JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menerima audiensi Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah DPRD Kota Jambi pada Sabtu malam (7/3/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan sengketa lahan yang terjadi di kawasan Kenali Asam.

Dalam kesempatan itu, Pansus DPRD Kota Jambi memaparkan hasil konsultasi yang telah dilakukan dengan sejumlah kementerian di Jakarta.

Ketua dan anggota Pansus melaporkan bahwa mereka telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait status lahan yang saat ini disebut sebagai kawasan Barang Milik Negara (BMN).

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen berada di pihak masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak dasar mereka, khususnya mengenai kepastian status kepemilikan tanah.

Menurut Maulana, Pemkot Jambi saat ini masih menunggu surat resmi dari DJKN Palembang sebelum mengambil langkah lanjutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Pemerintah Kota Jambi berada di barisan masyarakat karena kita memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Saat ini kita menunggu surat dari DJKN Palembang. Setelah itu, kita akan membentuk Tim Terpadu untuk menyelesaikan persoalan ini,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, tim terpadu yang akan dibentuk nantinya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga instansi terkait lainnya.

Tim tersebut diharapkan dapat mengkaji persoalan secara objektif dan transparan, sehingga solusi yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Maulana juga mengapresiasi langkah Pansus DPRD Kota Jambi yang telah melakukan koordinasi langsung dengan kementerian di tingkat pusat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam mencari jalan keluar atas polemik zona merah yang terjadi di Kenali Asam.

“Ini merupakan langkah maju. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh mendorong penyelesaian persoalan ini. Sambil menunggu rekomendasi resmi dari DJKN, pembentukan tim terpadu menjadi salah satu langkah strategis untuk memberikan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat, diharapkan persoalan sengketa lahan di kawasan Kenali Asam dapat segera menemukan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M, Pemerintah Kota Jambi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di kawasan Citra Land NGK, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari GPM Serentak Nasional yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Program tersebut juga mendukung agenda ketahanan pangan nasional sesuai arah kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan bahwa GPM akan dilaksanakan secara rutin setiap pekan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Menurutnya, langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok saat momentum hari besar keagamaan.

“Kegiatan ini untuk memastikan akses pangan cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam momen spesial Ramadan dan Idul Fitri 1447 H/2026 M,” ujarnya.

Ia menegaskan, GPM menjadi instrumen penting dalam mengendalikan inflasi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Stabilitas harga dinilai mampu meningkatkan daya beli serta menjaga kelancaran roda perdagangan di Kota Jambi.

Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa GPM merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan berkualitas dengan harga ekonomis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Jambi per Januari 2026 tercatat sebesar 3,35 persen.

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,39 persen.

“Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” kata Sani.

GPM Kota Jambi melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga mitra strategis seperti Bulog, Indogrosir, dan Toko Daging Indonesia. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan pengendalian stok dan harga pangan.

Untuk memastikan tidak terjadi permainan harga di lapangan, pemerintah juga membentuk Satgas Saber (Sapu Bersih) bersama aparat kepolisian.

Satgas ini bertugas mengawasi kesesuaian harga dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta menjaga distribusi tetap lancar.

Melalui GPM, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Balai Latihan Kerja Tematik (BALIKAT).

Program yang digagas Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, SE, MA, ini bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.

Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa BALIKAT adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal.

“Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kita memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Melalui BALIKAT, kami membuka akses pelatihan lengkap yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Maulana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha menegaskan bahwa program ini bukan hanya pelatihan, tetapi juga gerakan peningkatan ekonomi kreatif dan daya saing UMKM.

“Kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem agar UMKM Jambi bisa naik kelas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” kata Diza.

Program BALIKAT menyediakan berbagai jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri digital, di antaranya:

• Pelatihan Digital Marketing
  Meningkatkan pemahaman dan kemampuan IKM/UMKM dalam promosi berbasis digital, pengelolaan konten, hingga memperluas jangkauan pasar.

• Pelatihan Digital Bisnis Ekspor
  Memberikan pengetahuan tentang regulasi, prosedur ekspor online, hingga pemanfaatan platform e-commerce internasional untuk memasarkan produk lokal ke pasar global.

• Pelatihan Jago Digital
  Meningkatkan keterampilan digital IKM/UMKM, meliputi pemasaran media sosial, desain grafis, dan pengelolaan website.

Selain itu, BALIKAT juga mencakup pelatihan teknis lainnya seperti petugas keselamatan konstruksi, kreativitas pemuda untuk wirausaha, workshop film, kompangan, hingga kemampuan manajerial UMKM.

Hingga saat ini, Program BALIKAT telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kelompok masyarakat dan pelaku usaha.

Para peserta mendapat materi langsung dari praktisi berpengalaman serta pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Selain pelatihan, BALIKAT juga menyelenggarakan job fair yang membuka lebih dari 13.000 peluang kerja, baik di dalam maupun luar negeri

Pemerintah Kota Jambi turut menjalin kolaborasi dengan instansi nasional dan perusahaan besar seperti Kemenparekraf, TikTok, dan Tokopedia, melalui program Gen Matic dan Emak-Emak Matic untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

Dengan hadirnya program ini, Pemkot Jambi berharap angka pengangguran dapat ditekan, sekaligus menyiapkan tenaga kerja lokal yang lebih kompeten dan kompetitif.(*)