JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus berinovasi menghadirkan layanan publik yang cepat, responsif, dan gratis bagi masyarakat.

Salah satu wujud nyatanya adalah Call Center Bahagia 112, pusat layanan darurat terpadu yang siap siaga 24 jam tanpa biaya.

Melalui layanan ini, warga Kota Jambi cukup menghubungi nomor 112 untuk melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kecelakaan, kebakaran, orang terlantar, lampu jalan mati, hingga bencana alam.

Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, ST, M.Si, menegaskan bahwa Call Center 112 Bahagia merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk memastikan setiap warga mendapat pertolongan cepat, tepat, dan tanpa hambatan.

“Layanan Call Center Bahagia 112 ini adalah bentuk perhatian kami terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kami ingin memastikan pertolongan bisa hadir secepat mungkin di seluruh wilayah Kota Jambi,” ujar Maulana.

Layanan ini dikelola oleh UPTD Command Center Bahagia 112 Dinas Kesehatan Kota Jambi dan didukung tenaga profesional, sistem komunikasi digital modern, serta integrasi dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, Dinas Sosial, BPBD, dan Pemadam Kebakaran.

Salah satu petugas Call Taker 112 Kota Jambi, Tasha Salsabila, menyebutkan bahwa setiap harinya terdapat 5 hingga 10 laporan masuk, bahkan bisa lebih pada kondisi tertentu.

“Umumnya laporan yang kami terima berkaitan dengan kebakaran, orang terlantar, dan gangguan fasilitas umum,” kata dia.

“Namun, masih ada juga panggilan iseng dari anak-anak dan remaja. Kami tetap berusaha memberikan edukasi agar mereka tidak melakukan prank call,” jelas Tasha.

Saat ini terdapat delapan petugas call taker yang bekerja bergantian untuk memastikan layanan tetap berjalan 24 jam nonstop.

Selain melalui panggilan langsung, masyarakat kini juga dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 melalui WhatsApp di nomor 0811-7877-2112.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan layanan tambahan ini mempermudah warga yang mengalami kendala jaringan atau tidak dapat melakukan panggilan suara.

“Kami ingin masyarakat punya akses yang lebih luas terhadap layanan darurat. Lewat WhatsApp 112, laporan bisa tetap diterima dan direspons cepat oleh petugas,” ujar Saleh.

Wali Kota Maulana menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan sistem darurat terpadu ini.

Dengan kesiapsiagaan petugas dan dukungan fasilitas, Pemkot Jambi berkomitmen menjadikan Jambi sebagai kota siaga, aman, dan bahagia.

“Kami berharap masyarakat menggunakan layanan ini secara bertanggung jawab dan ikut menjaga keberlanjutan sistem darurat terpadu ini,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional.

Kota ini resmi ditetapkan sebagai satu-satunya kota di Indonesia yang bergabung dalam jaringan Pilot Media and Information Literacy (MIL) Cities, sebuah program global yang digagas oleh UNESCO untuk memperkuat literasi media dan informasi di wilayah perkotaan.

Penetapan tersebut disertai pembentukan Tim Task Force MIL Cities Kota Jambi periode 2025–2028, yang secara resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dalam acara di Aula Griya Mayang, Senin malam (27/10/2025).

Dalam struktur tim tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, dipercaya sebagai ketua kelompok kerja (pokja).

Tim ini melibatkan lintas unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), media massa, hingga komunitas muda Bujang Gadis Jambi.

Program MIL Cities merupakan inisiatif global UNESCO yang menempatkan literasi media dan informasi sebagai pilar utama pembangunan kota yang inklusif, adaptif, dan cerdas menghadapi tantangan era digital.

Melalui jejaring ini, kota-kota peserta akan berkolaborasi dalam proyek komunikasi publik, kebudayaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat digital.

“Kita hidup di era informasi yang bergerak sangat cepat. Literasi media bukan hanya soal membaca berita, tapi juga kemampuan memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab,” ujar Wali Kota Maulana.

Maulana menyebut keikutsertaan Kota Jambi dalam jaringan MIL Cities menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran literasi digital masyarakat dan memperluas kerja sama internasional di bidang media, budaya, dan teknologi informasi.

