JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk mengakhiri polemik zona merah Pertamina memasuki babak baru.

Wali Kota Jambi Maulana bersama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mendatangi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, guna menyampaikan langsung aspirasi ribuan warga yang terdampak status kawasan tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian terhadap persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan memengaruhi hak administrasi pertanahan masyarakat di Kecamatan Kotabaru.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemerintah Kota Jambi diterima Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Teguh Hariadi.

Turut mendampingi Wali Kota Jambi, Asisten III Setda Kota Jambi Jaelani dan Kepala BPKAD Kota Jambi Poppy Nurul Isnaini.

Menurut Maulana, agenda utama yang dibawa ke Jakarta adalah memperjuangkan pencabutan status zona merah yang selama ini membatasi proses administrasi dan kepastian hukum kepemilikan tanah warga.

“Kami telah menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota, Ketua DPRD Kota Jambi, dan Kepala BPN kepada Presiden Republik Indonesia. Intinya, kami meminta agar status zona merah dapat ditinjau kembali dan dicabut,” ujar Maulana.

Data Pemerintah Kota Jambi menunjukkan sedikitnya 5.500 sertifikat tanah di tujuh kelurahan terdampak persoalan zona merah yang berkaitan dengan tumpang tindih kawasan dengan aset BUMN atau Pertamina.

Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kendala bagi masyarakat, mulai dari pengurusan sertifikat hingga kepastian legalitas aset yang dimiliki.

Persoalan ini menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya menyangkut administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga dan nilai aset yang selama ini berada dalam area terdampak.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang terus disampaikan kepada DPRD.

“Kami membawa langsung harapan masyarakat Kota Jambi agar pemerintah pusat dapat memberikan solusi terhadap status blokir zona merah yang selama ini menjadi persoalan,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi berkomitmen mengawal proses tersebut hingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi masyarakat.

Selain membahas persoalan zona merah, Maulana juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memastikan tindak lanjut undangan kepada Presiden Republik Indonesia agar hadir dalam agenda Health City Summit yang dijadwalkan berlangsung di Kota Jambi pada September 2026.

Pemerintah Kota Jambi berharap dua agenda yang dibawa ke Jakarta itu dapat memperoleh respons positif dari pemerintah pusat.

Bagi ribuan warga terdampak, keputusan terkait zona merah dinilai menjadi kunci untuk membuka kembali akses terhadap kepastian hukum atas tanah yang selama ini terhambat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi warga yang terdampak kawasan zona merah memasuki babak penting.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Wali Kota Jambi Maulana secara langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan blokir zona merah kepada Presiden Republik Indonesia melalui Deputi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Teguh Supiyadi.

Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong penyelesaian persoalan lahan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.

Penyerahan dokumen dilakukan sebagai tindak lanjut berbagai upaya yang sebelumnya telah dilakukan, mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah, pengumpulan data lapangan, hingga koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan persoalan zona merah bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan miliki.

Menurutnya, selama ini banyak warga mengalami kesulitan akibat status zona merah yang menyebabkan sertifikat tanah tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hukum maupun ekonomi.

“Persoalan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Karena itu DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencari solusi agar warga memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Karena itu kami menyampaikan langsung permohonan ini agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Surat yang disampaikan kepada pemerintah pusat merupakan dokumen resmi yang diajukan Pemerintah Kota Jambi terkait permohonan pencabutan zona merah.

Dokumen tersebut dilengkapi berbagai lampiran pendukung, mulai dari peta kawasan zona merah hingga surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah yang ditandatangani unsur pemerintah daerah, DPRD Kota Jambi, serta Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Kemas Faried berharap dokumen yang telah diserahkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui proses evaluasi dan kajian yang komprehensif.

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian atas status lahan yang saat ini masih masuk dalam kawasan zona merah.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kejelasan status lahannya. Ketika ada kepastian hukum, maka berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat pemblokiran dapat diselesaikan,” ujarnya.

Kemas Faried juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan zona merah membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan diserahkannya permohonan tersebut, DPRD Kota Jambi berharap proses penyelesaian zona merah dapat bergerak lebih cepat sehingga masyarakat yang selama ini terdampak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah membawa langsung permohonan ke pemerintah pusat ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan zona merah kini menjadi salah satu agenda prioritas yang terus dikawal DPRD Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi.

