JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan penambahan kuota BBM kepada pihak Pertamina.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi sekaligus mengirimkan surat resmi kepada Pertamina guna meminta tambahan pasokan BBM di wilayah Kota Jambi.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM selama arus mudik dan arus balik Lebaran, ketika mobilitas kendaraan meningkat signifikan.

“Kami sudah berkomunikasi dan menyurati Pertamina agar stok BBM di Kota Jambi bisa ditambah menjelang Idul Fitri,” sebutnya, Rabu 11 Maret 2026.

“Ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan, terutama di SPBU yang berada di jalur lintas,” kata Maulana.

Menurutnya, perhatian khusus diberikan kepada SPBU yang berada di jalur utama atau jalur lintas yang biasanya dilalui pemudik dari berbagai daerah.

Pada periode Lebaran, konsumsi BBM di titik-titik tersebut biasanya meningkat tajam karena tidak hanya digunakan oleh warga lokal, tetapi juga oleh pengendara dari luar daerah yang melintas menuju provinsi lain.

Selain memastikan ketersediaan stok, Pemerintah Kota Jambi juga berencana memberikan informasi kepada masyarakat terkait SPBU yang beroperasi selama 24 jam di wilayah Kota Jambi.

Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pemudik yang membutuhkan bahan bakar saat melakukan perjalanan jarak jauh.

“Nantinya kami akan menginformasikan kepada pemudik mengenai SPBU yang buka 24 jam, sehingga mereka tidak perlu khawatir ketika membutuhkan BBM di perjalanan,” jelasnya.

Maulana menambahkan bahwa pengajuan penambahan kuota BBM menjelang Lebaran merupakan langkah rutin yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah.

Biasanya, tambahan kuota yang diajukan mencapai sekitar 10 persen dari kuota normal, untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi bahan bakar selama musim mudik.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Jambi berharap distribusi BBM tetap lancar dan kebutuhan masyarakat maupun pemudik dapat terpenuhi selama periode Lebaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan tali asih kepada para relawan Gerakan Ayo Mengaji (Gerami) Kota Jambi menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi perkembangan program pemberantasan buta aksara Al-Qur’an di kalangan pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menerima laporan mengenai pelaksanaan program Gerakan Ayo Mengaji yang saat ini telah diterapkan di sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Jambi.

Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini program tersebut telah menjangkau 12 dari total 26 SMP yang ada di Kota Jambi.

Namun dari hasil evaluasi, masih ditemukan cukup banyak siswa yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, sekitar 48,4 persen siswa masih berada pada tahap Iqro 1 dan Iqro 2,” kata dia.

“Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua agar bisa berkolaborasi dalam memberantas buta aksara Al-Qur’an sekaligus meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an generasi muda,” kata Maulana.

Menurutnya, Pemerintah Kota Jambi akan merumuskan strategi yang lebih efektif agar program ini dapat berjalan lebih optimal ke depan.

Salah satu gagasan yang sedang dikaji adalah menjadikan pembelajaran Al-Qur’an sebagai bagian dari muatan lokal pendidikan yang terintegrasi dengan nilai-nilai adat dan budaya daerah.

Langkah tersebut, lanjut Maulana, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki pondasi keimanan yang kuat.

Ia menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai Al-Qur’an sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang berakhlakul karimah.

“Mewujudkan masyarakat Kota Jambi yang berakhlak dan berbudaya merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan Kota Jambi Bahagia. Karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan langkah strategis untuk mencapainya,” ujarnya.

Maulana juga mengapresiasi keberadaan Gerakan Ayo Mengaji yang dinilai menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Qur’an di tingkat SMP, khususnya di sekolah negeri.

Ia berharap program ini mampu menumbuhkan semangat generasi muda, terutama remaja usia 12 hingga 15 tahun, untuk belajar dan mencintai Al-Qur’an di masa pencarian jati diri mereka.

“Ke depan kami berharap tidak ada lagi siswa SMP Negeri di Kota Jambi yang tidak mampu membaca Al-Qur’an. Karena itu kami mengimbau seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan dukungan fasilitas pembelajaran, terutama bagi guru tahfidz dan guru agama,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gerami Kota Jambi, Hj Masturo, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Jambi yang terus bersinergi dengan relawan dalam menjalankan program literasi Al-Qur’an.