“Kami ingin masyarakat Jambi, khususnya anak muda, bisa tampil di dunia global dan menjadi duta yang membawa nilai-nilai lokal melalui kolaborasi media dan budaya,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari program ini, Pemerintah Kota Jambi juga mengirim 25 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelatihan teknologi dan digital di India, melalui program kerja sama antarnegara yang sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah India.

Maulana berharap langkah ini dapat memperkuat kapasitas digital aparatur pemerintah, sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan produktif.

“Dengan kemitraan global seperti ini, kita ingin memastikan Jambi tumbuh tidak hanya sebagai kota modern, tetapi juga kota yang cerdas dan berdaya secara informasi,” tutup Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memastikan proses seleksi Kepala Sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di wilayahnya berjalan secara transparan dan sesuai aturan, tanpa praktik kecurangan maupun titipan jabatan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa seleksi ini dilakukan untuk menghasilkan kepala sekolah yang berintegritas, profesional, dan memiliki komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan.

“Ada ratusan calon kepala sekolah yang ikut seleksi ini. Namun, kita pastikan semua prosesnya berjalan transparan dan tanpa ‘main belakang’,” ujar Maulana, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, dengan jumlah sekolah yang banyak di Kota Jambi, tidak semua peserta akan lolos.

Meski begitu, Maulana menekankan bahwa pihaknya akan memilih kandidat terbaik dari yang ada.

“Kita ingin kepala sekolah yang punya komitmen dan integritas. Tidak ada praktik memberikan uang atau imbalan untuk menjamin kelulusan,” tegasnya.

Proses wawancara seleksi kepala sekolah dimulai sejak Senin (20/10/2025) dan berlangsung selama lima hari di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Dalam tahapan ini, Pemkot Jambi menitikberatkan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola satuan pendidikan.

Salah satu aspek penting yang diuji adalah kemampuan calon kepala sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang selama ini menjadi perhatian dalam dunia pendidikan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, yang turut memimpin langsung proses wawancara, menegaskan bahwa kepala sekolah tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial.

“Kepala sekolah ke depan bukan hanya pemimpin di sekolah, tetapi juga penggerak perubahan. Pengelolaan dana BOS harus transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Diza.

Ia menambahkan, pengawasan penggunaan dana BOS perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, komite sekolah, orang tua siswa, media, hingga lembaga pengawas masyarakat, agar dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam sesi wawancara, peserta diminta memaparkan latar belakang, pengalaman kepemimpinan, visi sekolah, dan strategi peningkatan mutu SDM.

Materi seleksi juga mencakup inovasi pendidikan, manajerial sekolah, serta upaya membangun kedisiplinan tenaga pendidik.

Untuk calon kepala SMP, peserta diminta memberikan solusi konkret terkait kenakalan remaja dan maraknya geng motor di kalangan pelajar.

“Kami ingin pemimpin sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi persoalan sosial dan karakter siswa,” kata Diza.

“Tantangan ke depan bukan hanya kurikulum, tetapi juga karakter dan keamanan anak-anak kita,” lanjutnya.

Dari total 284 peserta, posisi yang akan diisi meliputi 5 untuk TK Negeri, 132 untuk SD Negeri, dan 25 untuk SMP Negeri.

Jumlah ini berkurang dari 292 peserta awal karena 8 orang telah memasuki masa pensiun.

Seleksi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk menghadirkan kepala sekolah berintegritas, inovatif, dan siap menjalankan amanah pendidikan dengan penuh tanggung jawab.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menegaskan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada efisiensi belanja rutin dan penguatan sebelas program unggulan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi akan dilakukan pada kegiatan rutin di setiap OPD, seperti survei dan pertemuan yang berulang. Namun, prioritas tetap diarahkan pada pembayaran gaji, TPP, operasional kantor, serta program-program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta para anggota DPRD Kota Jambi.

Dalam pemaparannya, Maulana menyampaikan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,523 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,743 triliun.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI, alokasi transfer ke daerah tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp242 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Kita masih berupaya agar ada tambahan dalam keputusan akhir nanti. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada kepastian,” jelas Maulana.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi justru ditargetkan meningkat menjadi Rp680,6 miliar.

Naik sekitar 12,65 persen atau setara Rp78 miliar dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp606 miliar.

“Peningkatan PAD diharapkan mampu mengompensasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Maulana.

