JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi) tidak akan digelar pada 2026.

Pengisian jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) tersebut diperkirakan baru dilakukan pada awal 2027.

Penundaan ini terjadi karena proses pengisian jabatan Sekda membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan yang tidak dapat dilakukan secara singkat.

Sementara masa jabatan Sekda Kota Jambi saat ini, A. Ridwan, akan berakhir pada November 2026.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi berpotensi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pejabat definitif hasil seleksi terbuka ditetapkan.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sebelum melakukan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.

Menurutnya, sebelum open bidding dimulai, Pemkot Jambi terlebih dahulu harus melaporkan berakhirnya masa jabatan Sekda kepada Gubernur Jambi.

Setelah itu, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari koordinasi, pembentukan panitia seleksi, hingga pemenuhan persyaratan sesuai regulasi.

“Masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Jambi akan berakhir pada November 2026. Sebelum dilakukan seleksi terbuka, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jambi. Setelah itu masih ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai aturan,” ujar Maulana.

Ia menilai waktu yang tersedia pada akhir tahun tidak memungkinkan seluruh rangkaian proses seleksi selesai hingga pelantikan pejabat definitif.

“Kemungkinan besar proses lelang Sekda dilakukan pada awal tahun depan. Kita menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan dan seluruh tahapan yang harus dipenuhi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus memastikan bahwa rencana seleksi Sekda yang sebelumnya diperkirakan berlangsung lebih cepat tidak dapat direalisasikan pada tahun ini.

Plt Sekda Disiapkan Jaga Stabilitas Pemerintahan

Jika seleksi baru berjalan pada awal 2027, Pemkot Jambi akan menunjuk pejabat sementara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Posisi Sekda memiliki peran strategis karena menjadi koordinator utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pengendali birokrasi, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan jajaran aparatur pemerintahan.

Karena itu, pengisian jabatan Sekda harus dilakukan secara hati-hati agar pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan agenda prioritas pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut pemerintah saat ini masih mempersiapkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit ASN.

Menurutnya, apabila sistem tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta.

“Namun apabila belum siap, pengisian jabatan tetap dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

BKPSDMD Kota Jambi masih melakukan koordinasi dengan Kantor Regional VII BKN Palembang dan BKN RI untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan.

Pemerintah Kota Jambi memastikan proses pengisian Sekda akan dilakukan sesuai aturan agar menghasilkan pejabat yang mampu memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyiapkan layanan pengaduan darurat Call Center Bahagia 112 selama 24 jam sebagai langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering tahun 2026.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran, kekeringan, hingga kejadian bencana lainnya yang membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

Juru Bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Ridha, mengatakan kesiapsiagaan layanan 112 menjadi bagian dari langkah antisipasi yang diperintahkan Wali Kota Jambi Dr. H. Maulana, M.K.M. melalui Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2026 tentang kewaspadaan menghadapi musim kemarau.

“Call Center Bahagia 112 tetap disiapkan sebagai jalur cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.

Layanan ini dapat diakses selama 24 jam dan bebas pulsa,” ujar Saleh Ridha.

Menurutnya, meningkatnya risiko kebakaran dan kekeringan selama musim kemarau harus diimbangi dengan kecepatan informasi dari masyarakat.

Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pemerintah dapat melakukan penanganan.

“Kecepatan laporan sangat menentukan dalam penanganan kejadian darurat. Karena itu masyarakat tidak perlu menunggu kondisi menjadi lebih besar, segera laporkan apabila melihat potensi bahaya,” katanya.

Selain mengoptimalkan layanan 112, Pemkot Jambi juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Satpol PP, Perumdam Tirta Mayang, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan diminta menyiapkan personel serta sarana pendukung sesuai tugas masing-masing.

Dalam surat edaran tersebut, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan rumah, tempat usaha, maupun fasilitas umum.

Pemkot Jambi menegaskan larangan melakukan pembakaran sampah, lahan, kebun, maupun aktivitas lain yang dapat memicu munculnya titik api.

“Kami mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar,” kata Saleh.

Selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih serta menjaga sumber air yang tersedia selama musim kemarau.