Ia menjelaskan bahwa Gerami awalnya didirikan pada tahun 2019 dengan fokus memberantas buta aksara Al-Qur’an di kalangan ibu-ibu.

Namun seiring waktu, gerakan ini berkembang dan mulai menyasar kalangan pelajar.

Berdasarkan data yang dihimpun Gerami, dari 4.612 siswa SMP Negeri di Kota Jambi, sekitar 51 persen belum mampu membaca Al-Qur’an.

Sementara 31 persen masih dalam tahap mengeja, dan sisanya telah mampu membaca serta memahami Al-Qur’an.

Melalui program ini, diharapkan Kota Jambi dapat mencetak generasi Qur’ani yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Kota Jambi, Maulana, menyoroti keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada dekat saluran drainase di RT 21, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.

Temuan tersebut disampaikan Maulana saat meninjau langsung kondisi drainase di kawasan tersebut belum lama ini.

Peninjauan dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi banjir di tengah meningkatnya curah hujan di Kota Jambi.

Menurut Maulana, keberadaan TPS yang terlalu dekat dengan saluran air berpotensi menyebabkan penyumbatan drainase dan memperparah risiko banjir saat musim hujan.

“Selain sedimentasi, kita juga melihat ada TPS yang lokasinya tidak jauh dari drainase. Ini tentu perlu kita tata agar tidak menimbulkan masalah lingkungan,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Maulana juga menemukan sejumlah saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat sedimentasi.

“Setelah kita cek, ada sedimen yang menutupi saluran dan langsung kita kerjakan hari ini. Namun ada juga drainase yang tertutup total sehingga membutuhkan bantuan alat berat. Nanti akan kita hitung kebutuhan pengerjaannya,” jelasnya.

Ia menegaskan penanganan drainase harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong.

Terkait keberadaan TPS di kawasan tersebut, Maulana mengatakan pemerintah kota telah menyiapkan solusi melalui Program Kampung Bahagia yang akan dijalankan tahun ini.

Melalui program tersebut, pengelolaan sampah akan dilakukan dengan sistem penjemputan langsung dari rumah warga menggunakan kendaraan bentor.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua RT. Program Kampung Bahagia akan berjalan tahun ini. Silakan membeli bentor untuk menjemput sampah langsung dari rumah warga sehingga TPS ini bisa kita tutup secara permanen,” kata Maulana.

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga akan menambah armada pengangkut sampah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di kota tersebut.

Maulana menyebutkan sekitar 20 unit armada pengangkut sampah direncanakan akan ditambah pada April mendatang.

“Insya Allah pada April nanti kita tambah sekitar 20 unit armada pengangkut sampah. Kemudian sekitar Mei atau Juni akan diresmikan pabrik pengolahan sampah di TPA Talang Gulo. Kebersihan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas agar lingkungan semakin nyaman,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Kota Jambi, Maulana, meninjau sejumlah saluran drainase di RT 21, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, belum lama ini.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi banjir di tengah meningkatnya intensitas curah hujan yang terjadi di Kota Jambi.

Kunjungan itu juga dimanfaatkan pemerintah kota untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur lingkungan di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, warga RT 21 melalui ketua RT setempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada wali kota terkait kondisi drainase yang mengalami kerusakan dan penyumbatan di beberapa titik.

Setelah melakukan pengecekan di lapangan, Maulana menemukan adanya sedimentasi yang menutupi aliran air pada saluran drainase tersebut.

“Setelah kita cek, ada sedimen yang menutupi saluran dan langsung kita kerjakan hari ini. Namun ada juga drainase yang tertutup total sehingga membutuhkan bantuan alat berat. Nanti akan kita hitung kebutuhan pengerjaannya,” ujar Maulana.

Ia menegaskan penanganan drainase tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat melalui semangat gotong royong.

Selain memeriksa kondisi drainase, Maulana juga menyoroti keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lokasinya tidak jauh dari saluran tersebut.