Adapun komponen pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp903 miliar, kini naik menjadi Rp1,038 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

• Dana bagi hasil: sekitar Rp125 miliar

• Dana alokasi umum: Rp690 miliar

• Dana alokasi khusus nonfisik: Rp206 miliar

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, alokasi tahun 2026 direncanakan meningkat dari Rp10,5 miliar menjadi Rp20,5 miliar, seiring dengan pembahasan lanjutan antara Pemkot dan DPRD, serta menunggu keputusan final tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menegaskan, meski kondisi fiskal mengalami tekanan, arah kebijakan pembangunan Kota Jambi tetap difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan stabilitas keuangan daerah.

“Kita tidak akan mengurangi komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Fokus kita tetap untuk memperkuat ekonomi lokal dan pelayanan dasar publik,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program unggulan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bertajuk Kampung Bahagia di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M dan Wakil Wali Kota H. Diza terus menunjukkan hasil nyata.

Tidak hanya menyentuh pembangunan infrastruktur, program ini juga menghadirkan sarana pendukung seperti alat pengeras suara, perlengkapan olahraga, dan fasilitas kebersihan.

Penyerahan simbolis manfaat program tersebut dilakukan oleh Wali Kota Maulana di Pendopo Bahagia Bersinergi, RT 06 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, pada Minggu (26/10/2025).

Bantuan diterima langsung oleh Ketua RT 06, Ponidi, disaksikan jajaran pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Maulana mengapresiasi sinergi antara Pemkot Jambi, fasilitator, dan para ketua RT yang telah bekerja keras menjalankan Kampung Bahagia. Program yang awalnya dianggap sulit diwujudkan kini terbukti memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Tahun 2025, sebanyak 67 RT dijadikan proyek percontohan.

“Melalui mekanisme yang terencana, semua terbukti berjalan baik. Sebanyak 67 RT telah berhasil membangun proses Kampung Bahagia,” ujar Maulana.

Program dengan alokasi dana Rp100 juta per RT ini, lanjut Maulana, mampu membangkitkan semangat gotong royong di masyarakat.

Warga turut berpartisipasi melalui swadaya dana maupun tenaga, sehingga hasil pembangunan menjadi lebih maksimal.

“Inilah esensi Kampung Bahagia, membangun wilayah berbasis komunitas melalui gotong royong,” tegasnya.

Maulana menambahkan, tahun depan program ini akan diperluas ke 1.650 RT se-Kota Jambi. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.

Ketua Forum Komunikasi RT (FKRT) Kota Jambi, Suparyono, menyampaikan apresiasi atas inovasi tersebut.

Ia menyebut Kampung Bahagia sebagai terobosan pertama di Indonesia yang memberikan keleluasaan bagi Ketua RT untuk mengelola dana pembangunan secara mandiri dan transparan.

“Kita berharap program ini terus berjalan dengan semangat kebersamaan agar manfaatnya dirasakan seluruh warga,” ujar Suparyono.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Camat Alam Barajo Iper Riyansuni, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Lurah Pinang Merah Mayu Hardi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi membuka saluran pelaporan melalui Call Center Bahagia 112 bagi masyarakat yang menemukan aktivitas mencurigakan terkait geng motor di wilayahnya.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, menyampaikan bahwa setiap laporan yang masuk akan segera diteruskan ke tim gabungan yang sudah siaga di lapangan.

“Laporan dari masyarakat melalui Call Center 112 akan langsung kami teruskan ke personel terdekat untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Maulana.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Jambi dalam merespons keresahan warga akibat maraknya aksi geng motor yang semakin meresahkan, terutama pada malam hari.

Sebagai respons cepat, Pemkot Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar apel gabungan satuan tugas (Satgas) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota pada Kamis (16/10/2025).

Satgas ini terdiri dari personel TNI-Polri, aparat kecamatan dan kelurahan, Lembaga Adat Melayu (LAM), serta Forum RT.

Untuk mendukung pengamanan, Pemkot memberlakukan jam malam khusus untuk anak di bawah usia 17 tahun, mulai pukul 22.00 hingga 04.30 WIB.

Kebijakan ini bertujuan menekan keterlibatan remaja dalam aksi geng motor.

Selain itu, sistem keamanan lingkungan atau siskamling di tingkat RT kembali diaktifkan. Keterlibatan masyarakat, lembaga adat, serta Forum RT dikuatkan guna memperkuat pengawasan dari tingkat akar rumput.

