JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi Maulana membidik dua target besar dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi 2026.

Selain ingin memastikan Kota Jambi sukses sebagai tuan rumah, Maulana juga menargetkan daerahnya mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih selama empat tahun berturut-turut.

Target ganda tersebut menjadi fokus Pemerintah Kota Jambi menjelang pelaksanaan MTQ pada 30 Oktober hingga 8 November 2026.

Maulana meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan panitia mematangkan persiapan agar pelayanan kepada kafilah berjalan optimal sekaligus mendukung pencapaian prestasi Kota Jambi.

Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha memimpin rapat finalisasi persiapan MTQ di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu 21 Oktober 2026.

Rapat tersebut melibatkan jajaran Pemkot Jambi, perwakilan Kementerian Agama, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.

“Persiapkan semuanya seoptimal mungkin dan lakukan yang terbaik, karena ini menyangkut marwah Kota Jambi sebagai tuan rumah,” tegas Maulana.

Bagi Maulana, keberhasilan MTQ tidak cukup diukur dari kelancaran seremoni dan banyaknya peserta yang hadir.

Kota Jambi juga ingin menunjukkan kemampuan bersaing melalui prestasi para peserta dalam berbagai cabang perlombaan.

Di satu sisi, Pemkot Jambi harus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, mulai dari penyambutan kafilah, kesiapan lokasi lomba, akomodasi, hingga pelayanan peserta.

Di sisi lain, Kota Jambi membawa ambisi mempertahankan posisi juara umum di tengah persaingan kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Target tersebut menuntut koordinasi yang kuat antara panitia penyelenggara, perangkat daerah, petugas pendamping, dan pihak-pihak yang menangani masing-masing cabang lomba.

Maulana meminta setiap perangkat daerah yang bertanggung jawab atas cabang perlombaan memperkuat kolaborasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum kegiatan dimulai.

Ia juga mengingatkan panitia agar tidak mengabaikan hal-hal mendasar, seperti kebersihan lokasi, kesiapan tempat, dan kualitas pelayanan bagi peserta maupun pengunjung.

Untuk mendukung penyelenggaraan, Maulana menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama MTQ berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat.

Ia meminta ASN ikut menyemarakkan kegiatan dan, jika memungkinkan, memberikan dukungan kepada para kafilah.

Namun, Maulana menegaskan bahwa dukungan tersebut harus merata tanpa membedakan peserta berdasarkan asal kabupaten atau kota.

“Tidak boleh ada ASN, baik PNS maupun PPPK, yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama MTQ berlangsung, kecuali dalam kondisi darurat. Kita harus ikut meramaikan MTQ ini. Syukur-syukur bisa turut membantu dan memberikan dukungan kepada para kafilah, namun jangan membeda-bedakan kafilah kabupaten/kota,” ujarnya.

Instruksi tersebut menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi untuk mengoptimalkan keterlibatan aparatur selama kegiatan.

Meski demikian, capaian dua target yang dicanangkan Maulana juga bergantung pada kesiapan teknis, koordinasi lintas sektor, dan kemampuan peserta dalam menghadapi persaingan di setiap cabang lomba.

MTQ ke-55 akan berpusat di kawasan Kantor Wali Kota Jambi dan sejumlah masjid di berbagai wilayah kota.

Panitia menyiapkan sejumlah agenda, antara lain penyambutan kafilah, pawai ta’aruf, bazar, pelantikan dewan hakim, seminar Al-Qur’an, serta acara pembukaan dan penutupan.

Kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dijadwalkan mulai berdatangan pada 30 Oktober 2026.

Karena itu, Maulana meminta petugas pendamping atau liaison officer (LO) memberikan sambutan dan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta.

Pemkot Jambi juga memberi perhatian pada potensi hujan pada akhir Oktober.

Maulana meminta panitia menyiapkan langkah antisipasi agar cuaca tidak mengganggu rangkaian kegiatan, terutama agenda yang berlangsung di ruang terbuka.

Selain mengejar kelancaran teknis, Maulana mengajak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi berpartisipasi dalam menyukseskan MTQ.

Ia ingin penyelenggaraan ini sekaligus memperlihatkan keharmonisan dan toleransi antarumat beragama di Kota Jambi.

“Tunjukkan bahwa Kota Jambi adalah kota yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antarumat beragama,” katanya.

MTQ ke-55 Tingkat Provinsi Jambi akan mempertandingkan berbagai cabang yang menguji kemampuan peserta dalam membaca, menghafal, memahami, dan mengembangkan kajian Al-Qur’an serta hadis.

