayah Wajib Hadir”, pada Senin 29 Juni 2026.

Penghargaan tertuang dalam Sertifikat Nomor: 60/KK.02/J5/2026.

Program GEMAR merupakan inisiatif BKKBN yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek pendidikan.

Kehadiran ayah saat pengambilan rapor di sekolah dipandang sebagai simbol keterlibatan emosional yang berdampak langsung pada perkembangan psikologis anak.

Di Kota Jambi, program ini tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan daerah bertajuk “Ayah Bahagia”.

Program tersebut mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam aktivitas pendidikan anak, termasuk momen penting di lingkungan sekolah.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari pembentukan karakter generasi masa depan.

“Ini bukan sekadar soal hadir di sekolah, tetapi tentang memastikan peran ayah benar-benar hidup dalam tumbuh kembang anak. Dari keluarga yang kuat akan lahir generasi yang kuat,” ujarnya, Senin 06 Juli 2026.

Ia menilai, keterlibatan orang tua terutama ayah memiliki dampak signifikan terhadap motivasi belajar, rasa percaya diri, hingga stabilitas emosional anak.

Pemkot Jambi bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kebijakan berbasis keluarga sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Program “Ayah Bahagia” juga diarahkan untuk memperkuat lingkungan sosial anak, termasuk pembentukan karakter melalui kebiasaan positif yang sejalan dengan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Selain penghargaan kepada Wali Kota Jambi, pada momentum Harganas ke-33 tersebut Kota Jambi juga meraih prestasi lain melalui RDK Mawar, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, yang berhasil meraih Terbaik II Apresiasi Rumah Data Kependudukan tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan program keluarga di Kota Jambi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mulai terintegrasi hingga ke tingkat kelurahan sebagai basis data dan pembangunan sosial.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mewakili pemerintah kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis 2 Juli 2026 malam.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah, mulai dari penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga akses pembiayaan pembangunan.

Sidang pleno tersebut dihadiri delegasi dari 98 pemerintah kota di Indonesia dan menjadi forum penyampaian berbagai rekomendasi hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Kota Jambi pada 26–28 November 2025.

Maulana menjelaskan, salah satu rekomendasi utama yang dibawa Komwil II adalah perlunya penguatan pembangunan daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertahankan sekaligus mengoptimalkan dana transfer ke daerah dengan mekanisme pembagian dana bagi hasil yang transparan, objektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil pemerintah kota.

“Dari Muskomwil tersebut lahir sejumlah rekomendasi agar Dewan Pengurus APEKSI terus memperjuangkan program kerja Komwil II sekaligus memperkuat pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat,” ujar Maulana.

Selain itu, Komwil II juga mengusulkan penyempurnaan skema Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi daerah, termasuk kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), dukungan pendanaan untuk proyek strategis daerah, serta penyesuaian gaji dan tunjangan kepala daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan.

Maulana juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Di sektor pembangunan kawasan, Maulana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, terutama pada ruas yang menghubungkan wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Menurutnya, infrastruktur tersebut akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga ketahanan pangan di kawasan.

“Kami mendorong APEKSI bersama pemerintah pusat mempercepat penyelesaian Tol Sumatera karena menyangkut akses barang, akses pangan, dan mobilitas masyarakat,” katanya.

Selain jalan tol, Maulana turut menyoroti masih terbatasnya layanan transportasi publik dan jaringan perkeretaapian di sejumlah wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem transportasi perkotaan sekaligus pembangunan jalur kereta api yang mampu menghubungkan daerah-daerah di kawasan tersebut.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Komwil II APEKSI juga mengusulkan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penambahan lokasi pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Sumatera Bagian Selatan, pembangunan rumah sakit tematik untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah.

Tak hanya itu, Maulana juga berharap pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui regulasi yang lebih sederhana dan berkeadilan.

Menutup laporannya, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran APEKSI atas terselenggaranya Rakernas XVIII dan berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional.

“Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pemerintah kota dan semakin memperkuat sinergi membangun kota yang tangguh menuju bangsa yang berdaulat,” tutupnya.

Dalam sidang pleno tersebut, seluruh komisariat wilayah APEKSI juga menyampaikan berbagai usulan strategis lainnya, mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir, digitalisasi pemerintahan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya diharapkan menjadi rekomendasi resmi APEKSI kepada Presiden Republik Indonesia.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengikuti aksi penanaman pohon serentak bersama para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Taman Cadika Hutan Kota Medan, Kamis 2 Juli 2026.

