JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Kota Jambi mulai menambah beban pengeluaran sebagian keluarga.

Orang tua tidak hanya harus mendampingi anak belajar dari rumah, tetapi juga mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan internet.

Keluhan tersebut mulai mendapat perhatian Pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan pemerintah memahami konsekuensi ekonomi yang muncul di tengah penerapan PJJ.

Jika pembelajaran daring harus berlangsung lebih lama karena kualitas udara belum memungkinkan siswa kembali ke sekolah.

Pemkot Jambi membuka opsi bantuan kuota internet bagi keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling membutuhkan.

“Kalau memang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, untuk kelompok desil kecil akan kita pertimbangkan bantuan kuota. Tetapi kita verifikasi dulu melalui Baznas dengan basis data desil 1,” ujar Maulana.

Namun, bantuan tersebut belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan melihat perkembangan kondisi udara sekaligus melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Maulana mengakui keluhan mengenai meningkatnya biaya selama PJJ sudah disampaikan sejumlah orang tua siswa.

“Memang sudah banyak keluhan dari orang tua, terutama karena ada peningkatan pengeluaran untuk pembelian kuota dan kebutuhan lainnya selama pembelajaran dilakukan secara daring,” katanya.

PJJ membuat kebutuhan keluarga bertambah, terutama bagi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu anak sekolah.

Selain paket data, orang tua juga harus memastikan perangkat yang digunakan anak tersedia dan dapat mendukung pembelajaran.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, tambahan biaya tersebut berpotensi menjadi beban apabila pembelajaran jarak jauh berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Pemkot Jambi mulai mempertimbangkan skema intervensi, tetapi dengan sasaran terbatas pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Maulana menegaskan, opsi bantuan kuota masih harus melalui proses pendataan.

Pemerintah berencana menggunakan basis data kesejahteraan dengan perhatian khusus kepada masyarakat yang berada pada desil 1.

Verifikasi juga akan melibatkan Baznas untuk memastikan penerima sesuai dengan kriteria.

Artinya, bantuan kuota nantinya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh siswa yang mengikuti PJJ.

“Kalau untuk jangka pendek masih aman. Tapi kalau PJJ ini berlangsung cukup panjang, kita akan rapatkan kembali dan mempertimbangkan bantuan tersebut,” ujar Maulana.

Skema tersebut baru akan dipertimbangkan apabila PJJ berlangsung lebih lama dari kondisi yang saat ini ditetapkan.

Di sisi lain, Pemkot Jambi belum dapat memastikan kapan pembelajaran tatap muka kembali berlangsung normal.

Maulana mengatakan keputusan tersebut masih bergantung pada perkembangan kualitas udara.

Saat ini, angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) masih berfluktuasi dan berada di atas 150.

“ISPU masih fluktuatif, di atas 150-an. Sampai sekarang, sesuai kebijakan dan selaras dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kita masih melakukan PJJ,” katanya.

PJJ saat ini diberlakukan hingga 9 September, mengikuti kebijakan yang diselaraskan dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran tatap muka.

Maulana menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas dalam kondisi kualitas udara tidak sehat, dengan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun, ada persyaratan terkait kondisi ruang kelas.

“Memang ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau ISPU tidak sehat, sekolah yang ruang kelasnya tertutup dan memenuhi syarat keamanan, untuk kelas 3 dan 4 boleh masuk. Tapi syaratnya ruang kelas harus aman,” jelasnya.

Persoalannya, menurut Maulana, sebagian besar sekolah di Kota Jambi belum memiliki ruang kelas yang sepenuhnya tertutup dari lingkungan luar.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih berhati-hati. Pembelajaran tatap muka tidak hanya mempertimbangkan aturan, tetapi juga kemampuan fisik sekolah dalam melindungi siswa dari paparan udara luar.

Pemerintah berada di antara dua kepentingan yang sama-sama harus diperhatikan. Di satu sisi, PJJ menimbulkan konsekuensi bagi orang tua dan siswa.

Di sisi lain, pembelajaran tatap muka saat kualitas udara belum aman juga memiliki risiko.