Berdasarkan materi persiapan panitia, cabang lomba yang akan dipertandingkan meliputi:

1. Seni baca Al-Qur’an golongan remaja dan dewasa.
2. Tartil dan tilawah Al-Qur’an untuk anak-anak serta peserta tunanetra.
3. Qiraat Al-Qur’an golongan mujawwad dan murattal untuk remaja dan dewasa.
4. Hifzil Qur’an golongan 1 juz dan tilawah serta 5 juz dan tilawah.
5. Hifzil Qur’an golongan 10 juz, 20 juz, dan 30 juz.
6. Tafsir Al-Qur’an dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.
7. Fahmil Qur’an dan Syarhil Qur’an.
8. Musabaqah Hadits Nabi golongan 100 hadits dan 500 hadits.
9. Kaligrafi Al-Qur’an golongan naskah, hiasan mushaf, kontemporer, dan digital.
10. Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an.
11. Karya Tulis Ilmiah Hadits.
12. Barzanji Marhaba.

Ragam perlombaan tersebut menjadi bagian penting dari persaingan antarkafilah.

Bagi Kota Jambi, hasil kompetisi akan menjadi salah satu penentu tercapai atau tidaknya target mempertahankan gelar juara umum.

Pelaksanaan MTQ pada 30 Oktober hingga 8 November 2026 akan menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk membuktikan kesiapan sebagai tuan rumah sekaligus mempertahankan prestasi.

Maulana telah menegaskan dua sasaran yang ingin dicapai.

Namun, keberhasilan penyelenggaraan dan hasil akhir kompetisi tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan, kesiapan seluruh pihak, serta performa peserta dari masing-masing daerah.

Pemkot Jambi berharap MTQ ke-55 tidak hanya memperkuat syiar Islam dan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an, tetapi juga meninggalkan kesan positif bagi seluruh kafilah. Pada saat yang sama, Kota Jambi membawa ambisi untuk kembali berdiri sebagai juara umum.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana masih merahasiakan nama calon Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi yang akan menggantikan A Ridwan.

Di tengah persiapan pergantian tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan lelang terbuka jabatan Sekda definitif berlangsung pada Maret 2027.

Ridwan dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2026.

Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, Pemkot Jambi akan mengusulkan calon Pj Sekda kepada Gubernur Jambi untuk mengisi jabatan tersebut hingga Sekda definitif ditetapkan.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” kata Maulana.

Meski proses pergantian mulai disiapkan, Maulana belum bersedia mengungkapkan sosok yang akan mengisi posisi sementara tersebut.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II di lingkungan pemerintahan.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuat nama calon pengganti Ridwan masih menjadi tanda tanya.

Sementara itu, pemerintah kota juga belum membuka seleksi terbuka untuk menentukan pejabat yang akan menduduki posisi Sekda secara definitif.

Maulana menjelaskan, Pemkot Jambi merencanakan lelang terbuka jabatan Sekda pada Maret 2027.

Jadwal tersebut berkaitan dengan masa pensiun sejumlah pejabat eselon II yang akan berlangsung secara bertahap.

Menurutnya, terdapat tujuh pejabat eselon II yang akan memasuki masa purna tugas dalam rentang waktu mendatang.

Jadwal pensiun mereka tersebar mulai November 2026 hingga Februari dan Maret 2027.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan waktu pelaksanaan seleksi jabatan.

“Karena itu kita melakukan lelang di tahun depan, bulan Maret kita akan melakukan lelang. Nunggu sampai pensiun di bulan Maret,” ungkap Maulana.

Rencana tersebut menempatkan Maret 2027 sebagai target pelaksanaan lelang jabatan Sekda definitif.

Namun, proses pengisian jabatan tetap perlu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pengisian jabatan Pj Sekda menjadi tahapan penting untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan setelah Ridwan memasuki masa pensiun.

Pemkot Jambi akan mengusulkan calon kepada Gubernur Jambi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pejabat yang ditunjuk nantinya menjalankan tugas sementara sampai proses penetapan Sekda definitif selesai.

Di sisi lain, seleksi terbuka yang direncanakan pada 2027 akan menjadi tahapan untuk mencari pejabat yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan Sekda secara definitif.

Hingga kini, Maulana belum mengumumkan nama calon Pj Sekda.

Publik masih menunggu siapa pejabat eselon II yang akan dipercaya mengisi posisi strategis tersebut serta bagaimana tahapan seleksi Sekda definitif akan berjalan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pertumbuhan penduduk di sejumlah kawasan Kota Jambi mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur kesehatan.

Pemkot Jambi mengusulkan pembangunan dua fasilitas kesehatan baru kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. saat bertemu Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD., Ph.D. di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Maulana datang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Dr. dr. Elvi Roza, M.Kes., serta sejumlah direktur rumah sakit di Kota Jambi.

Dalam pertemuan itu, Maulana membawa sejumlah persoalan dan agenda strategis kesehatan Kota Jambi, mulai dari pengendalian tuberkulosis (TB) paru, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penanganan stunting, hingga kebutuhan fasilitas dan peralatan medis.

Salah satu perhatian utama Pemkot Jambi yakni pertumbuhan penduduk di Kecamatan Alam Barajo dan Paal Merah.

Pertambahan penduduk di dua kawasan tersebut dinilai perlu diikuti dengan penambahan fasilitas kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau.