Sebanyak 98 pemerintah kota ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan itu, Maulana menanam pohon kenanga (Cananga odorata), yang menjadi simbol kepedulian terhadap penghijauan kawasan perkotaan.

Sebelum mengikuti penanaman pohon, Maulana bersama Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., serta jajaran Pemerintah Kota Jambi mengikuti senam bersama yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI di Lapangan Cadika, Kota Medan.

Usai kegiatan, Maulana mengatakan kehadiran Pemerintah Kota Jambi di Rakernas APEKSI tidak hanya mengikuti agenda seremonial, tetapi juga memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kolaborasi antardaerah melalui berbagai diskusi strategis.

Menurutnya, sejak pembukaan Rakernas, para kepala daerah telah mengikuti berbagai agenda, termasuk Dialog Kota Tangguh yang menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi pembangunan antarkota.

“Kami hadir sejak pembukaan Rakernas hingga mengikuti Dialog Kota Tangguh sebagai ruang belajar bersama mengenai berbagai inovasi yang telah diterapkan di kota-kota di Indonesia,” ujar Maulana.

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menilai aksi penanaman pohon memiliki makna lebih dari sekadar penghijauan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah kota dalam membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

Ia menyebut konsep kota tangguh tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup penanganan banjir, pengelolaan sampah, sistem pemilahan limbah, hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Maulana mengungkapkan semangat serupa juga akan diterapkan saat Kota Jambi menjadi tuan rumah Healthy Cities Summit (HCS) yang akan mempertemukan pemerintah kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia.

“Insya Allah kegiatan seperti ini juga akan kami laksanakan pada Healthy Cities Summit di Kota Jambi. Semangatnya adalah membangun kota yang tangguh melalui penguatan lingkungan, pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Selain mengikuti penanaman pohon, Maulana dijadwalkan menyampaikan laporan sebagai Ketua Komwil II APEKSI dalam forum Rakernas yang membahas sejumlah isu strategis pemerintahan daerah.

Ia juga mengungkapkan Kota Jambi akan ikut ambil bagian dalam Karnaval Budaya APEKSI yang menampilkan kekayaan budaya dari seluruh kota di Indonesia

Pada agenda tersebut, kontingen Kota Jambi mendapat kesempatan tampil pada urutan kelima dengan membawa budaya Melayu khas Jambi.

Menurut Maulana, rangkaian Rakernas APEKSI diharapkan mampu memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah sekaligus melahirkan berbagai gagasan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masing-masing kota.

“Harapannya, forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah, khususnya di Sumatera bagian selatan, sekaligus memberi manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia,” tutupnya.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., menghadiri Gala Dinner yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2026) malam.

Jamuan makan malam tersebut dihadiri 98 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia beserta para pendamping. Selain mempererat hubungan antarkepala daerah, kegiatan itu juga menjadi ruang membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI, Maulana menegaskan bahwa Rakernas APEKSI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota demi mendorong pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Malam ini saya bersama Ketua TP PKK Kota Jambi dan jajaran Pemerintah Kota Jambi menghadiri Gala Dinner APEKSI 2026 di Lapangan Merdeka Kota Medan bersama 98 wali kota dari seluruh Indonesia,” ujar Maulana usai mengikuti kegiatan.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bertukar pengalaman, gagasan, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami berdiskusi bersama para wali kota untuk memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi demi mewujudkan kemajuan kota-kota di Indonesia secara bersama-sama,” katanya.

Maulana menambahkan, sebagai Ketua Komwil II APEKSI, dirinya berharap forum Rakernas mampu menghasilkan berbagai gagasan strategis yang dapat diterapkan di masing-masing daerah.

“Melalui Rakernas APEKSI ini kita dapat saling belajar, berbagi inovasi, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing kota-kota di Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga menyerahkan cendera mata kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi kepada tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 sekaligus ucapan selamat atas Hari Jadi Kota Medan.

Rakernas XVIII APEKSI 2026 mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” dan berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Forum nasional ini menghadirkan berbagai agenda strategis yang diikuti pemerintah kota dari seluruh Indonesia guna memperkuat kerja sama, inovasi, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan transformasi tata kelola sampah setelah menerima berbagai masukan dari masyarakat dalam Dialog Publik Persampahan yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah keputusan untuk menghentikan sementara penutupan dan pembongkaran Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga dilakukan kajian lanjutan terhadap mekanisme dan implementasi di lapangan.

Dialog yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha itu menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan, mahasiswa, insan pers, hingga Forum Ketua RT Kota Jambi.