Untuk diketahui, surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah dengan nomor Nomor PD.07.00.674/DPRD yang ditandatangani Wali Kota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, anggota Pansus Zona Merah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, secara resmi mengukuhkan jajaran Pengurus Jambi Bersholawat tingkat kecamatan se-Kota Jambi.

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Tabligh Akbar bertema “Jambi Berkilau Haji dan Jambi Bersholawat” yang digelar di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi, Senin 8 Juni 2026.

Dalam sambutannya, Maulana mengatakan pembentukan dan pengukuhan pengurus Jambi Bersholawat di seluruh kecamatan merupakan bagian dari program Kota Jambi Bahagia yang bertujuan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan semangat keagamaan di tengah masyarakat.

Ia berharap para pengurus yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak syiar Islam melalui kegiatan sholawat yang rutin dan berkelanjutan di lingkungan masing-masing.

“Kami berharap pengurus yang telah dikukuhkan dapat semakin aktif menggaungkan sholawat di tengah masyarakat serta mendapatkan keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad SAW,” ujar Maulana.

Wali Kota Jambi juga menjelaskan bahwa Program Jambi Bersholawat akan dijalankan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi.

Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan, termasuk apabila masyarakat ingin menghadirkan penceramah atau ustaz dalam kegiatan majelis sholawat.

Maulana memastikan pengurus tidak perlu khawatir terkait dukungan kegiatan, karena Baznas akan turut membantu dalam pelaksanaannya sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain menjadi wadah syiar keagamaan, keberadaan Jambi Bersholawat juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Jambi dalam membangun kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan religius.

Maulana mengajak seluruh pengurus dan masyarakat untuk terus memperkuat semangat kebersamaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Sebelum pengukuhan berlangsung, Maulana turut menghadiri Tabligh Akbar “Jambi Berkilau Haji dan Jambi Bersholawat” yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Bank Syariah Indonesia (BSI), Baznas Kota Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mengangkat dua momentum penting, yakni semangat menunaikan ibadah haji serta meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui sholawat.

Menurut Maulana, kedua nilai tersebut memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap masyarakat semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji maupun umrah sejak dini, termasuk dengan membiasakan menabung secara terencana.

Maulana menilai Program Jambi Berkilau Haji menjadi langkah positif dalam mendukung terbentuknya lingkungan kota yang religius, harmonis, dan penuh keberkahan.

“Harapan kami, masyarakat Kota Jambi semakin bersemangat mempersiapkan ibadah haji, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan warga RT 13 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, menyatakan sikap menolak Program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Jambi.

Penolakan tersebut disepakati dalam pertemuan warga yang digelar pada Sabtu malam (6/6). Kegiatan itu turut dihadiri Lurah Sukakarya Debby Mutiara, unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat setempat.

Warga menilai kondisi lingkungan mereka belum bisa dikatakan “bahagia” karena hingga kini masih menghadapi persoalan status lahan yang masuk dalam kawasan yang disebut sebagai zona merah Pertamina.

Dampaknya, sejumlah sertifikat hak milik warga disebut tidak dapat digunakan karena statusnya diblokir.

Ketua RT 13 Kelurahan Sukakarya, Asep Mulyana, mengaku berada dalam posisi yang sulit.

Di satu sisi, program bantuan dari Pemerintah Kota Jambi dinilai dapat memberikan manfaat bagi lingkungan.

Namun di sisi lain, ia menilai perjuangan warga terkait persoalan tanah harus tetap menjadi prioritas.

“Saya berada dalam situasi yang dilematis. Program ini tentu bermanfaat bagi warga karena ada bantuan untuk pembangunan lingkungan. Tetapi persoalan hak atas tanah warga juga harus diperjuangkan. Karena itu saya sempat memilih mengundurkan diri sebagai ketua RT,” ujarnya di hadapan warga.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari masyarakat yang hadir. Mayoritas warga menolak rencana pengunduran diri Asep Mulyana dan meminta dirinya tetap memimpin RT 13.

Salah seorang perwakilan warga Kompleks Purnama Asri, Suhatman yang akrab disapa Suhatman Pisang, menilai Asep masih sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya terkait persoalan sertifikat tanah warga.

Menurutnya, warga justru lebih memilih menolak Program Kampung Bahagia daripada kehilangan sosok pemimpin yang selama ini mendampingi mereka dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Program Kampung Bahagia sendiri merupakan program prioritas Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana dan Diza.