“Kita telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dua puskesmas atau fasilitas kesehatan baru. Alhamdulillah, usulan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian Kesehatan,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi telah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Dengan dukungan pemerintah pusat, pembangunan diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan di kawasan yang terus berkembang.

RS Abdul Manap Diusulkan Dapat Tambahan Alat Medis

Selain pembangunan fasilitas baru, Pemkot Jambi juga membawa kebutuhan penguatan layanan di RSUD Abdul Manap.

Maulana mengusulkan penambahan sejumlah peralatan medis untuk rumah sakit milik pemerintah kota tersebut.

“Kita juga mengusulkan penambahan peralatan medis untuk RS Abdul Manap dan mendapat respons positif,” katanya.

Penambahan peralatan menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga masyarakat tidak selalu harus mencari layanan kesehatan di luar daerah.

RS Abdurahman Sayuti Dikaitkan dengan Pengembangan Pariwisata

Agenda lainnya berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan RS Abdurahman Sayuti.

Pemkot Jambi melihat kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kawasan wisata.

Karena itu, pemerintah pusat menyarankan agar rencana pengembangannya dapat masuk dalam pembangunan prioritas yang terintegrasi dengan sektor pariwisata.

“Selanjutnya kita juga mengusulkan pembangunan di kawasan RS Abdurahman Sayuti. Karena kawasan ini merupakan kawasan wisata, disarankan agar masuk dalam pembangunan prioritas yang berkaitan dengan kepariwisataan,” jelas Maulana.

Bawa Program Kesehatan Nasional ke Tingkat Kota

Pertemuan dengan Kemenkes juga membahas pelaksanaan sejumlah program kesehatan nasional di Kota Jambi.

Program penanganan TB paru, Cek Kesehatan Gratis dan percepatan penanganan stunting menjadi bagian dari pembahasan.

Pemkot Jambi berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebutuhan layanan kesehatan di tingkat daerah.

Maulana mengatakan, penguatan kesehatan masyarakat membutuhkan dukungan lintas pemerintahan, terutama ketika kebutuhan layanan berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa manfaat untuk pengembangan kesehatan di Kota Jambi,” pungkas Maulana.

Dengan usulan dua fasilitas kesehatan baru, tambahan peralatan medis RSUD Abdul Manap, serta pengembangan kawasan RS Abdurahman Sayuti, Pemkot Jambi kini mendorong agar pertumbuhan kota berjalan seiring dengan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2026.

Jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan melalui Program Kartu Bahagia meningkat dari 7.080 orang pada 2025 menjadi 15.740 orang pada 2026.

Artinya, dalam satu tahun terjadi penambahan 8.660 peserta. Secara hitungan, jumlah peserta tersebut meningkat sekitar 122 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lonjakan itu menjadi salah satu perkembangan utama dalam pelaksanaan Program Kartu Bahagia yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi.

Perluasan kepesertaan tidak hanya menyasar pekerja rentan.

Pemerintah Kota Jambi juga memasukkan sejumlah kelompok yang menjalankan fungsi pelayanan masyarakat ke dalam skema perlindungan tersebut.

Data penambahan peserta pada 2026 terdiri atas 1.000 pekerja rentan, 1.860 petugas keagamaan, 1.650 sekretaris RT, 1.000 petugas OPBM, serta 3.150 petugas rumah ibadah.

Dengan tambahan 8.660 peserta tersebut, cakupan perlindungan melalui Program Kartu Bahagia kini mencapai 15.740 orang.

Kenaikan jumlah peserta menjadi perhatian karena perluasan dilakukan dalam waktu satu tahun.

Pada 2025, jumlah peserta yang memperoleh perlindungan melalui program tersebut masih berada di angka 7.080 orang.

Setahun kemudian, jumlahnya telah mencapai 15.740 orang.

Pemerintah Kota Jambi menyebut perluasan tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada masyarakat yang menghadapi risiko dalam aktivitas pekerjaan maupun pelayanan di lingkungan masyarakat.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan.

Menurutnya, ketua RT, petugas keagamaan, petugas rumah ibadah, pekerja rentan, hingga kelompok pelayanan masyarakat memiliki aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlindungan jaminan sosial menjadi bagian penting dari program pemerintah.

“Program Kartu Bahagia hadir untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Ketika terjadi risiko seperti meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan manfaat perlindungan sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi,” ujar Maulana.

Perluasan kepesertaan tersebut juga terlihat manfaatnya dalam kasus almarhum Ahmadi, Ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi.

Ahmadi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Kartu Bahagia. Setelah meninggal dunia, ahli warisnya menerima santunan program Jaminan Kematian (JKM).

Santunan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Jambi, Maulana didampingi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha di kediaman keluarga ahli waris, Kamis 24 September 2026.

Anak almarhum Ahmadi menerima santunan tersebut sebagai ahli waris.