Para camat dan lurah juga diperintahkan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan bencana serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kondisi darurat.

Pemerintah Kota Jambi berharap keberadaan Call Center Bahagia 112 dapat menjadi penghubung cepat antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan respons terhadap berbagai kejadian.

“Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak ragu menggunakan layanan 112 ketika membutuhkan bantuan darurat,” pungkas Saleh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi secara resmi meminta Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., melakukan evaluasi terhadap pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi terkait penyampaian laporan hasil kerja Banggar terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, Kamis 30 Juli 2026.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, Plt Sekretaris DPRD Kota Jambi Feny Nivertity membacakan sejumlah rekomendasi Banggar terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk catatan khusus untuk Satpol PP.

Banggar menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap pimpinan Satpol PP sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja, pembinaan, serta pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah tersebut.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan rekomendasi Banggar tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

“Banggar dalam laporannya tadi meminta agar pimpinan Satpol PP dievaluasi, dan ini harus ditindaklanjuti,” ujar Kemas Faried usai rapat paripurna.

Sorotan Menguat Usai Kasus Narkoba

Dorongan evaluasi terhadap Satpol PP muncul di tengah sorotan publik setelah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi mengungkap kasus dugaan jaringan peredaran narkotika yang melibatkan seorang oknum anggota Satpol PP Kota Jambi berinisial RIF (39).

Dalam operasi yang berlangsung pada 27–28 Juli 2026, BNNP Jambi mengamankan sembilan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu tersangka diketahui merupakan anggota Satpol PP Kota Jambi.

Menanggapi perkara tersebut, Kemas Faried meminta Pemerintah Kota Jambi tidak hanya menunggu proses hukum, tetapi juga melakukan pemeriksaan internal melalui Inspektorat.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Jambi melalui Inspektorat segera melakukan penyelidikan internal. Ini penting sebagai bentuk evaluasi sekaligus memastikan tidak ada pelanggaran yang dibiarkan di lingkungan pemerintahan,” katanya.

Menurutnya, proses hukum terhadap oknum yang terlibat harus berjalan sesuai aturan tanpa adanya perlakuan khusus.

“Kalau memang terbukti melanggar hukum, silakan diproses sesuai aturan. Tidak perlu ada perlakuan istimewa. Kami mendukung aparat penegak hukum menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan,” tegasnya.

Jangan Sampai Kepercayaan Publik Turun

Kemas Faried menilai keterlibatan aparatur pemerintah dalam perkara narkotika menjadi persoalan serius karena dapat berdampak terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ia mengingatkan seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk menjaga integritas serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika.

“Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu perlu evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Isu Evaluasi OPD Menguat

Permintaan evaluasi terhadap pimpinan OPD bukan kali pertama disampaikan DPRD Kota Jambi.

Sebelumnya, pada Maret 2026, Ketua DPRD Kota Jambi juga sempat meminta evaluasi terhadap Kepala Bappeda Kota Jambi terkait sejumlah catatan kinerja dan pelaksanaan program.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana sebelumnya telah menyampaikan rencana melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Jambi. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh perangkat daerah mampu bekerja sesuai target pembangunan daerah.

Dengan munculnya rekomendasi resmi Banggar DPRD terhadap pimpinan Satpol PP, isu evaluasi dan kemungkinan perombakan struktur birokrasi Pemkot Jambi kembali menjadi perhatian publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebanyak 370 anak dari keluarga kelompok ekonomi terbawah atau kategori Desil 1 bersiap memulai pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Jambi.

Pemerintah Kota Jambi memastikan seluruh kebutuhan dasar sekolah, mulai dari sarana pendidikan hingga fasilitas asrama, harus siap sebelum kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada 30 Juli 2026.

Kesiapan Sekolah Rakyat yang berada di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, menjadi perhatian langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. Saat melakukan peninjauan pada Jumat 24 Juli 2026, Maulana mengecek berbagai fasilitas yang akan digunakan para peserta didik baru.

Sekolah Rakyat tersebut menjadi bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

Berbeda dengan sekolah umum, peserta didik Sekolah Rakyat merupakan anak-anak yang masuk dalam kelompok prioritas berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Mereka akan mendapatkan layanan pendidikan sekaligus dukungan kebutuhan dasar selama mengikuti program.

