JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan komitmennya dalam implementasi Pidana Kerja Sosial (PKS) yang resmi diluncurkan di Kota Jambi pada Jumat (13/2/2026).

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Komando Distrik Militer 0415/Jambi di Lobby Kantor Wali Kota.

Maulana menyampaikan rasa syukur atas sinergi lintas lembaga yang terbangun.

“Alhamdulillah kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Kakanwil dan jajarannya, serta forum komunikasi pimpinan daerah, Kapolresta, Kejari, Pengadilan Negeri dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi. Kota Jambi menjadi percontohan yang pertama karena sudah tersusun buku pedoman pelaksanaannya,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan bahwa PKS bukan sekadar hukuman, tetapi memberi ruang perbaikan diri bagi pelaku pidana tanpa menciptakan jarak sosial.

“Saudara-saudara kita bisa menjalani proses yang baik di lokasi yang telah ditetapkan, misalnya sekolah, tempat ibadah, dan institusi kantor. Tempat itu juga mendapatkan manfaat, misalnya membantu pembersihan lingkungan atau fasilitas umum,” jelasnya.

Wali Kota Maulana menegaskan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap pelaku PKS. Melalui sosialisasi hingga tingkat RT, warga diharapkan memahami bahwa mereka tetap bagian dari masyarakat yang harus diterima dan dibimbing.

“Kita harus menerima mereka dengan baik. Tidak ada stigma. Kita memberikan motivasi dan dukungan agar mereka bisa memperbaiki diri dan diterima kembali oleh keluarga maupun lingkungan,” tegasnya.

Proses PKS tetap melalui putusan pengadilan, sementara pemerintah daerah dan masyarakat menjalankan serta mengawasi pelaksanaannya sesuai pedoman yang disepakati.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat, mengapresiasi komitmen Wali Kota Maulana.

“Ini hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga unsur TNI. Kota Jambi telah siap secara regulasi dan teknis sehingga bisa menjadi model pelaksanaan di daerah lain,” ujar Irwan Rahmat.

Dengan langkah ini, Kota Jambi menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial berbasis pedoman komprehensif, sekaligus menunjukkan bahwa hukum bisa dijalankan sambil membangun kesempatan perbaikan diri bagi pelaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Pemkot Jambi menyalurkan 400 paket sembako kepada pengurus klenteng dan masyarakat kurang mampu dari Komunitas Tionghoa, Kamis (12/02/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Lobby Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Jambi itu menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap keberagaman dan keharmonisan sosial.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa kegiatan ini bukan yang pertama dilakukan. Sebelumnya, Pemkot Jambi juga menyalurkan bantuan serupa saat perayaan Natal.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga toleransi di tengah masyarakat multikultural.

“Bulan ini ada dua momentum besar, yakni Ramadan dan Imlek. Untuk menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat, kami kembali menyalurkan bantuan sembako,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, khusus menyambut bulan suci Ramadan, Pemkot Jambi juga telah menyiapkan 4.000 paket sembako bersubsidi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM) yang digelar di seluruh kecamatan.

Langkah ini, lanjutnya, bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga strategi menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tetap terkendali. Dengan demikian, stabilitas ekonomi daerah dapat terus terjaga.

“Kami berharap upaya ini dapat memperkuat toleransi, menjaga ekonomi tetap bergerak, dan mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” tambahnya.

Sejumlah penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah.

Yulinda, salah satu warga Tionghoa, mengatakan bantuan tersebut sangat membantu menjelang Imlek.

Hal senada disampaikan Erik yang merasa terbantu karena kebutuhan pokok menjelang hari raya dapat terpenuhi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Jambi, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi.

Melalui langkah konkret ini, Pemkot Jambi menegaskan bahwa perayaan hari besar keagamaan menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung apel gabungan kesiapan pendataan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (12/02/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan reformasi perizinan bangunan, menyusul perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar administrasi, melainkan strategi besar menata Kota Jambi agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Ia menyebut masih banyak bangunan di Kota Jambi yang belum mengantongi izin resmi.

“Pendataan ini untuk memberikan kemudahan. Target kita, 250 ribu bangunan di Kota Jambi memiliki PBG. Bahkan prosesnya bisa selesai hanya dalam 2 jam,” tegas Maulana.

Menurutnya, kemudahan tersebut tetap berjalan sesuai regulasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membangun di lokasi terlarang seperti di atas drainase, bantaran sungai, maupun bahu jalan.