Penyerahan ini menjadi salah satu contoh manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ketika risiko kematian terjadi pada peserta yang telah mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah daerah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian mengatakan santunan JKM merupakan salah satu manfaat yang diberikan kepada ahli waris peserta sesuai ketentuan program.

Ia menilai kolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi menjadi bagian penting dalam memperluas perlindungan jaminan sosial, terutama kepada pekerja dan kelompok masyarakat yang belum seluruhnya terlindungi.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan ketika pekerja maupun peserta menghadapi risiko. Santunan yang diterima ahli waris diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan memberikan kepastian manfaat dari program yang telah diikuti,” kata Hendra.

Menurut Hendra, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan kepesertaan, termasuk bagi pekerja informal dan masyarakat yang menjalankan aktivitas pelayanan publik.

Dengan penambahan 8.660 peserta pada 2026, Program Kartu Bahagia kini mencakup 15.740 masyarakat di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi indikator perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program perlindungan pekerja yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan kembali menunjukkan manfaatnya. Keluarga almarhum Ahmadi, Ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, menerima santunan Jaminan Kematian (JKM) setelah almarhum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Kartu Bahagia.

Santunan diserahkan secara simbolis di kediaman keluarga ahli waris, Kamis 24 September 2026.

Penyerahan dilakukan Wali Kota Jambi Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi.

Anak almarhum Ahmadi menerima langsung santunan tersebut sebagai ahli waris.

Kasus ini sekal satu ketua RT yang kepesertaannya didaftarkan melalui Program Kartu Bahagia.

Program tersebut menjadi salah satu skema Pemerintah Kota Jambi untukigus memperlihatkan bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui program pemerintah daerah memberikan perlindungan ketika peserta menghadapi risiko kematian.

Ahmadi merupakan salah satu ketua RT yang kepesertaannya didaftarkan melalui Program Kartu Bahagia.

Program tersebut menjadi salah satu skema Pemerintah Kota Jambi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja dan kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan perlindungan.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, perlindungan tersebut berkaitan dengan peran ketua RT yang berada langsung di tengah masyarakat.

Menurut dia, ketua RT turut membantu pemerintah menjalankan berbagai pelayanan dan program hingga tingkat lingkungan.

Karena itu, risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan jaminan sosial.

“Program Kartu Bahagia hadir untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Ketika terjadi risiko seperti meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan manfaat perlindungan sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi,” ujar Maulana.

Di balik penyerahan santunan tersebut, terdapat perkembangan signifikan dalam cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Kartu Bahagia.

Sepanjang 2026, Pemerintah Kota Jambi menambah 8.660 peserta. Tambahan tersebut berasal dari sejumlah kelompok, yakni:

• 1.000 pekerja rentan

• 1.860 petugas keagamaan

• 1.650 sekretaris RT

• 1.000 petugas OPBM

• 3.150 petugas rumah ibadah

Dengan penambahan tersebut, total masyarakat yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program tersebut mencapai 15.740 orang pada 2026.

Angka itu meningkat dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 7.080 orang.

Kenaikan jumlah peserta tersebut menunjukkan perluasan sasaran perlindungan, tidak hanya kepada Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian mengatakan santunan JKM merupakan salah satu manfaat yang diberikan kepada ahli waris peserta ketika peserta meninggal dunia sesuai ketesertaan tersebut hadir ketika risiko benar-benar terjadi.

Sementara bagi Pemerintah Kota Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan tersebut menjadi bagian pekerja formal, tetapi juga kelompok pekerja dan pelaksana pelayanan masyarakat yang memiliki karakteristik pekerjaan berbeda.

Maulana mengatakan, Pemkot Jambi akan melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian mengatakan santunan JKM merupakan salah satu manfaat yang diberikan kepada ahli waris peserta ketika peserta meninggal dunia sesuai ketentuan program.

Menurut Hendra, kepesertaan Ahmadi yang berasal dari dukungan pemerintah daerah menjadi contoh pentingnya kolaborasi dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan ketika pekerja maupun peserta menghadapi risiko. Santunan yang diterima ahli waris diharapkan dapat membantu keluarga yang ditinggalkan dan memberikan kepastian manfaat dari program yang telah diikuti,” kata Hendra.

Ia menambahkan, perluasan kepesertaan terus didorong agar perlindungan tidak hanya menjangkau pekerja formal, tetapi juga pekerja informal serta masyarakat yang menjalankan aktivitas pelayanan publik.

Bagi keluarga Ahmadi, manfaat kepesertaan tersebut hadir ketika risiko benar-benar terjadi.

Sementara bagi Pemerintah Kota Jambi dan BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jaminan sosial kepada kelompok masyarakat yang berada di garis depan pelayanan lingkungan.

Dengan jumlah peserta yang meningkat dari 7.080 orang pada 2025 menjadi 15.740 orang pada 2026.

Program Kartu Bahagia kini menjadi salah satu instrumen Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas akses santunan JKM di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh Liaison Officer (LO) yang akan mendampingi tamu Health City Summit tidak sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi juga menjadi wajah Kota Jambi selama para tamu berada di daerah tersebut.