Menurutnya, persoalan sampah di kawasan itu akan ditangani melalui Program Kampung Bahagia yang direncanakan mulai berjalan tahun ini.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua RT. Program Kampung Bahagia akan berjalan tahun ini. Silakan membeli bentor untuk menjemput sampah langsung dari rumah warga sehingga TPS ini bisa kita tutup secara permanen,” katanya.

Maulana menambahkan, Pemerintah Kota Jambi juga berencana menambah armada pengangkut sampah untuk meningkatkan pelayanan kebersihan di kota tersebut.

“Insya Allah pada April nanti kita tambah sekitar 20 unit armada pengangkut sampah. Kemudian sekitar Mei atau Juni akan diresmikan pabrik pengolahan sampah di TPA Talang Gulo. Kebersihan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas agar lingkungan semakin nyaman,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah DPRD Kota Jambi pada Sabtu malam (7/3/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan sengketa lahan yang terjadi di kawasan Kenali Asam.

Dalam kesempatan itu, Pansus DPRD Kota Jambi memaparkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dengan sejumlah kementerian di Jakarta.

Ketua dan anggota Pansus melaporkan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait status lahan yang saat ini disebut sebagai kawasan Barang Milik Negara (BMN).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen berada di pihak masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka, khususnya mengenai kepastian status kepemilikan tanah.

Menurut Maulana, Pemkot Jambi saat ini masih menunggu surat resmi dari DJKN Palembang sebelum mengambil langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pemerintah Kota Jambi berada di barisan masyarakat karena kita memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Saat ini kita menunggu surat dari DJKN Palembang. Setelah itu, kita akan membentuk Tim Terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, tim terpadu yang akan dibentuk nantinya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga instansi terkait lainnya.

Tim tersebut diharapkan dapat mengkaji persoalan secara objektif dan transparan, sehingga solusi yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maulana juga mengapresiasi langkah Pansus DPRD Kota Jambi yang telah melakukan koordinasi langsung dengan kementerian di tingkat pusat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam mencari jalan keluar atas polemik zona merah yang terjadi di Kenali Asam.

“Ini merupakan langkah maju. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh mendorong penyelesaian persoalan ini. Sambil menunggu rekomendasi resmi dari DJKN, pembentukan tim terpadu menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan persoalan sengketa lahan di kawasan Kenali Asam dapat segera menemukan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi warga.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana menegaskan komitmennya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat Safari Ramadan 1447 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kamis (26/02/2026) malam.

Menurut Maulana, hubungan antara Pemkot dan Pemprov Jambi selama ini berjalan harmonis dengan komunikasi yang intens serta kolaborasi yang terarah.

“Secara umum, seluruh program dapat berjalan lancar dan efektif karena program strategis di tingkat kota diselaraskan dengan visi dan misi provinsi. Ini penting agar percepatan pembangunan dapat tercapai secara merata,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting sebagai wajah daerah. Karena itu, pembangunan kota harus mencerminkan kemajuan, kenyamanan, dan kebahagiaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Al Haris mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga harus membangun akhlakul karimah dan karakter generasi muda.

Menurut Al Haris, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kualitas moral anak-anak sebagai generasi penerus.

Ia juga mengungkapkan data yang menjadi perhatian serius, yakni sekitar 24,80 persen anak di Jambi masuk kategori kehilangan figur ayah (fatherless).

“Dari 100 anak, sekitar 24 anak kehilangan figur ayah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Gubernur menekankan pentingnya peran keluarga, RT, dan lingkungan sekitar dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.

Safari Ramadan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Baik Pemprov maupun Pemkot sepakat bahwa pembangunan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

Wali Kota Maulana menilai forum seperti Safari Ramadan harus dimanfaatkan sebagai ruang dialog langsung untuk menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikan program prioritas pembangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan moral generasi muda.

Hal tersebut disampaikannya saat Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Provinsi Jambi bersama masyarakat di Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis (26/02/2026) malam.

Menurut Al Haris, membangun gedung megah saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah membentuk akhlakul karimah, karakter kuat, dan moral generasi penerus sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 H kepada seluruh masyarakat Jambi.

Ia berharap bulan suci menjadi momentum meningkatkan ketakwaan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Al Haris menekankan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan hanya dengan kerja pemerintah semata.