Forum tersebut menjadi wadah terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan, kritik, sekaligus masukan terhadap program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan kebijakan penataan TPS yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dalam paparannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa transformasi pengelolaan sampah bukan sekadar program jangka pendek, melainkan bagian dari arah pembangunan Kota Jambi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berangkat dari fakta meningkatnya volume sampah yang terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Jambi.

Data Pemerintah Kota Jambi menunjukkan produksi sampah harian meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun 25 tahun terakhir.

Jika pada tahun 2000 volume sampah tercatat sekitar 200 ton per hari, maka pada 2025 jumlahnya telah mencapai hampir 448 ton per hari.

Di sisi lain, kapasitas dan pola pengelolaan sampah dinilai sudah tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.

“Secara umum seluruh peserta dialog mendukung tujuan program ini, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih.

Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, seperti sosialisasi, mekanisme pelaksanaan, dan persoalan iuran yang harus lebih transparan,” kata Maulana.

Ia menegaskan bahwa Kota Jambi membutuhkan langkah-langkah baru dalam mengatasi persoalan sampah.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah mendorong sampah menjadi sumber nilai ekonomi melalui sistem pemilahan sejak dari rumah tangga.

Menurut Maulana, program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah akan menjadi fondasi penguatan OPBM di tingkat lingkungan.

“Tahun depan kita ingin masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemilahan sampah dari rumah sehingga sampah tidak lagi menjadi beban, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam dialog itu, Maulana juga menjawab berbagai kritik terkait pembongkaran sejumlah TPS yang sebelumnya menuai pro dan kontra.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dan kesiapan masyarakat di wilayah yang telah memiliki sistem pengangkutan sampah berbasis lingkungan.

Meski demikian, Pemerintah Kota Jambi memutuskan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan tersebut dengan menghentikan sementara proses penutupan TPS hingga kajian tambahan selesai dilakukan.

Selain persoalan TPS, isu iuran sampah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Maulana menilai sistem retribusi yang selama ini dititipkan melalui rekening pelanggan PDAM belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena tidak semua warga menggunakan layanan PDAM.

Karena itu, pemerintah akan mencari formulasi yang lebih tepat agar pembiayaan pengelolaan sampah dapat berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.

Wali Kota Jambi juga membantah anggapan bahwa kebijakan penataan TPS akan menghilangkan mata pencaharian para pemulung.

Sebaliknya, pemerintah berencana melibatkan para pemulung sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kami ingin pemulung yang merupakan warga Kota Jambi dapat menjadi mitra dalam sistem OPBM sehingga tetap memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menambahkan bahwa transformasi tata kelola sampah yang sedang dijalankan daerah juga sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, pemerintah pusat saat ini mendorong seluruh daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui berbagai inovasi pengelolaan lingkungan.

“Masalah sampah menjadi perhatian nasional. Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan,” kata Diza.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly yang turut hadir dalam forum tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi membuka ruang dialog secara terbuka.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar, terutama ketika menyangkut perubahan sistem yang selama ini sudah berjalan.

Karena itu, ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai tujuan dan manfaat program OPBM.

“Masukan dari masyarakat harus menjadi bahan evaluasi. Yang terpenting, semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kota Jambi yang lebih bersih dan lebih baik,” ujarnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu langkah evaluatif yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam memastikan transformasi tata kelola persampahan berjalan efektif, diterima masyarakat, dan mampu menjawab tantangan peningkatan volume sampah di masa mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota Jambi membenahi tata kelola persampahan mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat.

Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan penting, mulai dari perlunya sosialisasi yang lebih masif hingga mekanisme iuran yang dinilai perlu diatur secara adil dan transparan.

Aspirasi itu mengemuka dalam Dialog Publik Pengelolaan Sampah yang digelar Pemerintah Kota Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Forum terbuka tersebut menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus RT, hingga warga yang secara langsung menyampaikan pandangan terkait program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan kebijakan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di kawasan kota.

Secara umum, peserta dialog sepakat bahwa Kota Jambi membutuhkan perubahan dalam pengelolaan sampah.

Namun, transformasi itu dinilai harus dibarengi komunikasi yang intensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi, menilai langkah yang diambil Pemerintah Kota Jambi merupakan respons terhadap kondisi darurat sampah yang muncul seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas perkotaan.

Menurutnya, pembenahan sistem persampahan merupakan kebutuhan mendesak apabila Kota Jambi ingin berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, sekaligus destinasi wisata yang nyaman bagi masyarakat maupun pendatang.

“Transformasi tata kelola sampah yang dilakukan pemerintah daerah merupakan langkah positif. Kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota akan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Prof. Helmi menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah dalam jangka panjang.