Setiap RT yang masuk dalam program tersebut memperoleh alokasi anggaran hingga Rp100 juta yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan penataan lingkungan.

Namun bagi warga RT 13 Sukakarya, bantuan tersebut dinilai belum menjadi kebutuhan utama sebelum persoalan sertifikat tanah mereka mendapatkan kejelasan.

“Untuk apa ada program pembangunan jika kami belum merasa bahagia karena persoalan tanah belum selesai,” ujar Yanto, salah seorang warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, warga berencana membuat surat pernyataan penolakan yang akan ditandatangani bersama oleh masyarakat RT 13.

Surat tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi sebagai bentuk aspirasi dan sikap resmi warga terhadap program tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah dapat lebih dahulu memberikan solusi atas persoalan sertifikat hak milik yang mereka hadapi sebelum menjalankan program pembangunan lingkungan di wilayah mereka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana memastikan program Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan sesuai target.

Bahkan, pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, kini telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris meninjau Sekolah Rakyat Sentra Alyatama dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang dipersiapkan menjadi pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Wali Kota Maulana mengatakan saat ini proses penjaringan calon peserta didik terus dilakukan secara ketat agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, untuk jenjang SMP dan SMA, tim telah melakukan verifikasi hingga ke rumah calon siswa guna memastikan seluruh penerima manfaat berasal dari keluarga yang masuk kategori kurang mampu.

“Kami memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar program ini tepat sasaran,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan proses seleksi peserta didik berjalan transparan dan akuntabel.

Saat ini, kata Maulana, tantangan terbesar berada pada penjaringan siswa tingkat sekolah dasar karena sebagian orang tua masih perlu diberikan pemahaman terkait sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

Meski demikian, dirinya optimistis program tersebut akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena manfaat yang diberikan sangat besar bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Maulana berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru yang lebih representatif dan modern.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tidak hanya melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan bagi peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Maulana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung percepatan program Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin.

Ia juga mengungkapkan rasa senangnya melihat perkembangan para siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

Perubahan positif terlihat dari tingkat kedisiplinan, kesehatan, hingga kepercayaan diri para peserta didik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Dengan progres pembangunan yang terus berjalan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat Kota Jambi diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang serta menjadi harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maulana memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu dapat berjalan sesuai target.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Alyatama Jambi sebelum rombongan bergerak menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran pemerintah daerah.

Di hadapan Menteri Sosial, Maulana menjelaskan bahwa proses seleksi calon peserta didik terus dilakukan secara ketat untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Bahkan, verifikasi dilakukan hingga ke rumah calon siswa guna memastikan mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang berhak menerima manfaat program.

“Alhamdulillah untuk jenjang SMP dan SMA proses penjangkauan dan verifikasi sudah selesai dilakukan sampai ke tempat tinggal calon siswa. Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Maulana.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang akan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Jambi.

Maulana juga menyampaikan harapannya agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Semoga seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga siswa yang saat ini masih belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru dengan fasilitas yang lebih lengkap dan representatif,” katanya.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga dipersiapkan untuk menampung peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD).

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Mensos, perkembangan pembangunan yang telah mencapai 70 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Ia juga mengaku senang melihat perkembangan siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, lebih sehat, lebih disiplin dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Ini perkembangan yang sangat baik,” ujar Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun proses penjaringan peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Jambi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Semangat keberagaman dan pelestarian budaya terasa kental dalam pembukaan Minang Market Festival Jambi 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di Kota Jambi.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha di Taman Banjuran Budayo, Kamis malam (4/6/2026).

Festival yang berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Juni 2026, menjadi wadah promosi budaya, kuliner, serta produk usaha masyarakat Minangkabau yang bermukim di Kota Jambi maupun daerah sekitarnya.

Sebanyak 43 tenant UMKM ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan berbagai produk unggulan, mulai dari kuliner khas Minangkabau hingga aneka produk kreatif yang menarik perhatian pengunjung.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan suguhan beragam kesenian tradisional Minangkabau.

Tari Pasambahan sebagai simbol penghormatan kepada tamu menjadi pembuka acara, disusul penampilan tambua, silek tuo, dan tari piring yang memukau para tamu undangan serta masyarakat yang hadir.