Tak hanya soal legalitas bangunan, Maulana menilai pendataan PBG juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan administrasi yang tertib dan terdata, potensi pajak daerah dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional.

“Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik dengan sistem administrasi yang rapi dan transparan,” ujarnya.

Apel gabungan tersebut diikuti oleh seluruh OPD terkait, camat, dan lurah se-Kota Jambi.

Wali Kota meminta jajaran lurah aktif turun ke lapangan memberikan edukasi persuasif kepada warga, bahwa PBG hadir bukan untuk mempersulit, melainkan melindungi keselamatan konstruksi dan memberikan kepastian hukum.

Pemkot Jambi juga mendorong sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS) guna memperkuat transparansi.

Dokumen tata ruang seperti RTRW telah tersedia, sementara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tengah dipersiapkan agar bisa diakses publik.

Reformasi ini menjadi bagian dari visi besar Maulana mewujudkan Kota Jambi yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera.

Pendataan PBG juga akan memperkuat basis data perpajakan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan humanis dan profesional, Pemkot Jambi optimistis transformasi IMB ke PBG akan berjalan lancar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM. menyoroti serius persoalan validasi data pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ia menegaskan, lurah tidak boleh hanya menunggu laporan administrasi, namun wajib turun langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data objek pajak.

Hal tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025, yang digelar Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Maulana mengungkapkan, saat ini terdapat kesenjangan data yang cukup besar antara jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi dengan data objek pajak yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“SPPT PBB yang kita keluarkan sekitar 189 ribu, sementara data di BPN mencapai 250 ribu. Ini tidak bisa dibiarkan. Lurah harus turun ke lapangan melakukan validasi,” tegas Maulana.

Ia menilai, validasi pajak menjadi kunci dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Tidak mungkin menurunkan kemiskinan dan mempercepat pembangunan kalau PAD rendah. Validasi pajak adalah pintu masuknya,” ujarnya.

Meski demikian, Maulana mengapresiasi capaian penerimaan pajak daerah yang secara umum telah melampaui target pada tahun 2025.

Dari 11 jenis pajak daerah, seluruhnya tercatat mencapai bahkan melebihi target, termasuk PBJT, pajak perhotelan, makanan dan minuman, parkir, hiburan, tenaga listrik, pajak air tanah, reklame, PBB, BPHTB, hingga denda pajak.

Ia juga menyebutkan, per Januari 2026 capaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah mencapai 11,8 persen, yang dinilai sebagai indikator positif bagi kinerja pajak daerah.

Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemkot Jambi turut menyiapkan relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Masyarakat dipermudah mengurus izin perubahan bangunan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan waktu layanan sekitar dua jam tanpa dikenakan denda.

“Ini bentuk kemudahan sekaligus upaya meningkatkan kepatuhan pajak,” kata Maulana.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, menyampaikan bahwa target pajak tahun 2025 sebesar Rp165 miliar berhasil terealisasi hingga 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen jika ditambah denda pajak.

Namun Ardi mengakui, dari 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang telah melakukan validasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB, sementara 25 kelurahan lainnya belum.

“Ini menjadi perhatian serius. Kami minta lurah yang belum segera melakukan validasi dan verifikasi langsung ke lapangan,” ujarnya.

Pemkot Jambi menegaskan bahwa optimalisasi pajak tidak hanya menopang pembangunan fisik, tetapi juga mendukung kebijakan sosial, termasuk pembiayaan sektor kesehatan dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Tax Achievement Award Wajib Pajak Kota Jambi Tahun 2025, yang digelar di Taman Banjuran Budayo, Selasa (10/02/2025).

Kegiatan tahunan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., unsur Forkopimda, jajaran Pemkot Jambi, instansi vertikal, mitra BPPRD, serta berbagai pemangku kepentingan strategis.

Selain penyerahan penghargaan, acara juga dirangkai dengan pengundian hadiah bagi wajib pajak, serta penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) kepada 11 kecamatan se-Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa PAD kini menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Sulit menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan jika PAD rendah. Karena itu optimalisasi pajak daerah menjadi kunci,” ujar Maulana.

Ia menyebutkan, dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola Pemkot Jambi, seluruhnya berhasil mencapai bahkan melampaui target pada tahun 2025.

Beberapa di antaranya meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pajak perhotelan, makanan dan minuman, jasa parkir, hiburan, tenaga listrik, pajak air tanah, reklame, PBB, BPHTB, hingga penerimaan denda pajak.