370 Siswa SD hingga SMA Mulai Masuk Asrama 30 Juli

Wali Kota Jambi mengatakan, seluruh persiapan terus dikebut agar proses awal pendidikan berjalan tanpa kendala.

Menurutnya, sebanyak 370 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA akan mulai memasuki lingkungan Sekolah Rakyat dan mengikuti rangkaian MPLS pada akhir Juli mendatang.

“Pada tanggal 30 Juli nanti, 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA akan mulai masuk asrama. Karena itu fasilitas dasar harus benar-benar siap, termasuk kepala sekolah, guru, pengasuh, dan pendamping yang akan mendampingi mereka,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, masa awal masuk sekolah menjadi tahap penting bagi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin memastikan para peserta didik mendapatkan suasana belajar yang aman dan nyaman sejak hari pertama.

Pemkot Jambi Libatkan Banyak OPD Pastikan Sekolah Rakyat Berjalan

Untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, Pemerintah Kota Jambi membentuk tim transisi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Tim tersebut bertugas memastikan kebutuhan sekolah terpenuhi, termasuk koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, satuan kerja terkait, serta pihak sekolah.

“Kami sudah menggerakkan seluruh OPD terkait untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, kepala sekolah Sekolah Rakyat, Kementerian PU, hingga satker terkait,” kata Maulana.

Menurutnya, pembangunan dan kesiapan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi membutuhkan kerja bersama agar program tersebut dapat berjalan maksimal.

Pendidikan untuk Anak Kurang Mampu Jadi Prioritas

Maulana menyebut peserta didik Sekolah Rakyat merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat mampu menjadi jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.

“Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Kita ingin memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak, membangun karakter, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Maulana Kembali Cek Kesiapan Sebelum MPLS

Meski secara umum persiapan dinilai berjalan baik, Wali Kota Jambi memastikan akan kembali melakukan pengecekan sebelum pelaksanaan MPLS berlangsung.

Ia ingin memastikan seluruh unsur pendukung, mulai dari fasilitas, tenaga pendidik, hingga sistem pendampingan siswa benar-benar siap digunakan.

“Secara umum sudah baik, namun akan kembali kami pastikan semuanya berjalan dengan baik sebelum MPLS dimulai,” katanya.

Dengan dimulainya Sekolah Rakyat Jambi, Pemkot Jambi berharap program tersebut menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepengurusan baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi periode 2026–2029 mulai membangun komunikasi dengan Pemerintah Kota Jambi.

Langkah awal tersebut dilakukan melalui silaturahmi bersama Wali Kota Jambi Maulana, Selasa 14 Juli 2026.

Pertemuan yang turut didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, Fernanda Tawaffal itu menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pengurus PWI Kota Jambi menyampaikan komitmen untuk menjalankan fungsi organisasi sekaligus mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah melalui kerja jurnalistik yang profesional, kritis, dan berimbang.

Ketua PWI Kota Jambi periode 2026–2029, Irwansyah, mengatakan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi serta meningkatkan kualitas wartawan di Kota Jambi.

Menurutnya, peran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh berita yang akurat serta memiliki nilai edukasi.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi melalui kerja jurnalistik yang profesional. Selain itu, kami juga berkomitmen meningkatkan kapasitas wartawan, baik dari sisi kompetensi maupun pemahaman terhadap kode etik jurnalistik,” ujar Irwansyah.

Ia menilai perkembangan teknologi informasi saat ini menghadirkan tantangan baru bagi dunia pers.

Arus informasi yang semakin cepat harus diimbangi dengan kemampuan wartawan dalam melakukan verifikasi, menjaga independensi, dan menghadirkan informasi yang dapat dipercaya publik.

“Sinergi antara pemerintah dan pers sangat penting untuk membangun ruang informasi yang sehat di tengah derasnya perkembangan digital,” katanya.

Maulana: Pers Berperan Menghubungkan Pemerintah dan Masyarakat

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyambut baik kehadiran kepengurusan baru PWI Kota Jambi.