Maulana mengatakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Karena itu, perkembangan ISPU akan terus dipantau sebelum keputusan mengenai pembelajaran berikutnya diambil.

Persoalan PJJ juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan masih cukup panjang.

Jika kualitas udara belum membaik dan PJJ harus diperpanjang, kebutuhan kuota internet berpotensi terus menjadi pengeluaran tambahan bagi keluarga.

Dalam situasi itu, Pemkot Jambi kemungkinan akan kembali membahas skema bantuan, khususnya untuk keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Untuk sementara, pemerintah masih mempertahankan PJJ hingga 9 September sembari menunggu perkembangan kualitas udara.

Bagi orang tua, keputusan tersebut berarti biaya dan pendampingan belajar dari rumah masih harus ditanggung.

Sementara bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan keselamatan siswa tanpa mengabaikan beban ekonomi keluarga yang muncul akibat pembelajaran jarak jauh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan pemerintah daerah kini memperkuat distribusi air bersih menyusul mulai mengeringnya sejumlah sumur warga akibat musim kemarau.

Maulana mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di permukiman terus dipantaunya setiap hari.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin warga yang sumber airnya terganggu harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pasokan.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Untuk merespons kondisi tersebut, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan setiap hari guna mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan.

Volume distribusinya juga tidak sedikit. Maulana menyebut pasokan air yang disalurkan dapat mencapai sekitar 200 ribu liter dalam sehari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Maulana menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah di lapangan.

Informasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan agar distribusi air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan.

Karena itu, camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi warganya serta berkoordinasi ketika terdapat kawasan yang mulai mengalami kekurangan air.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Pola tersebut penting karena dampak kemarau tidak sama di setiap kawasan.

Sebagian warga masih dapat mengandalkan sumber air yang tersedia, sedangkan warga lainnya mulai menghadapi sumur yang debitnya menurun bahkan mengering.

Maulana mengatakan pengerahan mobil tangki tidak hanya mengandalkan armada Pemerintah Kota Jambi.

Dukungan TNI dan unsur lainnya juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci agar distribusi air tidak terhenti ketika permintaan masyarakat meningkat.

Di tingkat teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi langsung ke masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya mengoperasikan empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Armada tersebut kemudian diperkuat dua mobil tangki dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

BPBD Kota Jambi mencatat total air yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai sekitar 960 ribu liter.

Doni mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi wilayah yang membutuhkan.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doni, dampak kekeringan relatif mulai dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi. Namun, terdapat sejumlah kawasan yang kondisinya lebih dominan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Persoalan yang kini dihadapi sebagian warga adalah ketergantungan terhadap sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit air menurun atau sumur mengering, warga membutuhkan pasokan alternatif.

Dalam situasi tersebut, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

BPBD juga berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang serta pihak lain untuk memperkuat pelayanan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, kondisi ini menjadi sinyal bahwa dampak kemarau mulai masuk ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan sumber air, laporan dari kecamatan dan kelurahan, serta pengerahan armada menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah warga terdampak mengalami kesulitan air yang lebih parah.

Dengan puluhan armada yang dikerahkan setiap hari dan distribusi yang mencapai ratusan ribu liter, Pemkot Jambi berupaya menjaga pasokan bagi warga yang sumber airnya mulai terganggu.

Namun, distribusi melalui mobil tangki tetap merupakan langkah penanganan sementara.

Keberlanjutan pelayanan akan bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk itu, Maulana meminta jajaran pemerintahan di tingkat bawah tetap aktif memantau kondisi masyarakat.

Dengan laporan yang cepat dari lapangan, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas distribusi air bersih.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Perluasan jaringan gas bumi (Jargas) di Kota Jambi dinilai dapat memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.

Wali Kota Jambi Maulana menyebut masyarakat, terutama pengguna LPG 3 kilogram, berpotensi menghemat biaya energi hingga Rp50.000-Rp100.000 per bulan.

Penghematan tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Jambi mendorong perluasan penggunaan gas bumi melalui jaringan perpipaan.