Pesan itu disampaikan Maulana saat memimpin rapat koordinasi LO pendamping tamu bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Jumat 25 September 2026.

Para LO nantinya bertugas mendampingi sejumlah tamu undangan, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah yang dijadwalkan hadir dalam Health City Summit di Kota Jambi.

Maulana menilai interaksi langsung antara LO dan para tamu akan ikut menentukan kesan terhadap Kota Jambi.

Karena itu, ia meminta para LO menjaga sikap, keramahan, serta kualitas pelayanan sejak tamu tiba hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Saya mengumpulkan semua LO pendamping dari seluruh tamu yang akan hadir di Kota Jambi dalam gelaran Health City Summit. Seluruh bupati, wali kota, dan gubernur akan hadir di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Ia mengingatkan agar tidak ada pelayanan yang justru menimbulkan kesan kurang baik bagi tamu.

“Keramahan LO menjadi catatan penting. Jangan sampai ada hal yang menimbulkan kesan tidak baik kepada para tamu,” tegasnya.

Persiapan Health City Summit tidak hanya menyasar pelaksanaan agenda utama.

Pemkot Jambi juga mulai mengoordinasikan sektor pendukung, termasuk hotel, restoran dan sejumlah lokasi yang akan menjadi bagian dari aktivitas para peserta selama berada di Kota Jambi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan tamu dapat terlayani sekaligus menciptakan pengalaman yang baik selama kegiatan berlangsung.

Bagi Maulana, kedatangan kepala daerah dari berbagai wilayah juga menjadi peluang yang lebih luas bagi Kota Jambi.

Ia berharap aktivitas selama summit ikut menggerakkan sektor ekonomi lokal dan membuka peluang kunjungan maupun kerja sama dengan daerah lain.

“Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai salah satu lokasi kunjungan,” katanya.

Rangkaian Health City Summit juga akan diisi dengan agenda city tour ke sejumlah lokasi di Kota Jambi.

Beberapa destinasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah, hingga kawasan Candi.

Agenda tersebut dirancang untuk memperkenalkan Kota Jambi dari sisi yang lebih luas kepada para peserta.

Tidak hanya mengenai pelayanan kesehatan dan tata kelola pemerintahan, peserta juga akan melihat potensi pariwisata, lingkungan, pengelolaan kawasan, hingga aktivitas masyarakat kota.

Dengan demikian, Health City Summit diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan antardaerah, tetapi juga menjadi momentum promosi potensi Kota Jambi.

Maulana kembali menekankan bahwa kualitas penyelenggaraan akan menjadi bagian penting dalam membangun citra Kota Jambi di hadapan para tamu.

Para LO diminta memahami bahwa mereka merupakan pihak yang akan banyak berinteraksi langsung dengan peserta.

Pemkot Jambi berharap seluruh rangkaian Health City Summit berjalan lancar, memberikan pengalaman positif bagi peserta, sekaligus membuka peluang baru bagi Kota Jambi melalui sektor ekonomi, pariwisata dan kerja sama antardaerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pertumbuhan penduduk dan ekonomi Kota Jambi membawa peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.

Dengan jumlah penduduk sekitar 654.000 jiwa dan struktur penduduk yang didominasi kelompok usia produktif, kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas publik ikut berubah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. saat membuka sekaligus menjadi narasumber Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026 yang digelar BKPSDMD Kota Jambi melalui Zoom, Rabu 16 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Maulana mengangkat tema “Akselerasi Kota Jambi Bahagia Wujudkan Kependudukan Berkualitas melalui Sinergi ASN.”

Bagi Maulana, data kependudukan bukan sekadar angka statistik.

Data tersebut harus menjadi dasar ketika pemerintah menentukan arah pembangunan, mengalokasikan anggaran hingga memutuskan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

“Integrasi data kependudukan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga program strategis di tingkat RT, merupakan kunci utama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat Kota Jambi secara akurat,” ujar Maulana.

Maulana menyebut jumlah penduduk Kota Jambi kini berada di kisaran 654.000 jiwa, dengan kepadatan rata-rata sekitar 3.781 jiwa per kilometer persegi.

Struktur penduduk juga didominasi kelompok usia produktif serta generasi muda, termasuk Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha.

Komposisi tersebut dapat menjadi modal pembangunan, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan ketersediaan layanan dasar dan kesempatan ekonomi.

“Kondisi demografi ini merupakan potensi besar yang harus kita kelola dengan baik. Bonus demografi harus diikuti dengan kebijakan yang tepat, mulai dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga penyediaan fasilitas publik,” jelasnya.

Artinya, bertambahnya penduduk usia produktif tidak cukup hanya dilihat sebagai potensi tenaga kerja.

Pemerintah juga perlu memastikan kelompok tersebut memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta lingkungan perkotaan yang mendukung.