Namun demikian, Maulana menyoroti masih rendahnya validasi data SPT PBB. Dari 189 ribu SPPT PBB yang diterbitkan Pemkot Jambi, tercatat terdapat sekitar 250 ribu objek pajak di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ke depan ini menjadi tugas lurah untuk turun langsung ke lapangan melakukan validasi. Per Januari 2026, capaian BPHTB sudah mencapai 11,8 persen, ini sinyal positif,” jelasnya.

Untuk mendongkrak PAD, Pemkot Jambi juga berencana melakukan relaksasi Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Masyarakat dipermudah mengurus izin di Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan estimasi waktu dua jam tanpa denda.

“Ini bagian dari strategi meningkatkan PAD sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat,” kata Maulana.

Tak hanya itu, Pemkot Jambi juga menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi menembus Rp1 triliun, seiring dorongan penyelenggaraan event-event ekonomi dan pariwisata.

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan bahwa target pajak tahun 2025 sebesar Rp165 miliar berhasil direalisasikan hingga 103 persen, dan meningkat menjadi 109 persen jika ditambah denda pajak.

“Capaian ini tidak lepas dari peran aktif camat dan lurah,” ujarnya.

Ardi juga mencatat, dari 68 kelurahan di Kota Jambi, baru 43 kelurahan yang melakukan validasi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB, sementara 25 lainnya masih belum.

“Tolong lurah yang belum agar segera melakukan verifikasi langsung ke lapangan,” tegasnya.

Pemkot Jambi menegaskan, optimalisasi pajak tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, namun juga mendukung kebijakan strategis lainnya, termasuk pembiayaan sektor kesehatan dan perlindungan masyarakat kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana kembali melakukan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Sebanyak 356 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Jambi resmi dilantik dan dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Selasa sore (10/2/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, 270 aparatur dikukuhkan dalam jabatan yang sama, sementara 86 pejabat lainnya mengalami rotasi dan promosi jabatan.

Perombakan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi serta optimalisasi kinerja perangkat daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan tersebut mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, camat, lurah, kepala bidang, hingga kepala UPTD.

Langkah ini menandai komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat pencapaian program prioritas daerah.

“Penataan ini diharapkan mampu menghadirkan kinerja aparatur yang lebih solid, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Jambi ke depan,” ujar Maulana dalam sambutannya.

Berikut daftar 86 pejabat yang mengalami rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi:

SEKRETARIS:

1. Achmad Faisal – Sekretaris BPKAD Kota Jambi
2. Pahlewi – Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3. Noviardi – Sekretaris BKPSDM
4. Fernada Tawaffal – Sekretaris Diskominfo
5. Rosdalia – Sekretaris DPMPPA
6. Mardiansyah – Sekretaris Dinas Pendidikan
7. Harnita – Sekretaris Dinas Kesehatan
8. Harwin – Sekretaris BPBD

KABAG:

9. Yuliantoro – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Jambi

CAMAT:

10. Widdy Frima – Camat Telanaipura
11. Andika Wahyu Ramadhanuz – Camat Alam Barajo

KABID:

12. Yunius – Kabid Sumber Daya Air PUPR
13. Suhendri – Kabid Tata Kelola TIK Diskominfo
14. Syayuti – Kabid Persandian dan Statistik Diskominfo
15. Suhaiemi Saman – Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
16. Benny Setiawan – Kabid Pemenuhan Hak Anak DPMPPA
17. Zulafni – Kabid Pembinaan SMP
18. Tolangabidin – Kabid Pembinaan SD
19. Nanang Sunarya – Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan
20. Nonsie Wahyuni Muslim – Kabid Pembudayaan Olahraga
21. Berlianto Harahap – Kabid Layanan Kepemudaan Dispora
22. Yudhi Novriyandra – Kabid Angkutan dan Sarana Dishub
23. Nico Kristian Mendrofa – Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol
24. Suryadi – Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPRD
25. Oriza Dafriatman – Kabid Pemberdayaan Sosial
26. Andhika Murphy – Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
27. Andrian Pratama – Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD
28. Muhammad Hepny – Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDMD
29. Idet Harianto – Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes
30. Milya Timeida – Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes
31. Lisa Rakhmawati – Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman
32. Ronal Amson – Kabid PSU Perkim
33. Novarita Aqwaria – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Perkim
34. Fitria Dwi Wahyuningsih – Kabid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
35. Padjeriosnop – Kabid Pengelolaan Arsip
36. Amriyanto – Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan
37. Noftaaturiya Isma – Sekretaris Camat Telanaipura
38. Husin – Sekretaris Camat Paal Merah
39. Mayuhardi – Sekretaris Camat Alam Barajo
40. Ariya Kamandanu – Sekretaris Camat Pelayangan
41. Said Faizal – Kabid Trantibum Satpol PP
42. Rustam – Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP
43. Prayogi Pangestu – Kasubbid Anggaran II BPKAD
44. Erwin Rosiyan – Kasi PTK PAUD dan PNF
45. Endrizal – Kasi Trantibum Kecamatan Jambi Selatan
46. Monalisa – Kasubbag Keuangan Damkar
47. Dedi Kurniawan – Kasi Pemerintahan Talang Banjar
48. Yeni Afrianti – Kasi Kesos Kenali Besar
49. Ridho – Sekretaris Kelurahan Pasir Putih
50. Rina Susanti – Kasi PAUD Dinas Pendidikan
51. Hendra Saputra – Kasi Penataan Bangunan PUPR
52. Fitri Yulianti – Kasi Surveilans dan Imunisasi
53. Aldi Firmansyah – Kasi Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan
54. Sri Wahyuni – Kasubbag Keuangan Dinsos
55. Rahmat Hidayat – Kasi Pemeliharaan Jalan
56. Nur Aini – Kasi Kesehatan Lingkungan
57. Yusnita Siregar – Kasi PM Kecamatan Jambi Timur
58. Arpan – Kasi Pengoperasian Prasarana Dishub
59. Kemas Achmad Arifai – Kepala UPTD Prasarana Perhubungan
60. Rini Indrasari – Kasi Pemerintahan Kecamatan Paal Merah
61. Wan Muhammad Sharif Rizka – Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
62. Maimun – Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman
63. Wisti Oktafitri – Sekretaris Lurah Paal Merah
64. Ida Lestari Mahanani – Kasubbag TU Balai Produksi Benih Tanaman
65. Inka Delpinia – Kasubbag TU Pusat Kesehatan Hewan
66. Deny Pasurya – Kasi PM Kelurahan Selamat
67. Tenti Sagita – Kasi PEP Kasang Jaya
68. Sri Oji Wahyu Surya Ningsih – Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Danau Sipin
69. Aan Riadi – Kasi Trantibum Kelurahan Lebak Bandung
70. Trimarlini – Kasi PEP Talang Jauh
71. Riyan Fernanda – Kasubbag TU UPTD Prasarana Perhubungan
72. Roy Marten – Sekretaris Lurah Sungai Putri
73. Zamzami – Kasi Trantibum Kelurahan Jelmu
74. Marlina Octavia Napitupulu – Sekretaris Lurah Tahtul Yaman
75. Susana – Kasi PM Talang Banjar
76. Regina Caeli Noverlyana – Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jelutung
77. Rominta Naibaho – Kasi PM Kelurahan Eka Jaya

LURAH:

78. Agoes Budhiantho – Lurah Kenali Besar
79. Iwan Setiawan – Lurah Kenali Asam Bawah
80. Andi Usman – Lurah Simpang III Sipin
81. Gunawan – Lurah Tanjung Pinang
82. Ahmad Rizki – Lurah Rawasari
83. Aryani Puspasari – Lurah Sulanjana
84. Laurencus Butsi Siagian – Lurah Pinang Merah
85. Sagap Ali Solihin – Lurah Tanjung Pinang
86. Jang Sahriluddin – Lurah Jelmu.

Download lengkap nama-nama pejabat yang dilantik di sini pelantikan pejabat kota jambi 10 Februari 2026(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M memimpin Apel Gabungan ASN se-Kota Jambi di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar ASN fokus pada 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, dengan prioritas pada Bersih (B) dan Aman (A) untuk tahun 2026.

“Tahun ini, Bersih dan Aman menjadi prioritas utama kita,” tegas Maulana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi akan menyelesaikan masalah sampah melalui bantuan APBN dan program Kampung Bahagia.

“Bulan April, 20 armada baru pengangkut sampah akan beroperasi untuk mengambil sampah dari tingkat RT dan kelurahan. Sementara pabrik pengolahan sampah dijadwalkan mulai beroperasi Mei, sehingga tahun ini fokus pada program Bersih dapat terealisasi,” jelasnya.