“Prinsipnya kami Pemerintah Kota Jambi ingin pelayanannya lebih baik, lebih cepat, dan masyarakat juga merasakan betul manfaatnya,” ujar Maulana saat melakukan kunjungan kerja ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Jakarta, Selasa 1 September 2026.

Menurut Maulana, penggunaan Jargas memberikan pola akses energi yang berbeda dibandingkan masyarakat yang masih bergantung pada distribusi tabung LPG.

Gas dialirkan langsung melalui jaringan ke rumah sehingga masyarakat dapat memperoleh pasokan secara berkelanjutan.

“Dari yang selama ini menggunakan gas 3 kg, sekarang 24 jam masuk ke rumah-rumah. Terutama warga kami yang kurang mampu, sebulan bisa efisien Rp50.000 sampai Rp100.000. Ini sebuah manfaat besar dan kami sangat mendukung program ini,” katanya.

Potensi penghematan tersebut berpeluang dirasakan lebih banyak warga karena Kota Jambi tengah mendapat tambahan 15.000 sambungan rumah (SR) Jargas.

Jaringan baru tersebut saat ini dalam proses pembangunan dan ditargetkan mulai mengalirkan gas kepada masyarakat pada Oktober 2026.

Sebelumnya, cakupan Jargas di Kota Jambi telah mencapai 13.235 SR. Dengan tambahan 15.000 sambungan baru, cakupan layanan akan meningkat secara signifikan.

Perluasan tersebut merupakan hasil koordinasi Pemkot Jambi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta PGN.

Bagi Pemkot Jambi, penambahan sambungan bukan hanya persoalan memperluas infrastruktur energi.

Dampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan masyarakat menjadi salah satu manfaat yang ingin dikejar.

Maulana juga tidak ingin pemanfaatan Jargas berhenti pada kebutuhan rumah tangga.

Pemkot Jambi mendorong agar jaringan gas bumi ke depan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta kawasan komersial.

Menurutnya, gas bumi berpotensi menjadi sumber energi yang mendukung aktivitas usaha sekaligus memperluas manfaat program Jargas bagi perekonomian daerah.

“Kita juga akan mengembangkan sektor-sektor UMKM dan komersial yang ada di Kota Jambi,” tegasnya.

Maulana mengatakan perluasan penggunaan gas bumi juga berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi.

Pemanfaatan jaringan gas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG bersubsidi maupun impor LPG.

Direktur Komersial PT PGN Tbk Aldiansyah Idham menyatakan pihaknya mengapresiasi dukungan Pemkot Jambi terhadap pengembangan jaringan gas.

Menurutnya, sinergi antara PGN dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar pembangunan jaringan gas dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan sektor usaha.

“Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, tentunya buat masyarakat Jambi,” ujar Aldiansyah.

Pemkot Jambi menyatakan siap mendukung koordinasi di lapangan agar pembangunan 15.000 sambungan baru dapat berjalan sesuai target.

Dengan tambahan jaringan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak rumah tangga memperoleh akses energi melalui pipa sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan gas bumi.

Bagi Maulana, ukuran keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan hanya bertambahnya jumlah sambungan.

Tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 20 kepala keluarga atau 59 jiwa terdampak kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 19 rumah di kawasan Cempaka Putih, RT 23, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Sabtu 29 Agustus 2026.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, besarnya jumlah rumah yang terbakar membuat pemerintah kota harus bergerak menangani kebutuhan warga, mulai dari tempat tinggal sementara hingga kebutuhan pangan dan perlengkapan sekolah.

Wali Kota Jambi, Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi warga sekaligus memastikan penanganan masa tanggap darurat berjalan.

Pemerintah Kota Jambi menyiapkan sejumlah kebutuhan dasar bagi warga terdampak, antara lain tenda tempat tinggal sementara, dapur umum, penerangan, air bersih, serta fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Dinas Sosial Provinsi Jambi juga ikut dalam penanganan pascakebakaran dan akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

“Hari ini kami bersama dinas terkait, Damkar, Dinsos, Perkim, camat, lurah dan RT hadir bersama mengunjungi warga kita yang ditimpa musibah kebakaran,” ujar Maulana saat berada di lokasi.