Kolaborasi antara Pemprov, Pemkot, ulama, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan.

Ia juga menyebut Kota Jambi sebagai barometer Provinsi Jambi. Menurutnya, wajah Kota Jambi akan mencerminkan citra seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Al Haris mengungkapkan data yang cukup memprihatinkan. Ia menyebut sekitar 24,80 persen anak di Jambi masuk kategori kehilangan figur ayah (fatherless).

“Dari 100 anak, sekitar 24 anak kehilangan figur ayah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi fatherless tidak selalu disebabkan oleh perceraian, tetapi juga bisa terjadi ketika ayah hadir secara fisik namun tidak terlibat secara emosional.

Dampaknya dapat memengaruhi kondisi psikologis, sosial, hingga pembentukan karakter anak.

Gubernur mengajak peran aktif RT dan lingkungan sekitar untuk ikut membimbing anak-anak agar tidak terjerumus pada kenakalan remaja.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi berjalan harmonis dan penuh sinergi.

Menurutnya, penyelarasan program strategis tingkat kota dan provinsi membuat pembangunan berjalan efektif dan terarah sehingga percepatan pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dalam tausiah yang disampaikan pimpinan Ponpes Al Hidayah Provinsi Jambi, Ramadan disebut sebagai momentum peningkatan ketakwaan, penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), serta penguatan empati sosial.

Usai salat Isya dan Tarawih, Gubernur Al Haris menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain:

• 20 paket sembako (susu, biskuit/roti, telur) dari program ASN Peduli Stunting

• Bantuan CSR dari Bank 9 Jambi sebesar Rp20 juta untuk pengurus Masjid Al-Ikhlas

• Bantuan 20 paket untuk kaum dhuafa dan anak yatim dari Baznas Provinsi Jambi

• Bantuan tambahan dari Baznas Kota Jambi

• Bantuan pribadi Wali Kota Jambi sebesar Rp5 juta

Program ASN Peduli Stunting disebut sebagai langkah konkret percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Jambi.

Safari Ramadan ini menjadi ajang memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Jambi ke depan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga pada kualitas moral dan karakter generasi muda.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menjadi wilayah percontohan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial (PKS) tingkat nasional.

Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Lantai 2 Kantor Wali Kota Jambi, Jum’at (13/02/2026).

Nota kesepakatan ini melibatkan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Komando Distrik Militer 0415 Jambi.

Kegiatan ini menandai langkah awal implementasi PKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf e yang mengatur pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

Dalam sambutannya, Wagub Sani mengapresiasi kerja sama antar lembaga dan menekankan pentingnya koordinasi yang solid.

“Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial yang telah dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Untuk efektivitasnya, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang solid antar seluruh pihak,” ujar Wagub Sani.

Ia berharap pelaksanaan PKS di Kota Jambi dapat sukses dan selanjutnya direplikasi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi akan membantu menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai lokasi pelaksanaan.

“Kita harus menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan,” tegas Wagub.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyebut nota kesepakatan ini sebagai landasan strategis.

Menurutnya, KUHP baru menekankan pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

PKS tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga membimbing pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.

Pedoman pelaksanaan komprehensif telah disiapkan, termasuk SOP, kriteria lokasi, dan mekanisme penilaian.

Saat ini, 346 lokasi telah disiapkan di Kota Jambi untuk PKS, mulai dari masjid, sekolah dasar dan menengah, instansi pemerintah, kantor kecamatan, hingga kantor kelurahan.

“Penetapan Kota Jambi sebagai pilot project tingkat nasional menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung sistem peradilan yang lebih humanis,” ujar Irwan.

Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan rasa syukur atas kerja sama ini.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota menyediakan berbagai lokasi PKS agar pelaksanaan dekat dengan domisili peserta, tanpa menimbulkan beban tambahan.

“Kita ingin pelaksanaannya dekat dengan domisili yang bersangkutan agar tidak menimbulkan beban tambahan. Dengan dukungan camat, lurah, dan seluruh jajaran, insya Allah Kota Jambi siap menjadi percontohan nasional,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama, sekaligus menjadi model implementasi PKS di kabupaten/kota lain di Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perumdam Tirta Mayang melanjutkan kerja sama strategis dengan Osaka Municipal Waterworks Bureau (OMWB), utilitas pelayanan air publik Kota Osaka, Jepang.