Ia berharap organisasi wartawan tersebut dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurut Maulana, pers memiliki posisi penting dalam membangun pemahaman publik terhadap berbagai program pemerintah sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Pemerintah Kota Jambi terbuka untuk berkolaborasi dengan PWI Kota Jambi. Pers memiliki peran besar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi yang bermanfaat,” ujar Maulana.

Ia menekankan pentingnya keberadaan wartawan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik jurnalistik agar informasi yang diterima masyarakat tetap objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas wartawannya. Semakin profesional wartawan, semakin baik pula informasi yang diterima masyarakat,” tambahnya.

Maulana berharap PWI Kota Jambi dapat terus berkontribusi dalam menciptakan ruang publik yang positif sekaligus ikut mengawal berbagai program pembangunan di Kota Jambi.

Ke depan, sinergi antara PWI Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi diharapkan tidak hanya berjalan dalam penyampaian informasi, tetapi juga berkembang melalui program peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelatihan jurnalistik, serta penguatan profesionalisme insan pers.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan informasi publik yang berkualitas dan mendukung pembangunan Kota Jambi secara berkelanjutan.

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Kontingen Kota Jambi menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Karnaval Budaya Nusantara yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Kota Medan, Kamis 2 Juli 2026 malam.

Mengusung kekayaan budaya Melayu Jambi, kontingen yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah, sukses masuk dalam lima penampilan terbaik dari 98 kota peserta Rakernas APEKSI.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap kesesuaian tema, kreativitas, serta kedisiplinan peserta selama mengikuti Karnaval Budaya Nusantara yang mengangkat tema “The Sparkling of Local Heroes and Culture”.

Budaya Melayu Jambi Jadi Sorotan

Karnaval berlangsung meriah dengan rute Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani (Kawasan Kesawan), hingga Lapangan Merdeka, Kota Medan.

Dalam parade tersebut, Maulana dan Nadiyah tampil mengenakan busana adat Melayu Jambi bernuansa hitam dan emas yang menjadi simbol kemegahan budaya daerah.

Tak hanya menghadirkan busana adat, Kota Jambi juga menampilkan atraksi budaya yang melibatkan pelajar berprestasi tingkat SMP, termasuk para pemenang Festival Angso Duo.

Penampilan tersebut berhasil menarik perhatian dewan juri maupun ribuan masyarakat yang memadati sepanjang rute karnaval.

Raih Penghargaan Nasional

Berkat penampilan yang dinilai kreatif dan mampu merepresentasikan identitas budaya daerah, Kota Jambi masuk dalam lima besar kota dengan performa terbaik bersama Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kota Malang.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Pemerintah Kota Medan sebagai bentuk apresiasi kepada kontingen terbaik pada Karnaval Budaya Nusantara APEKSI 2026.

Maulana mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa budaya lokal memiliki daya saing di tingkat nasional sekaligus menjadi media promosi daerah.

“Melalui kegiatan ini kita menunjukkan identitas budaya Kota Jambi di hadapan seluruh kota di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing dan inilah momentum untuk memperkenalkannya kepada publik yang lebih luas,” ujarnya.

Apresiasi untuk Generasi Muda

Menurut Maulana, keberhasilan kontingen Kota Jambi tidak terlepas dari kerja sama seluruh tim, termasuk para pelajar yang telah menjalani berbagai latihan sebelum tampil di Medan.

Ia mengapresiasi semangat generasi muda yang ikut membawa nama baik Kota Jambi melalui pertunjukan seni dan budaya.

“Alhamdulillah anak-anak kita yang sebelumnya juga berprestasi di berbagai festival mampu menunjukkan penampilan terbaik di tingkat nasional dan berhasil membawa pulang penghargaan,” katanya.

Budaya Harus Mendunia

Maulana menilai setiap karya budaya yang ditampilkan dalam Karnaval Nusantara bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi representasi kekayaan identitas bangsa yang layak dipromosikan hingga tingkat internasional.

Menurutnya, kolaborasi antar daerah melalui APEKSI menjadi ruang penting untuk memperkuat pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.