Maulana mengatakan, kondisi kawasan RT 23 Cempaka Putih tergolong padat sehingga kebakaran kali ini memberikan dampak cukup besar terhadap warga.

Dari hasil pendataan, terdapat 20 KK yang terdampak.

“Saya sudah melihat langsung ke lokasi. Ada 20 KK yang terdampak. Kami memberikan berbagai bantuan tanggap darurat dan bantuan lainnya selama masa pemulihan korban,” katanya.

Pemkot Jambi memastikan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Bantuan tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga.

Baznas, misalnya, turut membantu melalui penyediaan bahan pokok dan dukungan pangan bagi warga terdampak.

“Kami memastikan semua proses tanggap darurat berjalan dengan baik. Hadir juga Baznas membantu tanggap darurat berupa bahan pokok dan jaminan pangan,” jelas Maulana.

Perhatian juga diberikan kepada anak-anak dari keluarga korban. Pemkot Jambi berencana membantu kebutuhan sekolah, termasuk seragam dan perlengkapan pendidikan lainnya.

“Insya Allah semaksimal mungkin kita berikan fasilitas tanggap darurat. Untuk anak-anak sekolah juga kita fasilitasi seragam dan kebutuhan sekolah lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, proses pemadaman sebelumnya berlangsung cukup berat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandi mengatakan api pertama kali terlihat dari bagian plafon salah satu rumah warga.

Kobaran kemudian membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya.

Damkartan menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13.51 WIB. Petugas langsung bergerak dan tiba di lokasi sekitar 12 menit kemudian.

Namun, kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri. Bangunan yang berdempetan dan akses jalan yang sempit membuat armada pemadam tidak dapat bergerak secara leluasa.

Tiupan angin yang cukup kencang juga mempercepat penyebaran api.

“Laporan kebakaran kami terima pada pukul 13.51 WIB. Petugas kemudian langsung bergerak menuju lokasi dan tiba dengan waktu respons sekitar 12 menit,” jelas Mustari.

Selain persoalan akses dan kondisi bangunan, kerumunan warga di sekitar lokasi juga sempat menyulitkan pergerakan petugas.

Untuk mengendalikan api, Damkartan mengerahkan 60 personel dan 12 unit armada pemadam. Sekitar 95.000 liter air digunakan selama proses pemadaman.

Upaya tersebut akhirnya berhasil menghentikan kobaran api sehingga tidak merambat lebih luas ke permukiman di sekitarnya.

Di tengah penanganan warga terdampak, Maulana mengingatkan masyarakat Kota Jambi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Ia menilai kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang dan meningkatnya suhu udara dapat memperbesar risiko kebakaran.

Masyarakat terutama diminta memperhatikan instalasi listrik serta aktivitas di dapur sebelum meninggalkan rumah.

“Kepada warga Kota Jambi, kita tahu saat ini kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang, suhu juga meningkat. Maka berhati-hatilah mengawasi rumah masing-masing, terutama kelistrikan dan dapur. Kalau mau meninggalkan rumah, pastikan semuanya sudah aman,” imbaunya.

Pemkot Jambi menyatakan pendampingan terhadap korban akan dilanjutkan setelah masa tanggap darurat. Bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk untuk proses pemulihan.

“Mudah-mudahan warga kita yang terkena musibah ini diberikan ketabahan. Pemerintah kota akan berupaya semaksimal mungkin memberikan bantuan tanggap darurat maupun bantuan lainnya bagi korban kebakaran ini,” pungkas Maulana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Kota Jambi kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., meraih penghargaan kategori Inovasi Daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group.

Penghargaan itu diterima Maulana dalam Malam Apresiasi Pemimpin Daerah Awards 2026 bertema “Celebrating Leadership, Innovation & Dedication for the Nation” di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis malam, 27 Agustus 2026.