Untuk aspek keamanan, Maulana menambahkan bahwa melalui program Kampung Bahagia, CCTV akan dipasang di seluruh RT Kota Jambi.

Dengan tercapainya Bersih dan Aman, pada 2027 Pemkot Jambi akan berfokus pada Kampung Wisata, memanfaatkan Tol Sumatera untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota juga menekankan bahwa jajaran Pemkot harus mempertajam kinerja tanpa perlu diperintahkan, guna memberikan layanan maksimal bagi masyarakat.

“Dengan implementasi 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia pada 2025, secara tidak langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran. Program Kampung Bahagia, melalui pilot project 67 RT, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota menegaskan bahwa program lain seperti Kartu Bahagia dan Call Center Bahagia 112 telah berjalan sukses berkat kolaborasi dan sinergi seluruh ASN dan perangkat daerah.

“Setiap capaian dan prestasi yang diraih tidak lepas dari kerja sama seluruh unsur Pemkot Jambi. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi menjadi strategi utama mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Wali Kota Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, menekankan sejumlah tantangan strategis dan arah kebijakan tahun 2026 dalam apel disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di Balai Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah harus menghadapi keterbatasan keuangan daerah, kebutuhan lapangan kerja, perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat, dan isu perubahan iklim.

“Untuk menghadapi tantangan ini, kami akan memperkuat implementasi 11 program unggulan dengan target pembangunan yang jelas, termasuk IPM 82,45, pertumbuhan ekonomi 5,75 persen, investasi Rp2 triliun, pengangguran 6,95 persen, dan prevalensi stunting 8,75 persen,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, strategi tahun 2026 difokuskan pada kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan non-APBD, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan SDM aparatur berbasis teknologi, serta percepatan program prioritas nasional.

Fokus tersebut mencakup ketahanan pangan, hilirisasi industri, investasi, penanganan sampah, dan pengentasan kemiskinan.

Sinergi ASN dan Implementasi Program Prioritas

Maulana meminta seluruh ASN untuk menjaga disiplin, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program berjalan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kerja kita adalah untuk pelayanan dan kesejahteraan warga. Mari songsong tahun kedua dengan semangat lebih kuat,” katanya.

Kilas Capaian Satu Tahun

Meski berita menitikberatkan pada arah kebijakan, Maulana juga menyinggung capaian selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha:

• Kesehatan dan Kesejahteraan: 49.212 warga mendapatkan BPJS melalui Program Kartu Bahagia, 111.762 warga menerima layanan cek kesehatan gratis, dan ribuan pekerja rentan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

• Pendidikan dan Infrastruktur: 2.070 siswa memperoleh beasiswa, pemasangan lebih dari 13 ribu jaringan gas rumah tangga, dan bantuan sosial seperti bedah rumah, sembako murah, bantuan disabilitas, dan internet gratis.

• Pelatihan dan Ketenagakerjaan: Lebih dari 2.000 peserta mengikuti Balai Latihan Kerja Tematik, job fair dengan 13 ribu lowongan kerja, workshop kewirausahaan, digital marketing, dan program magang luar negeri.

• UMKM dan Ekonomi Kreatif: Bank Harkat menyalurkan kredit berbunga rendah Rp111,4 miliar, didukung ratusan UMKM. Program Ruang Milenial dan Bahagia Berbudaya menghadirkan festival kreatif dan internet gratis di fasilitas publik.

Selama setahun terakhir, Pemkot Jambi berhasil meraih 37 penghargaan: 23 provinsi, 13 nasional, dan 1 internasional, sebagai bukti kolaborasi efektif seluruh unsur pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, memaparkan capaian signifikan selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam apel disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pejabat OPD, staf ahli, asisten, serta seluruh unsur ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Maulana menegaskan, sejak hari pertama menjabat, pemerintah langsung mengimplementasikan 11 program unggulan sebagai peta jalan menuju visi “Kota Jambi Bahagia”.

Ia menekankan, capaian tersebut bisa diraih berkat komitmen, kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh jajaran pemerintah.

“Tidak ada yang mudah, namun juga tidak ada yang terlalu sulit. Dengan kekompakan tim, berbagai capaian dapat kita raih bersama demi kebahagiaan masyarakat,” ujar Maulana.