Di tengah dinamika kependudukan tersebut, Maulana menyebut perekonomian Kota Jambi menunjukkan tren pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,8 persen pada 2024, kemudian meningkat menjadi 5,13 persen pada 2025 dan mencapai 5,44 persen pada Semester I 2026.

Capaian tersebut disebut menjadi salah satu modal pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan dan mengejar visi Kota Jambi Bahagia, yang mencakup kota yang Bersih, Aman, Harmoni, dan Agamis.

Namun, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk juga harus berjalan beriringan. Ketika jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat, kebutuhan terhadap fasilitas dasar ikut berubah.

Salah satu contoh yang disampaikan Maulana adalah penataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Menurut dia, pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan perubahan jumlah dan persebaran penduduk.

Jangan sampai fasilitas dibangun di lokasi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk justru kekurangan fasilitas.

Di kawasan permukiman lama seperti Kecamatan Telanaipura dan Pasar, pemerintah melakukan penataan, termasuk penggabungan maupun relokasi sekolah.

Sementara kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk, seperti Kecamatan Alam Barajo dan kawasan Permata Land, diarahkan untuk mendapatkan tambahan fasilitas pendidikan, termasuk TK dan SMP.

Penguatan fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga disesuaikan dengan perkembangan wilayah.

“Jangan sampai fasilitas publik dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk. Di wilayah yang penduduknya bertambah, fasilitas harus kita hadirkan. Sebaliknya, di wilayah yang mengalami perubahan jumlah penduduk, harus kita lakukan penataan,” ungkap Maulana.

Pendekatan tersebut juga diterapkan melalui Program Kampung Bahagia, yang diarahkan pada pembangunan berbasis usulan masyarakat dari tingkat bawah atau bottom-up.

Tantangan lain berada pada sektor ketenagakerjaan.

Dengan struktur penduduk yang banyak berada pada usia produktif, pemerintah perlu menyediakan ruang agar kelompok tersebut dapat masuk dan berkembang di pasar kerja.

Pemkot Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja menjalankan layanan Job Fair secara berkelanjutan serta menyediakan program peningkatan kompetensi dan fasilitasi penempatan kerja.

Salah satu program yang dilakukan adalah fasilitasi tenaga kerja untuk bekerja di Jepang.

Program tersebut diarahkan bukan hanya untuk membuka kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja asal Kota Jambi.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Maulana menempatkan ASN sebagai salah satu aktor penting dalam menerjemahkan data menjadi kebijakan dan pelayanan.

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi disebut mencapai sekitar 10.067 orang, termasuk 5.606 PPPK.

Menurut Maulana, jumlah aparatur tersebut harus diikuti dengan kemampuan memahami perubahan masyarakat dan membaca data kependudukan.

“Sinergi dan profesionalisme seluruh ASN menjadi pendorong utama keberhasilan program kependudukan dan pembangunan di Kota Jambi. ASN harus mampu memahami data, membaca perubahan, serta menerjemahkannya menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 tersebut turut menghadirkan Wakil Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jambi Insyah Yulikah dan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Kegiatan yang diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN Pemkot Jambi tersebut diarahkan untuk memperkuat budaya belajar serta pemanfaatan data dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada akhirnya, tantangan pembangunan Kota Jambi bukan hanya bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap perubahan jumlah dan struktur penduduk diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musibah kebakaran yang menimpa warga RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, langsung mendapat respons melalui program Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana.

BAZNAS Kota Jambi turun langsung ke lokasi bersama Pemerintah Kota Jambi untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak kebakaran.

Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp2 juta per keluarga, sehingga total bantuan awal yang disalurkan mencapai Rp8 juta.

Penyaluran bantuan dilakukan sehari setelah kebakaran, Minggu 13 September 2026, saat Wali Kota Jambi, Maulana bersama jajaran Pemkot Jambi meninjau kondisi warga di lokasi kejadian.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, M Padli, mengatakan kehadiran BAZNAS dalam situasi kebencanaan merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan masyarakat yang sedang tertimpa musibah mendapat perhatian dan bantuan sesegera mungkin.

“Melalui program Jambi Kota Peduli dan BAZNAS Tanggap Bencana, kami berupaya hadir secepat mungkin ketika masyarakat mengalami musibah. Bantuan ini memang merupakan bantuan awal, tetapi kami berharap dapat meringankan kebutuhan keluarga yang terdampak,” ujar M Padli.

Menurut Padli, penanganan korban bencana tidak berhenti pada penyerahan bantuan awal.

BAZNAS juga perlu melihat kondisi warga secara langsung agar kebutuhan pascakejadian dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Kebakaran sendiri terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan dua rumah lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapatkan penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Penyaluran bantuan BAZNAS menjadi bagian dari respons awal untuk membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan dasar setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Selain bantuan tunai, kondisi kerusakan rumah juga akan didata lebih lanjut. Pemerintah Kota Jambi nantinya akan menghitung kebutuhan material bangunan yang diperlukan dalam proses pemulihan.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.