Senada dengan itu, Pakar Lingkungan Universitas Jambi, Prof. Ir. Rosyani, menyebut OPBM sebagai salah satu bentuk inovasi yang berpotensi mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, menurutnya, sistem tersebut juga dapat membuka peluang ekonomi apabila masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah dan memanfaatkan limbah yang masih memiliki nilai jual.

“Ini bukan sekadar soal mengangkut sampah, tetapi bagaimana masyarakat mulai melihat sampah sebagai sesuatu yang bisa dikelola dan memiliki nilai ekonomi,” katanya.

Meski mendukung arah kebijakan tersebut, sejumlah peserta dialog juga menyampaikan masukan terkait implementasi di lapangan.

Tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan, menyoroti persoalan iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Ia berharap ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.

Menurut mantan Bupati Tanjung Jabung Barat itu, masyarakat kurang mampu sebaiknya mendapatkan keringanan atau bentuk subsidi tertentu sehingga program kebersihan dapat berjalan tanpa menimbulkan beban baru.

“Kalau memungkinkan, warga yang kurang mampu bisa mendapat bantuan atau subsidi. Yang penting semangat kebersamaan tetap terjaga dan masyarakat tidak merasa terbebani,” ujarnya.

Usman juga mengapresiasi keberanian Pemerintah Kota Jambi menutup sejumlah TPS yang selama ini berada di kawasan protokol dan dinilai mengganggu estetika kota.

Baginya, wajah Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi menjadi representasi daerah secara keseluruhan sehingga persoalan kebersihan harus menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, warga RT 18 Kelurahan Mayang Mangurai, Saprudin, menilai munculnya pro dan kontra terhadap program OPBM lebih disebabkan minimnya informasi yang diterima masyarakat.

Ia mengatakan konsep pengangkutan sampah berbasis lingkungan sebenarnya bukan hal baru.

Namun perubahan kebijakan yang berlangsung cepat membuat sebagian warga belum memahami tujuan dan mekanisme program tersebut.

“Yang menjadi persoalan bukan programnya, tetapi banyak masyarakat yang belum mendapatkan penjelasan secara utuh sehingga muncul kebingungan di lapangan,” katanya.

Menutup diskusi, Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono, menegaskan bahwa mekanisme iuran yang diterapkan dalam program pengangkutan sampah berbasis masyarakat merupakan hasil kesepakatan warga di masing-masing lingkungan dan bukan ditetapkan langsung oleh Pemerintah Kota Jambi.

Ia mencontohkan pelaksanaan OPBM di wilayahnya yang telah berjalan selama satu dekade tanpa menimbulkan keberatan dari masyarakat karena besarannya ditentukan melalui musyawarah bersama.

Dialog publik tersebut akhirnya menghasilkan satu benang merah yang sama, yakni dukungan terhadap cita-cita menjadikan Kota Jambi lebih bersih dan tertata.

Namun keberhasilan program dinilai bergantung pada kolaborasi pemerintah, masyarakat, pengurus lingkungan, hingga dunia akademik dalam memastikan kebijakan berjalan efektif dan diterima seluruh lapisan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID–  Pemerintah Kota Jambi semakin serius mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Konsolidasi Percepatan Penyelenggaraan Program MBG yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jambi, Rabu (28/01/2026).

Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. Maulana, MKM, dan melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga legislatif.

Hadir dalam konsolidasi tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, Anggota DPD RI Elviana, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Wali Kota Jambi Dizha Hazra Aljosha, Ketua DPRD Kota Jambi, serta jajaran terkait dari Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana mengungkapkan, hingga awal 2026 Program MBG di Kota Jambi telah menjangkau sekitar 94 ribu penerima manfaat dari total target 275 ribu orang.

Untuk mempercepat capaian tersebut, Pemerintah Kota Jambi terus mendorong optimalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kecamatan.

“Saat ini kebutuhan minimal dapur MBG di Kota Jambi sebanyak 76 unit. Baru 35 dapur yang aktif beroperasi. Dapur yang belum berjalan, khususnya di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, terus kita percepat agar segera berfungsi,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, Program MBG tidak hanya difokuskan pada sekolah formal, tetapi juga menyasar pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan, agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Menurut Maulana, pendataan penerima manfaat terus diperbarui secara menyeluruh guna memastikan program tepat sasaran.

Selain meningkatkan asupan gizi, keberadaan SPPG juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

“Program ini membuka peluang kerja baru, terutama bagi ibu-ibu usia di atas 40 tahun. MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga solusi pengurangan pengangguran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BGN RI Prof. Dadan Hindayana memberikan apresiasi atas kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kota Jambi dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Menurutnya, Program MBG memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah karena melibatkan pembelian bahan pangan lokal, pemberdayaan relawan, serta keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap SPPG.