Wali Kota Jambi Maulana mengapresiasi semangat masyarakat Minang yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, keberagaman yang ada di Kota Jambi merupakan aset berharga yang harus terus dirawat dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas daerah.

“Taman Banjuran Budayo memang dipersiapkan sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk berkegiatan, berkesenian, dan melestarikan budaya.

Pemerintah Kota Jambi mendukung seluruh kegiatan positif tanpa membedakan latar belakang suku maupun budaya,” ujar Maulana.

Ia menilai masyarakat Minangkabau memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Kota Jambi, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Berbagai nilai budaya yang ditampilkan dalam festival tersebut, lanjutnya, menjadi bukti kekayaan tradisi Minangkabau yang masih terjaga hingga saat ini.

Selain menjadi ruang pelestarian budaya, Minang Market Festival juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui keterlibatan puluhan pelaku UMKM.

Beragam kuliner khas seperti sate, pical, gulai, hingga makanan tradisional lainnya menjadi daya tarik utama yang ramai dikunjungi masyarakat.

“Kegiatan seperti ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kehadiran puluhan pelaku UMKM memberikan peluang besar bagi pertumbuhan usaha lokal dan ekonomi kreatif di Kota Jambi,” katanya.

Maulana juga menyebut festival tersebut menjadi momentum penting bagi para perantau Minang yang tinggal di Kota Jambi untuk berkumpul dan mempererat silaturahmi.

Menurutnya, keberadaan masyarakat Minangkabau sebagai salah satu komunitas terbesar di Kota Jambi menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga harmoni dan kebersamaan antarwarga.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menghadirkan berbagai ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seni budaya, ekonomi kreatif, dan pengembangan UMKM.

Salah satu proyek yang tengah disiapkan adalah kawasan ruang publik baru seluas sekitar 9 hektare di wilayah Danau Selincah-Kajang Lako.

Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi jogging track, taman, jembatan ikonik, hingga berbagai fasilitas wisata air yang diharapkan menjadi destinasi baru bagi masyarakat.

Ia berharap Minang Market Festival dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan yang masuk dalam kalender pariwisata Kota Jambi.

“Kita harus menjaga persatuan, harmoni, dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. Festival seperti ini menjadi contoh bagaimana budaya dapat menjadi perekat masyarakat sekaligus penggerak ekonomi daerah,” tutup Maulana.

Festival tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Jambi, tokoh masyarakat Minangkabau, pelaku UMKM, organisasi kedaerahan, ninik mamak, bundo kanduang, serta ratusan masyarakat yang memadati lokasi acara.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Sosial Kota Jambi menjadi motor utama dalam pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis 4 Juni 2026.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kota Jambi menyalurkan bantuan alat bantu jalan bagi lansia serta menggelar Nonton Bareng (Nobar) bertajuk “Lansia Bahagia” yang diikuti para lanjut usia dari berbagai wilayah di Kota Jambi.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Sosial bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, sekaligus bentuk dukungan terhadap gerakan “Semua Cinta Lansia” dari Konsulat Jenderal India.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan lansia di Kota Jambi.

Menurutnya, kegiatan Nobar Lansia Bahagia dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang aman dan menyenangkan, sehingga para lansia tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga manfaat psikologis dan sosial.

“Kegiatan ini kami rancang bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai ruang interaksi sosial yang dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental, serta memperkuat hubungan sosial para lansia,” ujar Yunita.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi terus berkomitmen menghadirkan layanan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk lansia, melalui berbagai program berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2026, Dinas Sosial Kota Jambi telah menyalurkan sebanyak 71 bantuan alat bantu jalan berupa kursi roda dan tongkat melalui kerja sama dengan Sentra Alyatama Jambi.

Selain itu, melalui dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Mei 2026 telah disalurkan bantuan kepada 79 lansia penerima manfaat di Kota Jambi.

Dinsos juga mencatat bahwa sekitar 6.080 lansia di Kota Jambi telah terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penerima bantuan sosial.

Yunita menjelaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun Kota Jambi yang inklusif, ramah lansia, dan berkeadilan sosial.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Jambi atas peran aktifnya dalam memastikan layanan sosial bagi lansia berjalan dengan baik.

Menurut Maulana, program Lansia Bahagia menjadi salah satu prioritas dalam 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia.