Namun, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja kepala daerah.

Di baliknya terdapat pendekatan pembangunan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi, yakni Kampung Bahagia.

Program ini menarik karena pembangunan didorong dari lingkungan paling dekat dengan warga: tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kampung Bahagia dirancang dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat bersama Ketua RT tidak hanya ditempatkan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi ikut menentukan kebutuhan, menjalankan kegiatan, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Dengan pola tersebut, pemerintah kota berupaya menggeser pola pembangunan yang sepenuhnya bersifat top-down.

Kebutuhan lingkungan menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dikerjakan.

Cakupannya pun tidak terbatas pada pembangunan fisik. Program tersebut menyentuh sejumlah aspek, mulai dari infrastruktur lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan, kebersihan, hingga penguatan ekonomi warga.

Bagi Pemkot Jambi, pola ini menjadi penting karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama.

Karena itu, dukungan pemerintah diberikan melalui dana stimulus kepada RT dengan skema yang disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK).

Besarannya dibedakan dalam kategori kecil, sedang, dan besar.

Skema tersebut memungkinkan dukungan anggaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Maulana menilai salah satu kekuatan Kampung Bahagia terletak pada keterlibatan langsung masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan sosial, kebersihan lingkungan melalui OPBM, ekonomi dan bidang lainnya, diberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelolanya secara gotong royong.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Tetapi juga dari seberapa jauh warga mampu mengambil peran dalam menentukan prioritas lingkungannya.

“Alhamdulillah, melalui program yang berbasis partisipasi aktif masyarakat ini, Kota Jambi diberikan penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat,” kata Maulana.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata capaian pemerintah daerah.

Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat Kota Jambi yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.

Penghargaan nasional pada akhirnya bukan garis akhir. Justru tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi yang sudah berjalan tetap relevan dan menghasilkan dampak yang konsisten di tingkat masyarakat.

Maulana mengajak warga mempertahankan semangat gotong royong dan terus meningkatkan kualitas pembangunan di lingkungan masing-masing.

Ia bahkan menyoroti adanya RT yang mampu menghasilkan pembangunan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dana stimulus yang diberikan Pemkot Jambi.

“Semangat terus untuk membangun kampung masing-masing. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pengakuan melalui Pemimpin Daerah Awards 2026 dengan demikian menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat model pembangunan berbasis partisipasi publik.

Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan inovasi bukan hanya penghargaan yang diterima di tingkat nasional.

Melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat ikut menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan, Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat tidak hanya mengandalkan langkah teknis, tetapi juga memperkuat ikhtiar melalui Shalat Istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Shalat Istisqa yang ditandatangani pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Melalui surat edaran itu, masyarakat Kota Jambi diimbau melaksanakan Shalat Istisqa secara berjamaah sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan ketika Kota Jambi tengah menghadapi periode kemarau yang berpotensi berlangsung hingga September 2026.

Kondisi kering juga meningkatkan risiko kekurangan air bersih serta ancaman kebakaran lahan dan permukiman.

Pemkot Jambi tidak menetapkan pelaksanaan Shalat Istisqa hanya pada satu lokasi. Kegiatan tersebut justru didorong berlangsung secara luas melalui perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT.

Masjid dan musala juga diberikan keleluasaan untuk menggelar Shalat Istisqa secara mandiri.

Waktu dan lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta berkoordinasi dengan tokoh agama setempat.

Pemkot Jambi mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, pengurus masjid dan musala, ulama, tokoh agama serta tokoh masyarakat ikut mengambil bagian.

Para ulama, imam dan khatib juga diharapkan mengajak masyarakat memperbanyak istighfar dan doa, melakukan taubat serta introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah dan memperkuat kepedulian sosial.

Pesan yang dibangun pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permohonan turunnya hujan.

Tetapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

Kondisi kemarau tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi yang berdampak terhadap kualitas udara.

Karena itu, pemerintah melihat kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan dari berbagai sisi.

Kekeringan harus diantisipasi dengan menjaga ketersediaan air bersih, sementara potensi karhutla perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas.