“Kita memiliki karya budaya yang luar biasa. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga aset bangsa yang harus terus kita perjuangkan agar dikenal dunia,” tuturnya.

Meski sempat diguyur hujan, antusiasme peserta dan masyarakat tidak surut.

Karnaval Budaya Nusantara tetap berlangsung semarak dan ditutup dengan pertunjukan tari kolosal yang dibawakan ratusan penari dari Kota Medan selaku tuan rumah.

Selain dihadiri para wali kota dari 98 daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua APEKSI Eri Cahyadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Momentum Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, untuk menyoroti meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darah secara sukarela.

Ia menilai tren positif tersebut menjadi indikator kuat bahwa nilai kemanusiaan di tengah masyarakat terus berkembang.

Kemas Faried menyebut, dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat.

Jika sebelumnya donor darah masih bersifat insidental, kini masyarakat mulai menjadikannya sebagai bagian dari kepedulian sosial yang lebih terstruktur.

“Kalau kita lihat secara objektif, ada peningkatan yang sangat baik dibandingkan 5 sampai 10 tahun lalu. Sekarang masyarakat datang ke PMI lebih antusias dan merasa nyaman untuk mendonorkan darah,” ujarnya, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, peningkatan ini tidak terlepas dari peran Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jambi yang terus memperbaiki layanan serta fasilitas donor darah sehingga semakin mudah diakses masyarakat.

Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor agar ketersediaan darah tetap stabil sepanjang waktu, tidak hanya bergantung pada momentum tertentu.

Ia mendorong agar program sosial pemerintah, termasuk Kampung Bahagia, dapat disinergikan dengan gerakan donor darah berbasis komunitas di tingkat RT.

“Hal ini perlu terus dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota Jambi, termasuk melalui program Kampung Bahagia, agar kebutuhan darah bisa terpenuhi secara berkelanjutan dan tidak terjadi kekurangan stok,” tegasnya.

Kemas Faried juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan relawan yang secara konsisten terlibat dalam kegiatan donor darah sukarela di Kota Jambi.

Target 250 Kantong Darah di Hari Donor Darah Sedunia

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi bersama PMI Kota Jambi menggelar kegiatan donor darah massal yang melibatkan masyarakat, relawan, serta berbagai unsur instansi dan komunitas.

Kegiatan tersebut menargetkan 250 kantong darah untuk memperkuat stok darah di fasilitas kesehatan Kota Jambi yang setiap hari terus mengalami kebutuhan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni peringatan, melainkan bentuk nyata kepedulian sosial terhadap sesama.

“Donor darah ini bukan hanya peringatan Hari Donor Darah Sedunia, tetapi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. Hari ini kita menargetkan 250 kantong darah untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan gerakan donor darah, tidak hanya pada momen tertentu, tetapi menjadi budaya sosial masyarakat.

Maulana turut mendorong pembentukan Kampung Donor Darah di tingkat RT sebagai upaya menjaga stok darah secara berkelanjutan dan berbasis komunitas.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan darah tidak dapat hanya dibebankan kepada PMI atau pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Gotong royong menjadi kunci. Kami mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama,” ujarnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Jambi berharap kesadaran donor darah semakin meningkat, sehingga kebutuhan darah di rumah sakit dapat terus terpenuhi tanpa kendala.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi, M. Saleh Ridha, menegaskan bahwa, layanan pengaduan masyarakat harus bergerak lebih dari sekadar penerimaan laporan.

Pemerintah, kata dia, dituntut menghadirkan solusi cepat, tepat, dan terukur atas setiap aduan warga.

Pernyataan itu disampaikan Saleh Ridha saat menjadi narasumber dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertajuk “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi”, Kamis 18 Juni 2026.

Dalam forum tersebut, ia hadir bersama Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi Saiful Roswandi, serta Sekretaris BKPSDMD Kota Jambi Noviardi.

Layanan 112 Jadi Ujung Tombak Respons Cepat

Dalam pemaparannya, Saleh Ridha menyoroti peran layanan darurat 112 sebagai garda terdepan respons cepat Pemerintah Kota Jambi terhadap berbagai aduan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan digitalisasi, masyarakat kini menginginkan layanan publik yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga cepat dalam penanganan dan tuntas dalam penyelesaian.