Pemerintah juga melibatkan pihak sekolah untuk mendeteksi potensi keterlibatan siswa dalam geng motor sejak dini.

Edukasi akan diberikan langsung ke sekolah-sekolah oleh tim terpadu.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam pembinaan karakter anak,” ungkap Maulana.

Bagi remaja yang tertangkap dalam aktivitas geng motor, penanganan tidak hanya dilakukan secara hukum, tetapi juga melalui pendekatan psikologis dan pembinaan, termasuk konseling, surat pernyataan, serta pemanggilan orang tua.

Kolaborasi lintas sektor melibatkan aparat keamanan, kejaksaan, tokoh agama, sekolah, hingga elemen masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mendorong pemberdayaan perempuan pelaku UMKM melalui penguasaan teknologi digital.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Workshop Mak-Mak Matic (Melek Teknologi) yang secara resmi dibuka oleh Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, di Aula Griya Mayang, Kamis (16/10).

Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Tokopedia, dan TikTok, serta diikuti oleh 100 peserta perempuan dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Kalau emak-emak sudah melek teknologi, ekonomi keluarga akan jauh lebih kuat. Mereka sangat produktif jika diberi ruang. Kemandirian ekonomi perempuan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan daerah,” ujar Maulana.

Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan berbasis digital.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariyani Yanti, S.P., MDM., Ph.D., menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang agar perempuan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

“Ini bentuk nyata dukungan kami agar perempuan di Kota Jambi bisa lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi melalui literasi digital,” katanya.

Kegiatan ini merupakan sinergi dua program besar: Creator Slab dari Tokopedia dan Magnetik dari Kementerian Ekonomi Kreatif.

Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia dan TikTok, Hilmi Adrianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di bidang ekonomi kreatif dan digital content creation.

“Kami ingin masyarakat bisa menciptakan peluang baru, termasuk menjadi content creator yang produktif dan mandiri,” jelas Hilmi.

Di akhir acara, Wali Kota Maulana berharap para peserta dapat menerapkan keterampilan yang didapat untuk menjadi lebih produktif, kreatif, dan berkontribusi langsung dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

“Perempuan yang berdaya secara ekonomi akan menjadi motor penggerak pembangunan. Ini adalah bagian dari visi kita mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah tegas dalam menanggulangi maraknya aksi kelompok kriminal bermotor atau yang dikenal sebagai geng motor.

Melalui Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2025, Pemkot Jambi memberlakukan kebijakan pencegahan dan penindakan yang ketat demi menjaga keamanan dan ketertiban kota.

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Jambi dalam rapat pada 14 Oktober lalu.

Surat edaran tersebut fokus pada dua pendekatan utama: preventif dan represif.

Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah larangan beraktivitas di luar rumah bagi anak-anak usia di bawah 18 tahun pada pukul 22.00 hingga 04.30 WIB, kecuali dalam keadaan mendesak dan harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Pemkot Jambi juga melarang konvoi kendaraan bermotor dengan jumlah lebih dari dua orang.

Aktivitas ini dinilai rawan memicu gangguan keamanan dan kerap kali dijadikan modus geng motor untuk melakukan aksi kriminal.

“Ini adalah langkah serius kita untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif dan potensi menjadi pelaku maupun korban aksi kriminal bermotor,” ujar Wali Kota Jambi, Maulana, Kamis (16/10/2025).

Wali Kota Maulana menekankan bahwa, penanganan geng motor tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga anak-anak kita dari bahaya geng motor. Ini tanggung jawab bersama,” tegas Maulana.

Sebagai bentuk pengawasan lingkungan, pemerintah juga mewajibkan aktivasi kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap RT.

Warga juga diimbau menggunakan Call Center 112 untuk melaporkan kejadian mencurigakan atau aksi kriminal.

Untuk penindakan, aparat gabungan dari Pemkot Jambi, Polresta Jambi, Kodim, Kejari, tokoh agama, dan tokoh masyarakat akan menggelar razia rutin dan patroli berkala di titik-titik rawan.

Bagi pelaku yang terlibat, sanksi akan diberikan secara bertahap, seperti teguran dan pembinaan, konseling oleh psikolog (terutama bagi pelaku di bawah umur) dan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyambut baik langkah Pemkot Jambi dan mendorong revisi aturan hukum untuk lebih mengakomodasi pendekatan pembinaan terhadap anak-anak yang terlibat.