Capaian Program Unggulan

Beberapa hasil program prioritas selama satu tahun terakhir antara lain:

• Program Kartu Bahagia: Menambah 49.212 kuota BPJS bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, memberikan layanan cek kesehatan gratis untuk 111.762 warga, serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

• Beasiswa dan Infrastruktur: 2.070 siswa menerima beasiswa, lebih dari 13 ribu jaringan gas rumah tangga dipasang, dan berbagai bantuan sosial disalurkan, termasuk bedah rumah, sembako murah, bantuan disabilitas, internet gratis, hingga dukungan bencana.

• Balai Latihan Kerja Tematik (Balikat): Lebih dari 2.000 peserta mengikuti pelatihan keterampilan, job fair dengan 13 ribu lowongan kerja, workshop kewirausahaan, digital marketing, hingga program magang luar negeri.

• Program Bank Harkat: Kredit berbunga rendah sebesar Rp111,4 miliar dan dukungan untuk ratusan UMKM melalui bantuan usaha dan peralatan.

• Ruang Milenial: Pengembangan ruang publik kreatif, festival ekonomi kreatif, dan internet gratis di rumah ibadah.

• Kampung Bahagia dan Lansia Bahagia: Pilot project di 67 RT, berbagai kegiatan fisik dan nonfisik, layanan kesehatan dan jenguk lansia, serta pengembangan puskesmas ramah lansia.

• Kota Tangguh: Infrastruktur, penanganan banjir, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, armada listrik, dan penataan estetika kota serta kawasan bersejarah.

• Pendapatan dan Kebudayaan: PAD 2025 mencapai Rp618,98 miliar, program Bahagia Berbudaya mendorong festival budaya, sport tourism, dan penyelenggaraan event nasional.

• ASN dan Call Center: Ribuan tenaga honorer diangkat menjadi PPPK melalui Program Apel Kota dan Balap, sedangkan Call Center Bahagia mencatat 6.152 panggilan masyarakat dengan tingkat penyelesaian 97,15 persen.

Selama satu tahun kepemimpinan, Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih 37 penghargaan, terdiri dari 23 tingkat provinsi, 13 nasional, dan satu internasional. Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur, petugas lapangan, tenaga pendamping, dan semua pihak yang terlibat.

Tantangan dan Arah Kebijakan 2026

Memasuki tahun kedua, Maulana menyoroti tantangan seperti keterbatasan keuangan daerah, kebutuhan lapangan kerja, perkembangan teknologi, partisipasi masyarakat, serta isu perubahan iklim.

Pemerintah menargetkan capaian 2026, termasuk IPM 82,45, pertumbuhan ekonomi 5,75 persen, investasi Rp2 triliun, pengangguran 6,95 persen, dan prevalensi stunting 8,75 persen.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pembiayaan non-APBD, peningkatan layanan publik, penguatan SDM ASN berbasis teknologi, serta percepatan program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, hilirisasi, investasi, pengelolaan sampah, dan pengentasan kemiskinan.

Di akhir arahannya, Maulana meminta seluruh ASN untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan inovasi, dan memastikan setiap program berjalan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kerja kita adalah untuk pelayanan dan kesejahteraan warga. Mari songsong tahun kedua dengan semangat lebih kuat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr Maulana, menegaskan pentingnya peran insan pers dalam menjaga kualitas informasi publik, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

Hal tersebut disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari.

Menurut Maulana, pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar kontrol sosial dan sarana edukasi masyarakat.

Di era digital saat ini, tantangan media semakin besar, terutama dalam menghadapi maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks.

“Pers memiliki peran penting untuk menyajikan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan,” ujar Maulana, Senin (9/2/2026).

Ia menilai, keberadaan media yang kredibel menjadi kunci dalam menciptakan ruang publik yang sehat.

Selain menyampaikan fakta dan data yang terverifikasi, pers juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi keliru yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga menyampaikan harapan agar insan pers di Kota Jambi terus menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Ia menekankan bahwa kritik yang konstruktif dari media sangat dibutuhkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami berharap pers di Kota Jambi tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta membantu meluruskan informasi yang tidak benar,” katanya.

Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, membuka ruang sinergi yang luas dengan media massa agar setiap program pembangunan dan kebijakan publik dapat tersampaikan secara utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026 ini, Pemkot Jambi mengajak seluruh elemen media untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, meningkatkan literasi informasi, sekaligus memerangi penyebaran hoaks.

Ia menegaskan, pers yang independen, kritis, dan bertanggung jawab akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat demokrasi di daerah.(*)