Pelaksanaan Shalat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar keagamaan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di tengah situasi tersebut.

Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan ketua RT diminta membantu menyosialisasikan imbauan tersebut serta mendukung pelaksanaan Shalat Istisqa di wilayah masing-masing.

Pemkot juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Di luar ikhtiar keagamaan, Pemkot Jambi tetap menjalankan langkah penanganan kekeringan secara teknis.

Pemerintah sebelumnya telah menyiagakan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi air dapat dilakukan ke wilayah yang membutuhkan.

Dengan kombinasi langkah teknis dan ikhtiar keagamaan tersebut, Pemkot Jambi berharap masyarakat tetap mampu menghadapi dampak kemarau dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama kondisi masih kering.

Di tengah kondisi tersebut, Shalat Istisqa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Hubungan kerja sama Kota Jambi dengan Singapura mulai diarahkan pada program yang lebih konkret.

Selain penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), kerja sama tersebut dijadwalkan berlanjut melalui pelatihan dan dukungan perangkat drone pada September 2026.

Rencana itu disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., usai menghadiri resepsi kenegaraan memperingati Hari Nasional Singapura ke-61 di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu 19 Agustus 2026 malam.

Maulana hadir dalam acara yang digelar Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, bersama Permanent Representative of Singapore to ASEAN, Gerard Ho.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda diplomatik untuk menyampaikan ucapan selamat atas Hari Nasional Singapura.

Momentum itu sekaligus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan kerja sama yang selama ini telah berjalan.

“Kami hadir untuk menyampaikan selamat dan meningkatkan kolaborasi serta kerja sama,” kata Maulana.

Salah satu bentuk kerja sama yang telah dirasakan Kota Jambi adalah peningkatan kapasitas ASN.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya mengikuti sejumlah program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang melibatkan Singapore Corporate Partnership.

Menurut Maulana, program tersebut memberi kesempatan bagi ASN di lingkungan Pemkot Jambi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas.

“Melalui kegiatan ini banyak ASN kita yang dilatih dan ditingkatkan kemampuannya. Selain itu, masih banyak pelatihan lainnya yang telah kita ikuti,” ujarnya.

Namun, kerja sama itu tidak berhenti pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemkot Jambi menyebut akan ada kelanjutan program berupa pelatihan sekaligus dukungan drone yang direncanakan berlangsung September mendatang.

“Insyaallah pada bulan September ini kita akan mendapatkan pelatihan dan bantuan drone. Ini tentu menjadi bagian dari kerja sama yang terus kita bangun,” kata Maulana.

Rencana tersebut menjadi salah satu perkembangan konkret dari hubungan Kota Jambi dengan Singapura.

Meski demikian, pemerintah kota belum merinci jenis drone, jumlah perangkat, maupun penggunaan spesifik teknologi tersebut.

Maulana berharap kerja sama dengan Singapura dapat terus diperluas, tidak hanya dalam bentuk pelatihan aparatur.

Tetapi juga melalui berbagai inovasi yang pada akhirnya memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Ia menilai kolaborasi antarpemerintah penting untuk membuka akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kapasitas yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini dapat memberikan manfaat bagi keduanya, baik Singapura maupun Kota Jambi,” ujarnya.

Kehadiran Maulana dalam resepsi tersebut berlangsung di tengah peringatan 61 tahun kemerdekaan Singapura.

Tahun ini, Singapura mengusung tema “Majulah Singapura, Go Beyond!”, yang membawa pesan tentang semangat untuk terus bergerak maju dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Bagi Kota Jambi, hubungan dengan Singapura kini tidak hanya ditempatkan sebagai hubungan antarpemerintah dalam konteks diplomasi.

Tetapi juga diarahkan pada kerja sama yang menghasilkan peningkatan kapasitas dan dukungan konkret bagi pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penataan ulang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi mulai menjadi perhatian setelah sejumlah posisi pejabat dipastikan akan kosong.

Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan Pemkot Jambi tengah menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong, termasuk posisi strategis di tingkat eselon II dan III.