“Tentu kita apresiasi. Tapi kalau sudah melewati batas, tentu ada aturan hukum yang mengaturnya,” kata Faried.

Sementara itu, Kajari Jambi, Abdi Reza Fachlewi Junur, menekankan pentingnya edukasi hukum di tengah masyarakat.

“Membawa senjata tajam tanpa izin bisa diproses hukum. Tapi pendekatannya harus tetap memperhatikan aspek tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, juga mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak.

“Kadang orang tua tidak tahu ke mana anaknya pergi. Ini bukan soal saling menyalahkan, tapi kita harus lebih peduli,” ujarnya.

Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2025 menegaskan bahwa Kota Jambi tidak akan memberi ruang bagi geng motor.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama bagi generasi muda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi akan segera memberlakukan instruksi wali kota yang memuat langkah preventif dan represif dalam menanggulangi aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, khususnya yang melibatkan anak di bawah usia 17 tahun.

Kebijakan ini mencakup pemberlakuan jam malam mulai pukul 22.00 WIB hingga 04.30 WIB.

Selain jam malam, Pemkot juga mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di setiap RT dan memperkuat peran lembaga adat serta forum RT dalam pencegahan kenakalan remaja.

Koordinasi dan sosialisasi dengan sekolah-sekolah juga menjadi bagian penting untuk deteksi dini terhadap potensi keterlibatan siswa dalam geng motor.

Langkah represif pun diterapkan, mulai dari penertiban dan pembubaran kelompok geng motor dengan surat pernyataan dan pembinaan orang tua.

Aparat gabungan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, tokoh agama, dan Lembaga Indonesia Damai (LID) juga akan terlibat dalam pendampingan.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, menegaskan bahwa Pemkot akan turun langsung ke sekolah untuk melakukan edukasi dan pendekatan aktif kepada siswa dan pihak sekolah.

“Sekolah dan orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam membina dan mengawasi anak-anak, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya.

Selain itu, anak-anak yang terlibat juga akan mendapat bimbingan psikologis dan konseling, serta akan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkot Jambi berharap kombinasi upaya pencegahan dan penindakan ini dapat menekan aksi geng motor secara signifikan dan mengarahkan generasi muda ke kegiatan yang positif dan produktif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jambi memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia Kota Jambi, yang kini sedang dijalankan di 67 RT sebagai proyek percontohan.

Penguatan ini dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Sistem Pencegahan Maladministrasi, yang digelar pada Rabu, 9 Oktober 2025, bersama para Koordinator dan Pendamping Program Kampung Bahagia, serta perwakilan RT sebagai Kelompok Kerja (Pokja).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Asisten Ombudsman Jambi, Indra, dan dihadiri oleh Wali Kota Jambi, dr Maulana, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kecamatan Palmerah, dan Bank Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas dukungan Ombudsman terhadap program strategis berbasis pemberdayaan masyarakat ini.

“Kampung Bahagia adalah program pertama di Jambi yang mengedepankan semangat gotong royong. Dengan dukungan Ombudsman, program ini akan terus diperbaiki dan diperluas,” ujar Maulana.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat 67 RT yang dijadikan percontohan, dan program ini akan dikembangkan ke 1.650 RT di seluruh Kota Jambi secara bertahap.

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menegaskan pentingnya peran pengawasan demi mencegah maladministrasi dalam pengelolaan dana program.

Ia menekankan bahwa keberadaan Ombudsman bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

“Setiap RT mendapat dana Rp100 juta. Kami harap pengelolaannya dilakukan transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat,” tegas Saiful.

Ia juga meminta Pokja di tingkat RT bertanggung jawab penuh, menjaga kepercayaan publik, dan menjalankan amanah program dengan baik.

Asisten Ombudsman, Indra, menyebut masih ada sejumlah potensi maladministrasi yang perlu diantisipasi, seperti SOP yang belum tersosialisasi dengan baik, kompetensi pokja yang belum merata, perencanaan yang belum matang, belum adanya sistem pengaduan publik.

“Kami merekomendasikan agar SOP disosialisasikan secara menyeluruh, sistem pengaduan segera disiapkan, dan masyarakat diberikan akses serta pemahaman tentang penggunaannya,” ujar Indra.(*)