Program ini didanai Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk tiga tahun ke depan dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kerja sama yang telah terjalin sejak 2022 ini akan berlanjut hingga 2029 dengan fokus utama menurunkan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), serta meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broni 1. Program berjalan dalam skema JICA Partnership Program (JPP).

Pada 9–16 Februari 2026, tim dari Osaka melakukan survei lapangan di Jambi. Agenda mencakup penentuan lokasi proyek percontohan penurunan NRW, peninjauan IPA Broni 1, pengumpulan data teknis, serta diskusi intensif bersama tim Tirta Mayang.

Selain aspek teknis, kerja sama ini juga menyasar penguatan sistem manajemen jaringan perpipaan serta penyusunan pedoman konstruksi dan operasional.

Wali Kota Jambi, Maulana, bersama Wakil Wali Kota menyambut langsung kehadiran tim Osaka dalam jamuan makan siang pada 10 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan target penurunan kebocoran dan peningkatan kualitas air tercapai.

Ia juga menyoroti peluang peningkatan kompetensi sumber daya manusia Tirta Mayang melalui program pelatihan dan transfer teknologi dari Jepang.

Direktur Utama Tirta Mayang, Dwike Riantara, menjelaskan bahwa dalam implementasi program ini, pihaknya akan menerima hibah 500 material perpipaan lengkap dengan aksesoris teknologi Jepang.

Material tersebut akan dipasang pada 500 sambungan rumah di area percontohan guna mendukung efisiensi distribusi dan menekan kehilangan air.

Tak hanya itu, program juga mencakup pendampingan penyusunan manual operasi dan pemeliharaan, peningkatan pengelolaan kualitas air, serta pengadaan instrumen pengukuran seperti turbidity meter dan residual chlorine concentration meter.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam transformasi kinerja Perumdam Tirta Mayang.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, Kementerian PU, JICA, dan mitra dari Osaka, diharapkan sistem penyediaan air minum di Jambi semakin efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.

Program ini juga diproyeksikan menjadi model pengembangan sistem air minum perkotaan di Indonesia, khususnya dalam pengendalian kehilangan air dan peningkatan mutu layanan kepada pelanggan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kota Jambi, Mustari Affandy, menegaskan pentingnya standarisasi kompetensi bagi seluruh personel baru Damkar.

Hal itu disampaikannya saat pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar Aparatur Damkar Tahun 2026, Rabu (11/2/2026).

Sebanyak 34 aparatur mengikuti diklat tersebut. Mayoritas peserta merupakan pegawai berstatus PPPK yang sebelumnya berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bukan berlatar belakang pemadam kebakaran.

“Mereka kini resmi menjadi bagian dari Damkar. Karena itu, harus memiliki standar kualifikasi dasar yang sama, baik dalam pemadaman maupun penyelamatan,” tegas Mustari.

Ia menjelaskan, diklat ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan teori dan praktik, mulai dari teknik pemadaman kebakaran, penggunaan peralatan, prosedur evakuasi korban, hingga edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat.

Menurutnya, tugas Damkar tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga meliputi operasi penyelamatan dan layanan kedaruratan lainnya.

“Damkar adalah layanan penyelamatan dan kemanusiaan. Personel harus siap secara fisik, mental, serta memiliki keterampilan yang terstandar sebelum turun ke lapangan,” jelasnya.

Mustari berharap melalui pendidikan dasar ini, seluruh peserta dapat menjalankan tugas secara profesional, cepat, dan tepat dalam merespons berbagai potensi kebakaran maupun kondisi darurat di Kota Jambi.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana yang turut membuka kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Damkar.

Ia menegaskan bahwa setiap aparatur yang mengenakan seragam damkar wajib memiliki kemampuan dasar yang memadai.

“Ancaman kebakaran selalu ada. Karena itu, kesiapan dan kompetensi personel menjadi hal utama,” ujar Maulana.

Melalui pelaksanaan diklat ini, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.(*)