“Pemerintah ingin memastikan para lansia hidup sehat, mandiri, dan bermartabat serta tetap memiliki ruang untuk bersosialisasi di tengah masyarakat,” ujar Maulana.

Melalui peringatan HLUN 2026 ini, Dinas Sosial Kota Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan para lansia di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kota yang ramah lansia melalui berbagai program nyata yang berkelanjutan.

Hal itu kembali ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (4/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Jambi menggelar penyerahan simbolis alat bantu jalan bagi lansia serta kegiatan Nonton Bareng (Nobar) bertajuk “Lansia Bahagia” yang diikuti puluhan peserta lanjut usia.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Sosial Kota Jambi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan “Semua Cinta Lansia” dari Konsulat Jenderal India.

Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok lanjut usia agar tetap mendapatkan ruang sosial yang layak dan bermartabat.

Menurutnya, program “Lansia Bahagia” menjadi salah satu prioritas dalam 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk para lansia.

“Program ini kita hadirkan agar para lansia tetap bisa bersilaturahmi, merasa dihargai, dan memiliki ruang untuk tetap aktif di tengah masyarakat. Pemerintah ingin memastikan lansia di Kota Jambi hidup sehat, mandiri, dan bermartabat,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Jambi terus memperkuat layanan bagi lansia, mulai dari bantuan alat bantu jalan, layanan kesehatan gratis, layanan kunjungan rumah, hingga kegiatan sosial seperti senam lansia dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah mengembangkan program Sekolah Lansia sebagai wadah pemberdayaan agar para lansia tetap aktif dan produktif di usia senja.

“Melalui berbagai program ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi lansia yang merasa sendiri atau terlantar. Lansia harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga mengapresiasi seluruh lansia yang hadir dan ikut meramaikan kegiatan.

Ia menilai kehadiran para lansia menjadi energi positif bagi pembangunan Kota Jambi.

“Usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap memberi makna, berbagi pengalaman, dan menjadi teladan bagi generasi muda,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa kegiatan Nobar Lansia Bahagia dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional para lansia.

Menurutnya, kegiatan ini juga memiliki dampak sosial yang luas karena menciptakan ruang kebersamaan yang aman, murah, dan menyenangkan bagi para peserta.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Sosial Kota Jambi mencatat bahwa sepanjang tahun 2026 telah disalurkan sebanyak 71 bantuan alat bantu jalan melalui kerja sama dengan Sentra Alyatama Jambi, berupa kursi roda dan tongkat.

Selain itu, melalui dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga bulan Mei 2026 telah tersalurkan bantuan kepada 79 penerima manfaat lansia di Kota Jambi.

Data Program Keluarga Harapan (PKH) juga menunjukkan bahwa sekitar 6.080 lansia di Kota Jambi telah terdata sebagai penerima manfaat bantuan sosial.

Melalui peringatan HLUN 2026 ini, Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun kota yang inklusif, humanis, dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk para lanjut usia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kartu Bahagia yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus menunjukkan dampak positif dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan.

Keberhasilan program tersebut menjadi salah satu capaian yang disampaikan Wali Kota Jambi dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 yang digelar di Ruang Paripurna Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).

Dalam pemaparannya, Wali Kota Jambi menegaskan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan namun belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial.

Melalui Program Kartu Bahagia, sebanyak 8.660 peserta baru berhasil didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Penambahan tersebut terdiri dari pekerja rentan, petugas keagamaan, sekretaris RT, petugas Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), hingga petugas rumah ibadah.

Dengan penambahan itu, total penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi kini mencapai 15.740 orang.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.080 peserta.

Selain memperluas cakupan kepesertaan, program tersebut juga telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejak Februari 2025 hingga pertengahan 2026, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah menyalurkan santunan dan manfaat program senilai lebih dari Rp3,46 miliar kepada 76 penerima manfaat dan ahli waris peserta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kerja.

“Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin besar pula jaminan keamanan ekonomi bagi keluarga mereka ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia,” ujarnya.

Menurut Hendra, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Jambi akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) secara simbolis kepada ahli waris peserta yang terdaftar melalui pembiayaan APBD Kota Jambi.

Santunan diberikan kepada keluarga almarhum Pahrurozi dan almarhum Muslim sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja dan keluarganya.

Penyaluran santunan itu menjadi bukti nyata manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam membantu keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan cakupan Program Kartu Bahagia agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja di Kota Jambi.(*)