“MBG menyasar kelompok strategis mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, santri, anak putus sekolah, hingga guru dan tenaga pendidik,” jelas Prof. Dadan.

Gubernur Jambi Al Haris juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung percepatan Program MBG hingga ke wilayah terpencil dan daerah 3T.

Ia berharap kolaborasi lintas pemerintah dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan merata, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi.

Dengan konsolidasi ini, Pemerintah Kota Jambi optimistis Program MBG dapat terus dipercepat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan tahun 2026.

Dari yang saat ini baru 38 dapur beroperasi, Pemkot menargetkan 74 dapur MBG aktif sepenuhnya pada Juni 2026, dengan lonjakan penerima manfaat hingga 274 ribu orang.

Target ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Kota Jambi di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

“Target kita jelas. Juni nanti dapur MBG harus bertambah dari 38 menjadi 74 dapur yang benar-benar berjalan. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong naik, dari 94 ribu menjadi 274 ribu, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Menurut Maulana, percepatan jumlah dapur MBG menjadi kunci keberhasilan program nasional tersebut di daerah.

Karena itu, Pemkot Jambi mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

“Hari ini saya sebagai kepala daerah menginisiasi rakor percepatan MBG. Kita kumpulkan seluruh stakeholder agar komunikasi lebih intens dan masalah di lapangan bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Rakor ini melibatkan berbagai pihak strategis, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Dalam pembahasan, turut disoroti peran tenaga kerja di setiap dapur MBG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, serta kesiapan rantai pasok pangan.

Maulana menekankan bahwa ketersediaan bahan pokok menjadi faktor krusial.

Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi menimbulkan dampak lanjutan seperti inflasi dan kelangkaan bahan pangan di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi. Di pasar bisa kekurangan, ibu-ibu susah. Maka dari itu, SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara detail,” jelasnya.

Selain aspek teknis, Pemkot Jambi juga membuka ruang kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat karakter dan tantangan daerah tidak selalu sama dengan konsep di tingkat pusat.

Bahkan, kebijakan daerah tersebut diharapkan bisa menjadi rujukan nasional ke depan.

Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkot Jambi akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil berdasarkan isu spesifik, mulai dari ketersediaan bahan pokok, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat.

Isu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dapur MBG, juga menjadi perhatian serius.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menyambut baik langkah cepat dan terstruktur yang dilakukan Wali Kota Jambi.

“Program MBG memang program pusat, tapi dampaknya langsung ke daerah. Kepala daerah harus hadir dan memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Apa yang dilakukan Pemkot Jambi ini sudah tepat,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, hasil dan masukan dari rapat tersebut akan menjadi bahan yang akan disampaikannya kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa beroperasi tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Institut Agama Islam Muhammad Azim (IAIMA) Jambi kembali mencatatkan momen penting dengan menggelar Wisuda Angkatan IV, Rabu (14/1/2026).

Sebanyak 210 mahasiswa dari berbagai program studi resmi dikukuhkan sebagai lulusan dalam prosesi yang berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan.

Pendiri IAIMA Jambi yang juga Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Maulana mengapresiasi perkembangan IAIMA Jambi yang dinilai terus menunjukkan kemajuan signifikan dari tahun ke tahun.

Ia menyampaikan penghargaan kepada Rektor IAIMA Jambi beserta seluruh civitas akademika atas komitmen dan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan tinggi.

Khususnya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di Kota Jambi dan Provinsi Jambi.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kami berharap IAIMA Jambi terus berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas SDM, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ujar Maulana.

Sebagai pendiri kampus, Maulana mengaku bangga dengan pencapaian IAIMA Jambi yang kini telah mengembangkan program pascasarjana.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat mutu akademik serta meningkatkan daya saing pendidikan tinggi di daerah.

Pada kesempatan itu, Maulana juga memberikan pesan khusus kepada para wisudawan dan wisudawati agar ilmu yang diperoleh selama masa studi dapat dimanfaatkan secara luas dan bertanggung jawab.

“Ilmu yang dimiliki tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau keluarga, tetapi juga harus mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat,” tegasnya.

Prosesi Wisuda Angkatan IV IAIMA Jambi turut dihadiri jajaran pimpinan kampus, para dosen, orang tua wisudawan, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting bagi para lulusan untuk melangkah ke tahap berikutnya, baik di dunia kerja, pendidikan lanjutan, maupun pengabdian kepada masyarakat.(*)