JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Insiden penembakan lima petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan, Senin (24/11/2025), memicu kecaman luas dari organisasi masyarakat sipil hingga lembaga HAM.

Para korban ditembak saat memprotes aktivitas PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) yang menggunakan alat berat untuk meratakan lahan garapan warga.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 10.45 WIB ketika petani menemukan bulldozer perusahaan masuk ke lahan yang mereka klaim sebagai area garapan turun-temurun.

Ketegangan antara petani dan pihak keamanan perusahaan pun terjadi hingga akhirnya terdengar letusan senjata.

Lima petani mengalami luka tembak. Buyung terkena tembakan di bagian dada, sementara Linsurman, Edi Hermanto, Santo, dan Suhardin mengalami luka di bagian dengkul, paha, bawah ketiak, dan betis. Semua korban segera dilarikan ke rumah sakit.

Warga yang berada di lokasi menangkap satu orang yang diduga sebagai pelaku penembakan, yang disebut merupakan anggota keamanan perusahaan.

Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses hukum.

Konflik agraria antara petani Pino Raya dan PT ABS telah berlangsung sejak perusahaan memperoleh izin lokasi seluas 2.950 hektare pada 2012.

Warga mengaku sering mengalami intimidasi dan perusakan tanaman sebelum insiden penembakan terjadi.

WALHI mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Mereka menilai penggunaan senjata api oleh pihak keamanan perusahaan tidak dapat dibenarkan.

“Ini bukti konflik agraria masih menjadi persoalan serius. Kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tulis WALHI dalam pernyataannya.

Amnesty International Indonesia juga mendesak aparat menuntaskan penyelidikan, menyebut kasus ini sebagai pelanggaran hak hidup dan keamanan warga yang harus dilindungi negara.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan siap menanggung biaya perawatan seluruh korban serta memberi pendampingan hukum bagi petani.

Sementara itu, kepolisian melakukan penyelidikan lanjutan terkait pelaku penembakan dan legalitas perizinan perkebunan sawit di wilayah tersebut.

Insiden ini kembali menyoroti lemahnya perlindungan terhadap petani di tengah konflik agraria yang masih kerap terjadi di Indonesia.

Para pemerhati menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lahan dan memastikan perusahaan tidak menggunakan kekerasan dalam menangani sengketa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memunculkan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera.

Meski hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung, para ahli menilai bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis jangka panjang, terutama akibat deforestasi dan aktivitas pertambangan.

Data BPBD mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan jiwa meninggal, dan ribuan rumah serta infrastruktur hancur diterjang banjir bandang dan longsor.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Ketua WALHI Sumatera, Riska Aditya, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan dan rusaknya lahan gambut membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alamiah untuk menyerap air.

“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis. Deforestasi dan ekspansi tambang telah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan mulai dari penebangan hutan, pembangunan jalan tambang, hingga penggalian lahan mengubah struktur bentang alam.

Vegetasi yang hilang mempercepat erosi, aliran air terganggu, dan sedimentasi dari tambang menyumbat sungai, menyebabkan air meluap lebih cepat.

Kondisi ini memperbesar risiko banjir besar meski intensitas hujan sedang.

Pengamat lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Hendra Gunawan, menyebut kawasan pegunungan Bukit Barisan sebagai titik paling rawan.

“Hutan di lereng-lereng pegunungan banyak dibuka untuk perkebunan dan tambang. Hujan lebat sedikit saja sudah cukup untuk memicu longsor besar,” katanya.

Pemerintah pusat melalui KLHK menyatakan akan mempercepat evaluasi pengelolaan hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

Upaya ini penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam jangka panjang.

Para aktivis menilai bencana ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia.

“Jika eksploitasi alam terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bencana serupa akan semakin sering terjadi,” lanjut Riska.

Banjir dan longsor di Sumatra tahun ini menjadi bukti bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif.

Perbaikan tata kelola hutan, pengawasan tambang, serta pemulihan DAS menjadi kunci untuk mencegah bencana yang lebih parah di masa depan.(*)