“Hari ini kami menyerahkan bantuan tanggap darurat untuk kebutuhan dasar. Dari BAZNAS diberikan bantuan Rp2 juta per keluarga, ada empat keluarga, sehingga total Rp8 juta,” kata Maulana.

Ia menambahkan, pendataan kerusakan akan dilakukan untuk melihat kebutuhan bantuan berikutnya, termasuk bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi.

Di balik penyaluran bantuan kepada korban, kebakaran di Tanjung Raden juga menjadi perhatian Pemkot Jambi dari sisi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan Seberang.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah menerima laporan.

Sebanyak 50 personel dikerahkan dengan dukungan 10 armada, terdiri dari satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses pemadaman hingga pendinginan.

Kecepatan penanganan menjadi krusial karena sebagian rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu dan berada di lingkungan permukiman yang cukup padat.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” ujar Maulana.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga bermula dari kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Namun, kondisi permukiman yang padat membuat api berpotensi dengan cepat merambat ke bangunan lain.

Kebakaran tersebut sekaligus mendorong Pemkot Jambi memperkuat layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Pemkot berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan dalam beberapa bulan ke depan.

Markas tersebut nantinya diharapkan memperkuat sistem bantuan antara Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk.

Dengan penempatan personel dan armada yang lebih dekat, waktu tempuh menuju lokasi kebakaran di kawasan Seberang diharapkan dapat ditekan.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” kata Maulana.

Menurutnya, persoalan akses menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran di Seberang, terutama ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II.

Karena itu, penguatan layanan tidak hanya dilakukan dengan menambah armada, tetapi juga mendekatkan basis personel dan peralatan pemadam ke wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Pasca kejadian, warga juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber kebakaran di lingkungan rumah.

Maulana meminta masyarakat rutin memeriksa regulator dan selang tabung gas serta memastikan tidak ada kebocoran.

Penggunaan sambungan listrik juga perlu diperhatikan. Warga diminta menghindari penggunaan terlalu banyak colokan yang berpotensi memicu percikan api.

Peralatan listrik yang tidak diperlukan juga sebaiknya dimatikan atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Bagi BAZNAS Kota Jambi, bantuan tanggap bencana tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepedulian kepada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Melalui Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana, bantuan diharapkan tidak hanya menjadi respons sesaat.

Tetapi menjadi bagian dari dukungan bersama untuk membantu warga kembali memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan setelah bencana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran yang menghanguskan dan merusak sejumlah rumah warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain menyalurkan bantuan kepada korban, pemerintah mulai mengevaluasi persoalan waktu respons dan akses layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Kebakaran terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sementara dua lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Sehari setelah kebakaran, Wali Kota Jambi  turun langsung ke lokasi, Minggu 13 September 2026.

Ia datang bersama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), BPBD, Dinas Sosial, camat, lurah, BAZNAS Kota Jambi dan tokoh masyarakat.

Kunjungan itu tidak hanya untuk memastikan kondisi korban, tetapi juga melihat secara langsung persoalan yang dapat memengaruhi penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah laporan diterima. Namun, karakter permukiman di Seberang Kota Jambi tetap menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian rumah di kawasan Tanjung Raden masih menggunakan material kayu. Di tengah kondisi cuaca kering, api berpotensi menjalar lebih cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” kata Maulana.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkartan mengerahkan 50 personel dengan dukungan 10 armada. Rinciannya, satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses penanganan.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga dipicu kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Meski penyebab tersebut masih berdasarkan laporan awal, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa sumber api di lingkungan permukiman padat dapat berkembang menjadi persoalan besar dalam waktu singkat.

Terlebih, akses menuju kawasan Seberang Kota Jambi dapat menghadapi kendala ketika arus lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II mengalami kepadatan.

Kondisi akses tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Jambi ingin memperkuat sistem pemadam kebakaran dari sisi wilayah, bukan hanya mengandalkan armada yang bergerak dari lokasi yang lebih jauh.

Pasca kejadian, Pemkot Jambi berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan.

Rencana itu ditargetkan mulai disiapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kehadiran markas baru tersebut diharapkan membuat Pelayangan dan Danau Teluk dapat saling memberikan dukungan ketika terjadi kebakaran.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” ujar Maulana.

Menurutnya, penguatan tersebut akan mencakup kesiapan personel dan armada.

Pemkot juga berharap adanya dukungan hibah sehingga kebutuhan kendaraan serta penempatan personel dapat diperkuat.

Langkah tersebut menjadi penting karena penanganan kebakaran bukan hanya persoalan jumlah armada.

Kecepatan mencapai lokasi juga sangat menentukan, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan dengan bangunan yang mudah terbakar.

Di sisi lain, Pemkot Jambi bersama BAZNAS Kota Jambi menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak.