Maulana mengatakan, pengisian jabatan tidak akan dilakukan secara sporadis.

Sejumlah posisi yang kosong akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum proses pengisian dilakukan secara bertahap.

“Nanti kita kumpulkan dan akan dilakukan pengisian pada akhir tahun,” ujar Maulana.

Rencana tersebut muncul di tengah adanya sejumlah pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan struktural serta pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Salah satu posisi yang menjadi sorotan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi yang sebelumnya dijabat Sugiyono.

Hingga kini, Maulana memastikan belum ada pejabat yang ditunjuk untuk menggantikan Sugiyono.

“Untuk Kadis Pendidikan, surat pengunduran dirinya belum disahkan oleh BKN. Jadi belum ada penunjukan khusus,” katanya.

Maulana mengungkapkan, penataan pejabat Pemkot Jambi akan cukup besar karena terdapat sejumlah jabatan yang akan ditinggalkan pejabatnya akibat memasuki masa pensiun.

Setidaknya terdapat sekitar enam jabatan eselon II yang diperkirakan kosong.

Selain itu, lebih dari 17 jabatan eselon III juga akan mengalami kekosongan karena pejabat yang menduduki posisi tersebut memasuki masa pensiun.

Kondisi tersebut membuat Pemkot Jambi harus menyiapkan skema pengisian jabatan secara terencana.

Maulana mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan pelantikan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

Jabatan-jabatan tersebut akan dikonsolidasikan agar proses pengisian dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Tidak bisa setiap waktu dilakukan pelantikan,” ujarnya.

Untuk jabatan eselon II, Maulana memastikan mekanisme pengisiannya akan dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan.

Sejumlah pejabat eselon II disebut akan memasuki masa pensiun pada Februari dan Maret mendatang. Posisi tersebut termasuk jabatan asisten dan staf ahli.

“Untuk eselon II yang pensiun Februari dan Maret, termasuk asisten dan staf ahli, akan dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Menurut Maulana, pengumpulan sejumlah jabatan yang akan kosong juga berkaitan dengan efisiensi proses seleksi.

Pemerintah akan mengatur pelaksanaan seleksi untuk beberapa posisi secara bersamaan.

“Kita kumpulkan terlebih dahulu karena biaya seleksinya sama,” katanya.

Proses penataan tersebut juga akan berkaitan dengan persiapan pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi.

Berbeda dengan eselon II, pengisian jabatan eselon III akan lebih mengedepankan kaderisasi dari internal organisasi.

Maulana menyebut, pejabat yang berada di bawah posisi yang kosong dan memenuhi persyaratan akan menjadi salah satu opsi untuk dipertimbangkan.

Skema tersebut membuka ruang bagi pejabat internal Pemkot Jambi untuk naik mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Dengan banyaknya posisi yang akan kosong, penataan jabatan ini berpotensi menjadi salah satu agenda besar Pemkot Jambi pada akhir tahun.

Sementara itu, khusus pengunduran diri Sugiyono dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Maulana kembali menegaskan bahwa prosesnya belum final secara administratif.

Ia menjelaskan Sugiyono dan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nanang Suryana memiliki latar belakang sebagai pejabat fungsional, yakni guru dan pengawas sekolah.

Keduanya memilih kembali ke jalur fungsional menjelang masa pensiun.

“Menjelang masa pensiun mereka memilih, apakah tetap di struktural atau kembali ke fungsional. Kalau memilih fungsional, jabatan itu dihidupkan kembali,” jelas Maulana.

Karena proses pengunduran diri Sugiyono belum disahkan BKN, Pemkot Jambi belum menetapkan penggantinya.

Dengan demikian, penataan pejabat yang disiapkan Pemkot Jambi tidak hanya menyangkut posisi Kadisdik, tetapi juga sejumlah jabatan lain yang akan kosong akibat pensiun.

Maulana memastikan seluruh proses pengisian akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah juga dituntut memastikan perubahan komposisi pejabat tidak mengganggu pelayanan publik maupun program pembangunan Kota Jambi.(*)