“Pelayanan publik tidak cukup hanya menerima laporan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi yang nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ASN dan perangkat daerah harus mampu hadir secara responsif, adaptif, dan solutif dalam setiap situasi yang dihadapi warga.

Aduan Masyarakat Jadi Sumber Perbaikan Layanan

Saleh juga menekankan bahwa setiap aduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pengaduan adalah suara masyarakat. Dari situ kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki layanan,” katanya.

Ia menilai, sistem pengaduan yang efektif akan menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Jambi.

Super Apps JAGA Integrasikan Layanan Publik

Untuk mempercepat respons aduan, Diskominfo Kota Jambi telah mengembangkan super aplikasi bernama JAGA sebagai pusat layanan digital terpadu.

Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan OPD dalam satu platform, termasuk kanal pengaduan masyarakat dan layanan darurat 112.

“Dengan JAGA, masyarakat tidak perlu lagi mengakses banyak aplikasi. Semua layanan sudah terhubung dalam satu sistem,” jelasnya.

Aduan Darurat Didominasi Masalah Lingkungan dan Hewan Liar

Dalam pemaparannya, Saleh juga mengungkapkan data aduan masyarakat yang masuk melalui layanan darurat.

Kasus terbanyak berasal dari gangguan listrik, kebakaran, hingga lampu jalan yang tidak berfungsi. Selain itu, aduan terkait evakuasi hewan liar juga tercatat cukup tinggi.

“Persentasenya mencapai lebih dari separuh dari total aduan yang masuk. Ini menjadi perhatian serius dalam penanganan cepat di lapangan,” ujarnya.

ASN Dituntut Lebih Empatik dan Solutif

Ia menegaskan bahwa, meningkatnya ekspektasi publik menuntut ASN untuk memiliki karakter kerja baru yang lebih responsif, kolaboratif, akuntabel, dan berorientasi solusi.

Menurutnya, pelayanan publik saat ini tidak bisa lagi dilakukan dengan pola lama, melainkan harus mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh ASN untuk memiliki empati. Karena setiap aduan yang masuk adalah masalah nyata yang dirasakan warga,” tegasnya.

Transformasi Menuju Pemerintahan Digital

Saleh berharap integrasi layanan melalui super apps JAGA dan sistem 112 dapat memperkuat wajah Pemerintah Kota Jambi sebagai pemerintahan yang responsif dan modern.

Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja birokrasi.

“Ini adalah wajah baru pelayanan publik Kota Jambi yang harus terus kita perbaiki bersama,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak cukup hanya menjalankan tugas administratif.

Tetapi harus hadir sebagai garda terdepan yang mampu memberikan pelayanan cepat sekaligus solusi nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Maulana saat menjadi keynote speaker dalam Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 02 Tahun 2026 bertema “Jambi Bahagia: Sigap Layani, Tuntas Beri Solusi” yang digelar secara daring dan dipusatkan di Ruang Kerja Wali Kota Jambi, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan yang diinisiasi BKPSDMD Kota Jambi tersebut diikuti lebih dari 1.100 ASN dari lingkungan Pemkot Jambi serta peserta dari instansi luar daerah.

Dalam pemaparannya, Maulana menekankan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang “Bahagia”, sebagaimana tertuang dalam regulasi daerah terbaru.

Ia menjelaskan, konsep “Bahagia” bukan sekadar slogan, melainkan akronim dari Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera yang menjadi arah pembangunan kota.

“Pelayanan publik harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ASN bukan hanya bekerja, tetapi harus menghadirkan solusi,” ujar Maulana.

10 Ribu ASN Jadi Kekuatan Layanan Publik

Maulana juga menyoroti kekuatan besar birokrasi Kota Jambi yang kini memiliki 10.067 ASN, terdiri dari PNS dan PPPK.

Jumlah tersebut, menurutnya, merupakan potensi besar jika dikelola dengan semangat pelayanan yang benar.

Ia mencontohkan, jika setiap ASN mampu memberikan satu pelayanan berkualitas setiap hari, maka ribuan layanan akan langsung dirasakan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi soal komitmen. ASN harus berangkat kerja dengan niat melayani,” tegasnya.