Masing-masing keluarga menerima bantuan Rp2 juta. Total bantuan awal yang disalurkan BAZNAS mencapai Rp8 juta.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Pemkot juga akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk menghitung tingkat kerusakan. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar untuk melihat kebutuhan bantuan material bangunan bagi proses pemulihan.

“Selanjutnya tim akan segera melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan kerusakan untuk melihat bantuan bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan aspek keselamatan di dalam rumah.

Kebocoran gas, kondisi regulator dan selang tabung, hingga penggunaan sambungan listrik secara berlebihan menjadi sejumlah hal yang perlu diperiksa secara rutin.

Warga juga diminta memastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan dalam keadaan mati atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di kawasan permukiman padat, karena kebakaran pada satu rumah dapat dengan cepat mengancam bangunan di sekitarnya.

Pemkot Jambi berharap penguatan infrastruktur Damkartan, ditambah kewaspadaan masyarakat, dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mempercepat penanganan apabila musibah kembali terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Jambi mulai menambah beban pengeluaran sebagian keluarga.

Orang tua tidak hanya harus mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan internet.

Keluhan tersebut mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah memahami konsekuensi ekonomi yang muncul di tengah penerapan PJJ.

Jika pembelajaran daring harus berlangsung lebih lama karena kualitas udara belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Pemkot Jambi membuka opsi bantuan kuota internet bagi keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling membutuhkan.

“Kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, untuk kelompok desil kecil akan kita pertimbangkan bantuan kuota. Tetapi kita verifikasi dulu melalui Baznas dengan basis data desil 1,” ujar Maulana.

Namun, bantuan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi udara sekaligus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Maulana mengakui keluhan mengenai meningkatnya biaya selama PJJ sudah disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Memang sudah banyak keluhan dari orang tua, terutama karena ada peningkatan pengeluaran untuk pembelian kuota dan kebutuhan lainnya selama pembelajaran dilakukan secara daring,” katanya.

PJJ membuat kebutuhan keluarga bertambah, terutama bagi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.

Selain paket data, orang tua juga harus memastikan perangkat yang digunakan anak tersedia dan dapat mendukung pembelajaran.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi beban apabila pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkot Jambi mulai mempertimbangkan skema intervensi, tetapi dengan sasaran terbatas pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Maulana menegaskan, opsi bantuan kuota masih harus melalui proses pendataan.

Pemerintah berencana menggunakan basis data kesejahteraan dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada desil 1.

Verifikasi juga akan melibatkan Baznas untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria.

Artinya, bantuan kuota nantinya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti PJJ.

“Kalau untuk jangka pendek masih aman. Tapi kalau PJJ ini berlangsung cukup panjang, kita akan rapatkan kembali dan mempertimbangkan bantuan tersebut,” ujar Maulana.

Skema tersebut baru akan dipertimbangkan apabila PJJ berlangsung lebih lama dari kondisi yang saat ini ditetapkan.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung normal.

Maulana mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan kualitas udara.

Saat ini, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berfluktuasi dan berada di atas 150.

“ISPU masih fluktuatif, di atas 150-an. Sampai sekarang, sesuai kebijakan dan selaras dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kita masih melakukan PJJ,” katanya.

PJJ saat ini diberlakukan hingga 9 September, mengikuti kebijakan yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

Maulana menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi kualitas udara tidak sehat, dengan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, ada persyaratan terkait kondisi ruang kelas.

“Memang ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ISPU tidak sehat, sekolah yang ruang kelasnya tertutup dan memenuhi syarat keamanan, untuk kelas 3 dan 4 boleh masuk. Tapi syaratnya ruang kelas harus aman,” jelasnya.

Persoalannya, menurut Maulana, sebagian besar sekolah di Kota Jambi belum memiliki ruang kelas yang sepenuhnya tertutup dari lingkungan luar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih berhati-hati. Pembelajaran tatap muka tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga kemampuan fisik sekolah dalam melindungi siswa dari paparan udara luar.

Pemerintah berada di antara dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan. Di satu sisi, PJJ menimbulkan konsekuensi bagi orang tua dan siswa.

Di sisi lain, pembelajaran tatap muka saat kualitas udara belum aman juga memiliki risiko.

Maulana mengatakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Karena itu, perkembangan ISPU akan terus dipantau sebelum keputusan mengenai pembelajaran berikutnya diambil.

Persoalan PJJ juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih cukup panjang.

Jika kualitas udara belum membaik dan PJJ harus diperpanjang, kebutuhan kuota internet berpotensi terus menjadi pengeluaran tambahan bagi keluarga.

Dalam situasi itu, Pemkot Jambi kemungkinan akan kembali membahas skema bantuan, khususnya untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Untuk sementara, pemerintah masih mempertahankan PJJ hingga 9 September sembari menunggu perkembangan kualitas udara.

Bagi orang tua, keputusan tersebut berarti biaya dan pendampingan belajar dari rumah masih harus ditanggung.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan keselamatan siswa tanpa mengabaikan beban ekonomi keluarga yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh.(*)