Tantangan Baru: Publik Kian Kritis dan Digital

Dalam kesempatan itu, Maulana juga mengingatkan bahwa era digital dan media sosial telah mengubah wajah pelayanan publik.

Masyarakat kini lebih cepat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, bahkan dari satu layanan yang dianggap kurang memuaskan.

“Standar pelayanan kita harus semakin tinggi. Satu kesalahan bisa viral, maka disiplin SOP menjadi kunci,” katanya.

Ia menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ASN saat ini adalah tuntutan transparansi, kecepatan layanan, serta integrasi sistem digital di seluruh sektor pelayanan publik.

Transformasi Layanan Menuju Digital Terpadu

Pemerintah Kota Jambi, lanjut Maulana, terus mempercepat transformasi layanan berbasis digital.

Mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pajak, hingga pengaduan masyarakat kini diarahkan dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat respon pemerintah.

“Ke depan, masyarakat cukup satu aplikasi untuk semua layanan. Ini bagian dari transformasi besar kita,” jelasnya.

Integritas ASN Jadi Sorotan

Selain soal layanan, Maulana juga menekankan pentingnya integritas ASN. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.

Menurutnya, ASN sudah mendapatkan hak berupa gaji dan tunjangan kinerja, sehingga seluruh pelayanan harus diberikan secara profesional.

“Jangan ada yang menyalahgunakan jabatan. Fokus kita adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Program Kota Jambi Bahagia Diperkuat

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan sejumlah program unggulan daerah seperti Kartu Bahagia, Kampung Bahagia, Lansia Bahagia, hingga Call Center 112.

Program Kampung Bahagia disebut menjadi salah satu strategi mendekatkan layanan hingga tingkat RT dengan dukungan teknologi seperti CCTV terintegrasi yang terhubung ke pusat kendali kota.

Tahap awal program ini telah berjalan dan akan diperluas dengan pemasangan ribuan CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.

BKPSDMD: ASN Harus Adaptif

Kepala BKPSDMD Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kapasitas ASN agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Ia menegaskan bahwa konsep “sigap melayani dan tuntas memberi solusi” harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan.

“ASN harus responsif, profesional, dan benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah masyarakat,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., resmi membuka Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat 12 Juni 2026).

Dalam kesempatan itu, Maulana menegaskan pelaksanaan penerimaan murid baru di Kota Jambi harus berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

Sosialisasi SPMB Kota Jambi 2026 diikuti seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP, serta perwakilan PAUD negeri dan swasta.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman terkait mekanisme penerimaan murid baru sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan proses seleksi yang berintegritas.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Wali Kota Jambi bersama unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Ketua Komisi Informasi Jambi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, kelompok kerja kepala sekolah, Pusat Kegiatan Gugus PAUD, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan media.

Dalam sambutannya, Maulana menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar proses administrasi penerimaan peserta didik baru, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.

“SPMB bukan hanya soal administrasi penerimaan murid baru. Ini adalah tanggung jawab moral kita untuk memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang adil dan sesuai aturan,” kata Maulana.

Untuk memastikan pelaksanaan SPMB Kota Jambi 2026 berjalan sesuai regulasi, Pemerintah Kota Jambi melibatkan berbagai lembaga pengawas, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, hingga Ombudsman.

“Tidak boleh ada pungutan liar. Ini adalah hak anak-anak kita untuk bersekolah. Semua harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiyono, mengatakan sosialisasi dan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik gratifikasi dan bentuk penyimpangan lainnya dalam proses penerimaan murid baru.

Menurut Sugiyono, terdapat empat jalur dalam SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Pertama, jalur domisili yang didasarkan pada dokumen kependudukan resmi.

Kedua, jalur afirmasi bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Ketiga, jalur prestasi untuk peserta didik yang memiliki capaian akademik maupun nonakademik.

Keempat, jalur mutasi yang diperuntukkan bagi anak dari orang tua yang berpindah tugas.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB harus dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

“Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan dengan baik, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu,” ujarnya.

Pemerintah Kota Jambi optimistis pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat menjadi momentum peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.(*)